Kunker Komisi II Dan Pansus Bantuan Hukum Di Sambut Baik Walikota Kotamobagu Dan Jajarannya

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut dan Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Hukum Untuk Mayarakat Miskin Di Kota Kotamobagu Kamis (08/10/2021) di sambut baik oleh Walikota bersama jajarannya.

Ini di sampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian kepada awak media ini. Wurangian menjelaskan setelah melakukan pertemuan, pihaknya mendapatkan masukan terkait Ranperda tersebut. ” Yang pertama saya secara pribadi kagum, ternyata Kota Kotamobagu sudah ada Ranperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin. Ranperda ini di Kota Kotamobagu di mulai sejak tahun 2019 dan awal masuk tahun 2020 di evaluasi oleh Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara, namun karena terkendala covid-19 maka tahun 2021 selesai di evaluasi,” jelas Wurangian.

Dia mengapresiasi langkah cepat yang sudah di lakukan oleh pemerintah Kotamobagu sekaligus kepada Walikota Ibu Tatong Bara bersama jajarannya. ” Dalam pembicaraan dari awal, kami sudah mengerti betapa gigihnya dan berkomitmen dan begitu smart Ibu Walikota dalam mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kotamobagu,” terangnya.

Sementara terkait dengan Ranperda ini, Walikota dan segenap jajaran yang hadir dalam diskusi menitipkan agar ketika Ranperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, setelah ditetapkan sebagai Perda di Provinsi Sulawesi Utara, kiranya memperhatikan kuota masyarakat miskin yang ada di Kota Kotamobagu. ” Dan yang kedua untuk memperhatikan juga lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Kota Kotamobagu,” katanya.

Selain itu kata Wurangian, Walikota dan jajaran bersama masyarakat juga mengapresiasi atas bantuan dari Provinsi Sulut dimana Gubernur yang tanggap terhadap aspirasi dari warga masyarakat dengan memberikan bantuan sebesar sepuluh miliar dari total proposal yang ada untuk pembangunan rumah sakit yang di Kota Kotamobagu. ” Kami mendukung dan mendorong sepenuhnya atas kepedulian Gubernur untuk menggenapi bantuan rumah sakit di Kota Kotamobagu sebesar sepuluh miliar. Sehingga sepuluh miliar untuk pembangunan rumah sakit dan bisa di tambah lagi sepuluh miliar untuk mecanical dan electrical, agar supaya pemanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat Kotamobagu dan sekitarnya,” tutup legislator DPRD Sulut ini. (sisco)




Pasien Covid-19 Di RSUP Kandou Manado Melandai

Sulut,GN- Masalah kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Hingga Saat ini Indonesia bahkan provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serius menangani kasus pandemi covid-19. Dengan upaya dan keseriusan pemerintah jumlah pasien covid-19 mengalami penurunan secara drastis.

Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD (foto : gemparnews)

Hal ini sesuai data pasien covid-19 yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado mulai melandai. “Pasien covid-19 di RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Saat ini mulai menurun. Sekitar tiga puluh persen pasien covid-19 di ruangan Intensive Care Unit (ICU) sementara ruangan isolasi tinggal dua puluh persen. Jadi mengalami penurunan pasien covid-19 di RSUP Kandou Manado,”jelas Direktur Utama Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD saat di hubungi media ini, Rabu (22/9/2021) melalui telephone selular.

Sementara, juru bicara covid-19 Provinsi Sulut dr Steaven Dandel, MPH menjelaskan pemerintah tetap konsisten menangani kasus covid-19 ini, sehingga terbukti Provinsi Sulut sudah masuk level dua. ” Meskipun ada kelonggaran dari pemerintah terkait aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun pemerintah tetap menghimbau agar masyarakat memperhatikan Protokol kesehatan,” ujar dr Steaven.

Lanjut juru bicara covid-19 ini mengatakan khusus pendidikan untuk belajar tatap muka masih di batasi. ” Khusus kegiatan belajar mengajar bagi anak sekolah, pemerintah masih membatasi aktivitas tatap muka,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan masyarakat Melky J Pangemanan angkat bicara. Pangemanan mengapresiasi langkah dan upaya pemerintah dalam menangani kasus pandemi covid-19 di Sulut.

