Vakum Ketua, Fraksi Nyiur Melambai Masih Mengambang
Sulut,GN- Hingga hari ini Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut belum memiliki ketua definitif. Padahal sebelumnya fraksi Nyiur Melambai sudah beberapa kali melakukan rapat pemilihan namun hasil pemilihan ketua terpilih dibatalkan tanpa ada kejelasan yang pasti.
Terkait hal itu, anggota fraksi Nyiur melambai DPRD Sulut Syenni Kalangie yang juga kader partai Gerindra mendesak pimpinan fraksi (Wakil Ketua dan Sekretaris) agar segera membahas dan melakukan rapat terkait pemilihan Ketua fraksi. ” Sebelumnya ketua fraksi dijabat oleh kader Gerindra. Sehingga hal ini juga sangat mempengaruhi pimpinan kader Gerindra di komisi lainnya,” ujar Kalangie kepada awak media ini Selasa (16/3/2021) di ruangan kerjanya.
Anggota DPRD Sulut Sjenny Kalangie (foto: gemparnews)
Dia mengingatkan, pimpinan fraksi untuk segera melayangkan undangan rapat kembali membahas hal tersebut. ” Sebaiknya pimpinan melayangkan undangan rapat untuk membahas pemilihan ketua fraksi. Ini kan sudah terjadi kevakuman cukup lama, supaya juga tidak mempengaruhi kader Gerindra yang duduk di komisi di DPRD Sulut,” tutupnya.
Diketahui, ketua fraksi Nyiur Melambai sebelumnya dijabat oleh kader Partai Gerindra Wenny Lumentut yang kini terpilih sebagai Wakil Walikota Tomohon periode 2021-2024. (sisco)
Genjot Ranperda ODSK, Silangen : Siapapun Pemimpinnya Akan Terus Berkelanjutan
Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus menggenjot Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menegaskan bahwa Ranperda ODSK akan terus berkelanjutan. ” Siapapun Pemimpin kita yang akan melanjutkan maka Perda ODSK ini akan terus berkesinambungan. Siapapun nanti memimpin entah itu torang, Perda ini terus berkelanjutan,” ujar Silangen kepada sejumlah media Selasa (16/3/2021) di sela-sela rapat Pimpinan DPRD Sulut bersama Pimpinan Komisi.
Lanjutnya mengatakan, kalau program ini periodik maka tidak akan berkesinambungan.” Karna program harus berkesinambungan. Jadi pembangunannya harus yang berkelanjutan,” tambahnya.
Selain itu, Dia menjelaskan terkait Perda Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Menurut Silangen, bahwa kemiskinan ini perlu dikeroyok. “Jadi Perda ini untuk mengkoordinir segala program supaya terpadu dan sinergitas. Ini kemiskinan harus di keroyok, kita lihat sekarang berdiri sendiri-sendiri. Jadi kita satukan ini, kalau kita jadikan Perda Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan sehingga bisa terpadu,” pungkasnya. (sisco)
Bapemperda DPRD Sulut Gelar FGD, Dengarkan Masukan Penyandang Disabilitas Dan Instansi Terkait
Sulut,GN- Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Sulawesi Utara (Sulut) terus dimatangkan. Kali ini Bapemperda mengundang instansi terkait dan Para Penyandang Disabilitas ikut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (15/3/2021).
FGD tersebut di pandu oleh Sekretaris Bapemperda Melky J Pangemanan (MJP) dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Sulawesi Utara Winsulangi Salindeho, Fabian Kaloh dan Melky Jakhin Pangemanan (MJP), serta Cindy Wurangian yang mengikuti secara virtual.
Bapemperda DPRD Sulut Gelar FGD (foto : gemparnews)
Pada kesempatan itu, MJP mengatakan instansi Pemerintah belum sepenuhnya memberikan hak bagi para menyandang disabilitas Melalui Ranperda. Diharapkan, pemerintah maupun dinas terkait dapat menyediakan fasilitas sebagai hak kepada penyandang Disabilitas. “Bukan hanya pemenuhan hak yang sama, tetapi juga soal pemberdayaan. Seperti ikut pelatihan dalam bidang hukum, pendidikan dan lainnya,” kata MJP.
Selain itu, dikatakannya Bapemperda DPRD Sulut memerlukan data pekerja para penyandang Disabilitas. “Data dari Disnakertrans Sulut terkait dengan distribusi tenaga kerja penyandang Disabilitas. Kami sangat memerlukan data itu,” ujar Pangemanan.
