Sulut,GN- Persiapan yang telah dikemas dengan baik oleh sekretariat DPRD Sulut terkait Paripurna DPRD Dalam Rangka HUT Provinsi Sulut ke-56 tahun berjalan dengan sukses meskipun terlihat sederhana namun bermakna. Sebelum dilaksanakan paripurna, Gubernur Sulut Olly Dondokambey meresmikan Patung Sam Ratulangi, Miniatur rumah adat Minahasa,Bolaang Mongondow dan Sangihe serta alat transportasi stradisional Sulawesi Utara.

Usai meresmikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Rabu (23/9/2020) menggelar Rapat Paripurna Istimewa, bertempat di Ruang Paripurna kantor DPRD Sulut jalan Manado- Bitung, dalam memaknai momemtum Hari Ulang Tahun Provinsi.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama Wakil Ketua J Vicktor Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Bili Lombok tersebut, dihadiri Gubernur Sulut Olly Domdokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Berbagai capaian keberhasilan pemerintah dalam membangun Provinsi Nyiur Melambai (Sulut) ditampilkan pada acara yang juga dihadiri Ketua DPR-RI Puan Maharani secara Virtual.

Meskipun dalam suasana pandemi Covid 19, namun kemasan acara yang juga menampilkan khasana budaya dari tiga etnis di Sulut yakni Minahasa (tarian Maengket), Sangihe ( tarian Masamper) dan Mongondouw (tarian Kabela) menjadi momentum Emas bagi pemerintahan OD-SK yang dinilai Sukses membawa provinsi Sulut menjadi Hebat. “Lompatan besar yang dicapai diberbagai sektor adalah berkat kerja bersama Eksekutif dan Legislatif yang terjalin selama ini. Kami persembahkan untuk rakyat Sulut, agar dapat merasakan kesejahtraan,” kata Gubernur Olly Dondokambey saat menyampaikan sambutannya.

Momentum paripurna kali ini juga menjadi Paripurna terakhir bagi Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw bersama empat anggota yang lain masing-masing Wenny Lumentut, Richard Sualang, Netty Agnes Pantouw dan Hengky Honandar, karena menjadi kontestan pada Pilkada Sulut tahun 2020.(sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw pada kemarin hari, (18/5-2020) di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Rapat Koordinasi terkait Pengamanan dan penegakan protokol Kesehatan Covid 19 dalam rangka menyambut hari raya idul Fitri 1431 H.

Adapun rapat ini di pimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum Dan HAM RI, bersama Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung melalui Video Conference.

Selain Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, turut serta pula dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual ini Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Pangdam XIII Merdeka Manado, Kapolda Sulut, dan pimpinan Forkopimda lainnya. (*/sisco)

 

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menghadiri acara Ground Breaking Ceremony Manado Marina Bay (MMB) Kamis, 13 Februari 2020.

Acara Ground Breaking Ceremony ini di buka oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey di dampingi Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Direktur Utama PT Pelindo Farid Padang. Hadir juga dalam acara ground breaking Wakapolda Sulut,Kapolresta Manado,Danlantamal,Kadis Perhubungan Sulut,KSOP Manado serta undangan lainnya.

Direktur Utama PT Pelindo dalam sambutannya menjelaskan tentang Manado Marina Bay yang akan di bangun di pelabuhan manado. ” Jadi ini adalah salah satu rencana Pelindo bagaimana memajukan pariwisata di Sulut. Pelabuhan Manado merupakan salah satu pintu gerbang karena berhadapan dengan tiga pulau yakni Bunaken,Manado tua dan Siladen,” ucapnya.

Selain itu,Farid menjelaskan Manado Marina Bay akan ditargetkan selesai bulan desember mendatang. ” Jadi sesuai dengan target yang telah di sampaikan bahwa Manado Marina Bay ini akan rampung sampai desember tahun ini,”jelasnya.
Farid berharap,pemerintah Sulut melalui Gubernur memberikan dukungan agar pembangunan MMB ini dapat segera terbangun. “Tentu dukungan pemerintah Sulut menjadi motivasi bagi kami pelindo membangun Sulut,” tukasnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulut akan terus mendukung dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat dan juga pariwisata di bumi nyiur melambai. ” Terimakasih, peran dan sinergitas BUMN dalam memajukan ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Utara. Kami percaya investasi ini juga membawa untung (laba) bagi PT Pelindo,” pungkas gubernur.