Melky Pangemanan (Foto: gemparnews.com)

“Apresiasi saya kepada pemerintah Sulut bapak Gubernur beserta jajarannya dalam menangani masalah kesehatan kasus covid-19 di Sulut sambil berharap pemerintah tetap mengontrol protokol kesehatan di tengah aktivitas masyarakat,” katanya. (sisco)




HUT Ke 57 Tahun, Herol V Kaawoan : Pemerintah Sulut Berada Dalam Kondisi Kepemerintahan Sempurna

Sulut,GN- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-57 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis, (23/9/2021) di tengah situasi dan kondisi pandemi covid-19 tetap dirayakan dengan kesederhanaan dan di banjiri dengan ucapan syukur dari berbagai elemen.

Wakil ketua komisi 1 DPRD Sulut, Herol V Kaawoan juga ikut menyampaikan syukur atas hari ulang tahun provinsi Sulut ke-57 tahun. “Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha kuasa di mana pada hari ini Kamis, 23 september tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara berhari ulang tahun ke – 57,” ucapnya kepada media gemparnews.com melalui aplikasi WhatsApp.

Perjalanan waktu 57 tahun menurut Kaawoan adalah proses kehidupan yang masuk dalam tahapan kedewasaan dan matang artinya pemerintah sulawesi utara berada dalam kondisi kepemerintahan yang sempurna. Tidak bisa pulah di pungkiri keadaan pandemi covid – 19 merubah proses kepemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Namun sebagai wakil rakyat, Kaawoan mengajak masyarakat Sulawesi Utara tetap optimis berjuang bersama pemerintah, tetap setia kepada bangsa dan negara.

“Seperti tema hari ulang tahun Provinsi Sulawesi utara Sulut Maju dan Sejahtera bukan hanya sekedar slogan atau kalimat semata tapi bisa menjadi embrio pertumbuhan ekonomi yang baik untuk provinsi sulut dan pengembangan potensi pariwisata untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sulut. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara
Ke – 57 tahun. Moto tompiaan Moto tabian bo moto tanoban, Maesa esaan masawa sawangan matombol tombolan, Somahe kai kehage, Sang siote sang pate pate, Pakatiti tuhema pakanandu mengena Boleng balang sengkahindo, Pakatuan wo Pakalawiren,Merdeka,” ujar Wakil ketua DPD Gerindra sulut ini. (sisco)




Tjanggulung : Pekan Depan Hearing Pelindo Manado

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Daerah Pemilihan Nusa Utara (Kabupaten Kepulauan Sangihe,Talaud dan Sitaro) Sherly Tjanggulung kembali menegaskan komisi 3 akan mengagendakan undangan Hearing pekan depan dengan pihak pengelolah Pelabuhan PT Pelindo 4 Manado.

Hal ini di sampaikanya kepada awak media ini Rabu, (15/9/2021) di kantor DPRD Sulut. Rencana pemanggilan Hearing PT Pelindo 4 Manado terkait aspirasi warga menyangkut perubahan tarif masuk ke pelabuhan Manado.

” Saya akan menyampaikan kembali kepada pimpinan dan beberapa anggota komisi tiga untuk menjadwalkan Hearing pekan depan dengan Pelindo 4 Manado,” tandasnya. (sisco)




Hari Ini DPRD Sulut Ketuk APBD Perubahan 2021

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Rabu, (15/9/2021) sekira pukul 10.30 wita akan menggelar rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan perubahan APBD tahun 2021.

Gedung DPRD Sulut (foto : gemparnews)

Di ketahui sebelumnya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut sudah melakukan beberapa pembahasan dan sinkronisasi terkait perubahan APBD tahun 2021.

Rapat paripurna DPRD Sulut dilaksanakan secara fisik dan zoom cloud meeting dan menerapkan protokol kesehatan . (sisco)




Sekretaris Pansus Usulkan Pasal Non Panti

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut Pembahas Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Selasa (14/9/1/2021) membahas kembali Ranperda tersebut dengan menghadirkan instansi terkait.

 Ayub Ali Albugis (foto: gemparnews.com)

Sekretaris pansus Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas Ayub Ali Albugis kepada awak media gemparnews.com mengatakan bahwa Pansus sementara membahas pasal demi pasal. ” Tadi sudah sampai pasal 37 membahas Fasilitas umum. Pemerintah dalam rangka mengeluarkan ijin bangunan yang di fasilitas umum seperti perhotelan, rumah sakit atau fasilitas lainnya diharapkan khusus fasilitas disabilitas itu di utamakan. Juga menyangkut toilet,ruang tunggu, tangga dan lain sebagainya karena itu merupakan perintah undang-undang,” ujarnya di Kantor DPRD Sulut usai pembahasan.

