Sulut,GN- Isu salah satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) diduga selingkuh dan hamili seorang gadis dan kasus ini sempat viral di media sosial dan menyita perhatian publik.

Ketua BK DPRD Sulut Sjenny F Kalangi (foto: ist)

Terkait itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut telah melakukan rapat internal secara tertutup membahas kasus viral tersebut, Rabu (10/5/2023).

Ketua BK DPRD Sulut Sjenny F Kalangi mengatakan, pihaknya sudah membahas masalah atau isu yang berkembang terkait viralnya oknum anggota DPRD diduga hamili seorang gadis.

Kata Kalangi, BK akan bertindak sesuai aturan yang berlaku berdasarkan kode etik dan tata beracara.

“Akan menindaklanjuti segala sesuatu jika ada laporan, baik secara lisan atau tertulis,” katanya saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD Sulut.

Lanjutnya menjelaskan, BK akan meminta klarifikasi ke akun media sosial yang sudah mengunggah keterangan anggota DPRD Sulut diduga hamili seorang gadis.

“Kami pikir ini sudah membawa nama lembaga DPRD, jadi kami akan meminta klarifikasi dari media sosial tersebut,” ujarnya. (sisco)

Sulut,GN- Sebagaimana jadwal yang telah disampaikan oleh pihak sekretariat DPRD Sulut bahwa Selasa 02 Maret 2021 hari ini anggota DPRD akan menerima vaksin covid-19 langsung ditindak lanjuti.

Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut langsung melakukan vaksinasi kepada 14 anggota DPRD Sulut bertempat dirungan sidang peripurna. Jenis vaksin yang di terima oleh anggota DPRD adalah vaksin sinovac.

Anggota DPRD yang ambil bagian menerima vaksinasi yakni Agustine Kambey, Berty Kapojos, Arthur Kotambunan, Melky Jakhin Pangemanan, Melissa Gerungan, Henry Walukow, Ilham Idrus, Johny Panambunan, Imelda Novita Rewah, Muslimah Mongilong, Amir Liputo, Ronald Sampel, Fanny Legoh dan I Nyoman Sarwa.

Glady Kawatu selaku Sekretaris DPRD Sulut
mengatakan, usai menerima vaksinasi covid-19, diharapkan para anggota DPRD akan relatif lebih aman. “Anggota DPRD rasanya akan relatif lebih aman kalau sudah divaksin, tentu kita berharap pandemi ini segera berlalu,” terangnya.

Lebih jauh, Sekretaris DPRD Sulut menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi Sulut telah memfasilitasi penyaluran vaksin.

“ Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sulut, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wagub dan Sekprov serta dinas kesehatan sudah memfasilitasi vaksinasi di kantor DPRD Sulut,” ungkapnya.

Kawatu berharap vaksinasi bagi anggota DPRD Sulut bisa tuntas pada hari ini.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Henry Walukow mengatakan bahwa efek setelah 20 menit dirinya menerima vaksin, merasa mengantuk. “Setelah divaksin, sekitar 20 menit berdiam saya merasa ngantuk dan badan malas untuk digerakkan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Sulut, dr Steaven Dandel,MPH menjelaskan, rasa mengantuk adalah efek yang paling banyak dirasakan setelah divaksin. “Itu efek yang normal dan biasanya disampaikan oleh orang yang sudah menerima vaksin,” pungkas Dandel.(sisco)

Sulut,GN- Agenda Vaksin covid-19 bagi anggota DPRD Sulut bakal dilaksanakan pekan ini. Kegiatan sejumlah anggota DPRD Sulut sangat rentan terjangkiti virus covid-19 karena anggota dewan sering menerima aspirasi masyarakat sebagai representasi dari konstituen.” Tapi tentatif, menyesuaikan koordinasi dengan dinas kesehatan,” tulis sekretariat DPRD Sulut.

Diketahui jumlah anggota DPRD Sulut sebagai penyambung aspirasi masyarakat sebanyak 45 orang.

Sebelumnya, perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah di lakukan vaksinasi covid-19, bahkan sejumlah tenaga kesehatan yang bekerja telah menerima vaksin covid-19 secara massal di beberapa lokasi. (sisco)

Manado,GN- Terkait perkembangan kasus covid-19 di Sulawesi Utara mendapat respon dari berbagai kalangan. Aggota DPRD Kota Manado Jurani Rurubua,SST  angkat bicara terkait hal tersebut.

Rilis yang diterima awak media ini, Rurubua menjelaskan data perkembangan kasus Covid 19 di Sulawesi Utara (Sulut), nampaknya menampilkan trend yang menurun bagi kasus aktif, angka kesembuhan meningkat, sementara kematian cenderung tidak signifikan. Pemerintah Provinsi Sulut merilis sejak 21 Februari 2021, angka kasus aktif covid19 sejumlah 2.872, sedangkan pada 26 Februari justru turun 2.648. Sementara bagi kesembuhan, dari angka 11.419 menjadi 11.775. Angka kematian dari 511 menjadi 513, artinya kurun waktu seminggu, kematian hanya terdapat 2 kasus. Berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, hampir setiap hari Kita mendengar ada kematian karena kasus covid-19.

