Sulut,GN- Pesta Demokrasi serentak di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut) semakin menarik di simak. Pasalnya, sejumlah partai mulai menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Manado yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pilwako Kota Manado menjadi ajang perebutan sejumlah partai politik untuk menampilkan jagoannya.

PDIP sebagai peraih suara terbanyak bahkan mampu menempati urutan pertama pada pemilihan legislatif tahun lalu, khususnya di Kota Manado telah mempersiapkan figur Calon Walikota.

Nama Andrei Angouw (AA) yang semakin berkibar di gadang partai besutan Megawati Soekarno putri, untuk bertarung merebut orang nomor satu di Kota Manado.

Kepada sejumlah wartawan, Angouw menegaskan dirinya dari dulu telah siap, jika ditugaskan partai sebagai calon walikota Manado dari partai berlogo banteng moncong putih ini. ” Dari dulu saya sangat siap, apabila saya ditugaskan oleh partai maju bertarung sebagai calon walikota Manado,” tegasnya di Kantor DPRD Sulut Rabu,(26/6/2020).

Untuk diketahui, saat ini Andrei Angouw menjabat sebagai Ketua DPRD Sulut masa bakti 2019-2024. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw menghadiri acara serah terima jabatan kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut jumat,(8/3/19) bertempat di kantor Bank Indonesia Sulut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Soekowardojo, Arbonas Hutabarat dan jajaran petinggi lainnya menerima kedatangan Ketua DPRD Sulut Andrei Anggouw dan juga rombongan Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Serah terima jabatan tersebut berlangsung khusuk dimana Arbonas Hutabarat dipercayakan memimpin Bank Indonesia Sulut sedangkan Soekowardojo di tugaskan dalam jabatan baru sebagai kepala Bank Indonesia Jawa Tengah.

Hadir dalam acara serahterima diantarnya Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua Dewan Sulut Andrei Anggouw, serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di lapangan Rumah dinas bupati kepulauan Talaud, senin (22/10/ 2018), mahkamah agung RI menggelar peresmian dan operasionalisasi 85 pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara di indonesia, termasuk pengadilan negeri kepulauan Talaud.

Acara Peresmian dihadiri langsung ketua Mahkamah Agung (MA) prof Dr H Muhammad Hata Ali SH MH bersama seluruh jajaran Mahkamah Agung dan Kepala Pengadilan Tinggi se Indonesia dan pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara yg diresmikan. Jajaran Pemerintahan Provinsi Sulut dihadiri langsung oleh Gubenur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan unsur Forkopimda Sulut.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengapresiasi langkah strategis Pimpinan MA untuk meresmikan 85 institusi pengadilan se indonesia dalam rangka Mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan pencari keadilan, sehingga diharapkan upaya penegakan dan kepastian hukum yang berkeadilan semakin berkembang termasuk di Sulawesi Utara. AA juga memberi apresiasi atas rencana pembangunan kawasan kantor pengadilan terpadu di Manado oleh Mahkamah Agung RI, yang didukung sepenuhnya oleh Bapak Gubernur Sulut.

Rencana strategis ini kiranya semakin meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyakakat yang membutuhkan penegakkan dan kepastian hukum, serta terpenuhi akses keadilan masyarakat pencari keadilan di Manado dan Sulawesi Utara.

Acara diakhiri dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor pengadilan negeri melonguane kelas II oleh Ketua MA, Wakil Ketua MA, Gubernur Sulut dan Bupati Kepulauan Talaud.(advetorial)

Rapat Paripurna Di Pimpin Oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw.

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Sulut tahun 2017 Jum’at (27/4/18) sekira pukul 10.00 wita di ruangan Paripurna DPRD Sulut.

Ketua Pansus LKPJ 2017 Ferdinand Mewengkang Menyampaikan Rekomendasi DPRD Sulut Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2017

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Didampingi oleh Wakil Ketua Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw,Unsur Forkopimda, Sekprov dan jajaran SKPD serta undangan lainnya.