Selain itu, Sekretaris pansus menjelaskan bahwa pihaknya juga menyampaikan usulan di salah satu pasal menyangkut non panti. ” Yang kedua tadi saya usulkan di salah satu pasal yang non panti. Ada disabilitas panti ada juga disabilitas non panti, yang non panti yang dirawat dirumah juga di berikan program fasilitas yang sama di dalam panti. Karena penyandang cacat juga ada yang dirawat oleh keluarganya dan ada yang tidak dirawat oleh keluarganya. Ada yang mampu dan juga ada yang tidak mampu, yang tidak mampu ini yang menjadi perhatian dari pemerintah agar disiapkan fasilitas juga. Maka ada beberapa pasal juga sebagai pintu masuk karena kalau tidak demikian, sulit untuk mengcover program itu,” ungkapnya.

Menurut Dia , ini juga penting, karena yang mendapatkan alat bantu adalah orang-orang yang ada di panti karena di bawah balai. ” Saya sampaikan sebagai pintu masuk salah satu pasal harus disebutkan penyandang disabilitas non panti, ini harus pemerintah memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan yang berlaku artinya agar kiranya penyandang cacat itu, semuanya tercover,” tukasnya.

Dia juga menyampaikan kepada dinas sosial provinsi maupun kabupaten dan kota agar mempunyai data by name by adress baik di dalam panti maupun di luar panti supaya mengetahui data ini bilamana ada program. ” Kita sudah mengetahui berapa jumlah disabilitas,” terangnya.

Ditambahkannya, hal penting juga kedepan pihaknya akan menata anggaran untuk para penyandang disabilitas. ” Supaya dengan jumlah dapat mengetahui secara fisik, maka berapa anggaran yang akan kita gelontorkan ke depannya,” tandasnya. (sisco)




Henry Walukow Di Percayakan Ketua Pansus Ranperda Tata Cara Penyusunan Propemperda

Sulut,GN- Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Henry Walukow menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pimpinan DPRD Sulut dan anggota atas kepercayaan yang di berikan kepada dirinya sebagai ketua pansus terpilih.

Henry Walukow (foto: gemparnews.com)

Menurut Walukow, Kepercayaan ini adalah sebuah amanah yang harus di emban dan di kerjakan. ” Bukan berarti yang menjadi pimpinan yang paling hebat, kita baru mau belajar. Makanya butuh support teman-teman pansus supaya pembahasan ini betul-betul bisa menciptakan sebuah perda yang berkualitas,” ujar Walukow.

Legislator dapil Minahasa Utara-Bitung mengatakan ini juga salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD, apalagi sudah menyangkut produk hukum. “Jadi, tugas pokok dan fungsi kita sebagai DPRD yakni legislasi harus lebih dimaksimalkan,” terangnya.

Untuk tahapan selanjutnya kata Walukow, nanti akan dibahas dalam rapat pansus.
“Kita akan membahas teknis pembahasan dalam rapat nanti,” ucapnya.

Untuk di ketahui Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin rapat penetapan untuk pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut, Senin (13/9/2021).

Dalam rapat tersebut Personel Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Utara Henry Walukow terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) . Sementara posisi Wakil Ketua Pansus diisi Fraksi PDIP Herry Rotinsulu Sedangkan, Sekretaris dari Fraksi Golkar Inggried Sondakh dan juga ditetapkan pimpinan Pansus Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Di mana, Ketua Pansus dijabat dari Fraksi PDI-P Sandra Rondonuwu.Wakil Ketua Pansus dari Fraksi Nasdem, Sekretaris politisi PKS dari Fraksi Nyiur Melambai Amir Liputo. (sisco)




HVK Apresiasi Gubernur Sulut Olly Dondokambey Terima Penghargaan Abdi Bakti Tani 2021

Sulut,GN- Bendahara pemuda tani Indonesia Sulut Herol Vresly Kaawoan Mengapresiasi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw ditengah pandemi wabah covid – 19 mendapatkan penghargaan Abdi Tani 2021 dari kementrian pertanian Republik Indonesia yang di serahkan langsung wakil presiden RI Ma’ruf Amin di Istana Negara.

