Salindeho Berharap Daerah Kepulauan Dapat Porsi Bagus

Sulut,GN- Wakil Ketua Pansus pembahas RPJMD 2021-2026 Winsulangi Salindeho menegaskan bahwa dalam pembahasan nanti, baik dari setiap SKPD berharap daerah kepulauan Nusa Utara (Kabupaten Sangihe,Talaud dan Sitaro) medapatkan perhatian dan porsi yang bagus.

Winsulangi Salindeho (foto: gemparnews)

” Saya melihat daerah kepulauan Nusa Utara dalam pengembangan potensi perikanan kelautan dan wisata bahari mendapat perhatian dan porsi yang bagus masuk dalam pembahasan RPJMD 2021-2026 nanti,” tegas bu Winsu Sapaan akrabnya ketika di temui awak media Selasa, (18/5/2021) di ruangan kerjanya.

Lebih jauh dikatakan oleh bu winsu, pihaknya akan terus mempelajari, apakah rencangan ini akan berlaku sampai masa kepemimpinan Gubernur Sulut periode 2021-2024 atau sampai berakhirnya RPJMD tahun 2026 mendatang. ” Nah, itu akan kami pelajari nanti, dan akan di tanyakan pada saat rapat bersama sekprov,” tandasnya.
Di ketahui, hari ini Rabu, 19 Mei 2021 akan di laksanakan rapat pansus perdana membahas RPJMD Gubernur 2021-2026 di Kantor DPRD Sulut.

Berikut ini susunan Pansus RPJMD Gubernur Sulut 2021-2026 :
Ketua Vonny Paat(PDI P), Wakil Ketua Winsulangi Salindeho (Golkar), Sekretaris I Nyoman Sarwa (Nasdem). (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya pelaksanaan rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam Rangka Penyampaian Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulut Tahun 2021-2026 sekaligus pengambilan keputusan terhadap RANPERDA Prakarsa Gubernur tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Corona Virus Disase 19 dan RANPERDA Prakarsa DPRD tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.


Dari pantauan awak media ini, rapat paripurna di hadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw, Forkopimda serta Sekretaris Provinsi dan Jajaran SKPD.

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat di dampingi Wakil Ketua Dr Viktor Mailangkay, SH MH. Sementara laporan disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda Melky J Pangemanan dan dilanjutkan dengan penandatanganan serta penyerahan oleh Ketua DPRD Sulut kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (sisco)




Ketua Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 Sebut 32 Halaman Miliki Catatan Penting

Sulut,GN- Usai menggelar rapat Paripurna  dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur tahun 2020 di ruang paripurna, Selasa (11/5/2021), Ketua Pansus Rocky Wowor langsung menggelar pers konference.

Dalam keterangan persnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2020, Rocky Wowor mengatakan banyak catatan krusial dan penting.

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 Rocky Wowor Saat Pers Conference (foto: ist)

“Semua catatan-catatan yang disampaikan tadi semuanya itu krusial dan penting. Apa yang dituangkan dalam laporan DPRD yang 32 halaman itu penting semua,” ujar Wowor.

“Jadi rekomendasi ini kami sampaikan setelah Pansus LKPJ melakukan pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD), dan turun lapangan di berbagai lokasi,” tambah Wowor.

Dikatakan pula, awalnya pansus telah melakukan rapat sinkronisasi atau finalisasi. “Pansus awalnya sudah rapat sinkronisasi atau finalisasi, tapi melalui rapat paripurna internal, dan Pansus tetap menerima masukan dari anggota DPRD karena hal ini nantinya menjadi keputusan DPRD dan sebagai dasar masukkan untuk dijadikan catatan kritis atau rekomendasi,” tandas Wowor yang juga Ketua Fraksi PDIP di DPRD Sulut. (sisco)




RoSa Ingatkan Masyarakat Tidak Menjual Tanah Ke PT TMS

Sulut,GN- Ronal Sampel (RoSa) Legislator Sulawesi Utara Dapil Nusa Utara (Sangihe,Talaud Dan Sitaro) turut menolak kehadiran perusahaan tambang di area Kepulauan Sangihe. Selain itu dia meminta warga jangan mau menjual tanahnya ke PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

Ronald Sampel (foto : gemparnews)

“Kita harus mengedukasi masyarakat untuk tidak menjual tanahnya ke perusahaan itu, jangan sampai ada yang menolak tapi ada juga yang menjual lahannya,” kata RoSa sapaan akrabnya yang juga legislator dari Dapil Nusa Utara ini pada tatap muka dengan perwakilan Save Sangihe Island (SSI) di ruang Komisi III DPRD Sulut, Senin (10/05/2021). Informasi yang diterima ke dirinya, ada masyarakat yang saat ini sudah mulai menjual tanah ke PT TMS.

