Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos Menegaskan pihaknya akan menjadwalkan Hearing Dengan BWS Sulawesi I untuk mendengarkan penjelasan terkait program kerja tahun 2024.

Penegasan ini disampaikan kepada sejumlah media, Senin (26/2/2024) ketika di temui di ruangan kerjanya usai menggelar Hearing Dengan BP2JK Sulut.

“Kami juga akan mengundang Balai Sungai karena ada pekerjaan dengan anggaran 39 miliar di Amurang. Jadi kami akan mengundang balai sungai untuk memperjelas anggaran yang dianggarkan ini,” kata Kapojos.

Selain Itu kata Kapojos, pihaknya akan menanyakan terkait pemenang tender dan lamanya pekerjaan proyek tersebut. ” Kami juga akan mintakan meraka untuk mendapatkan informasi pemenang tender dan waktu pekerjaan yang akan dikerjakan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Dalam rangka memperjelas pengawasan terhadap pembangunan di Sulawesi Utara dan setiap proyek yang sudah ditenderkan oleh pihak terkait maka Komisi III DPRD Sulut melakukan Hearing dengan BP2JK Sulut, Senin (26/2/2024) di ruangan rapat komisi III.

Kepada sejumlah media Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos menjelaskan hasil hearing dengan mitra kerja BP2JK Sulut.

“Tadi mengundang BP2JK Sulut hearing bersama untuk mendapatkan program – program di tahun 2024. Sesuai dengan laporan yang tertulis proses lelang dari SDA ada 6 paket, bina marga 2 paket,” kata Kapojos.

Paket yang belum di lelang yaitu satu paket khususnya jembatan minaesa dianggarkan dengan anggaran 22,14 miliar.

” Ada paket-paket yang akan menyusul. Mereka sementara menunggu, karena informasi seluruh pekerjaan di kementerian Pekerjaan Umum paling lambat di bulan Juni seluruh tender lelang sudah selesai sehingga mereka dapat melaksanakan 6 bulan terakhir,” ujar Kapojos mengutip hasil laporan yang dilaporkan oleh kepala BP2JK Edyson Rombe. (sisco)

Sulut,GN- Komisi 3 DPRD Sulut mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) untuk memberikan penjelasan terkait progres pembangunan jalan nasional yang ada di bumi nyiur melambai. Beberapa pertanyaan yang di sampaikan oleh pimpinan komisi Berty Kapojos, Amir Liputo dan anggota komisi 3 diantaranya Boy Tumiwa dan Yongkie Limen di jawab bahkan dijelaskan secara detail oleh kepala BPJN Sulut Hendro Satrio.

Terkait progres jalan nasional Komangan di Bolaang Mongondow dan jalan nasional wori-Likupang-Bitung serta jalan nasional di kabupaten kepulauan Talaud di jelaskan secara gamblang.

“Seperti diKabupaten Talaud kini kami sedang mengerjakan proyek jembatan di Esang-Rainis. Juga pembuatan jalan yakni peningkatan pengerjaan jalan tanah sepanjang 23 kilometer yang akan diaspal (overlay), begitu pun proyek pengerjaan jembatan di Ranowangko kabupaten Minahasa Selatan,juga pengerjaan beberapa titik ruas jalan Manado-Tomohon yang akan di pacing. selain itu juga ada pengerjaan jalan di Komangan Bolmong Raya , juga di Minut beberapa ruas jalan yang di pacing meliputi jalan raya Wori-Likupang-Bitung,” jelas Hendro Senin (29/5/2023).

Lanjut Hendro mengatakan budget anggaran untuk tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 kemarin, pagu anggaran tahun 2023 ini sebesar 862 milyar, dibanding tahun lalu sebesar 738 milyar, berarti pagu anggaran meningkat 130 milyar.

Program BPJN tahun 2023 ini kata Hendro, sedang dikerjakan, walau ada beberapa yang masih dalam proses tender. Hendro menyebutkan untuk pembuatan jalan dan jembatan ditahun 2023 ini, sedang dipacu pengerjaannya dan diharapkan tahun ini selesai semua. “Kami harapkan semua bisa selesai tahun ini,” tandasnya. (sisco)

 

Sulut,GN – Dukungan akan tugas fungsi DPRD dalam memfasilitasi setiap kegiatan kedewanan menjadi prioritas utama yang diemban Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulut Sandara Moniaga.

Hal tersebut juga dilakukan Sekwan Sandra Moniaga yang ikut memfasilitasi kegiatan Ketua DPRD dr Fransiskus Andi Silangen bersama ketua Komisi III Berty Kapojos mendampingi Presiden Joko Widodo pada peresmian Bendungan Kuwil di Desa Kawangkoan Minahasa Utara Kamis (19/1/2023).

Yang menarik disela – sela kegiatan pendampingan pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Sekwan Sandra Moniaga juga mendapat kesempatan ikut foto bareng bersama Presiden Joko Widodo di lokasi kegiatan.

