Masalah Jarak Tempuh Jauh, Tjanggulung : Masyarakat Miangas Dan Nanusa Butuh Transportasi Kapal Khusus

Sulut,GN- Pulau terdepan seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena jarak tempuh sangat jauh dan selain itu tarif tiket sangat mahal.

Itu sebabnya masyarakat yang ada di daerah atau pulau terdepan Miangas dan Nanusa kabupaten Talaud yang berbatasan langsung dengan negara tetangga philipina sangat membutuhkan transportasi khusus.

Aspirasi masyarakat perbatasan Miangas dan Nanusa tersebut disampaikan kepada legislator DPRD Sulut Daerah pemilihan Nusa Utara Sherly Tjanggulung.

“Jadi masyarakat membutuhkan dan meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kapal khusus pergi dan pulang dari Melongoane ke Miangas, Melongoane ke Nanusa. Karena itu daerah perbatasan sangat jauh jarak yang harus di tempuh, jadi masyarakat meminta ada transportasi khusus melongoane ke Miangas dan melongoane ke Nanusa pulang pergi (PP),” ujar Tjanggulung kepada sejumlah media Selasa, (7/9/2021).

Permintaan transportasi khusus oleh masyarakat menurut Tjanggulung, memudahkan masyarakat terkait kebutuhan mendesak dan mendadak. ” Soalnya kan kalo ada masyarakat yang sakit atau mau bersalin (melahirkan) dirujuk jadi mudah karena ada transportasi,” tandasnya. (sisco)




PAW Meyke Lavarence Sementara Berproses

Sulut,GN- Meyke Lavarence bakal duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulut menggantikan almarhum Winsulangi Salindeho melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Meyke Lavarence merupakan Caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua dari Partai Golkar pada Pemilu DPRD Sulut 2019 di Daerah Pemilihan III Nusa Utara.

Sekretaris DPD Golkar Sulut Rasky Mokodompit (foto : ist)

Meyke Lavarence bukanlah orang baru dalam dunia politik, sebab politisi perempuan asal Sangihe ini pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten selama dua periode namun dengan perbedaan cakupan wilayah kerja antara provinsi dan kabupaten yang cukup besar, tentunya bakal membutuhkan tenaga ekstra untuk menjalaninya.

Kepada awak media ini, Selasa (7/9/2021) Sekretaris DPD Partai Golkar Sulut Rasky Mokodompit membenarkan adanya pergantian antar waktu legislator dapil III Nusa Utara.

Rasky menjelaskan bahwa berkasnya masih berproses. ” Yang menggantikan Meyke Lavarence suara terbanyak kedua dan saat ini masih berproses,” tandas ketua fraksi Golkar DPRD Sulut ini singkat. (sisco)




Rapat Pansus Pelindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bahas 9 Bab Dan 71 Pasal

Sulut,GN- Rapat pansus Pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Selasa, (7/9/2021) yang ke Sekian kali yang di hadiri secara fisik oleh Wakil Ketua Melki pangemanan,Sekretaris Herol Vresly Kaawoan, Anggota Rasky Mokodompit dan Ibu kadis Sosial Prov Sulut dr Rinny Tamuntuan serta hadir secara Virtual Tim ahli, beberapa OPD yang terkait serta beberapa Anggota DPRD yang masuk dalam Pansus.

Sekretaris Pansus Pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Herol V Kaawoan mengapresiasi atas kehadiran secara langsung kepala Dinas Sosial dalam rapat pansus hari ini. ” Pertama-tama Mengapresiasi Dinas Sosial dalam hal ini Kepala Dinas yang sudah memberi perhatian khusus dalam pembahasan ranperda ini dengan hadir secara langsung,” kata Herol.

Lanjut Herol mengatakan dalam tahapan penyusunan ranperda hari ini sudah masuk dengan pembahasan pasal demi pasal yang Sebelum sebelumnya sudah di laksanakan beberapa kali rapat Sehingga hari ini di kosentrasikan pada pembahasan 9 Bab dan 71 Pasal.

“Namun ini baru dalam tahapan rancangan yang dalam pembahasan pasal demi pasal mengakomodir beberapa kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas antara lain,kesehatan,hak politik,kesejahtraan,
infrastruktur,pelayanan publik, rehabilitasi dan masi banyak lagi,” terangnya.