Informasi itu, diluruskan oleh Venetsia Andemora, wakil SSI yang ikut hadir dalam tatap muka itu membantah bahwa hingga kini belum ada kesepakatan harga beli lahan antara warga dan korporate, sehingga proses itu masih tertunda.

“Karena itu saya minta bapak selaku anggota dewan dari dapil kami ikut turun lapangan membantu penolakan sekaligus mengedukasi masyarakat untuk tidak menjual lahannya,” jelas Venetsia.

Lanjut Sampel mengatakan, mengacu undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2014, Sangihe tidak bisa dilaksanakan pertambangan.“Kabupaten Sangihe memiliki luas 73 ribu hektar, sedangkan izin yang diberikan itu 42 ribu, guna menjaga Kepulauan Sangihe demi anak dan cucu kita tentunya menolak adanya PT TMS ini,” terang Sampel.

Langkah penolakan diikuti dengan upaya pembatalan izin operasi pertambangan. Namun langkah ini akan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Saat ini, PT TMS memiliki izin yang lengkap sesuai dengan koridor yang ada, tentu saja penolakannya mengacu pada aturan yang ada sebagai negara hukum,” tandasnya. (sisco)




Ini Harapan Legislator Sulut Dapil Kota Manado Kepada Walikota Dan Wakil Walikota Manado Periode 2021-2024

Sulut,GN- Legislator Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado Arthur Kotambunan menaruh harapan kepada Walikota Manado Andrei Angouw Dan Wakil Walikota Richard Sualang Periode 2021-2024 yang akan dilantik Senin 10 Mei 2021.

Kotambunan mengatakan pengelolaan sampah di Kota Manado menjadi perhatian bagi Walikota dan Wakil Walikota Manado.”Harapan kami tentunya Walikota Manado dan Wakil Walikota yang baru, dapat memperhatikan terkait penanganan sampah di Kota Manado,” lugas Kotambunan kepada media ini, saat ditemui diruangan kantor.

Anggota DPRD Sulut Arthur Kotambunan (Foto: ist)

Lanjut Dia mengatakan, Kota Manado merupakan pintu gerbangnya pariwisata di Sulut, sehingga masalah penanganan sampah menjadi hal penting untuk mewujudkan kota Manado yang bersih dan ramah terhadap lingkungan.

Dia berharap, di bawah ke pemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Manado Andrei Angouw dan Richard Sualang kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Apalagi Kota Manado sebagai windownya di Sulawesi Utara termasuk ke Negara Asia Pasific. “Tentunya harus lebih baik lagi, terutama penanganan pengelolaan sampah,” pungkasnya.
Kotambunan juga menyampaikan selamat kepada Walikota Dan Wakil Walikota Manado Andrei Angouw dan Richard Sualang yang akan dilantik hari ini. ” Banyak selamat kepada Walikota dan Wakil Walikota Manado. Semoga kedepannya dapat membawa Kota Manado semakin lebih baik lagi dari sebelumnya, selamat bekerja memgemban tugas yang baru sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Manado Periode 2021-2024,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini. (sisco)




Rampungkan Tugas, Ramdhani Lakukan Konsolidasi Organisasi Dan Partai Menghadapi Pemilu 2024

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut) Benny Ramdhani menggelar konsolidasi organisasi dan konsolidasi partai dalam menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang.
Kegiatan itu dilaksanakan Rabu, (5/5/2021) di Hotel Swiss Bell Maleosan Manado.. Ramdhani usai melakukan konsolidasi mengatakan dirinya dipercayakan oleh DPP menjadi Plt Ketua DPD Partai Hanura Sulut, untuk merampungkan semua tugas termasuk kepengurusan DPD Partai Hanura Sulut segera terbentuk.

