Pencapaian Militer Kado Terindah Menhan

Sulut,GN- Seperti di lansir di media nasional kekuatan militer Indonesia di era Menteri pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menempati posisi teratas Se – Asia tenggara berdasarkan indeks yang di susun/rillis Global Fire power yang merupakan situs pemeringkat militer dunia.

Herol Vresly Kaawoan (foto: ist)

Secara global militer indonesia menempati posisi ke -16 dengan skor indeks 0,2684 poin angka tersebut mendekati beberapa negara maju dengan peringkat lebih tinggi.

Sebagai catatan skor yang makin kecil menandakan kekuatan militer suatu negara makin tinggi dan begitupun sebaliknya,peringkat militer kian rendah apabilah skor indeks kekuatannya semakin besar.

Ada lebih 50 indikator yang di gunakan Global fire power dalam menghitung skor indeks kekuatan setiap negara.

Terkait pencapaian tersebut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) selaku Wakil Ketua komisi 1 DPRD provinsi Sulawesi utara (Sulut) yang bermitra kerja dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) berbangga dan bersyukur atas pencapaian yang di raih oleh militer Indonesia di kanca Internasional. menurutnya pencapaian ini sebagai pembuktian kepada rakyat Indonesia dan dunia bahwa kekuatan militer Indonesia tidak bisa di pandang sebelah mata.

” Kementerian Pertahanan yang menjadi bagian dari TNI dalam upaya peningkatan kwalitas SDM dan Fasilitas sarana dan prasarana kemiliteran perlu juga di berikan apresiasi lewat kontribusinya memajukan militer indonesia di kanca Internasional
dalam hal ini bapak Prabowo subianto atas semangat beliau memajukan Tentara Nasional Indonesia,” katanya kepada media gemparnews.com Sabtu, (14/10/2021).

HVK yang juga sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Sulut menyatakan sangat bersyukur atas pencapaian ini karena hal ini juga menjadi kado terindah bagi Ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto di hari ulang tahunnya pada 17 oktober 2021 yang akan berusia 70 tahun.

” Doa dan harapan di HUT dan Pencapaian Militer saat ini kiranya selalu di berikan kesehatan dan kekuatan serta semangat berkarya bagi bangsa Indonesia dan TNI pada khususnya. Atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun ke – 70 bapak Prabowo Subianto Tuama minahasa,” tandasnya. (sisco/*)




Kritik Kelangkaan Solar, Wurangian: Pekan Depan Panggil Hearing Pertamina Dan Biro Perekonomian

Sulut,GN- Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian menegaskan pihaknya akan memanggil hearing Pertamina dan Biro Perekonomian terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Solar.Hal ini di sampaikanya saat Badan Anggaran DPRD Sulut bersama TAPD Provinsi melakukan pembahasan terkait APBD Induk tahun 2022.

Cindy Wurangian (foto: ist)

” Saya melihat saat ini terjadi kelangkaan solar dan terjadi anterian panjang. Untuk itu, pekan depan komisi dua akan memanggil instansi terkait dan sesuai juga dengan disposisi ketua DPRD Sulut, di tujukan kepada kami komisi dua untuk menindak lanjuti laporan warga masyarakat,” tegasnya Kamis (4/10/2021).

Menanggapi itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen mengatakan bahwa biasanya terjadi kelangkaan BBM karena di pengaruhi oleh beberapa faktor misalnya kapal belum sampai di tujuan karena faktor cuaca atau juga belum bisa berlabuh di pelabuhan tujuan. ” Biasa seperti itu, terjadi kelangkaan dikarenakan kapal masih dalam perjalanan atau belum bisa sandar di pelabuhan,” jelasnya.

Sekprov mengapresiasi pertanyaan anggota Banggar Cindy Wurangian tersebut dengan memerintahkan agar hal ini di telusuri mengapa sampai terjadi kelangkaan solar. “Jadi kami memerintahkan agar Biro Perekonomian menindak lanjuti dan menelusuri kelangkaan ini, kalau dalam Hearing juga di tanyakan ini,” terangnya.

