Manado,GN- Dalam apel pagi Senin (26/01/2026), Direktur Utama (Dirut) RSUP Kandou Manado Prof. Dr. dr. Starry H. Rampengan, Sp.JP(K), FIHA, MARS memberikan arahan kepada seluruh kepada jajaran rumah sakit.

Hadir dalam apel pagi diantaranya Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian dr. Yune Laukati, MARS, Direktur Medik dan Keperawatan dr. Wega Sukanto, Sp.BTKV (K), Dr. Erwin Sondang S., SSTP, M.Si selaku Direktur Layanan Operasional, serta  para pejabat manajer dan Asisten Manajer.

Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dirut Prof Starry menyangkut komitmen penuh rumah sakit ini sebagai rujukan nasional dan pendidikan dengan menekankan disiplin, integritas, serta profesionalisme di seluruh jajaran.

Prof Starry mengingatkan tidak ada toleransi terhadap pelayanan lambat, tidak ramah, atau menyimpang dari SOP, karena keselamatan pasien menjadi prioritas utama. Rumah sakit rujukan di Manado, Sulawesi Utara, ini wajib memperkuat setiap aspek pelayanan yang menjadi sorotan publik.

“Setiap unit harus patuh pada standar mutu, termasuk identifikasi pasien tepat, komunikasi efektif, dan pencegahan insiden,” ujar Dirut.

Dirut menegaskan perlu pembenahan sistem antrean registrasi, poliklinik, serta layanan penunjang agar tidak menumpuk. Teknologi, disiplin jadwal dokter, dan koordinasi lintas unit menjadi kunci agar pasien tidak menunggu lama dan merasa dihargai.

Di tahun 2026 ini kata Dirut, ditetapkan sebagai momentum penguatan kinerja dengan optimalisasi pendapatan rumah sakit secara etis, sekaligus efisiensi cerdas tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Remunerasi berbasis kinerja juga ditegaskan ulang.

“Tidak ada lagi budaya hadir tapi tidak produktif. Setiap pegawai wajib capai target dengan tanggung jawab jelas,” kata Dirut.

Sikap ramah, etika, dan empati terhadap pasien serta keluarga menjadi wajah rumah sakit, sambil menjaga konflik internal agar tidak bocor ke publik atau media sosial.

“Keputusan pimpinan harus dihormati dan dijalankan. Kita satu barisan, satu komando demi kemajuan RSUP Kandou,” ungkapnya.

Dirut mengajak seluruh tim bekerja dengan hati, melayani penuh empati, dan menjaga nama baik institusi. (sisco)

Minahasa,GN-Wakil Bupati (Wabup) Minahasa Dr. (H.C.) Robby Dondokambey, SSi, MM (RD) mengikuti pertemuan dengan Presiden RI Ir Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pengarahan terkait Pengendalian Inflasi di Daerah, Tindak Lanjut Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, yang digelar di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Pertemuan dengan Presiden Jokowi dalam rangka mendengarkan arahan Presiden RI, juga dihadiri oleh para Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda, dan Kajati, dan pejabat terkait lainnya, juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa momok pertama semua negara saat ini adalah inflasi. Menurutnya, saat ini ada lima negara yang inflasinya lebih dari 80 persen.
“Oleh sebab itu kita harus kompak! Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga, seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau saat COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita harus bersama-sama juga,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengingatkan seluruh pimpinan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah hingga Pangdam dan Kapolda untuk mengajak masyarakat berwisata di dalam negeri saja, agar bisa mengerem pengeluaran devisa.
“Saya titip mengenai wisata, ajak masyarakat kita agar bisa defisit wisata kita, yang datang ke sini belum banyak, tapi yang keluar banyak sekali, hati-hati devisa kita lari lagi kalau caranya tidak kita rem, hati-hati sekali lagi, tolong masyarakat diajak Pak Gubernur/ Bupati/Walikota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ucapnya.

Jokowi menjelaskan, Indonesia kaya akan destinasi wisata, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat, Borobudur, Bromo, dan lainnya.(CIPI)

SANGIHE,GN – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Silangen Tamuntuan menghadiri kegiatan arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di ruang Cendrawasi JCC Jakarta Kamis, (29/09/2022).

