Sulut,GN- Acara Buka Puasa Anggota DPRD Sulut, pegawai dan wartawan Bersama anak panti asuhan Kamis (13/3/2025) sore tadi dilaksanakan di ruangan rapat paripurna Gedung DPRD Sulut.

Kepada Sejumlah media, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo di dampingi Muliadi Paputungan, Abdul Gani, Faramitha Mokodompit menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada pimpinan dan sekretariat DPRD Sulut yang telah memfasilitasi acara buka puasa anggota DPRD Sulut,pegawai, Wartawan yang beragama muslim bersama anak panti asuhan.

” Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada sekretariat DPRD Sulut sudah memfasilitasi acara buka puasa bersama anak panti asuhan,” kata Liputo.

Acara ini dapat terlaksana dengan baik, kata Liputo tentu semua karena kami bekerjasama. ” Kami bersepakat mengadakan acara di bulan ramadhan ini, untuk berbagi bersama anak panti asuhan. Karena salah satu hikmah ramadhan adalah bulan berbagi bersama mereka yang kurang mampu,” ujar legislator sulut dapil kota Manado ini.

“Tujuan puasa kan kita merasakan dimana orang – orang yang selama ini kurang berkecukupan dan kebetulan kita Allah berikan rezeki sehingga kita saling berbagi,” sambung Liputo.

“Sekali lagi kami menyampaikan terimakasih kepada pimpinan DPRD Sulut yang sudah mengizinkan tempat ini untuk acara berbuka puasa bersama anak panti asuhan,” ucapnya.

Liputo juga menyampaikan bahwa di DPRD Sulut sudah terbentuk badan tadzkir. “Jadi kami sampaikan di DPRD sudah terbentuk badan tadzkir dan kami semua pengurusnya, tidak ada ketua semua pengurus,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulut bersama Instansi terkait menggelar rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Rapat tersebut dipimpin oleh anggota DPRD Sulut Amir Liputo selaku ketua pansus Ranperda Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dilaksanakan di ruang rapat serbaguna, Senin (19/8/2024).

Turut hadir anggota DPRD Lainnya antara lain Berty Kapojos,Fary Liwe dan Hilman Indrus semuanya dari Fraksi PDI P. Sementara dari Pemerintah hadir juga Kakanwil Agama Provinsi Sulut, Karo Hukum Pemprov Sulut, Badan Keuangan Pemprov Sulut, Inspektorat Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Amir Liputo mengatakan bahwa Ranperda ini merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Sulut, dan harus selesai di akhir Agustus ini. ” Jadi Ranperda ini akan di paripurnakan pada 30 Agustus. Menjadi Paripurna terakhir bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa tugas di DPRD Sulut,” kata Liputo. (sisco)

Sulut, GN- Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen juga selaku personil komisi III DPRD membidangi pembangunan berang terhadap Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I).

Hal ini disampaikan Yongkie ketika Komisi III DPRD Sulut mengundang BWSS I untuk melakukan Rapat Komisi III Bidang Pembangunan. DPRD Sulut bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dalam rangka koordinasi terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta program dan kegiatan tahun 2024, di ruang rapat komisi III Senin (3/6/2024).

Menurut Yongkie, selama ini aspirasi warga yang disampaikan oleh komisi III kepada BWSS I terkait masalah sungai Bailang tidak di gubris. Pada hal kata Yongkie, setiap melakukan hearing dengan BWSS I, pihaknya selalu menyampaikan aspirasi warga yang ada di bantaran sungai Bailang.

” Sudah tiga tahun kami menyampaikan hal ini kepada Balai Sungai. Setiap hearing kami terus mengingatkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada Balai Sungai, namun tidak pernah di tanggapi,” kata Limen dengan nada tinggi.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III Amir Liputo terkait aspirasi penanganan sungai Bailang. Liputo menjelaskan selama 10 tahun dirinya duduk sebagai anggota DPRD Sulut, aspirasi terkait masalah sungai Bailang tidak pernah di hiraukan oleh Balai Sungai.