Di ketahui rapat Banggar tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua dan anggota Banggar lainnya. (sisco)




RDP Komisi I Dan Mitra Kerja, Kaawoan : Perangkat Daerah Mampu Imbangi Gerak Cepat Gubernur Dan Wakil Gubernur Membangun Sulut

Sulut,GN- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (13/10/2021) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja. RDP ini dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan sepanjang triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2022 bersama 11 Perangkat daerah Provinsi Sulut.

Dari hasil penyampaian 11 perangkat daerah terdapat satu perangkat daerah yang realisasi program kegiatannya jauh dari target capaian yaitu BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Posisi saat ini baru mencapai 53,35 persen seharusnya 75 persen.

tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah provinsi secara umum mengingat BAPPEDA melaksanakan fungsi perencanaan anggaran yang seharusnya menjadi PIONEER bagi perangkat daerah lain di pemerintah provinsi Sulut.

“Kita berharap agar supaya hal ini bisa di tindaklanjuti dengan memaksimalkan realisasi anggaran dan capaian kinerja, Karna realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja Ketika realisasi anggaran lemah maka di anggap bahwa capaian kinerjanya kurang,” kata Wakil Ketua Komisi I Herol V Kaawoan (HVK).

Lanjut,HVK berharap hal ini hanya terjadi karena prosedur pertanggung jawaban administrasi keuangan saja dan
tidak terjadi penurunan kinerja.

“Dan seharusnya semua perangkat daerah mampu mengikuti gerak cepat bapak Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) dalam membangun Sulawesi utara melalui realisasi capaian kinerja yang maksimal,” katanya. (sisco)




Tjanggulung Pertanyakan Pengerjaan Ruas Jalan Di Pulau Salibabu

Sulut,GN- Lambatnya pengerjaan infrastruktur jalan Provinsi di wilayah kepulauan Kabupaten Talaud mendapat kritikan dari anggota komisi III DPRD Sulut Sherly Tjanggulung.

Tjanggulung mempertanyakan proses penyelesaian proyek jalan di Salibabu yang merupakan jalan propinsi tak kunjung selesai. ” Jadi bagaimana proses pengerjaan di Salibabu ruas jalan lingkar lirung-balang. Coba pak kadis jelaskan,” tanya Srikandi asal Dapil Nusa Utara ini kepada Kepala Dinas PUPR Sulut di sela-sela rapat dengar pendapat, Rabu (13/10/2021).

Lanjut Tjanggulung menyatakan bahwa masyarakat di sana telah menanam pohon pisang di ruas jalan tersebut. ” Karena jalannya sudah berlubang yang tergenang dan belum mendapat perhatian pemerintah, maka masyarakat menanam pohon pisang di ruas jalan itu,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan anggota komisi III tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut Adolof Harry Tamengkel menjelaskan bahwa proyek jalan tersebut sudah menjadi perhatian dan sudah dianggarkan tahun 2022 . ” Pengerjaan proyek jalan itu, sudah kita masukan pada anggaran tahun 2022 . Itu sudah di masukan,” katanya. (sisco)




Tumiwa Dorong Dinas PUPR Sulut, Dua Sungai Masuk Prioritas Anggaran 2022

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa,SH menegaskan dua sungai yang ada di wilayah Amurang dan Tanawangko menjadi prioritas masuk dalam anggaran tahun 2021 untuk di lakukan normalisasi sungai. Kedua sungai tersebut yakni Sungai Ranoyapo Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Sungai Ranowangko yang berada di Tanawangko Kabupaten Minahasa.

Anggota Komisi Tiga DPRD Sulut Boy Tumiwa, SH,MSi (foto: gemparnews)

Hal itu disampaikan Boy Tumiwa ketika melakukan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Dinas PUPR Sulut dan Dinas Praskimtan Sulut di ruangan rapat komisi III, Rabu (13/10/2021) sore tadi.