Acara dilanjutkan dengan penandatangan prasasti oleh Gubernur Sulut sekaligus peletakan batu pertama sebagai tanda di mulainya pembangunan MMB ini.
Penulis: sisco

Sulut,GN- Awal tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna tutup buka masa persidangan, penyampaian laporan kinerja pimpinan dan alat kelengkapan dewan (AKD) serta laporan hasil reses III tahun 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/1/2019) siang.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Andrei Angouw, didampingi wakil ketua Stefanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut, dihadiri Wagub Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen, Forkompimda, pimpinan pejabat instansi vertikal, pejabat SKPD dan undangan lainnya.

Mengawali laporan kinerja pimpinan DPRD diserahkan langsung Wakil Ketua Wenny Lumentut, kemudian dilanjutkan laporan AKD komisi I diserahkan oleh Hanafi Sako, komisi II diserahkan Noldy Lamalo, komisi III diserahkan Amir Liputo dan komisi IV diserahkan James Karinda. Laporan kinerja Bapemperda diserahkan oleh anggota DPRD Netty Pantow dan Badan Kehormatan oleh Fanny Legoh.

Sementara,Laporan hasil reses III tahun 2018 dapil Manado dibacakan oleh Amir Liputo dengan menekankan pada aspirasi masyarakat Kota Manado di bidang infrastruktur seperti penyelesaian Ringroad III dan Boulevard II bagian dari Manado Outer Ringroad. Kemudian masyarakat Bumi Nyiur dan Taas mengeluhkan dampak pembangunan Ringroad. Minta perhatikan sungai bagian dari lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup. Bangun pemecah ombak di bibir pantai karena telah terjadi abrasi.

“Pembuangan limbah rumah-sakit. Konektivitas jalan provinsi dan nasional. Instansi terkait memperhatikan hak masyarakat kena pembebasan lahan. Bak air di atas Sindulang milik Pemprov minta dikelola masyarakat,” jelas Liputo.
Untuk Dapil Minut-Bitung diserahkan oleh Norry Supit, Dapil Tomohon-Minahasa diserahkan oleh Jeane Mumek,Dapil Misel-Mitra diserahkan oleh Cristovorus D Palinggi,dapil Bolaang mongondow diserahkan oleh Raski Mokodompit dan Dapil Nusa Utara DiSerahkan oleh Pdt Meiva Salindeho-Lintang. Sebelum diserahkan Pdt Meiva membacakan inti dari aspirasi masyarakat saat menggelar reses III tahun 2018 lalu.
Meiva Salindeho- Lintang mengungkapkan terkait gaji guru di daerah perbatasan sering terlambat, jalan perkebunan rusak parah, aspirasi kampus Polnustar dijadikan pilot project, serta keluhan masyarakat turunnya harga komoditi unggulan pala. “Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah pasti mudah untuk memperjuangkan tapi instansi terkait harus koordinasi baik,” tukasnya.

Mewakili Gubernur, Steven Kandouw selaku wakil Gubernur menanggapi aspirasi reses mengatakan, pelaksanaan rapat paripurna merupakan konsistensi dan eksistensi tugas anggota DPRD yang mampu menjalin koordinasi dan sinergitas positif mengawal visi dan misi pembangunan di Sulawesi Utara. Pemprov Sulut memberikan perhatian serius pasti menindaklanjuti aspirasi reses anggota DPRD.
“Semua kewenangan dari pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota kami perhatikan. Perundang-undangan yang baru jelas saling koordinasi termasuk menindaklanjuti hasil reses. 2019 ini kerja semakin maksimal. Soal disparitas harga BBM karena ombak besar kapal pengangkut BBM tidak bisa merapat. Tapi sekarang sudah stabil,” terangnya.

Andrei Angouw selaku ketua DPRD Sulut memberi apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Sulut melaksanakan berbagai pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya sebagai komitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui para wakil rakyat di DPRD Sulut. (Advetorial)

Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara marathon menggelar Sejumlah agenda dalam rapat paripurna. Adapun rapat paripurna tersebut laksanakan jumat,(14/9/18) di Ruang paripurna DPRD Sulut Pukul 14.00 Wita hingga selesai.

Ke enam agenda paripurna tersebut yakni
– Penutupan masa persidangan kedua tahun 2018.
– Penyampaian hasil laporan kinerja alat kelengkapan DPRD.
– Pembukaan masa sidang ketiga tahun 2018.
– Penyampaian laporan pelaksanaan reses II tahun 2018.
– Penyampaian/penjelasan Gubernur Sulut terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018.
– Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda perubahan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2018.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, didampingi pimpinan DPRD Sulut Wenny Lumentut, Stevanus Vreeke Runtu dan Marthen Manoppo memimpin jalannya rapat paripurna. Hadir Gubernur Sulut Olly Dondokambey, anggota DPRD Sulut, Forkopimda,Sekretaris Provinsi bersama jajaran SKPD dan tamu udangan lainnya.

