Sulut,GN- Kepala BP2MI Sulawesi Utara (Sulut), Hendra Makalalag mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Senin (03/04/2023) menyelenggarakan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihadapan lebih dari 200 orang yang terdiri dari Siswa/i SMK Negeri 8 Manado, Pemuda/i dan Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Getsemani Sumompo, Tokoh Masyarakat bahkan Tokoh Agama yang diprakarsai oleh Gereja GMIM Getsemani Sumompo.

Dalam pemaparannya, Hendra menyampaikan terkait Penempatan PMI dan jaminan Pelindungan oleh negara bagi PMI yang bekerja di luar negeri secara prosedural.

“Bekerja di luar negeri adalah suatu jalan keluar bagi pengentasan pengangguran dan perbaikan ekonomi keluarga namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelindungan bagi PMI dan keluarganya terjamin oleh negara baik dari sisi pelindungan secara hukum, ekonomi maupun sosial” kata Hendra.

Sementara itu, Ketua Jemaat GMIM Getsemani Sumompo Pendeta Margaretha Sikopong, STh mengapresiasi Balai BP2MI Sulut sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melindungi PMI.

“Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian negara melalui BP2MI dalam melindungi warga negara Indonesia yang ingin maupun sedang bekerja di luar negeri sehingga kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, disamping itu kami juga berkomitmen untuk mendukung setiap program BP2MI dalam mensosialisasikan peluang kerja di luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh kaum muda di Sulawesi Utara maupun upaya pelindungan kepada PMI agar mendapatkan pelindungan yang optimal dari negara,” ujarnya.

Dalam Sosialiasi tersebut, Hendra juga membahas mengenai pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi yang benar terkait bekerja di luar negeri.
“Peran serta masyarakat dari segala kalangan sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi yang benar terkait bekerja di luar negeri mengingat belakangan ini marak terjadi perdagangan orang bermodus kerja di luar negeri yang tentunya sangat merugikan masyarakat yang berminta bekerja di luar negeri serta membangun opini buruk terkait PMI di tengah masyarakat” ucap Hendra.

Di penghujung acara, Hendra menyampaikan apresiasi kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Getsemani Sumompo yang sudah memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Getsemani Sumompo yang sudah memberikan kesempatan kepada Balai BP2MI Sulawesi Utara untuk melakukan Sosialisasi sehingga informasi terkait Penempatan dan Pelindungan PMI dapat tersampaikan kepada masyarakat melalui Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta dunia pendidikan. Kami juga menyampaikan salam hormat dari Kepala BP2MI, Bapak Benny Rhamdani, atas fasilitasi yang sudah diberikan oleh Jemaat GMIM Getsemani Sumompo” tutupnya.(*/Sisco)

Sulut,GN – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barikade 98 Sulawesi Utara (Sulut) resmi dilantik  Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98, Benny Rhamdani, Jumat (17/12/2021).

Proses pelantikan pengurus dilaksanakan di Cafe New Regal kawasan Megamas Kota Manado Sulut, setelah mengukuhkan DPW Barikade Sulut, Benny dalam pidato kebangsaan mengutarakan terkait perjuangan suci Barikade 98 mengawal demokrasi, menjaga Indonesia.

“Kita konsisten, berada di baris depan untuk kawal demokrasi, jaga Indonesia. Barikade 98 akan melawan kelompok anti Pancasila yang berjubah agama. Menebar intoleransi. Teriak revolusi akhlak, harusnya akhlak mereka yang direvolusi, diperbaiki. Jangan sampai ada paham yang mendisintegrasikan persatuan Indonesia, tumbuh di negeri ini,” ujar Benny.

Aktivis yang dikenal nasionalis itu mengatakan kerja-kerja Jokowi yang berpihak pada masyarakat telah dilaksanakan secara terukur. Menurutnya Barikade 98 tidak tinggal diam dengan gerakan adanya ideologi tandingan yang bertujuan melemahkan Pancasila.

“Seperti yang telah kita ketahui kepemimpinan Pak Presiden Jokowi yang merakyat diwujudkan dengan kebijakan nyata. Berpihak pada masyarakat, tidak memelihara watak orde baru yang menindas hak-hak masyarakat sipil. Bagi kami, Jokowi benar-benar mencerminkan spirit dan semangat dari cita-cita reformasi,” kata Benny, jebolan Ketua Umum PII Cabang Manado ini tegas.

Benny juga secara menabuh genderang perang atas tumbuh kembangnya watak otoritarianisme yang membuat demokrasi hari ini menjadi seperti tersandera. Tambah Benny menuturkan pentingnya perlawanan terhadap sisa-sisa orde baru yang menjadi penyakit sosial hari ini. Pemerintah yang tengah bekerja serius melakukan pembangunan malah dicecar dengan fitnah kejam dan adu domba dari kelompok pembenci.