Rapat Paripurna DPRD Sulut Dihadiri Oleh Anggota DPRD Sulut

Dalam penyampaiannya, Ketua Panitia Khusus(Pansus) pembahas LKPJ Gubernur Sulut tahun 2017, Ferdinand Mewengkang mengapresiasi optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulut tahun 2017 karena dinilai berhasil bahkan melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya. Dikatakannya Pemprov Sulut terbukti mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2017, PAD Sulut sebesar Rp 1.146.694.267.559 meningkat dari Rp. 981.071.815.882 pada tahun 2016. Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 2.508.041.622.193 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 77.185.233.000 sehingga secara keseluruhan total pendapatan daerah sebesar Rp. 3.731.919.122.752.

Rapat Paripurna DPRD Sulut Di Hadiri Oleh Anggota DPRD Sulut

Dalam kesempatan itu, Pansus LKPJ telah merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sulut tentang masalah lingkungan di Sulut.

“Perlu adanya reboisasi penanaman kembali demi pelestarian hutan dan lingkungan serta penyediaan kebutuhan pertanian,” kata Mewengkang.

Selain itu, Pansus juga merekomendasikan beberapa akses jalan yang perlu diperhatikan dan Pemprov Sulut diharapkan juga segera menuntaskan penyelesaian masalah tapal batas wilayah Sulut karena dengan adanya penegasan batas daerah akan mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek yuridis maupun fisik di lapangan.
“segera memperbaiki ruas jalan Provinsi yang rusak agar akses jalan tersebut bisa dinikmati masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat,” jelas Mewengkang.

Rapat Paripurna DPRD Sulut Di Hadiri Oleh Unsur Forkopimda

Selain membahas pengelolaan pendapatan daerah, materi LKPJ Gubernur Sulut yang diserahkan ke DPRD juga meliputi lima hal pokok, yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Menyerahkan Hasil Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi DPRD Sulut Terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2017.

Dalam kesimpulannya, Pansus LKPJ menyatakan penyelenggaraan kepemerintahan Sulut telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang Berjabatan Tangan Dengan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw Usai Paripurna DPRD Sulut

Di kesempatan itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi setiap masukan dari pihak DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017.

“Saya percaya, bahwa rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian pemikiran yang matang dan komprehensif serta terus memacu laju gerak roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi semakin optimal dan solutif menjawab harapan dan keinginan rakyat,” pungkas Olly.

Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang Berjabatan Tangan Dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Usai Paripurna DPRD Sulut

Lanjutnya mengatakan LKPJ tahun 2017 yang telah disampaikannya memuat sejumlah substansi arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Gubernur berharap, setiap rekomendasi yang disampaikan oleh pihak DPRD dapat memenuhi ciri rekomendasi yang konstruktif, diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik, ditujukan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dan dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai.

“Saya mengajak segenap stakeholders pembangunan terkait, utamanya Perangkat Daerah, Biro, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk bersama-sama merespon cepat dan tepat berbagai rekomendasi ini, dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan sebagaimana mestinya,” tutup Gubernur.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan Rekomendasi DPRD Sulut oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey disaksikan oleh seluruh undangan yang hadir.

Jajaran SKPD Provinsi Sulut Hadir Dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pansus LKPJ yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan kepada semua tamu undangan yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut.

(Advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya Sidang Paripurna Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Sulut tahun 2018 dan Ranperda tentang Pembentukan dana cadangan ,Revitasilasi Anjungan TMII Senin,(6/11/17) sore ruangan paripurna.

