Sulut,GN- Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Utara bersama masyarkat Bolaangmongondow, desa Lolak, Desa Lotta dan Pandu Kota Manado, menggelar Aksi Damai di Kantor Gubernur, Rabu (01/04/2026).

Aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Sulut, Indra Patrianus Wongkar, SE melakukan orasinya di depan kantor Gubernur.

Pantauan media gemparnews.com, ratusan warga masyarakat yang tergabung dalam aksi damai ini memadati jalan di depan gerbang kantor Gubernur Sulut.

Sejumlah aparat dari kepolisian Polda Sulawesi Utara turut menjaga mengamankan jalannya aksi damai di kantor Gubernur.

Aksi damai tersebut di terima oleh Kepala Kesbangpol Sulut Johni Suak,SE,M.Si mewakili Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

“Saya tadi sudah berkomunikasi dan bapak gubernur lagi berada di luar daerah di jakarta, Jadi apa yang menjadi aspirasi dari bapak – ibu boleh disampaikan kepada kami,” kata Suak.

Pantauan media ini, beberapa perwakilan organisasi, dan masyarakat di perkenankan masuk ke kantor Gubernur untuk melakukan dialog. Hingga berita ini di publikasikan aksi damai di kantor gubernur terus berlanjut.

Adapun salah satu poin aspirasi masyarakat pandu, agar meminta pemerintah provinsi (Pemprov) melalui badan pertanahan untuk menerbitkan sertifikat kepada masyarkat yang sudah lama menempati lahan tersebut.

Selanjutnya, aksi damai akan menuju ke kantor DPRD Sulut untuk menyampaikan aspirasi kepada perwakilan rakyat yang duduk di DPRD. (sisco)

Sulut,GN– Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara terus mematangkan berbagai persiapan dalam rangka mendukung kelancaran Angkutan Lebaran Tahun 2026 / 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal bersama seluruh satuan pelayanan guna memastikan kesiapan sarana,
prasarana, pengawasan operasional, serta pelayanan kepada masyarakat selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran 2026 dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan dan berlangsung hingga 30 Maret 2026. Berdasarkan prediksi pergerakan masyarakat, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17–18
Maret, sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada 20 Maret serta 26–27 Maret 2026.

Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Utara, Alexander Hilmi Perdana, menegaskan keberadaan posko merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin
kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

“Posko Angkutan Lebaran bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi bentuk
komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan selamat. Oleh karena itu, seluruh jajaran BPTD Kelas II Sulawesi Utara harus bekerja secara maksimal, menjaga koordinasi, serta responsif terhadap setiap dinamika yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan seluruh satuan pelayanan diminta
memastikan kesiapan fasilitas di terminal dan pelabuhan penyeberangan, termasuk kebersihan, kenyamanan ruang tunggu, serta sarana pendukung pelayanan kepada masyarakat.

Apabila terdapat fasilitas yang memerlukan perbaikan atau penambahan, diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar pelayanan kepada penumpang dapat berjalan optimal.

Selain kesiapan fasilitas, BPTD Sulawesi Utara juga telah melakukan kegiatan ramp check terhadap kendaraan angkutan umum, khususnya bus antarkota yang akan beroperasi selama masa Angkutan Lebaran. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa
kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan kelayakan jalan.

Ditempat yang sama, Kasubbag Tata Usaha Hasmun Hamzah mengatakan hingga hari ini kesiapan jumlah SDM BPTD Sulut sudah memadai untuk melaksanakan posko Angkutan Lebaran (Angleb) 1447 H/2026.

” Total personil BPTD Sulut sebanyak 283 guna mengatur lancarnya angkutan lebaran di Sulawesi Utara. Selain itu Kami juga telah melakukan penguatan penyebaran informasi dan publikasi melalui media, dan juga medsos terkait giat posko angleb,” ucapnya.

Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP, Yanuar Efan Thamrin, menegaskan pentingnya pemeriksaan kendaraan sebelum masa operasional Lebaran.

“Ramp check menjadi langkah penting untuk memastikan kendaraan yang beroperasi selama Angkutan Lebaran benar-benar laik jalan. Kami juga terus mengingatkan operator dan pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan, karena faktor manusia sering menjadi penentu utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan,”
jelasnya.

Di sisi lain, pengawasan operasional transportasi selama masa Angkutan Lebaran juga menjadi perhatian utama. Petugas di lapangan diharapkan aktif melakukan pemantauan terhadap operasional kendaraan serta fasilitas transportasi.

Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, SDP dan Pengawasan, Dony Prasetio, menyampaikan bahwa pengawasan yang optimal menjadi kunci dalam menjaga keselamatan pengguna jasa transportasi.

