Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen di wakili anggota DPRD Sulut Hi Amir Liputo melepas 394 calon jamaah haji asal Sulut di Asrama Haji Transit Manado, Selasa (28/04/2026) siang tadi.

Amir Liputo menyampaikan permohonan maaf dari Ketua DPRD Sulut karena di waktu yang bersamaan belum bisa hadir karena sementara menerima aksi masa di DPRD Sulut.

“Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji kepada seluruh calon jamaah haji Sulut. Tunaikanlah ibadah seikhlas mungkin sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ungkap Amir Liputo yang juga pemimpin kafilah haji 1447 Hijriah.

Harapannya, kebersamaan DPRD dan Pemprov Sulut di bawah arahan pak Gubenur Yulius Selvanus akan terus terjalin.

“Kebersamaan dalam hal mempostkan dana haji di tahun kedepan selalu bersama,” ujarnya.

Amir Liputo mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan daerah tercinta Sulut.

“Oleh sebab itu, titipan saya jangan lupa Torang berterima kasih dengan cara berdoa. karena pesan Rosulullah orang yang tahu berterima kasih kepada orang yang telah membantu, itulah orang yang mengenal dirinya dan Tuhannya. Tapi kalau kita tidak berterima kasih, berarti kita orang yang tidak mengenal diri dan Tuhan kita sendiri,” tandasnya.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Yulius Selvanus didampingi Amir Liputo secara simbolis menyerahkan subsidi atau tali kasih dari Pemprov Sulut kepada perwakilan jamaah yang ada. (sisco/*)

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo memberikan usul konkret terkait persoalan jalan nasional yang ada di Minahasa Utara di ruas jalan Likupang Timur menuju ke Bitung yang mengalami kerusakan berat.

Menurut Amir, kerena ini menyangkut dua wilayah kabupaten dan kota, sebaiknya komisi III DPRD Sulut membuat rekomendasi agar persoalan ini menjadi perhatian provinsi.

Hal itu, di sampaikan oleh Amir, saat melaksanakan rapat dengar pendapat, Senin (27/4/2026) di ruangan rapat komisi III bersama PT MSM dan BPJN Sulut.

Pak Ketua, kalau kita mendengar hal ini, komisi III perlu membuat rekomendasi karena ini menyangkut dua wilayah, maka provinsi harus turun tangan. Karena dimana – mana kalau menyangkut dua kabupaten dan kota, di situlah kewenangan Gubernur,” tegas Amir.

Amir pun setuju dengan pernyataan anggota lainnya untuk menghindari resistensi.

“Untuk tidak ada resistensi, saya mendukung pernyataan teman – teman tadi. Inilah negara kita pak, paling banyak bekeng dulu nanti ada masalah baru di selesaikan,”

Amir menyarankan sebelum melaksanakan sesuatu harus ada sosialisasi terlebih dahulu untuk menghindari penolakan.

“Paling bagus sebelum torang bekeng so ada sosialisasi, supaya nyanda ada penolakan masyarakat,” pungkas Amir dengan dialeg Manado. (sisco)

Sulut,GN- Badan Anggaran DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim TAPD Provinsi Sulut kembali memulai pembahasan Anggaran APBD tahun 2026. Rapat Banggar tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dan di hadiri oleh ketua TAPD Provinsi Sulut Tahlis Galang,SIP,MM di ruangan paripurna, Selasa (25/11/2025).

Usai pemaparan ketua TAPD Provinsi Sulut terkait anggaran APBD 2026, Ketua DPRD Sulut langsung memberikan kesempatan kepada anggota banggar untuk memberikan pertanyaan sekaligus menanggapi penjelasan ketua TAPD Provinsi Sulut.

Amir Liputo selaku anggota banggar menyampaikan beberapa usulan bahkan pertanyaan kepada TAPD Provinsi Sulut, salah satunya menyangkut peruntukan dana hibah.

Amir, dengan gamblang meminta sekprov selaku ketua TAPD untuk menjelaskan terkait proporsi hibah, agar supaya tidak menjadi fitnah.

