Ketua DPRD Sulut Pimpin Langsung Rapat Paripurna Terkait Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulut

Sulut,GN- DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Senin (12/7/2021) menggelar rapat Paripurna terkait Ranperda Penyandang Disabilitas dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik.
Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Vikctor Maikangkay, Billy Lombok dan dihadiri Wakil Gubernur Steven O E Kandouw.

Terpantau rapat paripurna tersebut menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) ketat sehingga hanya dihadiri 9 Anggota DPRD, Sekprov Edwin Silangen, Assisten 1 dan 2 serta 3 Kepala Dinas.

” Meski ditengah suasana memprihatinkan karena pandemi Covid 19 namun tugas dan tanggungjawab kita kepada masyarakat jangan sampai terabaikan, komitmen kita tidak boleh surut dan luntur,” kata Silangen ketika membuka rapat paripurna.

Silangen mengatakan Provinsi Sulut patut berbangga memiliki pemimpin yang cepat tanggap. “Sulut patut berbangga memiliki pemimpin yang cepat tanggap dalam mengatasi persoalan masyarakat,” sebut Silangen.

Sementara itu Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang dibacakan Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD yang mengusulkan Ranperda Perlindungan dan pemberdayaan disabilitas juga Ranperda pengendalian sampah plastik.
” Kita sepakat agar Ranperda ini segera ditetapkan menjadi Perda, dan hal pokok yang harus digaris bawahi pelaksanaan atau pemberlakuan Perda harus dimulai dari diri kita sendiri untuk menjadi pelopor pelaksanaan Perda,” ungkap Kandouw.

Usai mendengarkan tanggapan Gubernur, semua fraksi di DPRD Sulut setuju, agar Ranperda Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah di Sulut dapat dibahas pada tingkat lebih lanjut dan kemudian ditetapkan menjadi Perda.(sisco)




Winsulangi Salindeho : Pembahasan Ranperda Inisiatif Menunggu Hasil Rapat Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Pembatasan aktifitas dan kehadiran dalam melakukan kegiatan atau PPKM di Sulawesi Utara (Sulut) sesuai dengan edaran gubernur Sulut Olly Dondokambey nomor: 440/21.4150/Sekr-Dinkes tentang Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, diingatkan beberapa poin.Dengan adanya pembatasan ini aktifitas di kantor DPRD Sulut juga mengikuti edaran tersebut kehadiran 25 persen.

Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho (foto : gemparnews)

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan dan pembahasan ranperda inisiatif oleh tim pansus tetap dilaksanakan melalui daring sambil menunggu jadwal pembahasan ranperda inisiatif melalui hasil Paripurna DPRD Senin,( 12 Juli 2021) pekan depan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Sulut Drs Winsulangi Salindeho kepada media gempar news.com saat di hubungi melalui aplikasi whatsAp Jumat, (9/7/2021).

” Pembahasan ranperda inisiatif menunggu hasil paripurna hari senin 12 juli 21. Yang pasti pembahasan tetap dilaksanakan oleh pansus dan banyak melalui daring,” tulis mantan Bupati Sangihe ini singkat. (sisco)




Dirgahayu Bhayangkara Ke-75 Tahun, HVK: Polri Menjadi Tiang Negara Dalam Pengayoman Dan Pelayanan Kepada Masyarakat

Sulut,GN- Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli. Tahun ini, jatuh pada Kamis, 1 Juli 2021. Begitu pula setiap tahunnya tema selalu berbeda. Seperti tahun ini Hari Bhayangkara ke 75, bertemakan “Transformasi POLRI yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju”.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herold V Kaawoan (HVK) turut menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada segenap institusi Polri. ” Tentunya sebagai wakil ketua komisi 1 DPRD provinsi Sulawesi utara yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum, Ham dan kamtibmas dengan bangga Mengucapkan
Dirgahayu Bhayangkara ke – 75 thn,” ucapnya kepada media gemparnews.com Kamis,(01/7/2021).

Lanjutnya, Polri dalam menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia tentunya kita dukung terus senantiasa Jaya, Kuat dan Hebat untuk indonesia. “Dalam perjalanan kepolisian Republik Indonesia yang sudah 75 tahun menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan melindungi masyrakat Indonesia, tentunya terselip Doa sekiranya Polri senantiasa Jaya, Kuat dan Hebat untuk indonesia,” terangnya.