Apakah hal ini tanda bahwa Kita telah berhasil menghadapi masa pandemi? Mungkin. Namun, angka-angka tadi bukan berarti covid-19 telah punah. Ia masih bergerak dengan cepat di ruang-ruang publik. Sebarannya terus berlanjut. Para ahli kesehatan masih terus mendorong semua pihak, utamanya pemerintah untuk tetap mewaspadai virus ini. Artinya, kerja keras melawan corona tidak boleh berhenti karena informasi tren perkembangan kasusnya yang dianggap menurun itu.

Hal lain yang patut menjadi sorotan Kita semua adalah kebijakan New Normal yang saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar. Utamanya yang berkaitan dengan kebijakan pembatasan jam operasional, baik kegiatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Bagi Saya, tindakan ini bernilai positif. Tetapi, ia tak solutif.

Kita bisa menganggap, bahwa pemerintah punya i’tikad baik dalam menekan lajunya covid19 melalui kebijakan tersebut. Namun, hingga kini, Kita belum mendapatkan jawaban secara ilmiah, apakah pembatasan berakibat pada turunnya angka kasus positif corona? Apa mungkin tren menurun data yang dipublis oleh pemrop Sulut di atas karena pembatasan jam operasional? Tidak ada jawaban yang mengarah ke sana, dari pihak manapun.

Meski hal yang positif, kebijakan itu tidak menyelesaikan masalah kemasyarakatan Kita, termasuk tidak menjadi solusi bagi penurunan penyebaran covid. Mengapa? Masyarakat bisa tidak berkerumunan di malam hari, namun mereka memanfaatkan waktu di siang hari. Atau, bisa saja mereka beraktivitas di malam hari yang tak terjamah oleh petugas-petugas untuk merazia kegiatan mereka.

Belum lagi perkara pertumbuhan ekonomi, terjadinya pengangguran, kejenuhan sosial hingga dampak pemiskinan terhadap masyarakat Kita yang nafas kehidupannya bergantung pada jam-jam malam. Di Manado misalnya, belakangan elemen masyarakat dan para pelaku usaha melakukan aksi turun ke jalan untuk menuntut agar jam operasional tidak lagi dibatasi. Saya yakin, tidak hanya mereka, sebagian besar warga pun punya tuntutan yang sama. Sebab, masyarakat sangat menyadari, derita dengan hidup yang dibatasi seperti ini jauh lebih sakit dibandingkan dengan terjangkit virus mematikan tersebut. Fenomena ini, harusnya menjadi dasar bagi pemangku kebijakan, agar kuasa membuat keputusan yang adil dalam penanganan covid19 dan upaya membangkitkan kehidupan ekonomi yang sehat bagi warganya.

Para pekerja seni serta pelaku usaha mulai gerah dengan kebijakan pembatasan jam operasional tersebut. Bagi mereka, selain mematikan aktivitas yang berdampak terhadap kehidupan keluarga dan lingkungan, tindakan para aparat yang merazia di malam hari sesekali menunjukkan sikap yang tak humanis dan tak berkeadilan. Akhirnya, ada saja peristiwa adu mulut antara petugas dan warga terjadi. Pelaku usaha bukan hanya mengalami kerugian, tapi turut membuat banyak karyawan mereka kehilangan pekerjaan. Akibatnya, timbul pertanyaan apakah corona hanya ada di malam hari? Mengapa jam 8 malam semua harus tutup?

Bagi Saya, semua harus win win solution. Melawan covid19 harus dengan kesadaran kolektif. Namun, membantu warga dari himpitan ekonomi pun harus dipertimbangkan. Poin Saya, pemerintah harus membuat keseimbangan dalam kebijakan mencegah corona agar tidak menjadi polemik di masalah lainnya, diantaranya sebagai berikut;

1 Jangan batasi jam operasional, namun tetap himbau untuk membatasi jumlah massa dalam suatu tempat.

2.Tetap peringatkan semua pihak agar memberlakukan Protap kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dan semacamnya

3.Manfaatkan vaksin yang telah menelan uang tak sedikit agar tersalur secara merata

4.Gunakan upaya pendekatan persuasif dan komunikasi yang positif kepada semua pihak. Jangan arogan apalagi hingga represif

5.Siapkan bantuan sosial dan modal usaha yang diberikan kepada warga dengan tepat sasaran.

Bila pemerintah melakukan 5 hal tersebut, bukan tidak mungkin upaya mencegah corona pasti signifikan serta menyelamatkan warga dari krisis finansial akan berdampak baik. Jadi, pembatasan jam operasional malam hari bisa dianggap positif namun tidak solutif. Manjo, jaga kesehatan semua. (*/midle)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, diruang rapat paripurna Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memimpin jalannya pengambilan sumpah janji Anggota DPRD Sulut Hilman Idrus Senin (7/11/2020).

Pengambilan sumpah janji Hilman Idrus sebagai Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masa jabatan periode 2020-2024, dilakukan Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen,dan turut disaksikan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Politisi PDIP ini mengatakan, sebagai kader merasa bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Olly Dondokambey,Steven Kandouw serta Ketua DPRD Sulut serta dokter Richard Sualang.

Pergantian Antar Waktu Hilman Idrus menggantikan dokter Richard Sualang yang mengundurkan diri karena maju sebagai Wakil Walikota Manado dari partai PDIP. (sisco)