Sulut,GN – Tiga Legislator DPRD Sulawesi Utara, Selasa (05/05/2026) menerima puluhan massa aksi yang tergabung dalam mahasiswa Sulut. Ketiga Legislator DPRD Sulut yakni, Raski Mokodompit, Pierre Makisanti dan Hillary Tuwo.

Bertema ‘Hardiknas 2026: Dari MBG Hingga Represi: Negara Makin Menjauh dari Rakyat!’ Mereka menyampaikan 6 tuntutan inti yakni:

1.Mendesak negara untuk menghapus program MBG serta menuntut pertanggungjawaban hukum seluruh pihak penyelenggara secara transparan dan adil

2.Mendesak penghentian seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih serta penegakan hukum atas pelanggaran, terutama yang merugikan masyarakat dan berdiri di atas lahan sengketa

3.Mendesak negara memberikan kejelasan status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh pendidik, termasuk guru honorer

4.Mengecam segala bentuk represi terhadap mahasiswa dan dosen, serta mendesak pencabutan kebijakan skorsing dan jaminan kebebasan berekspresi

5.Menolak segala bentuk militerisasi kampus dan mendesak penghentian intervensi aparat dalam kehidupan akademik

6.Mendesak kampus menindak tegas pelaku kekerasan seksual, menjamin perlindungan korban, serta membangun sistem penanganan yang transparan dan berpihak pada korban

Dalam kesempatan tersebut, Raski Mokodompit mengatakan, sebagaimana hasil tuntutan yang disampaikan, DPRD Sulut secara kelembagaan menerima hal tersebut.

“Namun, dari tuntutan yang ada sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun beberapa poin yang menjadi kewenangan daerah, akan disampaikan kepada pimpinan DPRD yang nantinya akan menugaskan AKD terkait untuk melakukan RDP sesuai kewenangan dari tuntutan mahasiswa,” kata Raski.

Sementara itu, Pierre Makisanti mengatakan aspirasi para mahasiswa akan di sampaikan kepada pimpinan. ” Jadi aspirasi adek – adek ini akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” ucapnya. (sisco)

Sulut,GN- Senin (09/12/2025) Koalisi LSM Anti Korupsi di DPRD Sulawesi Utara menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut.

Koalisi LSM ini menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi di lembaga DPRD, mengingat lembaga ini memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan.

Beberapa anggota DPRD Sulut menerima massa aksi, termasuk Lois Schramm, Henry Walukow, Rhesa Waworuntu, Jeane Laluyan, Nick Lomban, dan Sekwan Niklas Silangen.

Massa aksi datang menyampaikan aspirasi untuk memastikan DPRD bebas dari kasus korupsi.

Maikel Tielung mengatakan, aksi demo itu dilakukan terkait Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember.

“Aksi demo yang kami laksanakan hari ini merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk meningkatkan transparansi di lembaga pemerintahan.” kata Tielung.

Sementara itu, anggota DPRD Louis Schramm yang ikut menerima aksi demo menegaskan para wakil rakyat di Gedung DPRD Sulut jauh dari praktik korupsi bahkan dalam setiap pembahasan anggaran selalu mengedepankan akuntabilitas disampaikan secara transparan ke publik.

“Saya menjamin tak ada praktek korupsi di gedung ini. Tak ada yang ditutup-tutupi di DPRD. Semua bisa mendapat akses untuk mendapat informasi tentang anggaran,” ucapnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen (FAS) menemui para pendemo dari berbagai elemen aliansi mahasiswa dan masyarakat di area Kantor DPRD Sulawesi Utara, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulut, Senin (1/9/2025).

Silangen saat menemui pendemo di depan gerbang kantor DPRD Sulut bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie dan para anggota DPRD Sulut lintas partai.

Silangen mengatakan, DPRD Sulut siap menerima aspirasi, bahkan mengajak para pendemo untuk berdoa. Silangen langsung memimpin doa bersama ratusan para pendemo.

“Silahkan kalian menyampaikan aspirasi. Kami siap mendengar dan akan mengakomodir,” kata Silangen. (sisco)

Sulut,GN- Sejumlah organisasi mahasiswa yakni HMI, LMND, PMII, PMKRI, KAMMI, dan masyarakat menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (1/9/2025).

Massa aksi demo mahasiswa dan masyarakat di temui oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD bersama Wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di depan gerbang kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut juga mendoakan masa aksi demo agar mendapatkan penyertaan Tuhan dalam menyampaikan aspirasi sehingga proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik.