Andrei Angouw selaku ketua DPRD Sulut dalam penyampaian hasil reses kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey berharap agar kiranya hasil reses yang di serap seluruh anggota DPRD Sulut bisa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Hasil reses agar bisa ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut, bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2018, APBD Induk 2019, juga pada APBD di Kabupaten/Kota, juga melalui Gubernur Sulut Olly Dondokambey bisa diperjuangkan pada APBN 2019,” ujar Angouw.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menanggapi setiap aspirasi hasil reses mengatakan, sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengapresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut terkait dengan pembahasan bersama mitra kerja terkait dengan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2018.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey lebih lanjut menyampaikan Pemerintah Provinsi akan segera menindaklanjuti masukan dari wakil rakyat yang didapatkan saat reses. ” Semua aspirasi terkait keluhan dimasyarakat seperti masalah pendidikan, kesehatan, infrasruktur, jalan jembatan termasuk kemacetan, air bersih dan difungsikan terminal akan menjadi tanggung jawab dari Pemprov Sulut,” kata Gubernur.

Sementara anggaran 2019 Gubernur mengatakan akan ada sejumlah program kerja termasuk penambahan tenaga pendidik melalui usulan ke kementerian terkait dengan penerimaan ASN Tahun 2018. ” ini semua akan menjadi program prioritas termasuk keluhan-keluhan yang lain dimasyarakat,” tutup Gubernur Olly Dondokambey menyudahi sambutannya. (Advertorial)

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis,(16/11/17) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda dan pejabat eselon Pemprov.

Agenda Paripurna ini diawali dengan Penyampaian Laporan Hasil Sinkronisasi Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran (Banggar) disampaikan oleh Anggota DPRD Sulut Eva Sarundajang. Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, pengambilan Keputusan dimana disimpulkan oleh Ketua DPRD bahwa Semua Fraksi menerima dan dilanjutkan dengan penandatanganan disaksikan oleh undangan yang hadir.

Wakil Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan bahwa beberapa program penting yang sedang digalakkan pemerintah Provinsi. Salah satu yang disentil soal pengadaan Tempat Pembuangan Akhir ( TPA) Regional di Minahasa Utara yang diperuntukkan beberapa kabupaten kota seperti Manado,Bitung, Minut, Minahasa dan Tomohon.

Lanjut Wagub mengatakan pengelolaan ini dilakukan secara profesional tidak sama dengan TPA tradisional. TPA Regional ini menurut Wagub sangat menguntungkan kabupaten kota yang ada di Sulut, sambil mencontohkan pengelolaan TPA di Denmark yang pernah dikunjungi Pemprov Sulut dan sangat baik sekali.
Selain itu,Wagub juga mengapresiasi DPRD Sulut yang selalu mengawal kepentingan masyarakat bumi nyiur melambai.
(Adv)

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2016-2021, Selasa (17/10-17) di ruang paripurna Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kairagi Manado.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut juga dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, pejabat eselon dan para undangan.

Dalam kesempatan tersebut masing – masing Fraksi menyampaikan pemandangan fraksi tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut nomor 3 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 yang terdiri dari Fraksi PADI P,Fraksi Golkar,Fraksi Demokrat,Fraksi Gerindra,Fraksi Keadilan dan Fraksi Restorasi.

Keenam fraksi tersebut dalam pemandangan umumnya menyatakan setuju Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2016-2021 menjadi Perda.

Setelah ke enam fraksi di DPRD Sulut selesai menyampaikan pemandangan fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan Oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut serta disaksikan seluruh hadirin yang hadir dalam sidang paripurna DPRD tersebut.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sulut. (ADV)

Sulut,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke- 53 tahun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar sidang paripurna istimewa Sabtu,(23/9/17).

Sebelumnya dilaksanakan acara peresmian dan penandatanganan prasasti gedung baru DPRD Sulut oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut disaksikan oleh wakil Gubenur Steven Kandouw dan undangan yang hadir.

Setelah peresmian dan penanadatanganan Prasasti dilanjutkan dengan sidang istimewa DPRD Sulut.
Ada hal yang menarik dalam sidang Istimewa ini dimana semua anggota DPRD Sulut diwajibkan memakai pakaian adat daerah Sulawesi Utara.