“Bahaya laten orde baru harus kita lawan. Begitu pula lahirnya kelompok pembenci. Ideologi kebencian wajib dilawan, kita melawan narasi dengan kontra narasi. Melawan praktek politik anti Pancasila dengan membuat edukasi mencintai Pancasila. Kita haramkan, dan lawan siapapun di negara ini yang gencar menggerogoti Pancasila,” tutur Benny.

Politisi vokal itu mengingatkan agar lahirnya ancaman seperti eksistensi nasionalisme di adu domba dengan isu agama. Haruslah dilawan dengan literasi, dan pemurnian kesadaran. Para pengasong barang bekas, pasar gelap, isu agama, paham transnasional yang merombak persatuan anak bangsa tidak boleh dibiarkan.

“Merdeka untuk berdaulat adalah cara Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98 mengawal dan mengisi kemerdekaan. Ayo wewujudkan cita-cita nasional kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Benny.

“Ingat empat hal penting yang menjadi musuh Barikade 98, diantaranya melawan kelompok proxy dari black market ideologi, seperti HTI dan kaum ekstremisme dan terorisme pengadu domba atas nama Agama. Kemudian, Keluarga Cendana. Pengusaha hitam kroni cendana, mafia ekonomi nasional, dan yang terakhir adalah kelompok Oligarki Orde Baru dan bablasannya,” ucap Benny.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait posisi Erick Thohir di Barikade 98, Benny memberikan penjelasan. Benny optimis bahwa kehadiran Erick menerjemahkan perintah Presiden Jokowi, menjadi visi yang sama seperti diperjuangkan Barikade 98.

“Kepemimpinan Jokowi teruji, menjadi sumber inspirasi. Pemimpin yang berani dan tegas memihak pada rakyat kecil. Keberpihakan itu diikuti Pak Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga Dewan Pembina Barikade 98. Terpotret jelas dalam perjuangan mewujudkan narasi Merdeka untuk Berdaulat yang dilakukan Erick. Kedua model kepemimpinan yang sangat layak dicontoh rakyat Indonesia,” tutur Benny.

Hadir pula Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Ferry Sangiang, Stafsus Gubernur Sulawesi Utara, Olden Kansil, yang juga Aktivis 98. Sejumlah eksponen Aktivis 98 lainnya yang masuk dalam struktur DPW Barikade Sulawesi Utara adalah Amato Assegaf, Irvan Basri, Apridon Zaini, Jim Robert Tindi, dan sejumlah jebolan juga pendiri PRD Sulawesi Utara, aktivis kawakan Sulawesi Utara lainnya. (*/sisco)

Manado,GN- BP2MI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara beserta 13 Pemda lain di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Rabu (8/12/2021).

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa penandatanganan PKS merupakan bentuk komitmen serius dari daerah untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 18 Tahun 2017. “Dalam UU nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 sudah jelas tercantum bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dengan ditandatanganinya MoU dan perjanjian kerjasama hari ini, membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen serius untuk melaksanakan amanat UU” jelas Benny.

Benny juga menambahkan bahwa dengan adanya PKS ini, pemerintah daerah bisa fokus untuk menggenjot penempatan pada jabatan terampil dan profesional di seluruh dunia. “Dengan adanya MoU dan PKS ini juga, pemda dapat berkolaborasi positif dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, agar para pekerja kita nantinya dapat ditempatkan pada pengguna berbadan hukum sehingga penghasilan yang akan mereka dapat juga bisa lebih besar” kata Benny.

Menurut Benny, minat pemuda daerah untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi sehingga pemerintah wajib melindungi mereka antara lain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai, menempatkan sesuai dengan prosedur dan mengawasi proses penempatan mulai dari sebelum ditempatkan, di negara penempatan dan setelah ditempatkan di negara penempatan.

“Beberapa kali saya ke daerah untuk sosialisasi, saya lihat pemuda-pemuda daerah selalu antusias untuk mengikuti sosialisasi dan bertanya peluang kerja apa yang bisa mereka tempati di luar negeri. Artinya minat kerjanya tinggi namun mereka masih ragu dan bingung bagaimana prosedur kerja yang benar. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan agar para pemuda ini dapat ditempatkan disana sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu ditemui di tempat penyelenggaraan acara, Bupati Bolmong, Bupati Bolmut dan Bupati Mitra sangat antusias untuk berkolaborasi dengan BP2MI. Ketiganya berkomitmen untuk menganggarkan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran pada APBD 2022 masing-masing. (sisco/*)

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut) Benny Ramdhani menggelar konsolidasi organisasi dan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.
Kegiatan itu dilaksanakan Rabu, (5/5/2021) di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado.. Ramdhani usai melakukan konsolidasi mengatakan dirinya dipercayakan oleh DPP menjadi Plt Ketua DPD Partai Hanura Sulut, untuk merampungkan semua tugas termasuk kepengurusan DPD Partai Hanura Sulut segera terbentuk.