Lanjut Dia, upaya tersebut dilakukan agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak dan tanggungjawab konstitusi yang diberikan kepada mereka. “Upaya ini dilakukan supaya penyandang Disabilitas mendapat perlakuan yang sewajarnya dan mendapatkan hak dan tanggungjawab secara konstitusi,” pungkasnya. (sisco)
Ketua DPRD Sulut Hadiri Peresmian RS Lapangan Penanggulangan Darurat Covid-19
Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD menghadiri acara peresmian Rumah Sakit (RS) Lapangan Penanggulangan Covid-19 Senin (15/3/2021) sore tadi. RS Lapangan Penanggulangan darurat covid-19 yang terletak di bilangan jalan Manado-Bitung Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado diresmikan langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta undangan lainnya.
Disela-sela kegiatan Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB,KBD menyampaikan rasa syukur atas peresmian RS Lapangan Penanggulangan covid-19 ini.
Menurutnya, tidak semua daerah memiliki rumah sakit penanggulangan darurat covid-19. ” Tentu kita mengucap syukur karena tidak semua daerah memiliki RS darurat covid-19 . Ini luar biasa, kita akan mengawal segala kegiatan yang ada di sini. Kalau perlu, ada support penganggaran, nantinya akan berikan penganggaran, untuk langkah-langkah konkritnya. Di samping itu, untuk penggunaan anggaran kita harus mengawasinya,” terangnya.
Lanjut dr Fransiscus mengatakan RumahSakit darurat covid-19 ini memiliki peralatan lengkap. ”Ya, kita sangat bersyukur rumah sakit ini memiliki peralatan yang lengkap. Dan ini akan menjadi aset kita,” tukasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Rumah Sakit ini kedepannya akan menjadi pusatnya. “Fakultas Kedokteran kan sudah terakreditasi Tipe A, ini akan menjadi pusat seperti di Jakarta rumah sakit Sulianti Saroso. Di kedokteran itu ada bidang yang namanya penyakit tropik. Penyakit tropik itu cuma ada di daerah tropik yaitu penyakit infeksi yang menular. Termasuk penyakit demam berdarah, tifus dan itu banyak, dan disinilah nanti pusatnya,” tutupnya.(sisco)
Pesisir Pantai Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Terancam Abrasi, Winsulangi Salindeho Minta Perhatian Pemerintah Pusat
Sulut,GN- Masalah abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan hanya masalah daerah melainkan menjadi masalah nasional. Sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi abrasi akibat situasi dan kondisi yang terjadi. Akan terjadi kesulitan dalam hal pengukuran bagi instansi yang berkepentingan jika hal itu tidak diperhatikan, misalnya pada saat pengukuran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (foto : gemparnews)
Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho turut prihatin atas kondisi abrasi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salindeho menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah daerah maupun pusat segera merespon apa yang menjadi persoalan di daerah perbatasan ini. “Abrasi terjadi di sepanjang pantai Tahuna, pesisir pantai desa Kalekube, Pampalaraeng,Tariang lama, Desa Lebo dan lain sebagainya perlu mendapat perhatian. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat untuk dapat dimasukan dalam anggaran APBN. Kami bersama instansi terkait menjadwalkan akan mendatangi Kementerian yang berkaitan dengan hal itu,” kata Salindeho kepada media gemparnews.com diruangan kerjanya Senin,(15/3/2021). Selain itu, kata Salindeho ada beberapa sungai yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat seperti sungai yang ada di desa laine. ” Termasuk daerah aliran sungai juga akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat supaya mendapat alokasi dana di APBN,” pungkasnya. (sisco)
Winsulangi Salindeho Desak Pemerintah Pusat PerhatikanTDK Guru Di Perbatasan
Sulut,GN- Daerah Perbatasan merupakan garda terdepan di wilayah Indonesia, maka sepatutnya harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Demikian juga, kesejahteraan para guru yang mengabdi di daerah terdepan yang ikut mencerdaskan anak bangsa patut di perjuangkan. Namun, sampai saat ini, masih saja para guru di daerah perbatasan (Kabupaten Kepulauan Sangihe) belum sepenuhnya tersentuh oleh Pemerintah Pusat khususnya Tunjangan Daerah Khusus (TDK) seperti di wilayah Kecamatan Nusa Tabukan.
Informasi yang diterima media ini, ada sebagian Sekolah SD dan SMP di Kampung Nipa Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah empat (4) tahun para guru yang mengabdi disana belum mendapat perhatian Pemerintah Pusat terkait Tunjangan Daerah Khusus.
Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (Foto: gemparnews)
Terkait informasi tersebut, Rabu (10/3/2021) salah satu anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho angkat bicara. Kepada awak media ini, Winsulangi mendesak Pemerintah Pusat melalui kementerian pendidikan untuk memperhatikan hal tersebut. ” Jika hal itu terjadi, maka sebagai representasi warga masyarakat khususnya daerah pemilihan nusa utara saya mendesak kepada Pemerintah Pusat lewat Kementerian pendidikan untuk memperhatikan para guru disana yang belum mendapatkan Tunjangan Daerah Khusus,” desak Bu Winsu sapaan akrabnya.