“Dari sisi belanja kami ingin pertanyaan adakah usulan baru belanja hibah dari 51 miliar di buku baru menjadi 53 miliar, Apa ketambahan disitu, mohon maaf ini kalau saya agak teliti,” ucap Amir.

” Supaya pak sekprov harus menjelaskan proporsi hibah ini supaya tidak menjadi fitnah. Di satu sisi kita kesulitan keuangan, kenapa justru hibah kita bertambah. Nah hibah ini harus dijelaskan kepada siapa saja,” sambung Amir.

Menanggapi hal tersebut, Sekprov Tahlis Galang mempersilahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Clay Dondokambey untuk menjelaskan secara rinci terkait peruntukan dana hibah.

Clay mengatakan untuk dana BOS sebesar 43 miliar. Dan lainnya dapat dirinci bersama untuk anggaran hibah.

“Dari belanja hibah untuk instansi vertikal totalnya 5.523.000.000, kemudian di kesra untuk rumah ibadah 1.875.000.000 kemudian ada di Kominfo 1.500.000.000 kemudian di koperasi 500.000.000 dan kemudian di Dinas pemuda dan olahraga 501.000.000, jadi total hampir 10 miliar,” jelas Clay. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),Kamis (30/10/2025).

Kedatangan DPRD Bolmut komisi III di sambut oleh personil komisi III DPRD Sulut yakni Berty Kapojos, Amir Liputo, Yongkie Limen, Tonny Supit, Haslinda Rotinsulu, Nick A Lomban, Capt Remly Kandoli.

Sementara DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi III Zamad Lauma,SIP bersama anggota lainnya.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Pada kesempatan tersebut, sebelum menyampaikan aspirasi dan keluhan warga masyarakat Bolmut, Ketua komisi III DPRD Bolmut memperkenalkan personilnya satu persatu.

Lanjut, ketua komisi III DPRD Bolmut menjelaskan kehadiran dan kedatangan mereka di di DPRD Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut.

” Kami berharap DPRD Sulut melalui komisi III dan meneruskan dan memperjuangkan ke pemerintah, agar supaya keluhan dan aspirasi masyarakat Bolmut mendapat perhatian,” kata Zamad.

Mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut yang disampaikan oleh komisi III, salah satu anggota DPRD Sulut selaku sekretaris komisi III Hj Amir Liputo merespon dengan baik.

“Kami akan tindaklanjuti dan menjadwalkan untuk turun ke lapangan,” ucap Liputo ditimpali semua anggota komisi III DPRD Sulut yang turut hadir.

Usai pertemuan, Zamad Lauma menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut.

” Komisi III DPRD Sulut merespon baik aspirasi kami. Sehingga kami sangat puas dan merasa senang mendengar dukungan yang disampaikan oleh DPRD Sulut,” tandas Zamad kepada sejumlah media saat di wawancarai. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara daerah pemilihan Kota Manado H. Amir Liputo mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah serius terkait kenaikan harga beras.  Harga beras premium di pasaran Kota Manado saat ini sudah di kisaran angka Rp 17 ribuan per kilogram.

“Kami mohon pak gubernur dan jajaran serta pihak terkait seperti Disperindag, Bulog untuk melakukan stabilisasi harga beras dengan operasi pasar,” kata Liputo, Kamis (10/7/2025).

Beberapa hari terakhir Liputo mengatakan Dia menerima banyak keluhan dari warga Manado terkait lonjakan harga beras. Sulitnya mendapatkan Beras SPHP yang biasa disalurkan Bulog.

“Ini persoalan serius jika tidak ditangani bisa menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

“Saya dapat info dari Inobonto (Bolmong) bahwa susah juga di sana. Ini artinya sudah gawat,” tambahnya.

Liputo berharap agar pemerintah segera mengambil langkah tegas. Bulog perlu melakukan stabilisasi harga dengan melakukan operasi pasar di pasar-pasar sentral yang menjadi tempat belanja masyarakat.