Lanjut Herol mengatakan Tentunya pembahasan ini masih terus berjalan sampai dengan tahap finalisasi karena saat ini bersifat rancangan yang tentunya dari awal pembahasan sampai hari ini selalu melibatkan Stakeholder terkait.

“Salah satunya beberapa kali menghadirkan beberapa penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas untuk meminta informasi dan masukan sebagai dasar bahan kajian dalam pembahasan ranperda tersebut,”tandas Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut ini. (sisco).




Kenaikan Tarif Pas Masuk Pelabuhan Manado, Sherly Tjanggulung : Panggil Hearing Pelindo Manado

Sulut,GN- Ditengah masyarakat sedang mengalami masa paceklik di masa pandemi covid-19, justru Pelindo IV Manado menaikan tarif pas masuk ke pelabuhan Manado menjadi 10 ribu per orang.

Pelak dengan kenaikan tarif masuk ini membuat masyarakat khususnya warga Nusa Utara (Sangihe, Talaud dan Sitaro) sangat kecewa.

Kekecewaan warga tersebut disampaikan kepada wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara yang duduk di DPRD Sulut Sherly Tjanggulung.

Kepada sejumlah media Selasa, (07/9/2021) usai rapat Hearing dengan sejumlah mitra kerja, Tjanggulung menegaskan akan memanggil Hearing kembali Pelindo Manado untuk menjelaskan terkait kenaikan tarif tersebut. ” Iya, akan di panggil Hearing Pelindo Manado,” Tegasnya.

Lanjut dikatakannya, situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu, seharusnya tidak menaikan tarif. ” Setidaknya tarif dikurangi lagi atau tidak terlalu mahal untuk warga,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Linda Watania mengatakan pihaknya akan meninjau kembali atas kenaikan tarif dari Pelindo Manado dan akan melayangkan surat secara resmi kepada bapak gubernur terkait kenaikan tarif tersebut.(sisco)




Fraksi NasDem Berikan Pendapat Terkait Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Sulut,GN- Dalam Rapat Paripurna Senin, (06/9/2021) Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Sulut memberi pendapat dan tanggapan terkait Ranperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Nick A Lomban selaku Ketua Fraksi NasDem mengatakan, pihaknya memberi apresiasi atas ranperda tersebut.“Fraksi Nasdem berpendapat bahwa perlu ada tolak ukur dengan indikator yang jelas terhadap kriteria penerima bantuan hukum. Sehingga bantuan hukum boleh terukur dan tepat sasaran, serta dapat dirasakan warga Sulut yang berhak membutuhkan,” ujar Nick.

Lanjut legislator dapil Minut-Bitung ini mengatakan perlu adanya kewajiban serta sanksi bagi warga atau penyelenggaran pemerintah yang memanipulasi data penerima bantuan hukum. “Penerima bantuan hukum harus diberi kebebasan untuk memilih pemberi bantuan hukum yang dinginkan dengan memperhatikan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Sementara untuk alokasi anggaran alokasi anggaran untuk pembiayaan bantuan hukum Fraksi Nasdem juga berpendapat, perlu diatur berdasarkan klasifikasi jenis tahapan dan tingkatan yang diberikan.
“Pemberi bantuan hukum harus memiliki kebebasan menjalankan tugas,” tandasnya. (sisco)




NAL Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Penyaluran UMKM

Sulut,GN- Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut, Nick Adicipta Lomban (NAL) gelar kegiatan reses II Tahun 2021di kecamatan Maesa kelurahan Bitung Barat II, Lingkungan V Kota Bitung, Senin (30/8/2021).

Setelah diberikan kesempatan kepada konstituen, salah satunya Bapak Roy menyampaikan masalah Penyaluran bantuan UMKM yang tidak tepat sasaran. “Ada yang punya usaha tidak mendapatkan bantuan, sedangkan yang tidak punya usaha mendapatkan bantuan UMKM, ini karena ada kedekatan dengan orang dalam,” ujarnya.

