Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum.(KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Media gathering Mewujudkan sukses tahapan pemutakhiran data pemilih dan data pemilih berkualitas dalam pilkada 2024.

Acara dibuka langsung ketua KPU Provinsi Sulut Kenly Poluan didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sulut Salman Saelangi, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Sulut Lanny Ointu juga selaku moderator.
Kegiatan ini menghadirkan anggota DKPP RI Mohamad Tio Aliansyah, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Dekan Fisip Unsrat Manado Dr Ferry Liando.

Dalam sambutan Ketua KPU Sulut menekankan bahwa progres tahapan pemutahiran data pemilih berjalan dengan lancar meskipun masih ada kendala dan permasalahan yang ditemui di lapangan.

Kenly mengharapkan dalam kegiatan ini, tentunya ada masukan dari peserta untuk diskusikan terkait apa yang sudah di kerjakan.

“Tentu kita akan berdiskusi terkait data pemilih yang dikerjakan oleh KPU Sulut bersama jajaran KPU kabupaten kota,ketua dan anggota ppk, dan Pantarlih terkait juga progres dalam tahapan pemutahiran data pemilih dan pencocokan dan Penelitian Data Pemilih oleh pantarlih,” ucapnya.

Usai membuka kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama yang menghadirkan Nara sumber berkompeten yakni, Anggota DKPP RI, Ketua Bawaslu Sulut dan Dekan Fisip Unsrat Manado.

Mohammad Tio Aliansyah selaku anggota DKPP RI mengapresiasi jajaran KPU Sulut telah menyelenggarakan acara media gathering dengan melibatkan media sekaligus berterimakasih atas undangan dari KPU Sulut.

Tio mengatakan selama ini Saya lihat Pemilu di Sulut selesai dengan baik. Tentunya ini buah kerja maksimal dari KPU Sulut dan kabupaten kota yang ada. Untuk itu kalian layak diapresiasi,” ulasnya.

“Yang perlu diperhatikan juga, di Sulut hampir tidak ada kasus yang berakhir di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada juga dampak signifikan yang ditimbulkan dari PHPU,” tambah Aliansyah.

DKPP RI berharap perhelatan Pilkada Sulut 2024 bisa lebih baik dari sebelumnya, dengan penyelenggaraan yang lebih profesional dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Sulut juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pencapaian presentasi pencocokan dan penelitian (coklit) di Sulut.

Diakuinya upaya keras yang telah dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat proses pemutakhiran data pemilih.

“Proses coklit ini merupakan tahapan penting dalam memastikan daftar pemilih tetap yang akurat dan valid. Kami sangat mengapresiasi kerja keras dan dedikasi KPU Sulut dalam mencapai prosentase coklit yang tinggi,masih ada 15 hari tapi sudah 99 persen pencapaian dari proses coklit”ungkapnya.

Namun Mewoh mengingatkan pencapaian prosentase tinggi tersebut belum dapat dijadikan jaminan atas kualitas data pemilih yang dihasilkan. “Walaupun prosentase coklit sudah tinggi, kita masih harus memastikan bahwa kualitas data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas data pemilih adalah hal yang sangat krusial untuk keberhasilan pemilu mendatang,” tambahnya.

Sementara, Dekan Fisip Unsrat Manado Ferry Liando menyebutkan daftar pemilih juga berkaitan dengan pengadaan logistik. Secara garis besar, dia menekankan ada tiga hal penting yang menjadi alasan data pemilih ini harus diseriusi.

“Yang pertama karena berkaitan dengan hak politik warga negara. Kedua legitimasi, dimana partisipasi pemilih akan naik berangkat dari daftar pemilih. Ketiga dalam rangka mencegah politisasi terhadap penyusunan daftar pemilih. Pasalnya salah satu objek yang sering disengketakan terkait hasil Pemilu dan Pilkada adalah daftar pemilih,” sebutnya.

Kegiatan media gathering, Rabu (10/7/2024) melibatkan media, dilaksanakan di Rumah Kopi 8 Satrio Kota Manado. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja didampingi anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh meresmikan Kantor Bawaslu Sulut, Kamis (13/6/2024).

Kantor lama yang berlokasi di Winangun, kini pindah ke kantor baru yang berlokasi di Jln Sam Ratulangi, Wenang Utara, tepatnya di eks Kantor Pengadilan Negeri (PN) Manado.

“Kami memberikan apresiasi kepada pihak Pengadilan Negeri Manado yang sudah meminjamkan eks Gedung PN Manado untuk dijadikan kantor Bawaslu Sulut,” kata Mewoh.

Mewoh berharap mudah-mudahan gedung ini bisa bermanfaat bisa digunakan untuk tugas dan tanggung jawab Bawaslu.

“Terutama tentu dalam melaksanakan pengawasan Pilkada tahun 2024, mudah-mudahan dengan kantor yang baru ini pengawasan Bawaslu Sulawesi Utara akan lebih baik lagi, lebih bagus kinerja, lebih bermanfaat untuk kesuksesan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, menghadapi Pilkada Serentak 2024 di seluruh wilayah Indonesia diperlukan sinergitas dari semua pihak.

Dalam hal ini kepolisian, kejaksaan khususnya tergabung dalam Gakumdu serta masyarakat untuk mengawasi semua proses tahapan pilkada.

“Mari kita awasi sama-sama semua tahapan pilkada, agar bisa berlangsung aman, damai dan tidak sampai PSU,” tandasnya.