” Sudah 10 tahun saya sebagai anggota DPRD Sulut dan tiga tahun saya menyampaikan hal ini ke BWSS namun tidak di tanggapi. Kami berharap di bawah pimpinan kepala balai yang baru pak Sugeng terkait penyelesaian sungai Bailang untuk mengatasi meluapnya banjir dapat direspon,” tegas Liputo.

Menanggapi aspirasi ini, Kepala BWSS I Sugeng Narianto di dampingi Kasie KPI Silvana P, Saut Pemb Bend Lydia K, PPK Pengadaan tanah I Hari K Senali dan Frans Manampiring selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan III menyampaikan penanganan sungai Bailang akan di tindak lanjuti.

” Mudah – mudahan tahun ini, bisa mulai dikerjakan. Kami akan melakukan koordinasi terkait aspirasi penanganan sungai Bailang ini,” jelas Sugeng. (sisco)

Sulut,GN- Komisi 3 DPRD Sulut mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) untuk memberikan penjelasan terkait progres pembangunan jalan nasional yang ada di bumi nyiur melambai. Beberapa pertanyaan yang di sampaikan oleh pimpinan komisi Berty Kapojos, Amir Liputo dan anggota komisi 3 diantaranya Boy Tumiwa dan Yongkie Limen di jawab bahkan dijelaskan secara detail oleh kepala BPJN Sulut Hendro Satrio.

Terkait progres jalan nasional Komangan di Bolaang Mongondow dan jalan nasional wori-Likupang-Bitung serta jalan nasional di kabupaten kepulauan Talaud di jelaskan secara gamblang.

“Seperti diKabupaten Talaud kini kami sedang mengerjakan proyek jembatan di Esang-Rainis. Juga pembuatan jalan yakni peningkatan pengerjaan jalan tanah sepanjang 23 kilometer yang akan diaspal (overlay), begitu pun proyek pengerjaan jembatan di Ranowangko kabupaten Minahasa Selatan,juga pengerjaan beberapa titik ruas jalan Manado-Tomohon yang akan di pacing. selain itu juga ada pengerjaan jalan di Komangan Bolmong Raya , juga di Minut beberapa ruas jalan yang di pacing meliputi jalan raya Wori-Likupang-Bitung,” jelas Hendro Senin (29/5/2023).

Lanjut Hendro mengatakan budget anggaran untuk tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 kemarin, pagu anggaran tahun 2023 ini sebesar 862 milyar, dibanding tahun lalu sebesar 738 milyar, berarti pagu anggaran meningkat 130 milyar.

Program BPJN tahun 2023 ini kata Hendro, sedang dikerjakan, walau ada beberapa yang masih dalam proses tender. Hendro menyebutkan untuk pembuatan jalan dan jembatan ditahun 2023 ini, sedang dipacu pengerjaannya dan diharapkan tahun ini selesai semua. “Kami harapkan semua bisa selesai tahun ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Amir Liputo yang mempertanyakan peran komite di sekolah-sekolah yang sering menjadi keluhan orang tua siswa.
Terkait hal itu, Liputo menegaskan dan meminta penjelasan terkait dasar hukumnya dari komite tersebut.

“Ketika ada pungutan di sekolah, selalu dibenturkan bahwa ini adalah keputusan komite. Ini bukan keputusan kepala sekolah, tapi ini keputusan komite melalui rapat bersama orang tua. Untuk itu, kami memohon dasar dari hukum komite ini dan seperti apa,” kata Liputo saat hearing di Ruang Komisi III DPRD Sulut, Selasa (24/01/2023).

Menurut legislator PKS ini, kelihatan komite lebih berkuasa dari sekolah. Sekali lagi, mohon dijelaskan dasar hukumnya apa, agar penyusunan pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan ini bisa diketahui landasannya.

“Karena kebanyakan yang diterima oleh Anggota DPRD Sulut adalah pengeluhan orang tua terkait komite. Jika ini bersifat sumbangan jangan paksakan orang tua yang kurang mampu. Misalnya, bulan Januari orang tua siswa masih bisa bekerja, kemudian di PHK dan Februari-nya sudah tidak mampu membayar. Kan kita tidak tahu kedepannya, apalagi dengan kondisi keuangan yang ada,” ungkapnya.