Menjawab aspirasi warga tersebut, Lomban mengatakan bahwa masyarakat harus pro aktif, meskipun dalam suasana PPKM. Misalkan, warga membuat wadah sendiri apakah koperasi atau wadah lainnya. Pihaknya akan senantiasa mengawal apabila akan dibentuk wadah, maupun untuk mengakses bantuan yang ada dalam bentuk kelompok agar peluangnya lebih besar. “Tahun ini saya usahakan terealisasi, saya akan bantu sesuai kemampuan saya, sehingga dapat membantu bapak ibu sekalian,” terang Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut ini.

Selain itu, Dia menjelaskan setiap anggota DPRD yang turun ke dapil masing-masing melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan disampaikan Kegiatan Reses ini dalam Rapat Paripurna. (sisco/*)




Reses II Tahun 2021, Nick A Lomban Serap Aspirasi Warga Desa Kokole 1

Sulut,GN- Reses II Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melaksanakan reses di Desa Kokole I, Minut pada Jumat, (27/8/2021).

Pada kesempatan itu, Legislator Dapil Bitung-Minut ini menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut. “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” jelasnya.

Warga yang ikut hadir menyampaikan sejumlah aspirasinya yakni :
– Jalan utama di kawasan kokole I yang berpotensi ambruk, diminta agar dinas PU memperhatikan hal ini.

– Banyak warga bekerja sebagai petani dan sekarang ini sebagian besar warga menanam jagung tapi untuk saat ini harga pupuk sangat mahal, diminta agar harga pupuk kembali normal.

– Usulan, untuk dana desa yang turun rata-rata mencapai 1 miliar, diminta apakah bisa mengambil dana dari dandes untuk membeli traktor, karena warga petani sangat membutuhkan itu. Dan tentunya petani akan sejahtera.

– Untuk kartu tani yang sudah diberikan kepada petani di Sulut, sampai saat ini belum bisa digunakan. Kartu tani sekaligus ATM BNI yang dibuatkan oleh dinas pertanian tidak ada gunanya, saya memohon agar bisa dicari tahu apa kendalanya.

– Ada Poskesdes di Kokole I tapi tidak pernah difungsikan kiranya melalui perjuangan Anggota DPRD Nick Lomban, Poskesdes ini bisa di aktifkan.

– Minimalisir kejahatan, warga meminta adanya pos-pos penjagaan dititik-titik yang rawan.

– Usul kalau ada bantuan dana untuk modal usaha bagi anak muda di masa pandemi ini. Karena Bumdes di desa Kokole I itu saat ini macet dan sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak ada.

– Penjual captikus di warung-warung yang sudah terlalu banyak sehingga mabuk mabukan di desa sering terjadi, mohon dipikirkan solusinya.

– Usul, Pemberdayaan anak muda yaitu pelatihan-pelatihan khusus agar mereka ada skill tertentu untuk bekerja atau ber-usaha.

– Perhatikan infrastruktur desa yaitu jalan perkebunan, kalau tidak ada jalan perkebunan susah memang untuk mengeluarkan hasil bertani dari dalam kebun.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua Fraksi NasDem itu menjelaskan bahwa Likupang ini merupakan salah satu daerah kawasan super prioritas. Di Sulut ini merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai dua kawasan ekonomi khusus, di Bitung KEK industri dan di Minut ada KEK Pariwisata Likupang.

“Oleh karena itu, semuanya sepakat dan setuju bahwa KEK Likupang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat likupang. Sehingga perlu adanya pengembangan destinasi unggulan, salah satunya sektor pariwisata yang ada di Kokole, itu harus dikembangkan. Ini menjadi catatan saya dan semoga bisa direalisasikan,” ujarnya.

Untuk jalan utama yang berpotensi ambruk itu nanti menjadi catatan dirinya untuk disampaikan ke Komisi III DPRD Sulut membidangi Infrastruktur. Pastinya hal yang mendesak itu menjadi bagian yang utama. “Terkait harga pupuk, memang saat ini tengah menjadi masalah, di kabupaten lainnya pun mengeluhkan hal yang sama, menurut informasi yang kami komisi II dapati dilapangan bahwa kouta dan kebutuhannya berbanding terbalik, diusulkan sekian tapi realisasinya dibawa rata-rata. Dan terakhir menurut informasi dari pemerintah bahwa kuotanya akan ditingkatkan. Yang saya lihat juga kebutuhan pupuk meningkat karena banyak masyarakat yang beralih menjadi petani,” jelasnya.