” Ini merupakan bagian dari tugas saya sebagai sekretaris Dewan memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Bapak dr. Fransiskus Andi Silangen dan bapak Berty Kapojos dalam agenda mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo di Bendungan Kuwil, “ujar Sekwan Sandra Moniaga.

” Puji Tuhan semua berjalan dengan baik bahkan saya bisa mendapatkan momentum langka bisa foto bareng dengan Presiden Jokowi, ” tandasnya.(*/sisco)

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota DPRD Provinsi Sulut Berty Kapojos, SSos, di gelar di Desa Kawangkoan Baru, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Selasa (27/9/2022).

Sosialisasi kedua Peraturan Daerah (perda) yakni, 1. Peraturan Daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dan 2. Peraturan Daerah (perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pantauan media ini di kegiatan sosialisasi perda itu ada kesempatan bagi yang hadir untuk bertanya dan diberi kesempatan 3 orang penanya pertama dan ada sesi selanjutnya yaitu dialog tanya jawab.

Bapak Denny Aer, menyentil terkait bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM). Ia mengungkapkan bahwa program pemerintah itu tidak tepat sasaran. Ada yang tidak layak terima tapi bisa menerima. Terkesan tebang pilih,” kata Denny.

“Penyaluran BLT melalui bahan bakar minyak (BBM) jangan sampai salah sasaran. Mengapa mereka bisa dapat kita tidak bisa, jangan sampai bantuan ini terkesan pilih-pilih buluh, hanya untuk orang-orang khusus,” ujar Denny.

Pak Denny mengingatkan, bahwa tanpa dukungan masyarakat Perda ini tidak akan afektif, masyarakat tidak akan memahami sepenuhnya isi perda tersebut.

Berikut tanggapan Ketua Komisi III Bidang Pembangunan di DPRD Sulut, Berty Kapojos, S.Sos mengucapkan terima kasih kepada warga yang hadir menyampaikan masukan melalui kegiatan sosper ini.

“ Masukan serta usulan tadi, akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.” tandas Kapojos.

Adapun narasumber di kegiatan sosper adalah, bapak Jimmy Rembet mantan Anggota DPRD.

Menariknya di kegiatan sosper, Politisi PDI-P Berty Kapojos memberi kesempatan kepada Ketua Lansia, menyampaikan informasi seputar kegiatan para lansia, dan apa yang akan disampaikan. Menurut pengakuan Ketua Lansia, bahwa Ia pernah diminta data pelayan khusus (pelsus) data diserahkan sesuai persyaratan, data itu 2 tahun lalu pernah diminta, namun tidak ada realisasi dan terkesan hanya pilih- pilih buluh. Pendataan para pelsus itu katanya untuk BPJS.

Ketua Berty Kapojos, terkait orang miskin bisa saja, saya juga bisa mengaku miskin, siapapun bisa mengatakan miskin. Tapi itu semua ada prosesnya. Data sesuai dapat diproses. Data sesuai data diri dan layak menerima BLT.

Jadi ada prosedur bermohon minta bansos sebagai orang miskin dan harus mengajukan permohonan ke dinas sosial ke daerah yang bersangkutan untuk selanjutnya diproses ke tingkat provinsi.” pungkas Kapojos

Turut hadir, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulut, Jerry Hamonsina melakukan monitoring kegiatan sosper, dan Perangkat Desa dilingkup pemdes, dan Tokoh masyarakat. (*/sisco)

 

Sulut,GN – puluhan masa yang menamakan diri Serikat Buruh Sejahtrah Indonesia (SBSI) kembali menggelar orasi dihalaman Kantor DPRD Sulut, Senin (12/9/2022). Aksi demo tersebut di terima sejumlah legislator Sulut antara lain Berty Kapojos (Ketua Komisi III, F-PDIP), Boy Tumiwa (F-PDIP), Melky Jakhin Pangemanan (F-PDIP), Hendry Walukow (F- Demokrat) dan Sherrly Tjanggulung (F-Nasdem).

Diketahui Gelombang penolakan yang berlangsung sejak pekan lalu yang juga dilakukan oleh kelompok Mahasiswa berlanjut terus. Mereka menuntut agar Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dapat meneruskan ke Pemerintah Pusat terkait penolakan kenaikan harga BBM.

” Kami menantang DPRD untuk serius berbicara lantang atasnama rakyat Sulut, agar aspirasi yang kami sampaikan dapat diteruskan kepada Pemerintah Pusat, DPRD adalah wakil rakyat yang harus berjuang untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan para kaum kapitalis dan pengusaha,” teriak salah satu orator Romel Sondakh.

SBSI juga menantang DPRD dapat merumuskan dan mensahkan regulasi yang melindungi pekerja lokal terutama Pembantu Rumah Tangga yang sampai saat ini masih belum tersentuh regulasi sehingga mereka terus termaginalkan.” Ada banyak persoalan tenaga kerja yang saat ini masih menggantung dan DPRD harus bertindak sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah Anggota DPRD yang hadir yang menemui kelompok buruh, Berty Kapojos (Ketua Komisi III F-PDIP), Boy Tumiwa (F-PDIP), Melky Jakhlin Pangemanan (F-PDIP), Hendry Walukow (F- Demokrat) dan Sherly Tjanggulung (F-Nasdem) berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan tersebut sesuai kewenangan.”Yang pasti kami siap meneruskan apa yang menjadi aspirasi para Pekerja kepada Pemerintah Pusat,” ucap legislator Sulut bergantian. (sisco)

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Berty Kapojos S Sos, bertempat di Desa Kolongan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sabtu (26/2/2022).