Benny Ramdhani Ketika Di Wawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

“Saya diberikan mandat oleh DPP menjadi plt Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Utara, ya tugas itu belum selesai. Nah, malam ini ingin merampungkan semua tugas itu, pertama agar kepengurusan DPD Partai Hanura Sulawesi Utara segera terbentuk. Kemudian kepengurusan DPC Partai Hanura Sulawesi Utara di seluruh kabupaten kota segera terbentuk. Setelah itu kita bergerak ke Kecamatan,Kelurahan dan Desa,” ujarnya.

Lanjutnya menjelaskan pertemuan ini termasuk juga bagaimana KTA-nisasi bisa segera dibagi ke setiap kader-kader Partai Hanura, maupun pengurus se Sulawesi Utara.

“Tanggung jawab kita adalah bagaimana dalam waktu yang sangat dekat dan singkat ini, bagaimana partai hanura secara nasional maupun sulawesi utara lolos verifikasi faktual. Verifikasi faktual menuntut kepengurusan DPD 100 persen, DPC 100 persen, PAC 75 persen, dan Ranting 50 persen. Dan juga KTA- nisasi seperseribu dari jumlah pemilih yang ada di setiap tingkatan wilayah, baik provinsi, kabupaten kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa,” jelasnya.

Dia berharap, ada gairah baru di Partai Hanura. “Saya yakin ada gairah baru di partai hanura Sulawesi Utara, karena kita ingin mempersiapkan ketua DPD benar-benar, mereka yang dikenal sebagai tokoh di daerah ini dan tidak perlu berkecil hati dan jangan terganggu karena partai hanura sebelumnya tidak lolos di pemilu 2019. Karena faktanya, hanura masih memiliki 807 kursi se indonesia, yang terdiri dari kursi DPRD Provinsi, dan Kabupaten Kota. Ini menjadi modal sebetulnya. Sehingga struktur partai ini akan menjadi mesin politik, yang akan menambah perolehan kursi di 2024. Dan juga secara Nasional kita dinyatakan lolos Parlementari Treshold,” ungkapnya.

Selain itu, dijelaskannya bahwa ada beberapa nama sebetulnya yang sempat kota sorot dan masuk radar, yakni pak jimmy rimba rogi, ada pak sompi sinyal, ada nama ibu syane watulangkou, ada pak vreeke runtu. Dulu sempat pak benny mamoto, tapi sayangnya dia sudah menjadi ketua kompolnas. Inilah nama-nama tersebut.

” Nanti kita ingin merangkul kelompok-kelompok muda milenial dan gen z. Karena 2024 ini adalah tahun politik yang sangat unik. Karena siapa menjadi presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen karena pemilunya serentak, itu akan ditentukan oleh kaum muda milenial dan gen z. Yang jumlahnya kini kurang lebih 60 persen. Dari jumlah kaum muda milenial itu, 24 persennya adalah generasi z. Sehingga saya perintahkan tadi, kepengurusan itu harus dimix dan dikombinasi dengan kelompok tua, yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, agama, yang juga dilengkapi dan diperkuat dengan kelompok yang mewakili milenial dan gen z. Itu menjadi fokus hanura dalam penguatan struktur dan organisasi,” tandasnya.

Ramdhani juga mengatakan target kedepannya harus di lipatgandakan. “Di Sulut kita masih punya 10 untuk kabupaten kota. Sehingga tentu targetnya kedepan harus dilipatgandakan, termasuk memperoleh suara provinsi dan satu ke DPR RI,” tutup Ramdhani. (sisco)




Berikut Ini Syarat Pemberian Nama Rumah Sakit

Sulut,GN- Tiga nama yang di usulkan oleh dokter senior untuk pemberian nama RSUD yang ada di bilangan jalan betesdha Manado, baru saja di dirikan. Ketiga nama tersebut yakni Prof Arnold Mononutu, pernah menjadi Rektor Unhas, dokter Marie Thomas dokter perempuan pertama di Indonesia berasal dari Likupang, ketiga Prof Dr DS Kapoyos yang sangat berjasa di bidang kesehatan Sulut.

Pemberian nama Rumah sakit ternyata tidak sembarangan. Hal ini Diungkapkan Dr Daniel Masengi MS, sesuai Permenkes, pemberian nama RS tidak boleh atau dilarang nama orang yang masih hidup.