“Untuk pengadaan traktor diambil dari dandes nantinya saya akan kaji itu bersama tim ahli fraksi. Nantinya saya akan sampaikan terkait hal itu secara detail. Dan untuk kartu tani juga menjadi perhatian saya untuk di sampaikan, bukan saja di pemprov saya akan tanyakan melalui jalur partai NasDem yang berada di pusat. Intinya saya juga akan berusaha turun di desa kokole bersama dinas pertanian provinsi,” tambahnya.

Aleg Dapil Bitung-minut itu juga menjelaskan terkait Poskesdes yang tidak difungsikan, dimana hal itu memang menjadi kewenangan kabupaten tapi nanti dirinya akan ingatkan hal itu. Nanti saya akan meminta fraksi nasdem minut yang akan mengejar itu.

“Dan untuk adanya pos-pos penjagaan di desa, ini menjadi masukan saya untuk disampaikan ke Komisi I DPRD. Dan aspirasi tadi terkait pemberdayaan para pemuda, kalau memang Bumdes belum maksimal saya usulkan para pemuda terjun ke pertanian ataupun pariwisata karena perlahan-lahan pasti bantuan itu akan datang. Tentunya bisa kami komisi II DPRD Sulut fasilitasi dan bantu. Dan juga untuk pelatihan untuk para pemuda, nanti saya akan koordinasi dengan komisi IV DPRD terkait program-program yang menyentuh para pemuda,” jelasnya lagi.

Terkait penjualan captikus, Nick mengatakan bahwa nantinya hal ini kita semua serahkan ke instansi terkait untuk pengaturannya. Bisa juga dibuatkan regulasi di desa terkait penjualan captikus ini. Nanti juga hal ini menjadi catatan.

“Terkait jalan perkebunan, waktu rapat KUA PPAS tanggal 24 agustus 2021 lalu saya sudah ingatkan ke eksekutif terkait hal ini karena daerah-daerah lain juga mengeluh tentang ini. Jawaban eksekuti bahwa hal itu belum prioritas untuk 2021 tapi dalam APBD 2022 itu yang akan saya kejar, tapi pengerjaannya akan bertahap karena anggarannya juga pastinya terbatas,” katanya seraya menuturkan dalam masa pandemi ini, ada tiga prioritas yang dilaksanakan pemeritah yakni pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Nick menutup acara reses itu dengan mengatakan bahwa dalam laporan reses nanti semua aspirasi akan disampaikan.

“Dalam SIPD nanti, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, ini akan menjadi Pokir saya. Untuk realisasinya tentu saya akan awasi itu,” tandasnya.

Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir. Reses kali ini memperhatikan Protokol Covid-19 secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. (sisco/*)




Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat KUA PPAS APBD P 2021

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut memimpin Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2021 dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sulut, Senin (23/08/2021).

Saat rapat, ketua DPRD Sulut didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay dan Billy Lombok serta anggota DPRD Sulut lainnya, yang merupakan anggota tim badan anggaran.

Sementara hadir dari pihak eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang hadir secara fisik maupun virtual dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Anggota DPRD Sulut, Rocky Wowor mengkritisi prioritas poin pertama mengenai upaya pemulihan ekonomi daerah yang tertera dalam KUA yaitu upaya menggerakkan sektor pariwisata, untuk bekerjasama dengan pelaku usaha.

“Dampak dari pandemi Covid-19 yang menyerang semua faktor ekonomi maupun kesehatan. Saya berpikir dalam keadaan ini kita harus fokus dulu terhadap kesehatan dan harus menjadi prioritas bukan pariwisata,” ungkapnya.

Saat

Dia menambahkan, sesuai yang dikatakan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey untuk membangun perekonomian daerah harus mengairahkan sektor pertanian dan perikanan.

“Saya lihat di poin satu ialah pariwisata sedangkan saat ini sesuai instruksi pemerintah pusat semua pariwisata harus ditutup dahulu, sehingga belum ada kegiatan. Kita semua lagi fokus untuk menangani Covid-19 dan pengerjaan proyek seperti pembangunan jalan,” urai Ketua Fraksi PDIP Sulut ini dengan tegas.

