Minut,GN- Bertempat di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara.

Acara tersebut di laksanakan selama dua hari , Selasa-Rabu (25-26 Februari 2025) dengan menghadirkan juga beberapa nara sumber. Didahului dengan laporan kegiatan yang di sampaikan oleh Kepala bagian Yenne Janis,SH MH.

selanjutnya, Zulkifli Densi,S.Pd,MH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi menyampaikan terkait data dan pelanggaran Pilkada serentak di provinsi Sulut tahun 2024.

Densi mengatakan Bawaslu Sulut mencatat total 320 temuan dan laporan adanya di Provinsi Sulawesi Utara selama Pemilu kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Densi menegaskan Bawaslu Sulut telah bekerja secara efektif dalam menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi.

“Bawaslu mencatat sebanyak 72 temuan telah diregistrasi, sementara dari 248 laporan yang masuk, 151 telah diregistrasi dan 80 tidak diregistrasi,” ucapnya.

Lanjut Densi menjelaskan total penanganan pelanggaran mencapai 223 kasus, dengan 96 di antaranya diteruskan ke kepolisian, BKN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Jenis pelanggaran yang ditangani Bawaslu Sulut kata Densi, berupa pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebanyak 1 kasus, pelangaran administrasi sebanyak 8 kasus, pelanggaran kode etik sebanyak 6 kasus, pelanggaran pidana: sebanyak 115 kasus, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 93 kasus, dan kasus yang dihentikan sebanyak 127 kasus.

“Semuanya sudah terlaksana dan kemudian proses dan pelanggaran itu kami lanjutkan dan di proses ke lembaga-lembaga yang terkait” kata Densi.

Densi menambahkan Bawaslu Sulut telah bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan dan temuan yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara.

“Dengan dilantiknya Kepala Daerah di Provinsi Sulut, maka telah berakhir pelaksanan pengawasan pilkada di Sulawesi Utara, kecuali masih ada satu Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan melakukan PSU, pasca putusan MK,” ungkapnya.

Usai menyampaikan sambutanya temuan dan pelanggaran pilkada tahun 2024 di provinsi Sulut, Densi membuka rangkaian kegiatan, dimana dalam kegiatan yang juga menghadirkan akademisi Dr Nur Fitri Latif Prof Dr Rosdalina Bukido MHum CPM, Prof Dr Edi Gunawan MHI, Dr Felly Ferol Warouw, Dr Victory Roti dan Ramly Makatungkang, selaku pemateri. (sisco)

.•dentifikasi TPS rawan bertujuan mencegah potensi pelanggaran, kecurangan, dan konflik di lapangan.
•Media diharapkan menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menyampaikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat.

Bawaslu Sulut berkomitmen menjaga integritas pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat sipil.

Lokasi TPS yang sulit dijangkau.

Tingginya angka pemilih tambahan (DPTb).

Adanya pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dalam daftar pemilih.

Kekurangan logistik pemilu.

Keterlibatan penyelenggara yang tidak netral.

Ancaman atau intimidasi kepada pemilih.

Adanya praktik politik uang.

Ketidaksesuaian data pemilih antara DPT dan kenyataan di lapangan.

Dominasi satu kelompok politik di wilayah TPS.

Pemilih disabilitas tidak difasilitasi dengan baik.

Pelanggaran aturan kampanye di sekitar TPS.

Ketidakjelasan batas waktu pungut-hitung.

Ketidakhadiran saksi dari pasangan calon tertentu.

Pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

Gangguan keamanan di sekitar TPS.

Keberadaan petugas TPS tidak sesuai prosedur.

Kesalahan pengisian formulir rekapitulasi suara.

Penggunaan kotak suara yang tidak tersegel.

Tidak adanya pengawas TPS.

Adanya intervensi dari pihak luar selama pemungutan suara.

Surat suara yang telah tercoblos sebelum waktu pemilihan.

Surat suara rusak atau tidak sesuai standar.

TPS terletak di daerah rawan bencana.

Adanya pemilih fiktif yang tidak terdaftar namun mencoblos.

TPS yang tidak ramah anak atau tidak menyediakan fasilitas dasar seperti tempat duduk.

Sulut,GN- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara serentak menggelar kegiatan Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024.

Kegiatan apel siaga tersebut dipusatkan di halaman kantor Bawaslu Sulut, Rabu (25/9/2024) bertujuan untuk memastikan setiap tahapan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Sulut Dr Ardiles Mewoh  dalam arahan mengingatkan pentingnya peran serta pengawas di dalam memantau aktivitas kampanye. Mewoh menekankan pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan semua peserta pemilu mematuhi aturan yang ditetapkan.