Timuwa menyebutkan kedua sungai tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Dinas PUPR. ” Saya cuma mengusulkan kedua sungai ini agar di lakukan normalisasi yakni sungai Ranoyapo Amurang dan sungai Ranowangko,” pungkasnya singkat. (sisco)




Limen Kecewa Ruas Jalan Lengkong Wuaya Tak Kunjung Di Kerjakan

Manado – Nada Kecewa terlihat dari raut wajah sekretaris komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen karena tak kunjung diperbaikinya ruas jalan Liwas (Lengkong Wuaya). Dia pun melontarkan pernyataan pedas saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan Dinas PU dan Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Utara Rabu 13 Oktober 2021.

“Beberapa waktu yang lalu warga membentangkan baliho yang berisi foto Walikota beserta hujatan dan rasa kecewa pada Walikota Manado saat itu yang terus menerus berjanji akan memperbaiki ruas jalan tersebut namun tak kunjung direalisasi, jangan sampai itu terulang lagi,”tegas Limen

Politisi Golkar ini juga menyentil Terminal AKAP dan AKDP Liwas yang tak kunjung difungsikan karena belum ada akses jalan khusus untuk masuk dalam terminal tersebut.

“Kalau tahun ini tidak dianggarkan lagi akses jalan ke terminal ini sudah tahun ke 5 Gubernur menjabat sebagai Gubernur dan setiap rapat paripurna APBD janji itu selalu ada, sudah tuntas kata Pak Gub,”tapi faktanya tidak, siapa lagi yang saya mau percaya,”tegasnya lagi.

Sebagai informasi, pada RDP ini Kadis PU Provinsi Sulut Adolf Harry Tamengkel dan Kadis Perkim Stiv Keppel menginformasikan bahwa sekira 110 milyar rupiah akan di gelontorkan pemerintah lewat APBD untuk membangun sejumlah infrastruktur di Provinsi Sulut pada Tahun 2022.(*/sisco)




Di Pimpin Ketua DPRD Sulut, Berikut Rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se-Sulut

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut, menggelar kegiatan Forum Pimpinan DPRD Se Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (12/10/2021) di Luwansa Hotel jalan Pomorow Teling. Acara tersebut di pimpin dan di buka langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi wakil Ketua Victor Mailangkay,SH MH dan di hadiri Pimpinan DPRD Sulut dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa point rekomendasi Forum Pimpinan DPRD Se Sulut, berikut ini.

1. Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara

2. Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan

3. Di akhir pelaksanaan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bupati/Walikota di Dapil masing-masing;

4. Pelaksanaan Forum Kumunikasi Pimpinan (FKP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara, akan dilaksanakan secara berkala setiap enam bulan sekali;

5. Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Standar Harga Satuan Regional terkait belanja perjalanan dinas agar disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD);

7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan;

8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dan dijadikan Tunjangan Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

9. Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum;

10. Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara;

11. Kelembagaan Sekretariat DPRD agar Tipeloginya diseragamkan menjadi Tipe A, karena semua memiliki beban kerja dan tugas fungsi yang sama dan tidak dilakukan penyederhanaan. (sisco/*)




HVK Desak Ranperbup Di Ajukan Pempkab Mihasa Segera Di Selesaikan

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD provinsi Sulut, Senin (11/10/2021) melaksanakan Rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Biro Hukum pemprov Sulut terkait dengan Evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022.

Dari rapat tersebut, Komisi I mendapat beberapa hasil salah satunya yang menjadi perhatian adalah terkait usulan Ranperbup tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano. Ranperbup ini di ajukan oleh bagian Hukum pemkab minahasa pada akhir tahun 2020 ke biro Hukum Pemprov Sulawesi utara.

Pada kesempatan itu, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Dr Flora Krisen menjelaskan bahwa dalam isi dan rancangan tersebut ada beberapa yakni Kewenangan itu ada di pemerintah pusat, kriteria yang belum di penuhi, Materi materi tersebut lebih cocok di Ranperda kan bukan di Ranperbup dan Usulan dari biro pemerintahan bisa di satukan dengan Ranperda RT/RW.