Menanggapi hal ini Sekrpov Sulut, Edwin Silangen angkat bicara. Menurutnya, dalam KUA-PPAS Perubahan 2021 perlu disampaikan soal namanya asumsi.

TAPD menetapkan asumsi ini mempunyai dua dasar pertimbangan. Pertama, mencermati kondisi perkembangan makro secara nasional. Termasuk target asumsi makro secara nasional sebagaimana yang dicantumkan dalam APBN 2021.

“Kami berkesimpulan bahwa arah kebijakan yang pertama adalah pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, sebab tidak ada satu pun propinsi maupun secara global di dunia ini termasuk NKRI yang tidak berupaya untuk menangani pandemi Covid-19. Namun, di satu sisi kita juga harus menggairahkan ekonomi yang ada di daerah ini. Dengan pertimbangan itu kemudian kami menetapkan angka-angkanya dengan asumsi plus 4-5 persen dengan tingkat inflansi yang terkendali,” tandasnya. (sisco/*)




Dorong Perekonomian Masyarakat Di Masa Pandemi, Lomban : Sektor UMKM Jadi Perhatian Komisi II

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Nick A Lomban menegaskan bahwa dirinya memberi dukungan penuh dalam penambahan anggaran di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong perekonomian rakyat akibat dampak pandemi covid 19.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut Nick A Lomban Menanggapi Aspirasi Masyarakat (foto : gemparnews.com)

Legislator dapil Bitung-Minut ini menjelaskan untuk tetap concern memperjuangkan keberlangsungan UMKM di Sulut. ” Terkiat aspirasi dimana sektor UMKM banyak yang terdampak akibat Pandemi covid 19 itu juga yang menjadi concern kami komisi II memperjuangkan keberlangsungan di sektor usaha ekonomi produktif tersebut.” tegas politisi muda partai NasDem ini saat menerima aspirasi masyarakat di kantor DPRD Kamis, (19/8/21).

Ditambahkanya, dalam penyusunan RPJMD Fraksinya juga ikut mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus di sektor tersebut. ” Pada saat penyusunan RPJMD Fraksi NasDem juga menyampaikan bahwa RPJMD seperti yang disampaikan pak Wakil Gubernur harus menjadi kompas dalam pemulihan ekonomi.APBD Perubahan ini juga harus sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Begitupun APBD 2022 harus berpihak di sektor ekonomi kerakyatan tidak hanya di sektor Kesehatan dan penanggulangan covid 19 tetapi kami akan dorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandas ketua fraksi NasDem itu. (sisco)




Sesuai KMK, Dinkes Sulut Tidak Di Ijinkan Menerima Insentif

Sulut,GN- Kalau ada yang mengatakan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut sengaja mengcovidkan, saya sampaikan bahwa di Dinas Kesehatan tidak pernah ada. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), Dinas kesehatan tidak di ijinkan menerima insentif. Jadi gaji dan TKD cukup, meskipun Kerja full setiap hari dan harus datang di dinas kesehatan melakukan tresing, testing sampai memakai APD tapi tidak bisa menerima insentif. Sampai hari ini tidak di ijinkan, tidak ada istilahnya sengaja memperpanjang masa pandemi agar supaya menerima insentif, sekali lagi di dinas kesehatan tidak ada insentif.

Hal itu disampaikan oleh dr Steaven Dandel, MPH mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut ketika di undang bersama anggota DPRD Sulut menerima sekaligus menjelaskan kepada sejumlah masyarakat saat menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Sulut, Kamis (19/8/2021) siang tadi.

Dokter Steaven menjelaskan kecuali teman-teman yang bekerja di Faskes yang dibperkenankan untuk menerima insentif itupun flat. ” Saya sampaikan dokter spesialis di bayar sekian juta yang merawat pasien misalnya sepuluh atau seratus pasien, jumlah jumlah yang dibayarkan tetap sama. Demikian juga dengan perawat, dibayar sebulan hanya empat belas hari, tidak bisa di bayar sebulan, bayarannya setiap hari, kalau lewat empat belas hari tidak boleh karena kemungkinan bisa terpapar sangat tinggi, kalaupun terpaksa dia masuk kerja lebih dari empat belas hari, tetap di bayarkan hanya empat belas hari flat setiap bulan,” tandasnya.(sisco)