Dia berharap, Pemerintah Pusat lebih memikirkan dan memperhatikan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini di wilayah terdepan Indonesia. ” Mereka sepatutnya perlu mendapat perhatian. Karena mereka juga punya tugas yang sangat mulia yakni mencerdaskan anak bangsa di daerah perbatasan,” pungkas Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini. (sisco)
Kunker Komisi II DPRD Sulut Ke Gudang Prosesing Benih Jagung JH37
Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Gudang Prosesing Benih Jagung JH37 di Desa Suwaan Minahasa Utara (Minut), Selasa (9/3/2021) guna meninjau prosesing dan pendistribusian benih jagung.
Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut itu kata ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian, didapati ada Kelompok Tani (Poktan) lokal sudah bergerak dan mendistribusikan ratusan ton benih jagung. “Kami dapati dari kunker tersebut ada kelompok tani lokal, yakni Kelompok Tani Anugerah, yang sudah beberapa tahun bergerak di bidang proses benih jagung dan sudah mendistribusikan ratusan ton benih yang ada di Sulut, maupun ke kabupaten kota,” kata Wurangian.
Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian Bersama Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Novly Wowiling (foto : ist)
Hal seperti ini, menurut Wurangian harus mendapatkan tunjangan lebih dari APBN dan APBD untuk menambah fasilitas yang mereka butuhkan. “Kami melihat dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulut, maupun dari Dinas Pertanian Minut sudah maksimal. Kedepannya perlu tetap diperhatikan agar kesinambungan dari kerja yang dilakukan oleh kelompok tani ini bisa terus berlangsung dan skalanya menjadi besar,” ujar legislator daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.
Lanjutnya dalam Kunjungan tersebut didampingi pihak produsen pupuk. “Kunjungan tadi juga didampingi dari pihak produsen pupuk. Kita melihat harus ada sinergitas atau kolaborasi lebih holistik antara pupuk dan benih sehingga apa yang mereka hasilkan dan nanti dijual ke masyarakat yang ingin bertani jagung, kwalitasnya bisa lebih,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Koordinator Komisi II Victor Mailangkay, Anggota Komisi II Syenny Kalangi serta Kadis Pertanian Sulut Novly Wowiling. (sisco)
Bapemperda Pacu 2 Ranperda, Salindeho : Ditargertkan Tri Wulan Kedua Selesai
Sulut,GN- Dua (2) Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Disabilitas dan Ranperda tentang pengendalian sampah plastik kembali dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut. Rapat tersebut dilaksanakan bersama tim ahli dan Sekretariat DPRD Selasa (9/3/2021) diruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen Hadir Dalam Pembahasan 2 Ranperda (foto : gemparnews)
Di hadiri langsung Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, rapat di pimpin Ketua Bapemperda Winsulangi Salindeho, di dampingi Wakil Ketua Bapemperda Melky Pangemanan serta Anggota Jhony Panambunan. Turut hadir Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan Para Tim Ahli pembahas 2 Ranperda.
Kepada Wartawan, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho menyampaikan Terima kasih kepada tim ahli yang sudah sangat serius membuat kajian naskah akademik dan draft yang akan kita bahas bersama. “Kerinduan kita bersama bahwa kedua Ranperda ini bisa secepatnya ditetapkan menjadi perda. Awalnya saya sendiri menjadwalkan pada bulan Agustus 2021 tapi ternyata itu terlalu lambat. Jadi kita usahakan di triwulan kedua, Ranperda ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ucapnya.
Minggu depan, lanjut Salindeho masih akan dilakukannya uji publik sebanyak 3 kali yaitu melakukan pertemuan dengan para pakar yang menguasai bidang sampah plastik, kemudian uji publik dengan OPD-OPD terkait serta LSM dan para pengusaha, sehingga mereka tahu bahwa DPRD sedang membahas Ranperda ini. “Mengenai kedua Ranperda ini, Bapemperda telah menjadwalkan setiap hari Senin dan Selasa akan diadakannya rapat dalam rangka percepatan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil ketua Bapemperda Melky Jakhin Pangemanan menambahkan bahwa memang maksud dari rapat ini adalah memintakan draft dan naskah akademik dari tim ahli dan ini progresnya sangat cepat karena pada awal Maret sudah diagendakan bahwa ini akan masuk Propemperda 2021.