“Saya diberikan mandat oleh DPP menjadi plt Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara, ya tugas itu belum selesai. Nah, malam ini ingin merampungkan semua tugas itu, pertama agar kepengurusan DPD Partai Hanura Sulawesi Utara segera terbentuk. Kemudian kepengurusan DPC Partai Hanura Sulawesi Utara di seluruh kabupaten kota segera terbentuk. Setelah itu kita bergerak ke Kecamatan,Kelurahan dan Desa,” ujarnya.

Lanjutnya menjelaskan pertemuan ini termasuk juga bagaimana KTA-nisasi bisa segera dibagi ke setiap kader-kader Partai Hanura, maupun pengurus se Sulawesi Utara.

“Tanggung jawab kita adalah bagaimana dalam waktu yang sangat dekat dan singkat ini, bagaimana partai hanura secara nasional maupun sulawesi utara lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual menuntut kepengurusan DPD 100 persen, DPC 100 persen, PAC 75 persen, dan Ranting 50 persen. Dan juga KTA- nisasi seperseribu dari jumlah pemilih yang ada di setiap tingkatan wilayah, baik provinsi, kabupaten kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa,” jelasnya.

Dia berharap, ada gairah baru di Partai Hanura. “Saya yakin ada gairah baru di partai hanura Sulawesi Utara, karena kita ingin mempersiapkan ketua DPD benar-benar, mereka yang dikenal sebagai tokoh di daerah ini dan tidak perlu berkecil hati dan jangan terganggu karena partai hanura sebelumnya tidak lolos di pemilu 2019. Karena faktanya, hanura masih memiliki 807 kursi se indonesia, yang terdiri dari kursi DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Ini menjadi modal sebetulnya. Sehingga struktur partai ini akan menjadi mesin politik, yang akan menambah perolehan kursi di 2024. Dan juga secara Nasional kita dinyatakan lolos Parlementari Treshold,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskannya bahwa ada beberapa nama sebetulnya yang sempat kota sorot dan masuk radar, yakni pak jimmy rimba rogi, ada pak sompi sinyal, ada nama ibu syane watulangkou, ada pak vreeke runtu. Dulu sempat pak benny mamoto, tapi sayangnya dia sudah menjadi ketua kompolnas. Inilah nama-nama tersebut.

” Nanti kita ingin merangkul kelompok-kelompok muda milenial dan gen z. Karena 2024 ini adalah tahun politik yang sangat unik. Karena siapa menjadi presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen karena pemilunya serentak, itu akan ditentukan oleh kaum muda milenial dan gen z. Yang jumlahnya kini kurang lebih 60 persen. Dari jumlah kaum muda milenial itu, 24 persennya adalah generasi z. Sehingga saya perintahkan tadi, kepengurusan itu harus dimix dan dikombinasi dengan kelompok tua, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, yang juga dilengkapi dan diperkuat dengan kelompok yang mewakili milenial dan gen z. Itu menjadi fokus hanura dalam penguatan struktur dan organisasi,” tandasnya.

Ramdhani juga mengatakan target kedepannya harus di lipatgandakan. “Di Sulut kita masih punya 10 untuk kabupaten kota. Sehingga tentu targetnya kedepan harus dilipatgandakan, termasuk memperoleh suara provinsi dan satu ke DPR RI,” tutup Ramdhani. (sisco)

Sulut,GN- Guna memerangi para sindikat yang berkeliaran di Indonesia, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) membentuk tim Satuan Tugas (Satgas). Hal ini ditegaskan oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani ketika berada di studio TVRI Manado, Kamis (8/10/2020).

“Saya katakan kepada pak Presiden Jokowi untuk membentuk Satgas, gunanya membasmi para sindikat yang berkeliaran,” tegasnya.

Dijelaskannya lagi, tugas dari Satgas tersebut selain memerangi juga membongkar sindikat mafia ilegal pengiriman tenaga kerja indonesia ke luar negeri. ” Tugas mereka juga membongkar sindikat para mafia,” ungkapnya.

Terkait prestasi BP2MI, Bang Brani sapaan akrabnya menjelaskan bahwa sampai hari ini BP2MI telah melakukan beberapa langkah dan terobosan seperti memulangkan pekerja migran ke tanah air dan lain sebagainya.

Selain itu, Brani menjelaskan bahwa TKI merupakan orang-orang yang terhormat bukan pekerjaan rendahan. Sebab negara menyebutkan mereka sebagai pahlawan penyumbang devisa. ” Negara menyebutkan mereka sebagai pahlawan penyumbang devisa. Untuk itu, kita harus memutuskan mata rantai para sindikat mafia,sikat sampai tuntas,” pungkasnya. (sisco)