Kegiatan sosialisasi ini di hadiri puluhan masyarakat yang ada di Desa Kolongan.
Warga begitu antusias mendengarkan pemaparan tentang wawasan kebangsaan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pentingnya masyarakat memahami wawasan kebangsaan, apalagi negara ini memiliki agama yang berbeda, suku dan RAS. “Berbicara wawasan kebangsaan memberikan pengertian tentang kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal lka dan NKRI,” Kata Kapojos.

Kapojos dalam sesi tanya jawab dengan masyarakat menjawab pertanyaan warga tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) sudah mulai dilupakan. “Untuk itu harus dijaga. Kita bersyukur di sulut jadi contoh, betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sulut ini.

Kapojos mengingatkan agar masyarakat tetap menunjukan sikap demokrasi. Bahkan Kapojos menyeruhkan bahwa “NKRI” Harga Mati.

Sementara itu, dalam sosialisasi ini, menghadirkan Nara sumber Dr Danny Pinasang yang merupakan Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Hukum Unsrat Manado. Dia memaparkan materi terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

” Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga karena kita hidup di negara Indonesia yang punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tandasnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi 1, Recky W Lahope mengatakan pihaknya baru saja melakukan tatap muka dan koordinasi terkait bantuan stimulan perumahan swadaya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang masih banyak memiliki rumah yang tidak layak.

Hal ini disampaikannya kepada sejumlah media usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan komisi III DPRD Sulut, Senin (31/01/2022).
” Itu tadi hanya melakukan koordinasi dengan komisi III DPRD Sulut Untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Lahope.
Lanjut, Lahope menjelaskan sesuai dengan alokasi sementara untuk Sulawesi Utara mendapatkan 1510 unit dan itu nantinya akan di sebarkan kepada 15 Kabupaten dan Kota. ” Tahun ini turun karena anggaran. Tahun lalu sebanyak 1650 unit dan tahun sebelumnya 3500 unit. Jadi tahun 2022 ini turun,” jelasnya.
Sementara, ditanya kuota untuk kota Manado, Lahope mengatakan bahwa untuk Kota Manado belum pasti. ” Kota Manado belum pasti,” terangnya.

Diketahui, rapat dengar pendapat di pimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Stela Runtuwene dan anggota Boy Tumiwa,Agustine Kambey,Ronald Sampel,Ayub Ali Albugis dan Amir Liputo (sisco)

Sulut,GN- Ketua komisi tiga (3) DPRD Sulut Berty Kapojos menegaskan pihak pengelola selaku penanggungjawab toll Manado-Aermadidi-Bitung harus memasang lampu penerangan jalan.

Hal ini dikatakannya, untuk meminimalisir tingkat kecelakaan di ruas jalan toll Manado-Bitung. Selain itu, juga untuk keselamatan pengendara mobil ketika melewati ruas jalan toll tersebut.

“Kami minta pengelola memasang lampu jalan. Gunanya untuk keselamatan pengendara mobil dan tentunya juga meminimalisir tingkat kecelakaan di ruas jalan toll,” tegasnya kepada sejumlah wartawan saat di wawancarai di lobi kantor DPRD Sulut, Rabu (7/10/2020).

Selain lampu jalan, Kapojos juga mendesak pengelola untuk memasang marka jalan di sepanjang ruas jalan toll Manado-Bitung. ” selain lampu jalan, tertunya yang berkaitan dengan keselamatan pengendara seperti marka jalan harus di pasang,” terangnya.

Dia berharap, pengelola harus secepatnya memperhatikan terkait keselamatan pengendara mobil. (sisco)

Sulut,GN- Pasca musibah banjir bandang yang menimpa warga masyarakat Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) pekan lalu,komisi III DPRD Sulut bersama mitra kerja BPJN dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi akan turun lapangan untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di sana. Rencana komisi III DPRD Sulut akan turun lapangan Selasa (11 Agustus 2020) besok.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos kepada sejumlah awak media Senin, (10/8/2020)di kantor DPRD Sulut. ” Komisi III DPRD Sulut bersama BPJN dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi akan turun lapangan untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di Bolsel. Sampai sejauh mana kepedulian dari provinsi,sebab kami dapat informasi sampai sekarang pengungsi belum kembali. Jadi kita akan melihat sarana dan prasarana jalan yang ada disana,” ujar Kapojos.

Selain itu,Kapojos mengatakan dengan turun lapangan ini kita dapa melihat apa saja yang dapat diusulkan kepada Balai jalan dan balai sungai. “Kita melihat apa saja yang dapat diusulkan untuk dapat dianggarkan ke depannya,” pungkasnya. (Sisco)