“Usulan-usulan kami untuk RSUD di Jalan Betesdha yang belum punya nama adalah guru besar yang sudah meninggal. Karena sesuai Permenkes, pemberian nama rumah sakit tidak boleh atau dilarang nama orang yang masih hidup,” kata Masengi, Selasa (4/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Dalam PMK No 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada pasal 55 mengamanatkan pemberian nama rumah sakit dilarang menambahkan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global dan atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama.Kemudian dilarang mencantumkan kepemilikan institusi atau bidang kekhususan lain yang bermakna serupa. Selanjutnya dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup. (sisco)




HeRo : Distanak Dan Disperindag Provinsi Sulut Harus Pro Aktif

Sulut,GN- Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi topik pembicaraan hangat. Pasalnya, pupuk bersubsidi yang notabene menjadi andalan untuk membantu para petani, terkesan tidak ada lagi.

Terkait hal itu, legislator Sulut yang duduk di komisi II DPRD Herry Rotinsulu (HeRo) menegaskan bahwa Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut bersama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulut untuk pro aktif turun lapangan melakukan koordinasi. ” Dua dinas ini termasuk Distanak dan Disperindag Provinsi Sulut harus pro aktif. Mereka seharusnya turun lapangan mengecek dan berkoordinasi dengan penyalur pupuk,” tegas HeRo sapaan akrabnya kepada media gemparnews.com Senin,(3/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Herry Rotinsulu (foto : gemparnews)

Lanjutnya mengatakan jika pupuk tidak sampai ke petani maka hasil pasti tak maksimal. ” Jika dianalog kalau manusia hanya 1 kali makan sehari kan swuak, mestinya harus 3 kali makan. Begitu juga dengan tanaman harusnya diberi pupuk agar tanaman bisa tumbuh dengan subur,” terangnya.

Selain itu, Dia menekankan Kepala Dinas harus bijak memantau untuk mengetahui situasi yang saat ini terjadi.

” Kadis Pertanian saya kira bisa mengatasi atas berkurangnya pupuk bersubsidi dilapangan, karena itu penting dibutuhkan kerjasama lintas sektoral antara produsen, konsumen dan distributor, hal ini agar hilangnya pupuk dipasaran dapat teratasi.” tandasnya. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Penyerahan LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 dipimpin langsung Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD di dampingi oleh Wakil Ketua Dr Viktor Mailangkay,SH MH, Billy Lombok, Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw

.

Kali ketujuh secara berturut-turut Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung Anggota IV BPK RI Isma Yatun kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey sambil disaksikan Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, Sekdaprov Sulut Edwin Silangen dan Kepala Perwakilan BPK RI Sulut Karyadi di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Senin (3/5/2021).

Atas pencapaian itu, Gubernur Olly menegaskan komitmen Pemprov Sulut untuk lebih mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan.

“WTP bukan tujuan terakhir, yang terutama transparansi dikedepankan,” kata Olly seraya mengapresiasi sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.

Olly juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal memeriksa dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut Tahun Anggaran 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kekuatan, serta menuntun dan memberkati setiap langkah kerja kita dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” tandasnya. (sisco)




Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 Sambangi Pemkot Tomohon

Sulut,GN- Kunjungan kerja Panitia khusus (pansus) LKPJ Gubernur tahun 2020 ke Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut di kediaman kelurahan Kolongan kota Tomohon.

Tujunan dan kehadiran pansus guna tindak lanjut laporan perangkat daerah serta sinkronisasi keadaan lapangan.

Kunjungan rombongan Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020 di kediaman pribadinya  pada Jumat (30/04/2021) di terima langsung Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut.

Lumentut yang juga pernah menjabat sebagai legislator sulut dua periode itu menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Terpantau awak media ini, suasana akrab terjalin saat dialog antara personel pansus dan Wakil Walikota.

“Saya berterima kasih sekaligus mengapresiasi kunjungan kerja dari  Pansus LKPJ di Kota Tomohon, semoga kedatangan Wakil rakyat ini akan membawa Tomohon semakin maju dan Hebat, termasuk pengawasan pelaksanaan proyek di Tomohon yang sementara berjalan dan yang akan datang,”ungkap Lumentut.

” Semuanya tergantung pada wakil rakyat di DPRD Sulut, terkait pelaksanaan dan pengawasan  proyek-proyek yang ada di Kota Tomohon,”ujar Lumentut.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Pansus Nick Lomban, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Inggrid Sondakh, Agustien Kambey, Syenni Kalangi, Melissa Gerungan serta Sekretaris DPRD Glady Kawatu, Kabag Keuangan Dammy Tendean dan Kabag Umum John Pareunan. (sisco/*)