SANGIHE,GN- Bertempat di ruang rapat rumah jabatan Bupati ,(4/5/2024), telah digelar diskusi bersama antara Pemerintah daerah, Direktur rumah sakit dan Direktur PDAM dengan aliansi aktivis Nusa Utara, yang membicarakan tentang Kenaikan penyesuaian tarif di PDAM dan rumah sakit.
Forum diskusi, langsung dipimpin oleh Penjabat Bupati Sangihe dr.Rinny Tamuntuan dan didampingi para asisten Setda.
Sebagai moderator adalah asisten dua Gregorius Londo, memberikan kesempatan pertama kepada pihak aliansi aktivis nusa Utara untuk menyampaikan apa tujuan dan harapan dalam diskusi tersebut,khususnya terkait Kenaikan tarif PDAM
Dari beberapa perwakilan aliansi aktivis Nusa Utara menyampaikan beberapa hal diantaranya, keluhan Kenaikan tarif PDAM dan RS yang terlalu memberatkan masyarakat ditengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini.
Mereka pun meminta dalam closing statment , agar Kenaikan tarif PDAM dibatalkan atau naik secara bertahap.
” Kenaikan tarif PDAM ini sangat memberatkan masyarakat Sangihe, apa lagi di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, jadi kami minta Kenaikan tarif PDAM dan RS Sakit dibatalkan atau kenaikannya secara bertahap “kata Charles Aktivis Nusa Utara ini.
Jeck Seba , juga yang tergabung dalam aliansi aktivitas Nusa Utara ini pun mempertanyakan kualitas air dan pelayanan PDAM yang tidak sesuai harapan masyarakat, selain kedua anggota aktivis diatas beberapa orang pun menyampaikan hal-hal terkait Kenaikan tarif, Pelayanan dan manajemen PDAM.
Setelah pihak aliansi aktivis Nusa Utara selesai mengutarakan hal-hal yang mereka sampaikan, moderator memberikan kesempatan kepada Direktur PDAM Tahuna untuk memberikan komentar dan penjelasan.
Dalam Penjelasannya Direktur PDAM Teguh Salainti menyampaikan, bahwa regulasi yang dipakai adalah permendagri tahun 2017 dan tahun 2022 bukan regulasi 2007.
” Yang kami pakai ini adalah regulasi permendagri tahun 2017, dan 2022, tidak mengatur lagi 2007, kalau 2007 minta maaf saya tidak bisa menjawab, karena regulasinya sudah berbeda dengan apa yang kami pakai, regulasi 2017 dan diperbaharui dengan regulasi tahun 2020 itu terakhir, gampang sekali perhitungannya, dan saya kira teman-teman ini sudah banyak kali datang diruangan saya, dan saya sudah jelaskan secara transparan dan tidak ada yang disembunyikan disini,”terangnya.
Lebih jauh Salainti menjelaskan bahwa, pemberlakuan penyesuaian tarif telah mengikuti tahapan yaitu, dilakukan uji publik dan mengikuti aturan yang ada.
Ketika Direktur PDAM menjelaskan, pihak aliansi aktivis nusa Utara memotong pembicaraan, sehingga situasi menjadi panas terjadi perdebatan antar Direktur dengan pihak aliansi aktivis masyarajat Nusa Utara, dengan terjadinya perdebatan panas sehingga moderator langsung mengambil ahli dan menenangkan suasa.
Pj Bupati Sangihe dr.Rinny Tamuntuan sebagai pemimpin yang memperhatikan dan peduli dengan masyarakatnya, pada kesempatan itu langsung memberikan solusi dalam forum diskusi yaitu, Pemerintah Kabupaten akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan melakukan langkah-langkah diantaranya, Pj Bupati meminta kepada pihak PDAM agar pelayanan harus nomor satu, tingkatkan pelayanan dengan perbanyak tenaga teknik, Pemeriksaan kualitas air,masyarakat yang masuk di data kemiskinan atau masyarakat tidak mampu akan menjadi perhatian Pemerintah.
” Untuk Masyarakat yang kurang mampu tentu ini menjadi perhatian Pemerintah tentang pemberlakuan kenaikan tarif, tetapi untuk pihak yang dianggap mampu atau pihak swasta tetap dijalankan, dan pihak PDAM harus memperhatikan dan meningkatkan pelayanan dan kualitas air,” Jelas Tamuntuan.
Turut hadir para asisten setda, kepala dinas kesehatan handry Pasandaran, Direktur rumah sakit Liun Kendage Tahuna dr.Aprikorus Loris, Direktur rumah sakit Liung Paduli dr.Polideng Dalawir.(ROBIN)