Dalam sidang paripurna ini Ketua DPRD Sulut di dampingi oleh Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo,Wenny Lumentut,Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya mengapresiasi anggota DPRD Sulut yang terus mendukung upaya kemajuan daerah bumi nyiur melambai bahkan Gubernur menyampaikan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut yang terus mengawal kepentingan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),Sekprov Sulut,Kepala SKPD Provinsi Sulut dan undangan lainnya. (Adv)

Sulut,GN- Untuk menjalin silahturahmi antar sesama maka DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (22/6/17) siang, menggelar buka puasa bersama bertempat diruangan paripurna.

Hajatan ini dipandu langsung wakil ketua komisi III Hi Amir Liputo SH yang juga merupakan anggota Banggar DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dalam sambutannya mengatakan momen ini bertujuan untuk mengendalikan dan merevitalisasi terutama dalam hal politik, karena lembaga DPRD merupakan lembaga politik.

“Momentum seperti ini, kita mengendalikan dan merevitalisasi tujuan kita terutama dalam hal politik. Sangat dibutuhkan kegiatan seperti ini. Persaingan politik yang menyebabkan munculnya konflik dimana agama dan ras selalu dibawa-bawa,” ucap dia.
Angouw berharap kegiatan ini dapat menerapkan sifat gotong royong serta sifat saling hormat menghormati antara sesama pemeluk beragama ditengah siatuasi politik yang ada.
“Menjadi contoh kepada masyarakat bagaimana berinteraksi, gotong royong antar sesama dan juga saling menghormati antar sesama pemeluk agama,” kata Angouw.

Buka puasa bersama ini juga bertepatan dengan kegiatan safari ramadan yang digelar oleh Pengurus Hari-hari Besar Islam (PHBI) Sulut.
Ketua Umum PHBI Sulut Hi Sahrul Poli SE dalam sambutannya mengatakan kegiatan buka bersama kali ini merupakan kerinduan baginya yang dahulu pernah menjadi anggota DPRD Sulut.
“Kami memilih DPRD karena rindu dengan DPRD Sulut, Ketua DPRD, dan anggota DPRD. Karena bagaimanapun, saya juga pernah mengabdi 10 tahun di lembaga ini,” ujarnya.


Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Stefanus Vreeke Runtu dan anggota Eddyson Masengi, Meiva Salindeho, Hi Ayub Ali, Ardiansyah Imban. Turut hadir pula Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu bersama jajaran di Sekretariat Dewan. (adv)

Sulut,GN- Empat Agenda penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), digelar Selasa (16/5/17) di ruangan sidang Paripurna. Agenda tersebut Yakni Buka Tutup Masa Sidang, Penyampaian Laporan Kinerja Alat kelengkapan Dewan (AKD), Laporan Hasil Reses I Tahun 2017, Pengambilan Keputusan tentang Ranperda Penyertaan Modal PT MSH serta, mendengarkan tanggapan langsung Ranperda tentang Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa Manado.


Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang Paripurna tersebut dan didampingi tiga Wakil Ketua Stefanus V Runtu, Wenny Lumentut dan Marthen Manoppo dan dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Ketua Fraksi Demokrat Edwin Lontoh meminta hasil reses untuk diserahkan dalam kesempatan tersebut. Menurut Lontoh alasannya tidak dibacakan karena hampir semua kepala SKPD tidak menghadiri rapat Paripurna padahal merreka itu mitra kerjanya.


“Dari 40 kepala SKPD yang ada di Sulut, hanya sekira 13 kepala SKPD yang hadir. Mudah-mudahan mereka memiliki tugas yang lebih penting, kalau tidak, saya harap pak gubernur dapat menyikapi hal ini,” ujar Lontoh.
Sementara itu, sehubungan dengan ranperda tentang Tahura Gunung Tumpa, Gubernur Olly Dondokambey menyatakan ramperda Gunung Tumpa sangat penting untuk Pariwisata.Banyak satwa-satwa khas Sulut yang bisa ditemui di gunung Tumpa,” pungkas Dondokambey. (ADV)

DPRD Sulut Apresiasi Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Terkait LKPJ Tahun 2016

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya Sidang Paripurna Istimewa Kamis (27/4/17). Dalam Sidang tersebut Ketua DPRD Sulut di dampingi Wakil Ketua Marthen Manopo dan Wenny Lumentut. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sulut dihadiri oleh Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut terkait Penyampaian Keputusan DPRD Terhadap LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2016.