Kedua, harus melakukan sidak ke lokasi atau  tempat – tempat penjualan beras, terutama beras Bulog.

“Agar supaya masyarakat yang ekonominya kurang mampu bisa mendapatkan beras sebagaimana harga beras disubsidi Bulog atau pemerintah,” ungkapnya.

Selain itu, Liputo minta aparat turun tangan jika ada indikasi permainan spekulan yang memanfaatkan kondisi kurangnya stok beras.  (sisco/*)

Sulut,GN- Menarik dalam rapat pansus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 di ruangan paripurna, Senin (14/4/2025).

Dimana Direksi BSG yang hadir langsung Direktur Utama BSG, Revino Pepah dalam rapat pansus yang dipimpin oleh ketua pansus Amir Liputo mampu memberikan penjelasan terkait perkembangan yang terjadi termasuk pendapatan deviden tahun 2024.

Revino mengatakan sesuai dengan target tahun 2024 deviden 70 miliar namun diakhir tahun BSG mampu meraup deviden melebihi target yang ada.

Terkait penjelasan Direktur utama BSG, Ketua Pansus Amir Liputo pun menanggapi pencapaian deviden BSG tahun 2024.

“Jadi kalau BSG saya kira jelas ya. Mampu memberikan deviden tahun 2024 sebesar 71 miliar dari target 70 miliar. Jadi angka 70 miliar itu bukan sedikit, itu sudah mampu membayar berapa gaji pegawai. kalau THL kita ada seribu misalnya kita bayar tiga juta per bulan sudah mampu di biayai dengan ini,” ujar Liputo kepada media usai rapat pansus.

Dia menegaskan BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk daerah, harus perlu di topang ke depannya.

“Nah, BUMD seperti ini kan perlu kita topang. Supaya kedepan sesuai pernyataannya tadi kan, bisa mampu memberikan 15 persen. Jadi kalau kita taruh 10 miliar tahun depan kita bertambah satu setengah miliar devidennya,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di ruangan serva guna lantai tiga DPRD Sulut,Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2024 melakukan rapat perdana, Rabu (9/4/2025).

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Amir Liputo.Rapat perdana ini dihadiri seluruh pimpinan dan anggota pansus.

Pada prinsipnya, dalam rapat ini mengatur tentang jadwal pelaksanaan rapat rapat dengan SPKD.

Selama satu minggu ke depan, Pansus akan menggilir 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah rapat perdana Pansus LKPJ dan kita sudah sepakati mulai Kamis (10/3/2025) besok kita akan membahas dengan SKPD,” ujar Liputo saat diwawancarai media usai melaksanakan rapat. (sisco/*)

Sulut,GN- Saat ini umat muslim sedang menjalani ibadah puasa di bulan suci ramadhan. Ibadah puasa ini akan dilaksanakan selama satu bulan sebelum menjelang lebaran atau hari raya idul fitri 1446 hijriah.

Berkaitan dengan itu, legislator DPRD Sulut dapil Bolaang mongondow raya Muliadi Paputungan angkat bicara terkait stabilitas harga bahan pokok.

Paputungan menghimbau kepada pemerintah agar menjaga stabilitas harga di bulan ramadhan ini dan juga menjelang hari raya idul fitri.

“Kami minta pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga. Karena ini menjadi kebutuhan umat muslim dalam menjalankan lebaran pasti akan semakin meningkat,” ujar Paputungan kepada media, usai acara buka puasa bersama anak panti asuhan di kantor DPRD Sulut, Kamis (13/3/2025).

Sementara di tempat yang sama, legislator sulut dapil Kota Manado Amir Liputo menegaskan agar arus mudik tetap dijaga, terutama kelaikan kendaraan-kendaraan layak pakai dan termasuk di pelabuhan penyeberangan juga perlu di jaga.

“Dan paling penting, tolong agar suasana ramadhan dan idul fitri tetap aman mohon kepada pihak PLN, supaya listrik tidak padam,” tandasnya. (sisco)