“Pengawasan operasional transportasi selama masa Angkutan Lebaran harus
dilakukan secara optimal. Petugas di lapangan diharapkan aktif melakukan
pemantauan serta memastikan seluruh layanan transportasi berjalan sesuai ketentuan demi menjaga keselamatan pengguna jasa,” ujarnya.

Sementara itu, kesiapan sarana dan prasarana transportasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran Angkutan Lebaran. Terminal maupun fasilitas penyeberangan harus dipastikan dalam kondisi siap melayani peningkatan mobilitas masyarakat.

Kepala Seksi Prasarana Jalan SDP, Santo Igno Gelu, menambahkan bahwa
kenyamanan fasilitas transportasi juga menjadi bagian penting dari pelayanan publik.

“Kesiapan sarana dan prasarana transportasi menjadi kunci dalam mendukung kelancaran Angkutan Lebaran. Terminal dan fasilitas penyeberangan harus dipastikan
dalam kondisi siap, bersih, dan nyaman agar masyarakat dapat merasakan pelayanan transportasi yang optimal,” ungkapnya.

Selain itu, seluruh satuan pelayanan diminta untuk menyampaikan laporan
operasional posko secara rutin kepada kantor induk, sehingga data pergerakan
penumpang dan kendaraan dapat dipantau serta dilaporkan secara berjenjang hingga tingkat pusat.
Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan bahwa seluruh petugas yang bertugas di Posko Angkutan Lebaran, baik di kantor induk maupun di satuan pelayanan, wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) selama bertugas guna menjaga profesionalitas pelayanan serta memudahkan identifikasi petugas di lapangan.

Melalui berbagai langkah persiapan tersebut, BPTD Kelas II Sulawesi Utara berharap pelaksanaan Angkutan Lebaran Tahun 2026 dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan selamat, serta memberikan pelayanan transportasi yang optimal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Lebaran.(sisco)

SANGIHE,GN – Telah terjadi kebakaran di teras Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, sekitar pukul 01.30 wita

Berdasarkan informasi awal, sumber kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada instalasi listrik di teras rumah jabatan. Api dengan cepat menjalar karena sebagian material bangunan teras terbuat dari bahan yang mudah terbakar.

Akibat peristiwa tersebut, kerugian materiil diperkirakan mencapai kurang lebih Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), meliputi kerusakan bangunan teras, serta sarana dan prasarana berupa meja, kursi, dan peralatan sound system.

Upaya pemadaman dilakukan oleh Tim Pemadam Kebakaran yang dibantu oleh masyarakat sekitar. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada sekitar pukul 03.00 WITA, sehingga tidak merembet ke bagian bangunan lainnya.

Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa. Pihak terkait telah melakukan penanganan awal serta pendataan lanjutan atas dampak kebakaran tersebut.(RB)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Kebudayaan Daerah, Senin (20/10/2025) dilaksanakan diruangan rapat komisi IV.

Anggota komisi IV Paula Runtuwene mengatakan pihaknya sangsi pekerjaan revitalisasi museum akan selesai tepat waktu.

“Harus dipertimbangkan banyak hal. Saya kuatir dan memang beresiko tidak selesai tepat waktu. Saya juga mau tanya, apakah revitalisasi ini melalui proses tender atau hanya penunjukkan. Sangat aneh sudah ada pihak ketiga,”ucap Paula.

Anggota DPRD lainnya Louis Scramm mengingatkan Kepala Dinas terkait pembangunan revitalisasi museum daerah ini.

“Pak kadis, kami bukan ingin menghambat tapi hanya mengingatkan. Dengan anggaran Rp 15 Miliar, harusnya menjadi museum kedua terbaik setelah museum nasional,” ingatnya.

Dalam Hearing tersebut terungkap revitalisasi museum daerah yang menelan anggaran Rp 15 Miliar dalam APBD-Perubahan 2025, tak sesuai standart dari Kementrian Kebudayaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Jany Lukas menjelaskan dokumen yang disusun sudah melalui tahap resmi penganggaran sampai penetapan di TAPD.

“Kami berkonsultasi berulang kali, dan pihak kementrian setuju,” kata kadis. (sisco)

Manado,GN- Tenaga Honorer yang mengabdi di SMPN 8 Manado agar tetap bersabar, karena pembayaran gaji honorer sementara berproses.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala SMPN 8 Manado Rahman Manggopa,S.Pd ketika di wawancarai media Gemparnews.com di ruangan kerjanya, Jumat (22/08/2025).

Menurut Kepsek Manggopa, dana BOS baru masuk Rabu 20 Agustus 2025 lalu. Sehingga Bendahara BOS langsung melakukan proses untuk pembayaran bagi tenaga honorer.