Herol Vresly Kaawoan (Foto : ist)

Apresiasi dan penghargaan tak terhingga juga kepada Para petani dan Pelaku usaha dalam hal ini Exportir yang mampu bertahan di tengah pandemi wabah covid 19 salah satu bukti di terimanya penghargaan ini berarti nilai produk kwalitas Export baik adanya.

Penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 untuk kategori provinsi dengan nilai Export Komoditas pertanian tertinggi tahun 2019 – 2020. ” Tentunya yang baik harus di pertahankan dan di tingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya dan semoga keberhasilan ini di ikuti juga dengan kinerja perangkat daerah terkait,” ujarnya Wakil Ketua Komisi Satu DPRD Sulut.

Perangkat daerah terkait menurut HVK antara lain yang membidangi Pertanian memaksimalkan kwalitas produk hasil pertanian salah satunya melakukan penyuluhan pertanian, yang membidangi Perdagangan untuk terus Giat melakukan promosi dan pemasaran baik dilakukan secara online dan Offline,yang membidangi perhubungan Mengawal dan mempermudah serta memberi akses ke pelaku usaha Exportir dalam penggunaan fasilitas angkutan barang baik darat, laut dan udara. ” Artinya Perangkat daerah terkait harus mengikuti langka cepat Pak Gubernur, Jangan hanya menunggu perintah tapi di harapkan juga OPD terkait terus berinovasi,karena mempertahankan lebih sulit dari pada meraih,” terang Bendahara pemuda tani Indonesia Sulut ini.

“Saya juga selaku ketua APAP sulut ( asosiasi pedagang antar pulau sulawesi utara) berharap agar hal ini pula menjadi perhatian besar oleh pemerintah daerah karena apa yang saya sampaikan ini merupakan aspirasi dari seluruh anggota APAP sulut,” tandas Ketua APAP Sulut (Asosiasi pedagang antar pulau sulut). (*/sisco).




Kunker Komisi I DPRD Sulut Ke Kabupaten Bolaang Mongondow

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Sulut ke Desa Pangian dan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow Kamis, (9/9/2021).

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait penyaluran dana Desa untuk pelaksanaan program padat karya tunai dan kunjungan kerja dinas pemberdayaan masyarakat desa Kota Kotamobagu guna menjalankan fungsi pengawasan DPRD Sulut terkait pemilihan serentak Sangadi di Kota Kotamobagu.

Ikut dalam kunjungan kerja tersebut adalah pimpinan dan anggota komisi I diantaranya Vonny Paat (Ketua),Herol V Kaawoan (Wakil Ketua), Mohammad Wongso (Sekretaris) dan Arthur Kotambunan (anggota). (sisco)




Terkait Aspirasi Warga Perbatasan, Ini Penjelasan Kadis Perhubungan Sulut

Sulut,GN- Beberapa hari lalu komisi tiga DPRD Sulut dan Mitra kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulut menggelar hearing di ruangan komisi tiga. Dalam Hearing tersebut terungkap beberapa aspirasi warga masyarakat khususnya warga Nusa Utara pulau terdepan Miangas dan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud.

Kadis Perhubungan Provinsi Sulut Ketika Hadir Dalam Hearing Bersama Komisi III DPRD Sulut Selasa (7/9/2021). (foto: gemparnews)

Aspirasi warga tersebut di sampaikan melalui legislator DPRD Sulut yang duduk di komisi tiga Sherly Tjanggulung terkait transportasi kapal khusus pergi dan pulang yang melayani kebutuhan warga Miangas dan Nanusa dikarenakan jarak yang sangat jauh. ” Soalnya kan kalo ada masyarakat yang sakit atau mau bersalin (melahirkan) dirujuk jadi mudah karena ada transportasi,” sebut Legislator Dapil Nusa Utara itu.

Menanggapi aspirasi warga tersebut, kepada awak media gemparnews.com Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulut Dr Linda Watania menjelaskan bahwa Pelayanan transportasi laut dari Melonguane ke kepulauan Nanusa, saat ini dilayani oleh Kapal Perintis Laut dan Perintis Penyeberangan.

Lanjut Kadis menjelaskan Pelayaran dimaksud merupakan angkutan dalam kabupaten, sehingga menjadi kewenangan dari Kabupaten.

Kadis menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulut akan memfasilitasi Pemkab Talaud untuk menyampaikan proposal usulan pengadaan Kapal PELRA yang akan melayani secara khusus di Kepulauan Nanusa.(sisco)