“Apel siaga ini merupakan langkah awal kita dalam menghadapi Tahapan Kampanye yang akan dimulai hari ini tanggal 25 September – 23 November 2024 pasca penetapan tanggal 23 September 2024 di Sulawesi Utara . Kita harus siap dan waspada terhadap setiap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi,” kata Mewoh.

Apel Siaga  kampanye kata Mewoh adalah sarana bagi kontestan, sebagai tempat bagi masyarakat memilih  mendengar visi misi program, bagi masyarakat Sulawesi Utara , untuk komitmen rukun dan damai jujur dan adil. Pengawasan ini, Bawaslu di berikan mandat oleh undang-undang.

“Kita akan tindak pelanggaran yang ada, untuk memastikan pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, keamanan adalah prioritas kita,” ujarnya.

“Mari terus melakukan edukasi , untuk menjadi pemilih yang berintegritas, menghimbau pemangku kepentingan, Paslon untuk terus menjaga toleransi kerukunan meskipun berbeda pandangan, dalam pemilihan tahun 2024,” tambah Mewoh.

Mewoh menegaskan kepada Bawaslu Kabupaten /kota,badan adhoc Panwascam , PKD, yang mengikuti zoom meeting untuk mengedukasikan pengawasan. ” Saya berharap kita laksanakan tugas pengawasan tanpa pandang bulu,  bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu,” ucap Mewoh.

Ketua Bawaslu Sulut juga memberikan apresiasi kepada KPU Sulut, Forkopimda, Pemerintah, para Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pemilihan tahun 2024 ini.

Selanjutnya dilakukan pengecekan badan edhock secara daring melalui layar se Sulawesi Utara oleh ketua Bawaslu Sulut, Kapolda Sulut, Kejati Sulut dan Ketua KPU Sulut dimulai dari bagian Utara panwascam Miangas, panwascam Marore dan lain sebagainya.

Hadir dalam acara apel siaga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2024, Kapolda Sulut,Kodam, Kejati Sulut, KPU Sulut, Panwascam dan Panwas kelurahan dan Desa se Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Koordinasi Terpadu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut bertempat di Four Points by Sheraton Manado. Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berlangsung mulai 27 hingga 29 Juli 2024.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Lanny Ointu selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut. Dalam sambutannya, Lanny Ointu menyampaikan bahwa pencocokan dan penelitian (coklit) telah berhasil dilaksanakan, dan saat ini proses berlanjut ke tahapan penyusunan DPHP menjadi DPS. Akun Pantarlih telah dinonaktifkan untuk mempersiapkan transisi ke DPS. Data hasil coklit sudah mulai diunggah ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). “Data yang diunggah harus bersih dan akurat, dan perlu dicermati bersama pihak Bawaslu hingga tingkat kecamatan, penambahan lokasi khusus (Loksus) di beberapa daerah juga dilakukan melalui mekanisme pleno di tingkat KPU kabupaten/kota dan provinsi,”tegasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam rapat ini adalah Ardiles Mewoh selaku Ketua Bawaslu Sulut, memberikan apresiasi kepada seluruh petugas pemutakhiran data di masing-masing kabupaten/kota. Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi terpadu antara KPU dan Bawaslu adalah langkah konkret untuk meminimalisir masalah yang mungkin masih ditemukan. “Selama proses coklit, terdapat total 1.433 saran perbaikan yang telah disampaikan. Semua temuan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan cut off data terakhir pada 24 Juli 2024. Informasi ini juga telah disampaikan melalui siaran pers,”ujarnya.

Christodharma Sondakh Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulut, menyampaikan bahwa pembatalan akta kematian mengikuti regulasi yang berlaku. Ia juga mengapresiasi coklit yang memudahkan Disdukcapil dalam mengetahui data-data yang masih bermasalah di lapangan.

Steffen Linu Anggota Bawaslu Sulut selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang dikeluarkan. Surat tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memastikan bahwa masalah yang ditemukan selama proses coklit sudah diatasi dengan baik. Bawaslu memiliki prinsip utama untuk mengawal hak pilih sebagai hak asasi negara. Pengawasan dilakukan dengan paradigma positif dan progresif, yaitu dengan cara mengawasi jalannya tahapan pemutakhiran data pemilih secara menyeluruh untuk memastikan integritas dan akurasi data.

Steffen Linu juga membahas titik-titik kerawanan yang dapat menimbulkan masalah dalam proses pemutakhiran data. Dia menyoroti bahwa masalah seringkali muncul dari kasus-kasus khusus yang menjadi fokus permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketidakcocokan ini berpotensi menghambat prinsip komprehensif dalam daftar pemilih.