Dia berharap Polri menjadi tiang Negara melakukan langkah strategis, dalam pengabdian mengayomi masyarakat. “Besar harapan masyarakat indonesia di tenga Pandemi Covid – 19 Polri akan menjadi tiang Negara yang selalu melakukan langkah langkah strategis melalui kerja keras dan pengabdian lewat pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Hidup Polri indonesia Aman,” tandasnya. (sisco)




Rasky : Tidak Perlu Tinggilah Pejabat Yang Mau Terima Kita, Bung Inyo Sudah Cukup

Sulut,GN- Saya berharap tentu dari pihak PT MSM juga, kalaupun seandainya ke depan kita masih bisa diterima untuk melakukan kunjungan di PT MSM, tidak perlu tinggi-tinggilah pejabat yang menerima kita, bung Inyo sudah cukup menerima kita.

Hal itu dikatakan oleh anggota komisi tiga DPRD Sulut Rasky Mokodompit ketika menggelar rapat dengar pendapat dengan PT MSM dan dinas terkait di ruang rapat komisi tiga, Senin (28/6/2021).

Sindiran yang sampaikan oleh legislator DPRD Sulut ini kepada PT MSM, terkait banyaknya laporan masyarakat yang ada di lingkar tambang (Likupang dan Bitung). ” Banyak keluhan masyarakat terkait lingkungan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Menurut masyarakat di daerah sekitar tambang, airnya agak keruh,” kata Rasky.


Namun menurut Rasky, keluhan masyarakat tidak bisa terima begitu saja akan tetapi harus meninjau langsung ke lokasi, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat mendapat jawaban dari PT MSM.
“Kita harus turun lapangan sekaligus meninjau langsung di lokasi bersama dengan dinas terkait, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat mendapat jawaban dari PT MSM,” tandasnya.

Sementara itu, Pihak PT MSM menerima apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut komisi tiga bahwa pihaknya akan siap menerima kunjungan kapan saja, asal sebelumnya sudah ada pemberitahuan sambil menjelaskan pula bahwa PT MSM sudah menyalurkan bantuan CSR ke masyarakat lingkar tambang. ” Pada dasarnya kita (PT MSM) siap menerima kunjungan dari Bapak- Ibu kapan saja,” pungkas bung Inyo. (sisco)




Mahasiswa Unsrat Manado Mengadu Ke DPRD Sulut

Sulut,GN- Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Selasa (22/6/2021) mengadu ke Kantor DPRD Sulut. Aduan ini terkait dugaan pungutan liar (Pungli) kepada sejumlah mahasiswa semester akhir yang akan mengikuti ujian akhir.

Ini di sampaikan Ketua komisi IV DPRD Sulut Braien Woworuntu kepada sejumlah wartawan. “Keluhan mereka adalah ketika akan ikut ujian akhir diharuskan memberi uang sebesar Rp 750 ribu untuk setiap dosen penguji. Bayangkan kalau ada empat dosen penguji, maka mahasiswa terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp 3 Juta,” ucap Woworuntu.

Waworuntu menilai jika itu benar, maka jelas merupakan suatu tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum. “Saya ingatkan kepada pimpinan Unsrat untuk dapat memperhatikan hal ini karena bisa berimplikasi hukum,”tegas legislator dari partai Nasdem ini.

Dikatakannya, hal ini akan sangat memberatkan orang tua mahasiswa. Terlebih bagi mahasiwa yang berasal dari keluarga tidak mampu. ” Seharusnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu dibantu, bukan dibebankan biaya tambahan yang jelas-jelas tidak sesuai aturan,” tandasnya. (*/sisco)



Kapojos Dan Kotambunan Apresiasi KPK RI Gelar Audiensi Dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi

Sulut,GN- Kegiatan dalam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara yang di laksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian, mendapat apresiasi dari ketua komisi tiga DPRD Sulut Berty Kapojos.