Betul tidak dikeluarkan dari sekolah ketika tidak membayar komite, tetapi ketika hari-hari guru mengingatkan pembayaran komite ini, pastinya anak-anak akan tersinggung. “Yang belum bayar tolong dibayar yah,” ucap Liputo sembari memberikan contoh seorang guru mengingatkan komite kepada siswanya.

“Ketika guru mengingatkan terus-menerus tentang uang komite, anak-anak pastinya tidak akan fokus belajar, karena mengingat uang komite ini,” terangnya.

Sementara itu, Kadis Dikda Sulut Grace Punuh menjelaskan terkait komite ini nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala SMK 4 Manado, Moodie D Lumintang, selaku Ketua MKKS  SMK se-Sulut.

“Berkaitan dengan komite sekolah kami mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah, yang pada dasarnya, semua dilaksanakan sesuai dengan keputusan bersama dengan orang tua, bagaimana cara atau mungkin pembayaran dari orang tua tentunya berdasarkan kesepakatan bersama,” jawab Lumintang.

Ketika dirinya, mengecek kepada teman-teman kepala sekolah lainnya, itu mereka laksanakan dengan sistem pembayarannya melalui bank. Dan yang mengelolah itu adalah pengurus komite bersama-sama orang tua  untuk pembayaran dan pengunaan keuangan tersebut. (*/sisco)

Sulut,GN- Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE berencana mencanangkan hari tanpa konsumsi nasi sehari dalam satu minggu.

Rencananya, Tiap hari Jumat, jajaran Pemprov Sulut puasa makan nasi, gantinya akan mengonsumsi Umbi-umbian, jagung dan pisang.

Menurut Olly Dondokambey, hal itu diusulkan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Ia pun sepakat

“Canangkan makan ubi batata, milu rebus, dan pisang, tidak makan nasi,” kata dia di Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Kairagi, Kota Manado, Selasa (08/11/2022).

Gagasan Gubernur Olly ini pun mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut H. Amir Liputo. Menurut Liputo, gagasan Gubernur Olly dan Wagub Steven sebagai implementasi rekomdasi banggar dewan sulut yang ia sampaikan pada rapat paripurna kemarin.

“Sehubungan perkiraan tahun depan ada krisis global dunia, maka kita mulai berhemat anggaran makan dan minum (Ma-Mi) dengan mengalihkan konsumsi hasil tanaman petani ubi, pisang, jagung dan batata, di samping untuk kesehatan juga untuk menyerap hasil produksi petani serta menjaga kesehatan,” kata politisi PKS kepada media ini, Rabu (9/11/22) siang.

Politisi Dapil Kota Manado ini juga mengajak, pada intinya mengurangi anggaran makan dan minum yang berlebihan, mari minum air putih dan makan umbi-umbian biar sehat sambil berhemat.

“Dan hasil penghematan anggaran mami dapat dialihkan pada anggaran yang lebih produktif dan di butuhkan warga . Makan batata sayur daun ubi serta bunga pepaya pasti enak,” tutupnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Kerja keras Pemerintah Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat bahkan tak luput juga pengawasan dari pihak legislatif sehingga penyelesaian jembatan bottleneck yang menghubungkan sungai Bailang dan Cempaka Molas hampir rampung seratus persen.

Hal ini dikatakan Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo,SH kepada sejumlah media ketika di temui di ruangan rapat komisi III, Senin (05/9/2022).

Liputo mengatakan sebagai wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado merasa bangga dan senang dimana jembatan Bottleneck yang dirindukan warga masyarakat kini sudah hampir selesai. “Pertama tentu sebagai wakil rakyat Kota Manado, Dapil Manado di provinsi merasa senang dan bangga dimana perjuangan hampir delapan tahun di DPRD Sulut membuahkan hasil sehingga jembatan Bottleneck antara sungai Bailang dan Cempaka Molas sudah hampir rampung 100 persen,” kata Liputo.

Dengan diselesaikannya jembatan ini, kata Liputo tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat terlebih dapat mengurai kemacetan.” Tentunya ini akan mengurai kemacetan yang sering terjadi di wilayah bagian Utara. Kita tau jalan Hasanudin di jam-jam sibuk sudah tidak mampu menampung kendaraan,” ujarnya.