Luhut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman dan investasi dalam laporannya menyampaikan sebelum arahan Presiden mengatakan ada tiga kebijakan Konvergensi Program dan akurasi Penssaran yaitu,1. Tentang penetapan wilayah prioritas Program penghapusan kemiskinan ekstrem, 2022, 2023 dan 2024.
2. Ketersediaan data Pensasaran Program penghapusan kemiskinan ekstrem yang padan dengan Dukcapil dan 3. Pedoman umum Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Ada Delapan Hal yang Memerlukan Arahan dan Keputusan Presiden antara lain:
1. Pemerintah Daerah agar segera menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga, belanja wajib 2%
Dana Transfer Umum, dan menyalurkan Bansos dalam rangka pengendalian inflasi.
2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian
inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan
strategis seperti beras, daging sapi, dan hortikultura (bawang dan cabai).
3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan dan menetapkan Data
P3KE sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem untuk memastikan
akurasi sasaran program.
4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta semua pemangku kepentingan agar
memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan afirmatif penanganan kemiskinan ekstrem,
termasuk re-alokasi anggaran.
5. Kemenkeu dan Kemendagri bersama Kemenperin, BPS, dan Pemerintah Daerah agar
menyelesaikan harmonisasi kode referensi produk barang dan jasa terhadap Klasifikasi Baku
Komoditas Indonesia pada akhir Oktober 2022.
6. LKPP agar menyusun RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, untuk memperkuat dasar
hukum aksi afirmasi, dan diberlakukan pada 2024.
7. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN agar membatasi belanja impor
menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023, serta diikuti dengan pengembangan UMK dan
Koperasi serta industri dalam negeri.
8. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN agar menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah Domestik pada Januari 2023.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengutarakan isu strategis dan penanganan krisis global yang berdampak luas bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia, dimana tiap hari di suguhkan dengan krisis pangan global 345 juta orang di 82 negara mengalami krisis pangan, 19 700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan akut.

“Kita bersyukur Indonesia bulan Agustus lalu peroleh sertifikat swasembada pangan dari Internasional Riset Institut
dan dianggap sebagai negara dengan ketahanan pangan terbaik dibandingkan dengan negara lain, tapi jangan senang dulu karena krisis global mengakibatkan dunia penuh ketidak pastian ” tutur Presiden.

Krisis pangan, energi, finansial dimana nilai tukar uang mengalami guncangan termasuk Indonesia, penyesuaian harga BBM turut mempengaruhi ekonomi hal ini perlu di ketahui oleh semua pihak, diminta kita semua memiliki sense of crisis.

Lanjut Presiden Jokowi momok terbesar semua negara adalah inflasi kenaikan barang dan jasa, oleh sebab itu, kita harus kompak dan bersatu dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai kebawah, Kementerian dan lembaga juga
harus bersatu seperti kemarin kita menangani covid. “Kalau covid kita bisa bersama maka urusan inflasi ini kita juga harus bersama” terang Joko Widodo.

Disampaikan oleh Presiden Inflasi dari pangan, bahan makanan ini juga menjadi kontributor kenaikan inflasi hingga Agustus lalu.

Joko Widodo juga ingatkan soal inpor barang, dimana seharusnya pengelolaan keuangan dari APBN, dan APBD orientasi menyokong produk dalam negeri, memberdayakan UKM, UMKM sebab sejauh ini yang terdaftar di e katalog lebih dari 1 juta, lewat UKM/UMKM prodak dalam negeri menjadi unggulan, namun masih ada daerah nol catatan soal UKM/UMKM.

“Saya meminta para kepala daerah untuk membina mengembangkan UKM/UMKM agar berbondong-bondong masuk ke e katalog untuk menopang ekonomi lokal maupun nasional”. Tambah Presiden.

Lebih jauh Presiden mengatakan Untuk Kabupaten kota sarapan produk dalam negeri tolong di lihat termasuk sektor pariwisata sebaiknya tonjolkan wisata dalam negeri agar berdampak langsung bagi daerah maupun skala nasional.

Pun Disampaikan soal masalah kemiskinan ekstrim dimana data disetiap daerah sudah jelas serta sasarannya, kalau Pusat dan daerah bersama-sama menuju sasaran berdasarkan data by name by address maka persoalan kemiskinan dapat diyakini bisa teratasi. “Ini menjadi harapan, kekompakan dalam menangani kemiskinan” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu Pj Bupati Tamuntuan, ada berbagai catatan strategis yang ia dapatkan dari arahan Presiden untuk dijadikan acuan kerja di daerah.

“Yang pasti kami akan menindak lanjuti setiap arahan dari Bapak Presiden, ada catatan strategis dalam mewujudkan harapan Presiden” kata Tamuntuan.

Bupati juga menambahkan hal-hal yang disampaikan Presiden menjadi atensi khusus untuk di tuntaskan agar ada sinergitas antara Pusat dan daerah dalam mengahadapi berbagai masalah Nasonal maupun daerah.

Turut hadir seluruh Menteri,Kapolri,Kejagung,seluruh Gubernur,Bupati/Walikota se Indonesia,Pangdam,Kapolda dan para direksi BUMN di Indonesia.(ROBIN)