Lanjut Kepsek Manggopa, pembayaran gaji tenaga honorer melalui transfer dan tidak di bayarkan secara tunai. Pembayaran dilakukan secara transfer untuk menghindari hal – hal yang menyalahi aturan.

“Sistem pembayaran ini oleh bendahara langsung di transfer melalui rekening masing-masing. Kami tidak melakukan pembayaran secara tunai sebab menghindari hal – hal yang menyalahi aturan,” kata Kepsek Manggopa.

Dia menjelaskan kenapa tenaga honorer belum dibayarkan sampai hari ini, karena menurut kepsek Manggopa dana BOS baru masuk hari Rabu, 20 Agustus 2025 sehingga harus proses pembayaran.

“Jadi saya sampaikan untuk segera di bayarkan dan saat ini sementara berproses dan akan di bayarkan oleh bendahara,” ucap kepsek.

Peruntukan pembayaran dana BOS kata Kepsek, dibayarkan bagi tenaga honorer lepas dan tenaga honorer yang sudah diterima menjadi P3K namun belum menerima SK.

Tenaga honorer lepas di biayai dari dana BOS dan juga tenaga honorer yang sudah di terima jadi P3K namun belum menerima SK masih di biayai dana Bos,” tukasnya.

“Untuk tenaga honorer yang diterima menjadi P3K dan sudah menerima SK maka otomatis mereka tidak lagi di biayai oleh dana BOS tetapi di biayai oleh pemerintah atau negara,” tandas kepsek Manggopa. (sisco)

Sulut,GN- Permasalahan yang kini menjadi sorotan masyarakat Sulawesi Utara dimana harga bahan pokok khususnya beras yang terus merangkak naik hingga hampir menyentuh angka Rp 20 ribu per kilogram.

Para ibu rumah tangga yang pendapatan keluarga hanya pas – pasan  semakin dibuat resah dengan kondisi harga beras. Padahal, harga normal beras biasanya berada di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram.

Terkait permasalahan itu, menjadi perhatian serius dari DPRD Provinsi Sulut merupakan perpanjangan masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi.

Wakil Ketua DPRD Sulut, dr Michaela Elsiana Paruntu Mars, menyatakan Komisi II DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Senin (15/7/2025) pekan depan bersama pihak terkait, termasuk instansi pemerintah yang menangani urusan pangan dan perdagangan.

Sulut,GN- Politisi Partai Golongan karya (Golkar) yang saat ini duduk sebagai wakil ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu (MEP) mengatakan pemilihan Musyawarah daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) hingga hari ini panitia sudah menyiapkan dan siap menjalankan perhelatan akbar partai berlambang pohon beringin.

” Kami sudah siap menjalankannya, tinggal menunggu jadwal dari DPP Golkar,” kata MEP kepada sejumlah media di kantor DPRD Sulut, Senin (2/6/2025).

Ditanya soal dukungan kepada ibu Christiany E Paruntu.yang ikut sebagai kandidat terkuat,MEP menegaskan dari 15 Kota/Kabupaten di Sulut pihaknya melihat sejauh yang beritakan hanya satu tidak memberikan dukungan.

“Dari 15 kota/ kabupaten, satu tidak memberikan dukungan, sejauh yang diberitakan kami melihat mungkin demikian dan kalau yang minsel pastilah,” pungkas MEP. (sisco)

Manado,GN- Plt Direktur Utama (Dirut) drg Yuli Astuti Saripawan,M.Kes membuka acara Penerimaan Kembali PPDS-1 Ilmu Penyakit Dalam di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Senin (2/6/2025) di ruangan auditorium lantai dua RSUP Kandou Manado.

Dirut Saripawan dalam sambutannya menyampaikan ucapan syukur dimana hari ini dapat melaksanakan kembali kegiatan penerimaan PPDS-1 Ilmu penyakit dalam di RSUP Kandou Manado.

” Pada kesempatan ini kita bersyukur, satu proses panjang dalam dunia pendidikan khususnya di rumah sakit kandou dan Unsrat yaitu ilmu penyakit dalam. Ini suatu pembelajaran adek – adek semua, jadi harus di pahami bahwa sekarang dunia pendidikan khususnya untuk spesialis kita telah mengalami transformasi. Jadi memang beberapa perubahan – perubahan yang harus di ikuti oleh rumah sakit maupun universitas, misalkan kebijakan bersama dari Dikti maupun kementrerian kesehatan,” kata Dirut.