“Awal Maret nanti tim ahli akan memasukan draft dan naskah akademik. Dan hari ini sudah dipresentasikan oleh tim ahli. Berarti kita sudah memulai langkah yang lebih cepat dan berharap setelah ini kita akan melanjutkan dalam tahap uji publik, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan,” terangnya.
Setelah itu dilalui, lanjut MJP akan segera menyurat ke pimpinan supaya bisa masuk ketahap pembahasan. “Tim ahli sangat berkomitmen untuk kita mengakselerasi produk hukum daerah ini agar cepat selesai agar kita bisa menghasilkan ranperda inisiatif DPRD. Intinya, kita semua bersepakat dan komitmen mulai dari Ketua DPRD, Bapemperda, Tim ahli yang hadir untuk mempercepat penyelesaian ranperda pengendalian sampah plastik dan pemberdayaan disabilitas. Targetnya tentu kita akan mengikuti tahapan tapi kalau di Kemendagri kan bulan November tahap Fasilitasi mereka sudah Close, makanya kami akan mempercepat mudah mudahan masuk triwulan kedua kita sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab legislasi ini,” pungkasnya. (sisco)
Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) sangat serius terkait polemik sampah plastik sehingga lewat Bapemperda DPRD Sulut melakukan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).Terkait itu, Raperda mulai dipacu oleh wakil rakyat di gedung cengkih karena dinilai regulasi tersebut sudah sangat urgen.
Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (foto : gemparnews)
Penegasan itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho. Ia menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menggenjot Ranperda terkait Pengendalian Sampah Plastik. “Ini sudah sangat urgen. Kita lihat baru-baru ombak besar di pantai Manado. Semua plastik balik ke daratan. Botol aqua dan semuanya,” kata Anggota Komisi I DPRD Sulut ini, Selasa (9/3/2021) kepada sejumlah media.
Lanjutnya mengatakan dirinya mendapat informasi kalau masyarakat di pulau Bunaken mengangkat sampah plastik dengan jumlah yang sangat banyak. “Dia bilang, pak ribuan itu plastik masyarakat ada angka,” ungkap politisi Partai Golongan Karya ini.
Nantinya, ketika Ranperda itu dibahas akan melibatkan perusahaan yang memproduksi plastik ini. Mereka dinilai harus mengambil peran dan tanggung jawab. “Pada akhirnya ketika ini akan dibuat, saya akan panggil beberapa perusahaan yang menggunakan produksi plastik untuk menanyakan apa yang akan mereka lakukan,” ucap wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini.
Bahan plastik ini menurut dia, sulit sekali terurai. Kalau itu dibuang sembarangan, sampah plastik itulah yang akan menyumbat saluran air. “Plastik pembungkus dari pasar susah terurai. Kalau dibuang dorang itu penyumbat saluran air. Mereka (perusahaan, red) ini banyak aqua, ake, supermie. Nanti ini diberlakukan termasuk pemerintah memakai dispenser ataub tumbler daripada aqua gelas,” pungkasnya. (sisco)
Kaawoan Nilai Command Center Sulut Belum Layak
Sulut,GN- Anggota komisi satu DPRD Sulut Herol V Kaawoan menilai Command Center Provinsi Sulut belum layak. Diapun mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sulut untuk terus melakukan inovasi yang terintegrasi. ” Kalau saya memberikan nilai untuk Command Center saat ini masih angka 4 atau 5 artinya belum layak. Kepala Dinas harus lebih memacu dan berinovasi untuk kemajuan Command Center, harus lebih banyak memakai tenaga ahli di bidang ini,” tegas Kaawoan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Diskominfo Sulut dan KPID Sulut, Senin (8/3/2021) bertempat diruangan rapat Komisi satu.
Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (foto : gemparnews)
Lebih lanjut dikatakannya bahwa Command center adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan. Dimana seorang Direktur (Ketua CMT) bersama-sama tim, untuk melakukan meeting,mengambil keputusan penugasan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis. ” Kalau kita lihat Command Center belum layak. Padahal Command Center telah lama ada, sejak periode pertama ODSK,” ujarnya.
Dia mencontohkan ada tiga daerah di Indonesia yang sudah bagus dan maju untuk Command Center seperti Command Center Jawa timur,Jawa barat dan Jakarta. ” Jadi Command Center ini yang akan memberikan informasi secara terintegrasi kepada publik misalnya ada bencana banjir, gempa dan lain sebagainya,” kata Kaawoan.
Kaawoan berharap, Kepala Dinas lebih memikirkan untuk perkembangan Command Center Sulut yang lebih baik lagi.
Ditambahkannya, pihaknya akan terus memberikan kritikan dan saran untuk kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Utara yang lebih bagus kedepannya.(sisco)