Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE di dampingi Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana memantau jalannya arus mudik masa liburan Hari Raya Nyepi dan Lebaran 1447 H / 2026 di terminal tipe A Malalayang, Rabu (18/03/2026).

Turut hadir bersama Gubernur Sulut Kepala Dinas Perhubungan Sulut bersama jajarannya ikut memantau pergerakan arus mudik.

Dalam arahannya Gubernur Sulut berharap masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik masa liburan maupun lebaran 1447 H / 2026 dengan nyaman dan menikmati perjalanan dengan aman.

Pemantauan arus mudik ini menegaskan komitmen pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama momentum Lebaran. Begitu juga dengan keberadaan pos pengamanan di titik-titik strategis diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi para pemudik, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kemacetan.

Sementara itu, Alexander Hilmi Perdana selaku Kepala BPTD Kelas II Sulut mengatakan kesiapan yang matang dan koordinasi yang solid antarinstansi berjalan dengan optimal.

“Dengan kesiapan yang matang serta koordinasi yang solid antar instansi, pelaksanaan jalur mudik liburan hari Raya Nyepi dan Lebaran dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya dengan nyaman dan penuh khidmat,” ujar Alexander. (sisco)

Sulut,GN– Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara terus mematangkan berbagai persiapan dalam rangka mendukung kelancaran Angkutan Lebaran Tahun 2026 / 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal bersama seluruh satuan pelayanan guna memastikan kesiapan sarana,
prasarana, pengawasan operasional, serta pelayanan kepada masyarakat selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran 2026 dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan dan berlangsung hingga 30 Maret 2026. Berdasarkan prediksi pergerakan masyarakat, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17–18
Maret, sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada 20 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara, Alexander Hilmi Perdana, menegaskan keberadaan posko merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin
kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

“Posko Angkutan Lebaran bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi bentuk
komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan selamat. Oleh karena itu, seluruh jajaran BPTD Kelas II Sulawesi Utara harus bekerja secara maksimal, menjaga koordinasi, serta responsif terhadap setiap dinamika yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan seluruh satuan pelayanan diminta
memastikan kesiapan fasilitas di terminal dan pelabuhan penyeberangan, termasuk kebersihan, kenyamanan ruang tunggu, serta sarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.

Apabila terdapat fasilitas yang memerlukan perbaikan atau penambahan, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada penumpang dapat berjalan optimal.

Selain kesiapan fasilitas, BPTD Sulawesi Utara juga telah melakukan kegiatan ramp check terhadap kendaraan angkutan umum, khususnya bus antarkota yang akan beroperasi selama masa Angkutan Lebaran. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa
kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan.

Ditempat yang sama, Kasubbag Tata Usaha Hasmun Hamzah mengatakan hingga hari ini kesiapan jumlah SDM BPTD Sulut sudah memadai untuk melaksanakan posko Angkutan Lebaran (Angleb) 1447 H/2026.

” Total personil BPTD Sulut sebanyak 283 guna mengatur lancarnya angkutan lebaran di Sulawesi Utara. Selain itu Kami juga telah melakukan penguatan penyebaran informasi dan publikasi melalui media, dan juga medsos terkait giat posko angleb,” ucapnya.

Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP, Yanuar Efan Thamrin, menegaskan pentingnya pemeriksaan kendaraan sebelum masa operasional Lebaran.

“Ramp check menjadi langkah penting untuk memastikan kendaraan yang beroperasi selama Angkutan Lebaran benar-benar laik jalan. Kami juga terus mengingatkan operator dan pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan, karena faktor manusia sering menjadi penentu utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan,”
jelasnya.

Di sisi lain, pengawasan operasional transportasi selama masa Angkutan Lebaran juga menjadi perhatian utama. Petugas di lapangan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap operasional kendaraan serta fasilitas transportasi.

Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan, Dony Prasetio, menyampaikan bahwa pengawasan yang optimal menjadi kunci dalam menjaga keselamatan pengguna jasa transportasi.

“Pengawasan operasional transportasi selama masa Angkutan Lebaran harus
dilakukan secara optimal. Petugas di lapangan diharapkan aktif melakukan
pemantauan serta memastikan seluruh layanan transportasi berjalan sesuai ketentuan demi menjaga keselamatan pengguna jasa,” ujarnya.

Sementara itu, kesiapan sarana dan prasarana transportasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran Angkutan Lebaran. Terminal maupun fasilitas penyeberangan harus dipastikan dalam kondisi siap melayani peningkatan mobilitas masyarakat.

Kepala Seksi Prasarana Jalan SDP, Santo Igno Gelu, menambahkan bahwa
kenyamanan fasilitas transportasi juga menjadi bagian penting dari pelayanan publik.

“Kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjadi kunci dalam mendukung kelancaran Angkutan Lebaran. Terminal dan fasilitas penyeberangan harus dipastikan
dalam kondisi siap, bersih, dan nyaman agar masyarakat dapat merasakan pelayanan transportasi yang optimal,” ungkapnya.

Selain itu, seluruh satuan pelayanan diminta untuk menyampaikan laporan
operasional posko secara rutin kepada kantor induk, sehingga data pergerakan
penumpang dan kendaraan dapat dipantau serta dilaporkan secara berjenjang hingga tingkat pusat.
Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan bahwa seluruh petugas yang bertugas di Posko Angkutan Lebaran, baik di kantor induk maupun di satuan pelayanan, wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) selama bertugas guna menjaga profesionalitas pelayanan serta memudahkan identifikasi petugas di lapangan.

Melalui berbagai langkah persiapan tersebut, BPTD Kelas II Sulawesi Utara berharap pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2026 dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan selamat, serta memberikan pelayanan transportasi yang optimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Lebaran.(sisco)

Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.

“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.

Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.

“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.

Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.

Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.

“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.

Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.

Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.

“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.

Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.

“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.

” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)