Selain itu, Liputo menjelaskan dengan terhubungnya jalan dan jembatan bottleneck ini, membuat roda perekonomian bahkan minat untuk mengunjungi spot pariwisata semakin naik. ” Kita tau di ujung Utara Manado ada tempat pariwisata yang indah dan menarik. Disana ada bebepa spot Pariwisata seperti Hotel Luley, Bara Kuda dan juga Nusantara Dive Center. Roda perekonomian masyarakat akan semakin berputar lebih baik, pendapatan masyarakat akan bertambah dan ini akan membantu kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” jelas Liputo.

Dia berharap, ini semakin terbuka sehingga menyebabkan roda ekonomi dari Selatan berpindah ke Utara sehingga secara umum roda ekonomi Manado mulai stabil.

Liputo juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah, bapak Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah mendengarkan penyampaian di paripurna dan juga kepada pemerintah pusat. “Oleh sebab itu, saya sebagai wakil rakyat yang duduk di komisi III, teman-teman di DPRD Sulut sudah tau, tidak henti-hentinya setiap paripurna saya mengingatkan. Alhamdulilah saya bersyukur dan terus mengawal sehingga jalan dan jembatan sudah hampir selesai seratus persen dan mudah-mudahan akan segera diresmikan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah selesai dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Selasa (23/08/2022).

Rapat yang dilaksanakan Diruang rapat Komisi 1, dipimpin Ketua Pansus Nick Lomban dan didampingi Sekretaris Pansus Amir Liputo.

Usai merampungkan pembahasan kepada sejumlah media, Nick Lomban menjelaskan dimana Pansus sudah melakukan pembahasan Ranperda dan selesai dibahas dengan semua instansi yang berkopeten. “Teman-teman anggota Pansus sudah memberikan berbagai usulan dan masukan saat pembahasan berlangsung,” kata Nick.

Nick A Lomban yang adalah Legislator Dapil Bitung Minut mengatakan, secara keseluruhan Ranperda ini memiliki 187 pasal, serta penjelasannya bahkan ada penjelasan tambahan di beberapa pasal, untuk menghasilkan Perda sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah.

Lebih jauh Ketua Fraksi Nasdem mengatakan bahwa tahap selanjutnya ialah mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulut. “Sudah diagendakan pekan depan akan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi,” jelasnya.

Selanjutnya akan diserahkan ke SKPD sebagai tim penyusun dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulut dan selanjutnya difinalisasi di Kemendagri. “Diharapkan lebih cepat lebih baik dan akan ditetapkan sebagai Perda karena sesuai kebutuhan,” terangnya.

Selain itu, Nick mengatakan agenda pekan depan akan mendengar pendapat fraksi. Kemudian akan disesuaikan dengan waktu untuk konsultasi ke Kemendagri. “Jika direspon dengan cepat September diharapkan sudah selesai,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansus Amir Liputo menegaskan, peminjaman Pemda harus disetujui DPRD Sulut dan harus diberikan sesuai kemampuan membayar. “Paling Tinggi membayar 30 persen dari pendapatan setiap tahun,” tukasnya.

Liputo memberikan contoh apabila pendapatan Rp1,5 triliun, maka setiap tahun membayar hutang 30 persen dan tidak lebih dari itu. “Kalau lebih banyak berarti harus menambah pendapatan, agar APBD tidak terlalu compang. Kewajiban membayar terlalu tinggi sehingga kewajiban pembangunan lain akan terkendala. Kalau PAD Rp1,2 triliun, bayar hutang Rp300 milliar paling tinggi dalam satu tahun. Jadi, dalam 5 tahun Rp1.5 triliun sehingga dalam 5 tahun tersebut tidak boleh berhutang lebih dari itu, supaya kemampuan viskal kita stabil,” tutup Liputo.

