Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui Komisi III, kembali mengundang PT MSM,BPJN Sulut serta masyarakat lingkar tambang di Minahasa Utara dan Bitung menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP) Senin (04/05/2026).

RDP tersebut di laksanakan di lantai 3 gedung DPRD Sulut. Ketua komisi III Berty Kapojos memimpin jalannya rapat tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi III Nick A Lomban, Sekretaris Komisi III Yongkie Limen dan Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III.

Sementara, PT MSM di hadiri langsung Presiden Direktur David Sompie dan jajaran serta dari BPJN Sulut di wakili oleh Kepala unit satuan kerja.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Utara Berty Kapojos memberikan Apresiasi kepada PT MSM. Menurut Kapojos, dengan adanya longsor diruas tersebut, PT MSM sudah melakukan alternatif jalan. Langkah cepat mengatasi persoalan masyarakat terkait masalah jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah lingkar tambang Likupang Minahasa Utara menuju ke Pinasungkulan Kota Bitung.

” Kami beberapa waktu lalu sudah turun lapangan, meninjau lokasi bersama dengan PT MSM dan melihat kondisi jalan di situ. Kami tentu mengapresiasi langkah cepat PT MSM karena mereka sudah melakukan alternatif jalan,” kata Kapojos.

Menurut Kapojos, PT MSM telah membuka jalan baru untuk kebutuhan masyarakat lingkar tambang di Minahasa Utara menuju Girian Bitung. Lanjut Kapojos mengatakan alternatif jalan ini di kerjakan, dengan memakan waktu selama lima bulan.

” Sesudah itu kami di ajak oleh PT MSM meninjau lokasi jalan yang sudah di kerjakan, dan jalan itu akan di tukar guling,” tambah Kapojos.

Usai meninjau lapangan kata Kapojos, komisi III berbincang – bincang dengan masyarakat Pinenek bersama camat, PT MSM. Dan kami mendapat kesimpulan pada saat itu sesuai fakta di lapangan, bahwa jalan yang lama sudah sangat membahayakan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT MSM David Sompie menyampaikan terimakasih kepada komisi III DPRD Sulut telah menjembatani pertemuan hari ini, apa yang kami lakukan dan keinginan masyarakat.

Sompie menjelaskan, bahwa tiga empat tahun yang lalu jalan tersebut mengalami longsor. Saat ini kata Sompie, pihaknya terus memonitor jalan tersebut.

” Jadi setiap pergerakan tanah tersebut kami memonitor per detik. Karena kami kuatir akan longsor. Pada waktu gempa bumi beberapa waktu lalu kami melihat adanya pergerakan besar, walupun belum membahayakan. Sampai hari ini kami tetap melihat ada pergerakan. Kami bersama BPJN Sulut ada komitmen dan kami sepakat jalan tersebut akan di perbaiki. Walaupun kita sudah membangun jalan baru, jalan yang lama itu harus tetap eksis karena kita harus hibah atau tukar guling atau apa yang kita belum tau modelnya, dengan pemerintah,” jelasnya.

“Jadi jalan itu harus tetap ada, karena itu kami berkomitmen untuk tetap memperbaiki jalan tersebut dan merubah sedikit rute dan itu sudah disetujui oleh balai jalan pada pertemuan tersebut. Jadi rute diperbaiki sedikit untuk menghindari kemungkinan longsor, itu akan kita rubah sedikit. Untuk merubah rute tersebut, tentu kami yang akan membiayai ,dan melakukan perhitungan pelaksanaan pekerjaan jalan empat atau sampai lima bulan ke depan,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kesepakatan dalam rapat dengar pendapat, Senin (27/4/2026) komisi III DPRD Sulut bersama PT MSM dan BPJN Sulut guna mengecek kepastian jalan nasional yang diperbaiki oleh PT MSM yang disebabkan aktivitas alam sehingga jalan yang di lalui oleh warga masyarakat khususnya Likupang Timur menuju ke Bitung mengalami kondisi rusak berat.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua komisi III Berty Kapojos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban dan Koordinator Komisi III sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III sepakat akan melakukan cek on the spot di lokasi tepatnya di Kecamatan Ranowulu.