” Tentu kami memberikan apresiasi dan terimakasih kepada KPK RI yang sudah melaksanakan kegiatan audiensi dan sosialisasi terkait pencegahan korupsi. Ini akan menambah wawasan bagi kami, untuk menghindari dari tindakan-tindakan korupsi yang intinya merugikan masyarakat,” kata legislator dapil Minut-Bitung ini kepada sejumlah media, Rabu (16/6/2021) usai mengikuti audiensi dan sosialisasi bersama KPK RI di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut.

Selain itu, Kapojos juga mengatakan wawasan yang telah di dapatkan ini tentunya sebagai anggota DPRD Sulut dalam menjalankan tugas terkait pembahasan APBD di Sulawesi Utara.

Senada dengan Ketua Komisi 3 ini, personil Komisi 1 Arthur Kotambunan juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah mensosialisasikan dan audiensi terkait pencegahan korupsi. Harapannya sosialisasi ini dapat bermanfaat dan menjadi wawasan dalam pencegahan korupsi. (sisco)




Lembaga Anti Rasuah Sambangi DPRD Sulut

Sulut,GN- Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK RI) Rabu, (16/6/2021) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan KPK RI dlam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara.


Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian.

Acara di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD. Dalam kesempatan itu Silangen menyampaikan apresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi dari KPK RI bidang pencegahan wilayah IV. ” Untuk itu kami mengapresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi ini,” kata Silangen.

Sementara, Andi Puwarna dalam kesempatan itu memaparkan beberapa materi yang disosialisasikan termasuk 281 data laporan dari masyarakat.

Selain itu, Andi juga menyampaikan sesuai data yang ada, 8 personil anggota DPRD Sulut yang belum memasukan LHKPN. “Secara detilnya kami akan menyurat ke pimpinan DPRD Sulut terkait 8 orang personil yang belum memasukan LHKPN,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan anggota DPRD Sulut. (sisco)




Mengenai Dua Ranperda Prakarsa DPRD Sulut, Ini Kata Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai

Sulut,GN- Rapat paripurna untuk mengusulan ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas dan Sampah Plastik dilaksanakan di ruang paripurna, Senin (24/05/2021). Fraksi Nyiur Melambai, salah satu fraksi yang membacakan pandangan mereka mengenai kedua ranperda tersebut, yang dibacakan anggota DPRD Sulut, Herol Kaawoan.

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut Amir Liputo (foto: gemparnews

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai, Amir Liputo yang diwawancarai di ruang kerjanya mengemukakan, ranperda menurut undang-undang wajib karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ranperda pertama mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas yang harus diterima di perusahaan swasta maupun pemerintahan.

Namun, menurut Liputo di Sulawesi Utara belum semua melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

“Harus menerima 1 persen kaum disabilitas untuk dipekerjakan. Nah, pemerintah sendiri belum melaksanakannya, karena kemampuan penyandang disabilitas yang belum berkualitas,” ungkapnya seraya menambahkan dengan adanya Perda ini dapat memberdayakan mereka.

Lanjut Liputo, sesuai pandangan fraksi harus ada sistem pendidikan khusus bagi kaun disabilitas, sehingga ketika mereka bekerja sudah miliki kemampuan yang dibutuhkan kantor maupun perusahaan bersangkutan.

Misalnya, bekerja menjadi office yang menerima telp dan diteruskan kepada pimpinan. Atau pun pekerjaaan lain yang dia mampu.

“Karena mereka juga ciptaan Tuhan, maka kita yang sempurna harus mampu menciptakan aturan untuk melindungi mereka,” ungkapnya.

Sekretaris Fraksi Nyiur Melambai ini mengemukakan, pihaknya mendukung ranperda ini dan berharap hal ini tidak terlalu lama diputuskan menjadi suatu peraturan daerah.

Kedua masalah sampah plastik. Ini masalah dunia bukan hanya masalah di Sulawesi Utara (Sulut). Dan Indonesia termasuk negara kedua yang terbesar memproduksi sampah plastik di lautan.

Masyarakat bukan buang di laut, tapi di sungai. Dan ketika hujan, sampai di sungai hanyut ke laut karena masyarakat tidak teredukasi untuk membuang sampah dengan baik.