Lanjut Dirut Saripawan mengatakan Indonesia saat ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan untuk mengisi kekosongan. Pendidikan kedokteran adalah salah satu pendidikan yang memang di bangun untuk saling berinteraksi dalam artian antara teman – teman peserta didik kemudian dwngan guru pengajarnya dan kemudian juga dengan masyarakat atau pasien.

“Itu tiga hal yang harus di pahami oleh adik – adik semua. Ketika kita berinterkasi dalam hal ini, kita harus saling menghormati. Ketika kita memahami bahwa kita sama, kita saling membutuhkan, kita juga saling menghormati. Itu satu kunci dimanapun, itu harus kita bangun,” ujarnya.

Dirut Saripawan menegaskan antara adik – adik dan kakak kelas atau peserta yang berada di rumah sakit harus saling menghormati dan tidak ada yang mendominasi, dalam artian semua sama. “Jadi saling menghargai dan saling menghormati,” tegas Dirut Saripawan.

Diketahui sebanyak 132 peserta calon PPDS-1 ilmu penyakit dalam yang ikut dalam pembelajaran di RSUP Kandou Manado.

Turut hadir plt Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian Ns Suwandi I Luneto,S.Kep,M.Kes serta jajaran RSUP Kandou Manado. (sisco)

Sulut,GN- Maraknya mafia tanah yang terjadi di bumi nyiur melambai, Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota.

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan diruangan serbaguna lantai 3 kantor DPRD Sulut.Selasa (20/05/2025).

Anggota Komisi I DPDR Sulut Hendry Walukow, SE menegaskan dengan banyaknya aspirasi yang masuk terkait berbagai permasalahan tanah di Sulut sehingga hal ini harus mendapat respons dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Di Komisi I DPRD Sulut hampir setiap minggu menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan tanah di Sulut termasuk para mafia tanah,” tegas Henry.

Lanjut Henry mengatakan untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihaknya perlu kerjasama dengan pihak BPN Sulut.

“Kami harus menyikapi dengan bijak untuk berkoordinasi, sinkronisasi dengan pihak BPN sebagai mitra kerja dalam rangka mengantisipasi persoalan tanah di Sulut.” ujar Henry.

“Untuk memberantas para mafia tanah, kami butuh dukungan data dan informasi dari BPN. Semoga pertemuan ini menjadi langka awal kita bekerja sama terkait permasalahan memberantas para mafia tanah,” tandasnya. (sisco)

Sangihe,GN- Demi untuk menanggapi berbagai keluhan masyarakat, terutama di sektor pelayanan publik yang belum optimal, maka Pemerintah daerah Kabupaten Sangihe dalam hal ini, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari secara resmi meluncurkan layanan pengaduan “Lapor Bupati Sangihe” serta meresmikan Ruang Ibadah Oikumene dan Mushola di RSUD Liun Kendage Tahuna, Kamis (24/04/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menjelaskan RSUD Liun Kendage lokasi peluncuran bukan tanpa alasan, bahwa rumah sakit merupakan salah satu titik layanan publik, yang paling sering menerima aduan dari masyarakat.

“Kami ingin menciptakan ruang yang nyaman bagi masyarakat,agar lebih mudah dan tidak takut menyampaikan keluhan maupun saran,” kata Bupati.

Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Direktur RSUD, dr. Aprikonus Loris, atas inisiatif dan partisipasi penuh dari seluruh pihak RSUD dalam membangun tempat ibadah tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada RSUD Liun Kendage yang telah sepenuhnya berpartisipasi membangun tempat ibadah oikumene,” ungkap Thungari.

Bupati pun menambahkan,bahwa pembangunan fasilitas keagamaan di rumah sakit sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten dalam program Sabta Membara, khususnya dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat dan memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

“Rumah sakit sebagai pusat pelayanan publik harus menjadi tempat yang inklusif, memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengekspresikan keyakinannya dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pelayanan rumah sakit yang maksimal akan sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Liun Kendage, dr Aprikonus Loris, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas terlaksananya berbagai agenda penting tersebut.

“Kami bersyukur bahwa sejumlah agenda telah terlaksana, mulai dari peluncuran layanan ‘Lapor Bupati’ sebagai bagian dari program 100 hari kerja, hingga peresmian Mushola dan Ruang Ibadah Oikumene sebagai bagian dari program Sabta Membara di bidang religius. Ini juga mendukung program digitalisasi dari Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe,” jelasnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan keluarga besar RSUD Liun Kendage atas dukungan dan keterlibatan mereka dalam menyukseskan acara tersebut.

“Atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tutup dr Apri.

Turut hadir sejumlah pimpinan OPD,tokoh agama, tokoh masyarakat dan pegawai di rumah sakit Liun Kendage.(RB)