Peserta rapat melibatkan sejumlah komisioner dan operator dari 15 kabupaten/kota di Sulut, termasuk Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Admin/Operator Sidalih dari masing-masing daerah. Selain itu, hadir juga Bawaslu Sulut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi dari 15 kabupaten/kota di Sulut, serta operator Bawaslu Provinsi, yang berperan penting dalam pelaksanaan dan pengawasan pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Utara.

Rapat ini dipandu langsung oleh Lanny Ointu menginformasikan bahwa mulai 31 Juli 2024, proses input dan upload data ke Sidalih akan dimulai. E-coklit telah terintegrasi dengan Sidalih, dan pemaparan oleh masing-masing kabupaten/kota terkait catatan pada tahapan coklit akan dilakukan untuk memastikan data telah selesai dan akurat. (*/sisco)

Jakarta,GN – Sekretariat Bawaslu Sulut meraih penghargaan peringkat kedua, dalam kategori Kualitas Laporan Keuangan untuk LK UAPPA-W Tahun 2023 pada ajang Treasury Awards.

Penganugerahan tersebut diselenggarakan Kanwil DJPbN Kementerian Keuangan Sulut, di Aula Gedung Keuangan Negara Manado, Kamis (11/07/2024).

Treasury Awards merupakan penghargaan bergengsi, yang diberikan untuk mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil dalam pengelolaan keuangan.

Bawaslu Sulut mendapatkan penghargaan ini dalam kategori Wilayah Kecil, kualitas dan ketelitian dalam pelaporan keuangan yang mereka lakukan selama tahun anggaran 2023.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Aldrin Christian mengemukakan, Pimpinan bersama Kasek tentunya mengapresiasi kinerja Tim PKBMN-PBJ beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-Sulut yang telah bekerja optimal dalam pengelolaan keuangan.

Sukses pengawasan tahapan pemilu dibarengi juga sukses pelaksanaan dukungan teknis serta administrasi.

“Sebagai bentuk apresiasi maka diberikan kesempatan untuk Operator yang menerima langsung penghargaan dan tentunya diberikam reward atas kerja jajaran”

Dengan harapan akan terus termotivasi dan lebih meningkatkan kinerja segenap jajaran sekretariat pengawas pemilu dari provinsi sampai ke tingkat kecamatan,” pungkas Aldrin Christian. (*/sisco)

Sulut,GN- Ratusan peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi pembentukan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa pada Pemilihan kepala Daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara menerima materi mengenai Pengenalan mengenai Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Jumat (14/6/2024) di hotel Manado Tateli Resort.

Materi Pengenalan mengenai Minnesota Multiphasic Personality Inventory tersebut di sampaikan oleh narasumber dr Frida Agu salah satu dokter RS Bhayangkara Manado.

Dalam penjelasannya, dr Frida mengatakan bahwa MMPI pertama kali di kembangkan oleh Hathaway dan McKenly pada tahun 1940.

“Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), adalah suatu inventori terstandart yang dapat mengungkapkan secara luas kepribadian seseorang dalam semua level penyesuaian emosional dan sikap semua orang yang dites,” jelas dr Frida.

Lebih lanjut, dr Frida mengatakan menggunakan MMPI harus perlu memahami segala macam perilaku orang.

“Dalam menggunakan MMPI kita perlu memahami segala macam perilaku orang. Tes MMPI dapat menggambarkan perilaku individu yang dites berada dalam kondisi yang bagaimana dengan ciri – ciri karakteristik kepribadiannya seperti apa,” tambah dr Frida.

Sementara itu, dr Frida juga menjelaskan tentang Reability. “Sikap orang yg dites terhadap MMPI dapat dilihat dalam skala validitas. Misalnya jika berbohong, ngawur,defensif,langsung dapat dilihat dari hasil psikigramnya apabila tinggi berarti seluruh hasil tes tidak menggambarkan kepribadian orang karena tidak valid atau hasil tes tersebut tidak dapat dianalisis,” ungkapnya.

Usai membawakan materi, diberikan kesempatan peserta untuk memberikan pertanyaan kepada Nara sumber.

Berbagai pertanyaan dari peserta, langsung direspon dan di jawab oleh narasumber. (sisco)

Sulut, GN- Bawaslu Sulut menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pembentukan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (14/6/2024).

Acara yang mengusung tagline ‘ Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu, dilaksanakan selama tiga hari (13 -15 Juni 2024), di Manado Tateli Resort.

Nara sumber pertama Ventje Bawengan, S.Sos,MAP membawakan materi Hambatan dan Kendala Dalam Perekrutan Panwascam dan PKD.

Bawengan menjelaskan dasar hukum yaitu
Undang – Undang nomor 10 tahun 2016, Keputusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XVII/2019 dan Perbawaslu 3 tahun 2022.