“Kita akan turun lapangan mengecek langsung kondisi jalan nasional yang rusak berat. Hari Rabu (29/4/2026) kita akan ke sana. Nanti sampaikan kepada masyarakat akan bersama – sama kita cek kondisi jalan tersebut,” kata Kapojos.

Kegiatan komisi III DPRD Sulut ini di lakukan, untuk menindak lanjuti laporan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jalan yang ada di Minahasa Utara khususnya warga pengguna jalan tersebut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Meares Soputan Mining (MSM), Senin (27/4/2026) di ruangan rapat komisi III lantai dua kantor DPRD Sulut.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Wakil Ketua Nick A Lomban dan Koordinator Komisi III yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter serta anggota komisi III Amir Liputo, Yongkie Limen, Toni Supit, Gracia Oroh, dan Haslinda Rotinsulu.

Sementara dari pihak MSM turut hadir Yustinus Harry Setiawan, External, Sustainability and Security Group Head PT MSM bersama tim kerja.

Dalam rapat tersebut,Yustinus Harry Setiawan menjelaskan permasalahan fasilitas akses jalan yang mengalami kerusakan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keselamatan jalan bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang Likupang menuju Bitung maka PT MSM membuka akses jalan milik perusahaan untuk sementara waktu di lalui sambil menunggu perbaikan jalan nasional yang mengalami kerusakan berat yang di membahayakan pengguna jalan tersebut.

“Saat ini perusahaan sedang memperbaiki jalan nasional eksisting yang mengalami penurunan level,” kata Setiawan dihadapan pimpinan dan anggota komisi III DPRD Sulut.

Lanjut kata Setiawan, perbaikan jalan ini membutuhkan waktu sehingga masyarakat diharapkan tetap bersabar sampai selesainya pengerjaan jalan tersebut. “Perbaikan ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan,” ucapnya.

“Sementara jalan ini diperbaiki, perusahaan mengijinkan warga masyarakat menggunakan jalan milik perusahan untuk digunakan, karena mempertimbangkan faktor keamanan,” sambung Setiawan.

Sikap perusahaan ini, untuk menindaklanjuti permintaan warga, Muspika kecamatan Ranowulu dan kecamatan Likupang Timur.

Terkait hal itu, Komisi III DPRD Sulut dipastikan melakukan cek on the spot pada Rabu 29 April 2026 bersama masyarakat dan PT MSM juga BPJN Sulut, di wilayah kecamatan Ranowulu.
“Jadi kita sepakati akan turun lapangan, melakukan cek on the spot untuk memastikan hasil RDP hari ini,” tutup Kapojos. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),Kamis (30/10/2025).

Kedatangan DPRD Bolmut komisi III di sambut oleh personil komisi III DPRD Sulut yakni Berty Kapojos, Amir Liputo, Yongkie Limen, Tonny Supit, Haslinda Rotinsulu, Nick A Lomban, Capt Remly Kandoli.

Sementara DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi III Zamad Lauma,SIP bersama anggota lainnya.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Pada kesempatan tersebut, sebelum menyampaikan aspirasi dan keluhan warga masyarakat Bolmut, Ketua komisi III DPRD Bolmut memperkenalkan personilnya satu persatu.

Lanjut, ketua komisi III DPRD Bolmut menjelaskan kehadiran dan kedatangan mereka di di DPRD Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut.

” Kami berharap DPRD Sulut melalui komisi III dan meneruskan dan memperjuangkan ke pemerintah, agar supaya keluhan dan aspirasi masyarakat Bolmut mendapat perhatian,” kata Zamad.

Mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut yang disampaikan oleh komisi III, salah satu anggota DPRD Sulut selaku sekretaris komisi III Hj Amir Liputo merespon dengan baik.

“Kami akan tindaklanjuti dan menjadwalkan untuk turun ke lapangan,” ucap Liputo ditimpali semua anggota komisi III DPRD Sulut yang turut hadir.

Usai pertemuan, Zamad Lauma menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut.

” Komisi III DPRD Sulut merespon baik aspirasi kami. Sehingga kami sangat puas dan merasa senang mendengar dukungan yang disampaikan oleh DPRD Sulut,” tandas Zamad kepada sejumlah media saat di wawancarai. (sisco)

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044 terus di genjot.