“Kami pimpinan dan anggota DPRD Sulut menunda kegiatan reses DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat ini. Sehingga saya berharap dapat dilakukan dengan tertib, aman, dan damai,” kata Silangen di depan masa aksi, Senin (1/9/2025) tadi.

Silangen menjelaskan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, diatur dalam undang-undang bahkan dalam aturan di tingkat internasional.

Dia juga meminta kepada masa aksi demo dapat menyampaikan aspirasi masyarakat oleh para perwakilan masa aksi dan akan diterima dalam ruangan rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan oleh perwakilan karena anggota DPRD ini hadir semua agar lebih terarah dalam kita berdialog,” ucapnya.

Proses negosiasi terkait perwakilan penyampaian aspirasi masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. (sisco)

Sulut,GN- Ratusan Gabungan Aliansi masyarakat melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/10/2024). Mereka masing – masing menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada legislator Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk dapat di perjuangkan aspirasi di kantor DPRD Sulut.

Aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, di terima anggota DPRD Sulut Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Pantauan media ini, sekitar 9 aliansi masyarakat yang hadir. Setiap koordinator lapangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Dari sekian aspirasi ada 18 poin yang menjadi pokok aspirasi dan tuntutan masa aksi damai tersebut.

Setelah menerima aspirasi, anggota DPRD Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit mengatakan bahwa aspirasi tersebut akan di tampung kemudian diteruskan kepada pimpinan DPRD Sulut. ” Semua aspirasi dari teman – teman akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena kami juga ada pimpinan di DPRD Sulut,” kata Rondo di sambut tepuk tangan masa aksi damai.

Setelah selesai menyampaikan aspirasinya, masa aksi damai meninggalkan kantor DPRD Sulut dengan tertib. (sisco)

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Louis Schram menegaskan pihaknya akan menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi Pantai Karangria.

Hal itu di tegaskannya usai menerima demo damai aliansi masyarakat peduli lingkungan tolak reklamasi pantai Karangria,di gedung DPRD Sulut, Senin (7/10/2024).

“Kita hargai dan hormati apa yang diaspirasikan itu. Kemudian akan kita bahas di dewan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dewan,” tegas Politisi Partai Gerindra, kepada sejumlah media.

Terkait sikap fraksi Gerindra atas aspirasi yang disampaikan oleh aliansi masyarakat tersebut, Louis mengatakan bahwa fraksi Gerindra tetap berpihak yang terbaik buat masyarakat.

“Dari fraksi Gerindra sendiri mengenai hal ini akan kita bahas lagi di fraksi Gerindra, karena bagaimana kita harus berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang ada. Yang terbaik buat masyarakat, itu yang fraksi akan berpihak,” kata Legislator Dapil Kota Manado.

Diketahui, ada empat legislator DPRD Sulut yang menerima Aksi damai Aliansi masyarakat peduli lingkungan menolak reklamasi pantai karangria. Adapun ke empat anggota DPRD Sulut yakni Pricilia Rondo, Louis Scrham, Jeane Laluyan dan Amir Liputo. (sisco)

Sulut,GN- Rapat dengar pendapat, Selasa (2/7/2024) yang di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk (JT) menghadirkan Direktur PT. Manado Utara Perkasa (MUP) Marthinus Salim dengan Masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi pantai pesisir Sindulang sampai Tumumpa Manado.

Ada hal menarik yang di pertontonkan oleh anggota DPRD Sulut Yongkie Limen (YL) saat rapat dengar pendapat. Dimana YL sapaan akrab dari Yongkie Limen melakukan aksi WalkOut dari ruangan rapat tersebut.

Aksi WalkOut YL tersebut dimana YL menolak pada saat penjelasan Direktur PT MUP karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut.

Terkait aksi WalkOut YL anggota DPRD, pimpinan rapat Jems Tuuk pun menanggapi hal tersebut adalah biasa.

“Hal biasa itu. Kita ini kolektif kolegial undang -undang juga memberikan ruang kepada siapa saja. Saya juga bisa walkout kan?. Saya ditunjuk oleh pimpinan tadi untuk memimpin RDP mulai dari yang setuju dan tidak setuju,” ucapnya.

JT mengatakan hal tersebut hanya untuk menyuarakan suara hati, agar pemegang saham melihat bahwa pentingnya laut dan pesisir pantai tersebut.

“Hal yang biasa itu hanya menyuarakan suara hati agar supaya paling tidak pemegang saham dari PT MUP ini melihat betapa pentingnya laut atau pesisir pantai yang ada di Tuminting. Itu hal yang biasa saja, tidak ada masalah. Pak Yongki bukan menolak investor,” pungkasnya. (sisco)