Menurut Bawengan Proses dan jadwal pembentukan Panwaslu kecamatan, menyesuaikan dengan tahapan karena beririsan antara pemilu dan pemilihan. Sedangkan PKD Menyesuaikan/beririsan dengan jadwal perekrutan panwascam.

Sementara tantangan dan hambatan yang disampaikan oleh Bawengan antara lain Syarat administrasi, Hasil evaluasi bagi panwaslu kecamatan, Minimnya pendaftar khususnya bagi PKD, Kendala teknis kesulitan akses jaringan teknologi informasi dan kendala geografis di wilayah terisolir terutama di wilayah Indonesia timur dan Rekomendasi dari tokoh masyarakat dan pemerintah setempat jika ada calon.

Bawengan juga menjelaskan evaluasi dari Pembentukan Panwascam dan PKD. “Juknis pembentukan terkadang berbeda dengan kondisi di lapangan terkait time line dan syarat terkadang memberatkan peserta terkait syarat calon yang berlatar belakang ASN,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Ardiles Mewoh,SIP.MSi menutup secara resmi rangkaian kegiatan Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2024 di hotel Peninsula, Sabtu (8/6/2024) tadi malam.

Ketua Bawaslu Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kehadiran peserta. Banyak usul dan saran yang baik disampaikan oleh peserta kepada Bawaslu Sulut sebagai penyeimbang kerja dari KPU dalam menjalankan tugasnya.

” Usul – usul dan saran dari para peserta dapat bermanfaat bagi kami Bawaslu Sulut,” ujarnya.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini, kata Mewoh merupakan sebuah komunitas tetap untuk berdiskusi. Forum yang luar biasa dari semua unsur sudah terwakili. Kedepan kata Mewoh, pihaknya akan mengundang lagi berdiskusi untuk terus memberikan masukan bagi Bawaslu.

“Saya yakin semua yang hadir sudah terwakili, komunitas ini akan kita gulirkan terus melakukan diskusi untuk menggali masukan dan saran yang bermanfaat bagi Bawaslu,” kata Mewoh mengakhiri sambutannya. (sisco)

Sulut,GN- Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Evaluasi Fasilitasi Pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2024.

Kegiatan tersebut di laksanakan di hotel peninsula selama tiga hari, 7-9 Juni 2024.
Ratusan peserta yang terdiri dari berbagai elemen diantaranya aktivis, lembaga organisasi, Bawaslu kabupaten/kota serta media hadir dalam acara rapat evaluasi.

Pada kesempatan itu, Steven Linu selaku koordinator Divisi pencegahan Palmas dan Humas menyampaikan bahwa Bawaslu Sulut akhir ini telah mengalami perkembangan sehingga dulunya Bawaslu tertutup namun kini sudah terbuka dengan kritik dan lebih komprehensif.

“Wajah Bawaslu kini sudah dirubah oleh ketua Bawaslu. Kalau dulu Bawaslu kaku dan tertutup, namun saat ini kami mencoba kedepan Bawaslu menjadi terbuka. Terbuka dengan kritik dan lebih komprehensif,” kata Steven.

Sementara itu, Dr Ardiles Mewoh, SIP,MSi selaku Ketua Bawaslu Sulut dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebelum berbicara mengenai pilkada, sebelumnya akan melakukan evaluasi kinerja Bawaslu Sulut dalam melakukan pengawasan pemilu.

” Jadi peserta dapat memberikan catatan dan poin – poin yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu. Baik itu kritik dan saran yang menjadi bekal bagi kami di masa yang akan mendatang.,” ujar Dr Ardiles.

“Bisa juga memberikan evaluasi buat Bawaslu. Sebelum tahapan pilkada kita harus melakukan evaluasi kerja Bawaslu terlebih dahulu, apakah sudah mengerjakan pekerjaan dengan baik atau masih kurang. Kami perlu saran,masukan dan kritik nantinya dari peserta yang hadir,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dr Ardiles mengatakan kemauan dan harapan dari masyarakat bahkan publik,supaya Bawaslu ini punya taring dalam melakukan pengawasan terhadap pilkada tahun 2024.

Selain itu, Dr Ardiles menuturkan bahwa
tantangan yang berat pada pilkada tahun ini, karena dilakukan secara serentak dan ini adalah yang pertama dilaksanakan.

Tahun ini merupakan tantangan yang berat karena pilkada dilaksanakan secara serentak. Saya berharap catatan muncul dari para peserta. Semua masukan akan kami perhatikan satu persatu,” pungkas Dr Ardiles sambil membuka kegiatan Rapat Evaluasi secara resmi. (sisco)