Liputo pun berharap, Perda ini bukan hanya sebagai paraturan untuk mengatur melainkan mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan plastik, sehingga produksi sampah plastik berkurang di Sulut.

“Janganlah kita teebiasa menggunakan tas yang terbuat dari plastik, sedotan dan bahan plastik lainnya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,” imbaunya.

Lanjutnya, dengan adanya Perda ini nanti diharapkan dapat mendisiplinkan masyarakat untuk menerima penyandang disabilitas untuk bekerja maupun meminimalisasi produksi sampah yang ada di Sulut.(sisco)




Franksi Nasdem Setujui Ranperda Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas Dan Ranperda Pengendalian Sampah Plastik Dibahas Pada Tingkat Selanjutnya

Sulut,GN- Anggota Fraksi Nasdem DPRD Sulut Johny Panambunan mengatakan Fraksi Nasdem telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Dan Penanganan Sampah yang di prakarsai oleh DPRD Sulut untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Penegasan ini disampaikannya usai membacakan pemandangan fraksi pada rapat Paripurna DPRD Sulut Senin, (24/5/2021).” Pada intinya fraksi Nasdem menyetujui ranperda Disabilitas dan Pengendalian Sampah plastik. Namun ada beberapa usulan termasuk hak-hak penyandang disabilitas, cara sosialisasi dan bentuknya seperti apa, agar tepat sasaran,” kata Panambunan kepada sejumlah media.

Johny Panambunan (foto : gemparnews)

Selain itu, Panambunan menjelaskan terkait Ranperda Pengendalian sampah plastik. Dia menyebutkan Pentingnya perda pengendalian sampah plastik dan untuk kelestarian lingkungan hidup. ” Indikator penilaian utama penerima penghargaan dan inisiatif agar perlu diatur agar memiliki tolak ukur yang jelas dan identik,” tandasnya.(sisco)




Apresiasi Visi Dan Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut, HVK : Perangkat Daerah Harus Mampu Menjabarkan

Sulut,GN- Anggota Pansus RPJMD Sulut tahun 2021-2026 Herol V Kaawoan (HVK) mengusulkan Pelebaran jalan lingkar Danau Tondano dan Mendukung program Jalan Alternative Manado Tomohon. Rapat pansus Ranwal RPJMD Provinsi sulut 2021 – 2026 Rabu,(19/5/2021) HVK mengapresiasi Visi dan misi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

Herol V Kaawoan ( foto: gemparnews)

” Tentunya saya mengapresiasi Visi Misi Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dalam penguatan ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan jasa Dengan Strategi mendorong peciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, meningkatkan inovasi daerah untuk menarik Investasi, menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat, meningkatkan daya saing sektor industri pengolahan, pertanian,perkebunan, perikanan dan pariwisata daerah dan meningkatkan produktivitas sektor IKM dan UMKM serta mendorong kinerja Export daerah,” ujar HVK.

Dalam diskusi tersebut anggota Pansus memberikan masukan bahkan Usulan. Kesempatan itu langsung di pergunakan oleh HVK dengan menyampaikan usulan terkait pengembangan kelembagaan daerah,pengelolaan potensi danau tondano dan sekitarnya yang perlu di dukung oleh Infrastruktur Jalan. ” Perlu ada pelebaran jalan lingkar danau tondano yang melewati kecamatan Remboken, Kecamatan kakas, kecamatan Kakas barat, Kecamatan Eris dan Kecamatan Tondano selatan,” kata HVK.

Lanjut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut ini, sesuai dengan penjelasan Ka’ban Bappeda bahwa jalan Alternative manado tomohon masih dalam tahap kajian (Feasibility Study) dan akan di biayai oleh APBN juga sudah di bahas dengan kementerian terkait (MUSREMBANGNAS)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. ” Oleh sebab itu saya sebagai anggota Pansus Ranwal RPJMD
Mensuport penuh Visi dan Misi Olly-Steven menjadikan Sulawesi utara lebih hebat lagi lima tahun kedepan. Untuk itu, saya mendorong Perangkat Daerah harus mampu Menjabarkan dengan baik Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey dan Steven OE Kandouw tahun 2021 – 2026,” tandas Wakil Ketua Umum KADIN Sulut itu. (sisco).