Bukan hanya anggota DPRD Sulut saja yang memakai pakaian Adat namun Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,Eselon Dua dan Eselon Tiga dan pejabat lainnya juga memakai pakaian adat daerah.

Tampak hadir dalam sidang Istimewa DPRD Sulut Anggota DPR RI,Walikota,Bupati,Unsur Forkopimda,Dubes,Sekprov Sulut dan undangan lainnya. Acara peresmian dan Sidang Istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT Provinsi Sulut berlangsung sukses.(Adv)

Sulut,GN- Masa Reses Ke-II di pergunakan sebaik mungkin oleh anggota DPRD Sulut yang berjumlah 45 orang. Mereka telah selesai melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing dari tanggal 14-22 September 2017.

Banyaknya aspirasi yang didapatkan ketika anggota DPRD Sulut turun langsung bertatap muka dengan masyarakat. Seperti ketika Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw turun reses di Karombasan Selatan, masyarakat mengharapkan adanya lampu jalan, perbaikan drainase, soal beras miskin (raskin) yang mengalami pengurangan.

Teddy Kumaat juga menyerap aspirasi warga di kota manado. Adapun aspirasi warga yang di sampaikan semisal terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir warga berharap mendapatkan bantuan peralatan yang bisa membantu kebutuhan keluarga melalui kelompok usaha seperti peralatan pembuatan kue, alat pengering ikan maupun alat pengolahan ikan maupun kemudahan memperoleh kredit usaha dari perbankan.

sementara, masalah drainese menjadi momok bagi masyarakat setempat, karena bila musim hujan tiba kawasan yang mengubungkan jalan Samratulangi dan Boulevard menjadi langganan banjir.
Dalam kesempatan tersebut Kumaat menyerahkan bantuan mesin katinting kepada kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Titiwungen Utara maupun Wenang Selatan sebagai bentuk perhatian Pemprov Sulut melalui Dinas Kelautan dan perikanan .

“ Ini adalah bentuk perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (OD-SK) melalui Dinas Perikanan dan kelautan Sulut Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan harapan ada peningkatan ekonomi keluarga terlebih bagi anggota kelompok nelayan.” tukasnya.

Dari Dapil Tomohon- Minahasa Jeany M Mumek juga menyerap aspirasi warga termasuk warga Romboken dan Kamanga Tompaso, di dua desa ini warganya mempertanyakan tentang CSR dari PT Geothermal Lahendong.

Ketua Fraksi Gerindra Juddie Moniaga ketika turun reses di Desa Makaaroyen dan Desa Pinasungkulan Kecamatan Modoinding, para petani meminta bantuan pupuk karena sering terjadi kelangkaan pupuk di daerah tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan anggota DPRD Sulut Lucia Taroreh, ST begitu banyak menyerap aspirasi masyarakat kelurahan Paslaten I. Diantaranya bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang belum dinikmati masyarakat. padahal menurut warga masih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Taroreh berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di DPRD. “ Apa yang menjadi seluruh harapan masyarakat, tentu akan saya sampaikan dan dibahas di DPRD melalui mitra kerja kami, begitupun apa yang bukan menjadi kewenangan Pemprov akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.” pungkasnya. (ADV)

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis,(20/07/17) dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD T. A 2016 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Rapat ini digelar setelah sebelumnya dilaksanakan tahapan pembahasan di komisi-komisi DPRD Sulut dengan mitra kerja, maka keenam fraksi yang ada di DPRD Sulut menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ke enam Fraksi yang menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 yakni Fraksi PDIP yang diwakili Adriana Dondokambey, Fraksi Golkar Meiva Lintang, Fraksi Gerindra Yudi Moniaga, Fraksi Demokrat Billy Lombok, Fraksi Amanat Keadilan Amir Liputo dan Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan yang diwakili Felly Runtuwene.
Meskipun keenam fraksi menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, namun ada beberapa poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar bisa dievaluasi kembali oleh SKPD terkait.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda, serta beberapa poin penting dari fraksi-fraksi, nantinya pihak Pemprov akan menindaklanjuti.
“Terima kasih kepada semua fraksi di DPRD Sulut yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD T A 2016, dan untuk beberapa catatan penting akan kami tindak lanjuti untuk dijadikan bahan evaluasi nanti,” ucap Kandouw.
Hadiri dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda, Kepala SKPD Sulut,para undangan lainnya. (Adv)