Usai mendengarkan pemaparan Kepala Biro Hukum, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut Herold V Kaawoan (HVK) menyampaikan agar Ranperbup tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano segera di selesaikan. “Dari hasil ini saya sampaikan ke Biro Hukum agar supaya cepat di Selesaikan dan jangan berlarut larut,” katanya. (*/sisco)




Komisi I DPRD Sulut Bahas Dan Evaluasi Program Kegiatan BKD Sulut

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD provinsi sulut, Senin (11/10/2021) melaksanakan Rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulut terkait dengan Evaluasi program dan kegiatan yang telah di laksanakan triwulan satu sampai triwulan tiga serta program dan kegiatan yang di laksanakan pada tahun 2022.

Adapun pembahasan tersebut mengenai Mekanisme perpindahan ASN dari kabupaten/kota ke Pemprov Sulut, Tunjangan kinerja dan Kuota penerimaan PNS lewat jalur program P3K kab/kota dan Provinsi.

Pada kesempatan itu, Wakil ketua komisi 1 DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) menanyakan terkait penerimaan di kota tomohon pada tahun 2020 yang kuotanya berjumlah kurang lebih 160 orang. “Dan sesuai hasil kunker pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD prov sulut ke BKPSDM kota tomohon pada beberapa bulan lalu di dapati sesuai penjelasan dari pihak BKPSDM bahwa kuotanya kota tomohon untuk tahun 2020 tidak ada.Alasanya adanya Miss komunikasi dengan pihak BKN dan pemerintah Provinsi,” kata HVK.

Lanjut Wakil ketua DPD Gerindra sulut ini mengatakan bahwa Kemudian dari hasil RDP yang lakukan hari ini bahwa ternyata mekanisme pengusulan P3K masing- masing kab/kota langsung ke BKN, tidak lagi melalui pemerintah provinsi jadi sifatnya mandiri. “Hal ini saya pandang sangat merugikan masyarakat karena seharusnya hal ini memberikan dampak positif mengurangi pengangguran yang ada khususnya di kota tomohon tapi justru sebaliknya,”ungkapnya.

Lanjut Wakil ketua umum kadin sulut itu menegaskan dirinya sebagai wakil rakyat dapil Minahasa dan kota tomohon hal ini akan menjadi perhatian baginya. “Ketika hal ini memberikan kerugian masyarakat, ini menjadi perhatian saya untuk mendorong bagaimana Pemerintah kota tomohon memandang perlu dan adanya evaluasi bagi pejabat terkait,” tegasnya.

HVK berharap hal ini jangan sampai terulang lagi di kemudian hari.”Harapan saya, sekiranya hal ini jangan sampai terulang kembali,” tutupnnya. (sisco/*)




Kunjungi Minut, Cindy Wurangian: Pansus Matangkan Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Sulut,GN- Untuk mematangkan Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, terlebih guna memperkaya draft dan menggali gagasan tentang Ranperda tersebut, Rabu (6/10/2021) Pansus dan Komisi II DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan DPRD.

Pada kesempatan itu, Bupati Minut Joune Ganda bersama jajarannya menyambut dengan ramah kunjungan komisi II dan Pansus.

Kepada media ini, Cindy Wurangian selaku ketua komisi II juga anggota Pansus menjelaskan terkait maksud kunjungan tersebut. Dia mengatakan pansus maupun Komisi II mendapatkan banyak masukan – masukan terkait dengan Ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang sedang di matangkan di DPRD sulut.

“Berbagai masukan sudah kami dapatkan yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyempurnaan atau pembahasan ranperda ini di DPRD sulut,” katanya.

Dengan adanya perda ini,sambung Wurangian maka pemerintah akan menyiapkan sarana lewat advokat-advokat untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum.”Sehingga rasa keadilan persamaan diatas hukum itu akan berlaku kepada semua masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat yang mampu tetapi juga bagi masyarakat miskin,”tutupnya. (sisco)