 

 

Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw dalam penyampaiannya mengatakan bahwa LKPJ Kepala Daerah bukanlah semata-mata laporan kemajuan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun.
“Ini lebih dari sebuah progress report. Ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, atas penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi,” Ujarnya.
Selain itu Kandouw menyatakan penyusunan LKPJ untuk memenuhi asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “LKPJ ini sekaligus memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta berfungsi sebagai sarana pengawasan bagi DPRD terhadap jalannya pemerintah daerah,” Ungkapnya.

Lebih lanjut Wakil Gubernur juga menegaskan akan menindaklanjuti setiap catatan dan masukan yang disampaikan Pansus LKPJ DPRD Sulut. Termasuk bidang pendidikan terkait belum adanya akses jalan representatif menuju Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Dumoga. Apalagi letak sekolah jauh dari pemukiman warga. “Akses jalan ke SMK 1 Dumoga sedang ditangani,” jelasnya.
Sebelumnya, Laporan DPRD Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun anggaran 2016 yang di bacakan oleh juru bicara Pansus LKPJ Ferdinand Mangumbahang, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah OD-SK.

“DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sulut dalam mengelola pendapatan daerah karena telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp979.353.945.492,” katanya Mangumbahang.
Dia juga menjelaskan bahwa Sulut memperoleh dana perimbangan sebesar Rp1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp7.985.274.000.

Karena itu, Mangumbahang mengatakan untuk mendukung tercapainya target pendapatan daerah, DPRD memberikan sejumlah catatan. “Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan pendapatan yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, bukan hanya didominasi dari pajak daerah,” tukas Dia.
Berikut materi LKPJ Gubernur Sulut yang diserahkan ke DPRD Sulut meliputi lima hal pokok yakni pertama kebijakan umum pemerintahan daerah, Kedua kebijakan umum anggaran dan pengelolaan keuangan daerah secara makro, Ketiga termasuk pendapatan dan belanja daerah, Keempat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kelima tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. (ADV)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw memimpin jalannya sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Gubernur tahun 2016 lalu.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan bahwa Optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulawesi Utara tahun 2016 dinilai berhasil. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besarnya hampir satu triliun rupiah pun dapat dilampaui.
“Kita telah berhasil mencapai target sasaran PAD. Nilai capaian realisasi sebesar Rp. 981.071.815.882 atau mencapai 100,18 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp. 979.353.945.492,” kata Dondokambey Selasa(4/4/17)diruang sidang paripurna.

Selain itu, gubernur menjelaskan bahwa Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 1.923.527.808.000 dan pendapatan daerah lainnya sebesar Rp. 7.985.274.000 yang ditotalkan semuanya sebesar Rp 2.910.867.027.492.
Misalnya di bidang kesehatan. Dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 2016 yang berlangsung tanggal 8 hingga 15 Maret itu untuk sasaran anak usia 0-59 bulan tingkat pencapaian keberhasilan Sulut di atas target nasional yang berada pada angka 85 persen.

“Kita menuai sukses dalam penyelenggaraan PIN. Tingkat capaian Sulut sebesar 91 persen atau melampaui target nasional,”jelasnya.

Dalam materi LKPJ,meliputi lima hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum anggaran, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Usai mendengarkan LKPJ gubernur, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw mengumumkan susunan Panitia khusus untuk membahas LKPJ Gubernur bersama SKPD yang terkait.

“Para personel pansus akan membahas laporan pertanggungjawaban gubernur dalam waktu yang telah ditentukan,”tukas Angouw.

Hadir dalam sidang paripurna DPRD Sulut unsur Forkopimda, jajaran SKPD dan undangan Lainnya. (Sisco)