Turut hadir dalam rapat pansus Biro Hukum Provinsi Sulut Flora Krisen, Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulut Femy Suluh dan Sekretaris Bapenda Sulut Jun Silangen. (sisco)

Sulut,GN- Pekan lalu beberapa anggota komisi III DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tambang JRBM yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Maksud yang baik dari komisi III mengunjungi perusahaan tambang tersebut terinformasi tidak di hiraukan oleh management perusahaan JRBM. Pada akhirnya anggota komisi III tidak di ijinkan dan gagal masuk ke lokasi tambang JRBM tersebut.

Terkait hal itu, komisi III DPRD Sulut memanggil hearing Dinas Energi Dan Sumber Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo menanyakan hal itu kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka. ” Atau so kerjasama Kong Torang datang nda mo terima,bagaimana ngoni pe komunikasi. Trus ngoni kirim tu orang, kalo komisi laeng dorang terima bae. Sabantar tre torang periksa bae-bae,” tegas Liputo kental dengan dialeg Manado.

Sementara Boy Tumiwa anggota komisi III yang turut hadir dalam kunjungan rombongan ke perusahaan tambang JRBM pekan lalu, juga mempertanyakan hal itu. “Jadi terkait itu, torang waktu itu sepakat baleh. Torang mo minta waktu ke pak kadis kapan torang mo ke sana ulang.koordinasi dengan dorang pihak perusahaan tambang JRBM. Jadi torang so nda perlu menyurat, tolong pak kadis koordinasi,” tukas Tumiwa.

Menaggapi itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut berjanji akan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan tambang JRBM dalam waktu dekat ini. ” Jadi Minggu depan kita akan ke sana (JRBM) satu Minggu dari saat ini,” kata Maindoka kepada anggota DPRD Sulut dalam hearing Selasa (5/7/2022) sore tadi. (sisco)

Sulut,GN- Rapat paripurna untuk mengusulan ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas dan Sampah Plastik dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (24/05/2021). Fraksi Nyiur Melambai, salah satu fraksi yang membacakan pandangan mereka mengenai kedua ranperda tersebut, yang dibacakan anggota DPRD Sulut, Herol Kaawoan.

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai, Amir Liputo yang diwawancarai di ruang kerjanya mengemukakan, ranperda menurut undang-undang wajib karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ranperda pertama mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas yang harus diterima di perusahaan swasta maupun pemerintahan.

Namun, menurut Liputo di Sulawesi Utara belum semua melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

“Harus menerima 1 persen kaum disabilitas untuk dipekerjakan. Nah, pemerintah sendiri belum melaksanakannya, karena kemampuan penyandang disabilitas yang belum berkualitas,” ungkapnya seraya menambahkan dengan adanya Perda ini dapat memberdayakan mereka.

Lanjut Liputo, sesuai pandangan fraksi harus ada sistem pendidikan khusus bagi kaun disabilitas, sehingga ketika mereka bekerja sudah miliki kemampuan yang dibutuhkan kantor maupun perusahaan bersangkutan.

Misalnya, bekerja menjadi office yang menerima telp dan diteruskan kepada pimpinan. Atau pun pekerjaaan lain yang dia mampu.

“Karena mereka juga ciptaan Tuhan, maka kita yang sempurna harus mampu menciptakan aturan untuk melindungi mereka,” ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai ini mengemukakan, pihaknya mendukung ranperda ini dan berharap hal ini tidak terlalu lama diputuskan menjadi suatu peraturan daerah.

Kedua masalah sampah plastik. Ini masalah dunia bukan hanya masalah di Sulawesi Utara (Sulut). Dan Indonesia termasuk negara kedua yang terbesar memproduksi sampah plastik di lautan.

Masyarakat bukan buang di laut, tapi di sungai. Dan ketika hujan, sampai di sungai hanyut ke laut karena masyarakat tidak teredukasi untuk membuang sampah dengan baik.

Liputo pun berharap, Perda ini bukan hanya sebagai paraturan untuk mengatur melainkan mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan plastik, sehingga produksi sampah plastik berkurang di Sulut.

“Janganlah kita teebiasa menggunakan tas yang terbuat dari plastik, sedotan dan bahan plastik lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,” imbaunya.

Lanjutnya, dengan adanya Perda ini nanti diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas untuk bekerja maupun meminimalisasi produksi sampah yang ada di Sulut.(sisco)