Usai Peresmian kantor baru Bawaslu Sulut, dilanjutkan dengan launching tagline Pilkada Serentak 2024 di Sulut: “Mari Jo! Torang Awasi Sama-Sama”.

Pada kesempatan itu, Bawaslu juga memberikan bantuan kepada warga Tagulandang kabupaten Sitaro yang terdampak erupsi gunung ruang. Penyerahan bantuan di serahkan secara simbolis .

Hadir antara lain Gubernur Sulut yang diwakili Sekprov Steve Keppel, kepolisian, kejaksaan, dan undangan lainnya. (sisco)

 

Minahasa,GN- Selama tiga (3) hari sejak tanggal 6-8 Agustus 2020 bertempat di Mercure Tateli Beach Hotel,Kecamatan Mandolang, Minahasa, KPU provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Rakor yang diikuti Komisioner Divisi Hukum dan Divisi Perencanaan dan Data serta Kasubag Hukum utusan 15 KPU kabupaten/Kota tersebut, dibuka Ketua KPU provinsi Sulut Ardilles Mewoh pada hari Kamis 6 Agustus 2020.

Dalam sambutannya Mewoh meminta jajaran KPU kabupaten / Kota untuk bekerja sesuai regulasi dan kode etik penyelenggara Pemilu.

“Wajib hukumnya, bagi setiap penyelenggara Pemilu menjalankan tugas berpedomana pada regulasi dan pedoman kode etik dan perilaku. Penanganan pelanggaran administrasi pun harus kita laksanakan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan,” ungkap Mewoh dalam sambutan pembukaan.

Tampil sebagai Narasumber, selain komisioner KPU sulut, juga Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda dan Pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan.

Malonda menyampaikan materi terkait Perbawaslu Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Dalam materinya, Malonda yang juga mantan Komisioner KPU minahasa, menjelaskan tentang substansi Perbawaslu mengenai penanganan sengketa dan pelanggaran administrasi.

“Penanganan pelanggaran administrasi Pilkada berbeda dengan Pemilu. Jika dalam Pemilu kita melakukan mekanisme ajudikasi, maka dalam Pilkada tidak demikian. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Panwascam dan PKD hanya menerima laporan, mengkaji dan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU dan jajarannya sesuai jenjang, untuk kemudian ditangani lebih lanjut termasuk pemberian sanksi administrasi oleh jajaran KPU provinsi atau Kabupaten dan Kota, ” jelas Malonda.

Sementara itu Pimpinan Bawaslu Sulut Kenly Poluan, mengupas tuntas hasil pengawasan pada sub tahapan coklit data pemilih. Didampingi Lanny Ointu, Kadiv Perencanaan dan Data KPU Sulut.

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, rakor kali ini, banyak memberikan penekanan pada tahapan Pemutahiran Data Pemilih sebagai tahapan yang sedang dijalankan oleh jajaran KPU hingga PPDP.

“Ada beberapa rekomendasi pelanggaran administrasi yang diterima PPK atau KPU kabupaten/Kota, karenanya KPU kabupaten/Kota perlu dibekali dengan kompetensi penyelesaian pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi jajaran Bawaslu,” Ungkap Tinangon.

Lebih lanjut dalam materinya Tinangon memaparkan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan tugas, kewenangan di semua tahapan Pemilihan.

“Secara umum penanganannya harus melalui tahap, pencermatan isi rekomendasi, klarifikasi, penyusunan kronologis dan telaahan, penetapan keputusan hingga pengumuman dan pelaporan,” ungkap Tinangon.

Rakor ditutup, Sabtu 8 Agustus 2020 oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas Salman Saelangi.

Sebelumnya Saelangi memantapkan pemahaman tentang penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas Badan Ad Hoc yang menjadi kewenangan KPU kabupatan/Kota.

“Kami berharap KPU Kabupaten/Kota menjalankan kewenangan secara prosedural. Dan di masa pandemi tetap memedomani protokol pencegahan Covid-19,” harap Salman. (subag hukum KPU/fs)_

Sulut,GN- Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh memimpin jalannya Rapat koordinasi (Rakor) dan sosialisasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020.

Kegiatan ini di gelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di hotel Mercure Tateli Minahasa, Rabu (5/8/2020) di hadiri Komisioner Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Lanny Ointu. Sebelumnya diawali dengan penyampaian Komisioner KPU RI secara virtual melalui aplikasi zoom, terkait syarat pencalonan Pilgub Sulut 2020.

Pada kesempatan itu Komisioner KPU Sulut bidang Data Lanny Ointu, meminta kepada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pencocokan dan penelitian data.

Dikatakannya, masyarakat bisa mengecek data apakah sudah terdata sebagai pemilih atau belum. “Masyarakat bisa cek apakah sudah terdaftar atau belum dengan mengunjungi lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau nomor hotline bebas pulsa di 081143300700,” pungkas Ointu.(frangki/*)

Sulut,GN- Pelaksanaan kegiatan media gethring Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi utara Rabu, (29/01/2020) bertempat di hotel Aryaduta Manado sukses dilaksanakan. Kegiatan yang dibuka langsung ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengambil tema” sukseskan pemilihan serentak tahun 2020 dan dihadiri ratusan media online, televisi, radio dan cetak.
Ketua KPU Sulut berharap dengan dilaksanakannya kegiatan media gathering bersama media dapat memberikan manfaat dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Sulawesi utara.
Hadir juga dalam kegiatan media gathering KPU Sulut yakni Agus Sudibyo dari dewan pers,Salman dari komisioner KPU Sulut dan beberapa undangan lainnya. (sisco)