Ada hal menarik saat tim pansus RTRW melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi terkait pansus RTRW di Kantor Kementerian BPN-ATR di Jakarta.

Adapun poin yang menjadi catatan penting dalam penyusunan Ranperda RTRW seperti kawasan hutan lindung.

Sekretaris Pansus Berty Kapojos kepada sejumlah media menjelaskan, terkait kawasan hutan lindung yang sudah di tempati warga masyarakat.

“Pansus baru pulang untuk melakukan konsultasi ke Kementerian BPN-ATR. Banyak hal yang di sampaikan permohonan harus di muat dalam RTRW, salah satu contoh kawasan hutan lindung yang sudah ditempati masyarakat,” kata Kapojos kepada media Kamis (17/07/2025) di lobi kantor DPRD Sulut.

“Masyarakat yang sudah tinggal di lokasi tersebut dan mereka sudah mengantongi sertipikat,nantinya kita akan sampaikan ke Bupati atau Walikota, kemudian Bupati dan Walikota menyurat ke Gubernur dan Gubernur menyurat ke Kementerian kehutanan dan kita muat dalam RTRW,” jelasnya.

“Jadi kalau ada masyarakat yang menduduki kawasan hutan lindung, dan memiliki sertipikat, maka akan di hapus dan di jadikan lahan pemukiman. Itu akan kami muat dalam RTRW,” terang Kapojos.

Kapojos memberi contoh lahan hutan lindung yang sudah banyak di tempati oleh masyarakat. ” Misalnya di Bitung dan Minut, banyak disana masyarakat sudah menempati kawasan hutan lindung. Atau juga lahan pertanian, masyarakat petani penggarap dan sudah lama mengelola lahan tersebut, boleh mendirikan rumah asal petani penggarap,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Berty Kapojos,S.Sos menjelaskan terkait Belum diterimanya Surat pengusulan Pimpinan DPRD Sulut definitif oleh Sekretariat DPRD Sulut berdampak pada Alat Kelengkapan Dewan. Kapojos mengatakan pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) pelantikan pimpinan definitif.

“Padahal AKD ini penting sebagai pertanda aktifitas di lembaga DPRD Sulut akan berjalan maksimal. Jika SK sudah diterima pasti akan langsung digelar Paripurna Pimpinan Dewan dan Penetapan AKD. Mungkin selambat-lambatnya 20 hari mungkin satu atau hari. Yang pasti jika surat sudah ada langsung Paripurna termasuk anggota Banggar akan ditetapkan sesuai usulan fraksi,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Terkait keterlambatan ini kata Kapojos akan berpengaruh terhadap Penetapan APBD yang bisa molor atau tertahan.

Kapojos mengatakan bahwa untuk penetapan APBD Induk, tergantung dari mekanisme dan pembahasan TAPD dan banggar.

”APBD harus diketuk paling lambat 30 November. Jika sudah ada Pimpinan dewan pasti akan cepat dibahas. Namun kita lihat saja nanti sambil menungggu SK,” ungkapnya.

“Terpenting yang wajib di penuhi dalam APBD adalah 20 Persen alokasi anggaran pendidikan dan 10 Persen Kesehatan juga aspirasi anggota Dewan,” tambahnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut, Selasa (27/8/2024) menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Sulut (Perkimtan), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut.

Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dalam rangka terkait relokasi bagi masyarakat pasca erupsi gunung ruang.

Diketahui pemerintah telah menyiapkan lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang terkena bencana alam gunung ruang di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa mempertanyakan terkait lahan pasar dan juga lahan pekuburan bagi masyarakat yang nantinya akan menempati lahan relokasi tersebut.

” Kami mau menanyakan, pertanyaan agak sedikit eksrim tapi kami harus menanyakan hal ini. Apakah pemerintah telah menyiapkan lahan pasar atau lahan pekuburan di lokasi tersebut,” tanya Tumiwa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kepala BP2P Sulawesi I Recky Lahope, ST.MT mengatakan pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya.

” Jadi kita melaksanakan infrastruktur sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Terkait lahan pekuburan dan pasar itu menjadi kebijakan dari pemerintah daerah apakah kebijakan dari kabupaten atau provinsi, Jadi bukan menjadi kebijakan kita,” kata Lahope.

