Sulut,GN – Meskipun di tengah – tengah Pemerintah diperhadapkan dengan efesiensi anggaran, namun Pengelola Transportasi Darat ( BPTD) kelas II Sulawesi Utara (Sulut) terus membenahi dan melaksanakan pembenahan pengerjaan sarana prasarana untuk kenyamanan bagi masyarkat.

Kepala BPTD kelas II Sulut melalui Kepala Tata Usaha Hasmun Hamzah menjelaskan terkait serapan anggaran hingga Oktober tahun 2025 ini.

Dia mengatakan serapan anggaran sudah mencapai tujuh puluhan persen.

” Termasuk pengerjaan yang ada di lokasi kantor ini,” kata Hasmun kepada media ini ketika ditemui diruangan kerjanya, Kamis (09/10/2025).

Lebih jauh Hasmun mengatakan, dari sekian program kerja yang dilaksanakan diperkirakan selesai Desember mendatang.

” Yah, dipastikan serapan anggaran sudah sekitar sembilan puluh sembilan persen pada Desember mendatang,” ujarnya.

Hasmun berharap, kedepannya tidak ada lagi kendala yang akan dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan yang telah dikerjakan.

” Intinya kami berharap pekerjaan selesai tepat waktu, artinya sampai masa waktu yang di tentukan tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan pekerjaan proyek yang ada,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Dukungan fraksi Golkar di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terhadap anggaran Media perlu mendapat apresiasi. Pasalnya, melalui juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025) mendukung penuh anggaran media.

Terkait dukungan fraksi Golkar ini, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (MEP) menyampaikan bahwa media telah banyak mendukung dan membantu menyuarakan aspirasi dan keluhan – keluhan dari masyarakat, sehingga menurut MEP, perlu mendapat support dalam penganggaran media.

MEP mengatakan pihaknya banyak bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu menyampaikan aspirasi warga masyarakat.

“Karena kita bersosialisasi lewat media, dan butuh media membantu untuk menyuarakan aspirasi yang telah kita laksanakan dan media membantu kami disaat ada keluhan – keluhan dari masyarakat,” kata MEP saat di wawancarai sejumlah media Rabu, (20/08/2025) diruangan kerjanya.

“Jadi kita harus bantu dong, dan kami berharap kerjasama tetap berjalan dengan baik bersama dengan partai Golkar,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Raski Mokodompit dipercayakan Fraksi Golkar untuk membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar atas Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025, Rabu (20/08/2025).

Berikut catatan-catatan penting Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) yang disampaikan oleh juru bicara fraksi Golkar Raski Mokodompit.

pertama Fraksi Golkar prihatin melihat turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 1 Triliun 515 milliar menjadi Rp1 Triliun 512 milliar turun Rp 2 milliar 168 juta.

Kedua, memasuki musim penghujan apa langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Sulut untuk daerah yang rawan bencana di tengah efisiensi anggaran saat ini.

Ketiga, menghentikan maraknya kasus kekerasan menggunakan senjata tajam di Sulut, dengan mengalokasikan anggaran kepada Forkopimda, ormas agama dan kepemudaan untuk melakukan pengamanan.

Keempat, mendukung anggaran untuk media dalam APBDP dalam memaksimalkan informasi.

Kelima, bagaimana upaya dari Pemprov Sulut untuk mensejahterakan masyarkat untuk petani dan nelayan.

Keenam, penyegaran dan pengisian jabatan di lingkup Pemprov Sulut dengan mengedepankan right man in the right job.

Ketujuh, Fraksi Golkar mengapresiasi paskibraka asal Tomohon yang wakili Sulut di Istana Negara.

Delapan, strategi apa yang akan dilaksanakan Pemprov Sulut pada kondisi APBDP tahun 20025 yang menurun pada sektor pendapatan saat ini.

Sembilan, langkah Pemprov terhadap koperasi merah putih dan makanan bergizi.

Sepuluh, alokasi anggaran pembangunan di kawasan Nusa Utara khususnya korban bencana alam gunung ruang.

“Kami berharap catatan-catatan penting ini akan menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Pembahasan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025_2029 Henry Walukow menegaskan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan reward dari sisi anggaran kepada instansi yang menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberian reward dari sisi anggaran ini menurut Henry merupakan bagian dari instansi tersebut untuk membackup Visi dan Misi Gubernur.

“Kita harus fair instansi yang terkait dengan pendapatan daerah harus diberikan reward dari sisi penganggaran. Masa hanya di suruh mencari tidak dikasih anggaran. Saya berkunjung ke dinas pertambangan secara pribadi, ini pak kadis tidak berpesan kepada saya. Mata saya sendiri melihat untuk maintenence ruangan saja tidak ada anggaran bahkan anggaran untuk pengecatan juga tidak ada,” kata Henry, Jumat (01/08/2025) diruangan sidang paripurna.

“Bagaimana mau beck up visi dan misi pak gubernur kalau tidak ada anggaran,” tambah Henry. (sisco)