Rapat dengar pendapat dilaksanakan di ruangan komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi anggota Toni Supit, Ayub Ali, Boy Tumiwa dan Tonao Jangkobus. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulut bersama Instansi terkait menggelar rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Rapat tersebut dipimpin oleh anggota DPRD Sulut Amir Liputo selaku ketua pansus Ranperda Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dilaksanakan di ruang rapat serbaguna, Senin (19/8/2024).

Turut hadir anggota DPRD Lainnya antara lain Berty Kapojos,Fary Liwe dan Hilman Indrus semuanya dari Fraksi PDI P. Sementara dari Pemerintah hadir juga Kakanwil Agama Provinsi Sulut, Karo Hukum Pemprov Sulut, Badan Keuangan Pemprov Sulut, Inspektorat Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Amir Liputo mengatakan bahwa Ranperda ini merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Sulut, dan harus selesai di akhir Agustus ini. ” Jadi Ranperda ini akan di paripurnakan pada 30 Agustus. Menjadi Paripurna terakhir bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa tugas di DPRD Sulut,” kata Liputo. (sisco)

Sulut,GN- Kepala BPJN Sulut Ir Hendro Satrio,ST.MT memaparkan proyek pekerjaan di wilayah Sulawesi Utara.

kepala BPJN Sulut dihadapan pimpinan dan anggota komisi III DPRD Sulut yang dihadiri Ketua Komisi Berty Kapojos, Sekretaris Amir Liputo, anggota Yongkie Limen, Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Tonao Jangkobus dan Tonny Supit menjelaskan semua progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan di bumi nyiur melambai, Selasa (4/6/2024).

“Jadi akan menjelaskan semua progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan di Wilayah I meliputi Manado, Minahasa Raya dan Bitung, wilayah II meliputi Bolmong Raya dan Wilayah III meliputi Sangihe,Talaud dan Sitaro,” kata Hendro.

” Untuk wilayah Manado, sudah mengerjakan MORR III dan menyelesaikan beberapa jembatan termasuk jembatan pesawangan. Untuk wilayah Minahasa kami juga mengerjakan proyek jalan Wori-likupang-Girian-Bitung. Dan untuk wilayah Bolmong kami juga mengerjakan proyek jalan dari maelang-worotijan hingga atinggola, serta proyek jembatan dan jalan lingkar esang-rainis-Bitunuris di pulau Talaud wilayah III,” jelas Hendro.

Lanjut kata Hendro, Masih ada proyek yang di kerjakan di Sulawesi Utara seperti lanjutan MORR III tahap 4 melewati jalan sea Malalayang hingga Winangun.

” Nantinya pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan tahun depan. Kami harap tahun depan pengerjaan proyek tersebut akan tuntas,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos memberikan apresiasi sekaligus memuji kinerja kepala BPJN Sulawesi Utara Ir Hendro Satrio,ST.MT saat diundang rapat dengar pendapat di ruangan rapat komisi III, Selasa (4/6/2024) tadi siang.

Ketua komisi III menilai bahwa selama menjalankan tugas dan pekerjaan di bumi nyiur melambai ini, Kepala BPJN Sulut berhasil merubah wajah Sulawesi Utara dengan membangun sarana jalan semakin indah dan menarik.

” Kami secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada kepala Balai yang kami nilai berhasil membangun sarana jalan di bumi nyiur melambai. Tugas yang diemban dilaksanakan dengan sangat baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Utara dapat di rasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.

Apresiasi dari ketua komisi III DPRD Sulut kepada Kepala BPJN Sulut di sambut dengan tapuk tangan dari seluruh anggota komisi yang hadir pada saat rapat dengar pendapat.

Menanggapi itu, Hendro Satrio selaku kepala BPJN Sulut menyampaikan terimakasih atas penilaian dari komisi III. ” Terimakasih banyak pak Berty, atas apresiasi dan penilaian kepada kami. Kami hanya menjalankan tugas untuk mengerjakan setiap pembangunan jalan dan jembatan yang ditugaskan kepada BPJN Sulut di wilayah Sulawesi Utara,” pungkasnya. (sisco)