Pekan Depan 45 Anggota DPRD Sulut Ikut Bimtek

Sulut,GN- Sesuai keputusan Badan Musyawarah (BanMus) DPRD Sulut bahwa
Jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 45 anggota DPRD Sulut direncanakan akan digelar 11-13 November 2021.

Hal ini di sampaikan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu Jumat (4/11/21) di kantor DPRD Sulut. “Jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 45 anggota DPRD Sulut direncanakan akan digelar 11-13 November 202,” ujar Kawatu.

Sementara, untuk acara pelaksanaan akan di gelar di Provinsi Bali. “Untuk lokasi kegiatan akan dilaksanakan di Bali, ” ungkap Kawatu singkat.

Di ketahui Bimtek bagi anggota DPRD sangat dibutuhkan guna meningatkan kapasitas fungsi, pengetahuan, wawasan serta keterampilan bagi pimpinan dan anggota dalam tugasnya sebagai wakil rakyat yang profesional.(sisco)




Ketua DPRD Sulut Hadiri Sidang Istimewa HUT Kabupaten Minahasa Ke-593 Tahun

Sulut,GN- Ketua Dean Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen mengatakan bahwa Minahasa merupakan Kabupaten tertua dari semua daerah yang ada di Sulut.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sulut usai menghadiri rapat paripurna istimewa yang digelar DPRD Minahasa, Jumat (5/11/2021) dalam rangka hari ulang tahun Minahasa ke-593 tahun.

“Dengan usia 593, berarti termasuk kabupaten paling tua di seluruh sulut.
Kita dengar tadi banyak perkembangan dan capaian,” ujar Silangen.

Lanjut politisi asal Nusa Utara itu berharap apa yang telah dicapai selama ini untuk dipertahankan. “Kiranya ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Supaya bisa jadi contoh,” ucapnya.

Selain itu, dokter Andi sapaan akrabnya juga mengapresiasi pelayanan ke masyarakat di Minahasa adalah yang tertinggi.”Indeks pelayanan masyarakatnya tertinggi di Sulut. Sebenarnya kabupaten/kota lainnya perlu belajar. Itu yang dibutuhkan,” terangnya.

Beberapa kepala daerah juga nampak hadir dalam acara HUT Minahasa tersebut. Hal itu merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah daerah.“Kan terlihat beberapa kepala daerah hadir juga,” tandasnya.

Nampak hadir juga Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, Wakil Ketua Komisi IV Careig N Runtu dan Anggota Komisi IV Fanny Legoh.

Pantauan media ini seluruh pejabat dan kepala daerah yang hadir semuanya memakai pakaian adat dan diwarnai juga dengan nuansa dan musik adat.(sisco/cipi)




Sekwan Glady Kawatu Terima Kunker Komisi II DPRD Provinsi Sultra

Sulut,GN- Glady Kawatu selaku Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut menerima kunjungan kerja (KunKer) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di Gedung Cengkih DPRD Sulut, Jumat (5/11/2021).

Kunjungan kerja Komisi II beserta rombongan dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini di pimpin langsung oleh Ketua Komisi Farhana Malawangan, SE.

Kepada sejumlah wartawan liputan DPRD Sulut Farhana Malawangan mengatakan, maksud kunjungan kerja ke DPRD Sulut dalam rangka konsultasi terkait hak-hak pimpinan dan anggota DPRD.
” Dari hasil konsultasi kami ternyata di DPRD Provinsi Sulawesi Utara juga mengikuti keppres 33, semuanya hampir sama dengan kami di Sultra.” ungkap Ketua Golkar Kabupaten Kolaka ini.

Farhana juga mengapresiasi terhadap regulasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan Sekretariat DPRD Sulut.

Farhana, menyatakan kekagumannya dan terkesan tentang penataan di sekitar kantor yang begitu baik, indah, dan bersih.
” Kami diantar ibu sekertaris dewan menelusuri setiap ruangan dan sudut bangunan, membuat kami bangga karena tata dan letak gedung begitu mempesona bagi siapa saja yang berkunjung ke kantor DPRD Sulut,” puji Farhana.

Sementara itu Sekwan Glady Kawatu menyampaikan apresiasi terhadap kedatangan tim dari sultra, dan banģga daerah kita dipandang oleh daerah lain sebagai daerah yang aman dan nyaman.

“Sulut dipandang teman-teman dari daerah lain, sebagai tempat yang memiliki nilai lebih, selain itu dipandang sebagai tempat kita berdiskusi, sharing, mengunjungi sehingga inilah Indonesia jika kita berkunjung ke daerah lain yang adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Idonesia(NKRI).” tandas Sekwan Glady Kawatu.

Diketahui, selain Farhana Malawangan, anggota DPRD Sultra yang hadir dalam kunjungan tersebut adalah Supratman dari Fraksi Partai Gerindra, Asyrin dari Fraksi Partai Keadilan Sejatera serta staf kordinator Komisi II Ronny Rasyid.

Disisi lain, hal menarik, Asyrin legislator PKS ini ternyata mantan wartawan Sultra Pos yang terpilih sebagai anggota DPRD Sultra. Ia, turut menyatakan apresiasi dan bangga melihat keindahan dan penataan gedung Sekretariat DPRD Sulut.
” Ini merupakan kado indah yang akan kami bawa pulang ke Sulawesi Tenggara. Kami tentunya juga bermimpi bisa memiliki kantor DPRD semegah ini.” pungkasnya. (*/sisco)




Jagung Jadi Primadona Di Sulut, Wagub Perintahkan Kadis Pertanian Bagikan Bibit Kepada Petani

Sulut,GN- Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandouw menegaskan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sulut agar membagikan bibit Jagung kepada petani yang ada di Sulut.

Wagub secara terang-terangan menginstruksikan agar Kepala Dinas Pertanian Sulut setelah meninggalkan ruangan paripurna, tidak tinggal diam saja tetapi mencari solusi membagikan bibit jagung kepada masyarakat petani.

” Pak Kadis pulang dari sini jangan diam saja, cari dan cabut tu bibit jagung Kong bagikan ke petani sekarang,” ujar Wagub dengan nada tegas.

Lanjut Wagub mengatakan secara defacto Sulut lebih banyak petani jagung. ” Kalo perlu ambil dana untuk bibit Porang, untuk pengadaan bibit jagung. Defacto Sulut lebih banyak petani jagung,” ungkap Wagub saat menyampaikan sambutannya pada rapat Paripurna dalam rangka Ranperda Penyampaian RAPBD Sulut tahun 2022 dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang dilaksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut Kamis, (4/11/2021).

Di ketahui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen memimpin jalannya rapat Paripurna tersebut. Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat paripurna di dampingi wakil ketua dan di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, Plh Sekprov dan jajarannya serta undangan lainnya. (sisco)




Pimpin RDP, HVK Berikan Masukan Kepada Mitra Kerja Biro Administrasi Pimpinan

Sulut,GN- Kepada tamu-tamu yang datang di Provinsi Sulut daerah Nyiur Melambai yang kita cintai bersama, dalam pendampingan harus ada SOP yang jelas, dan jangan sampai pelayanannya pilih-pilih orang. Tamu yang datang harus di sama ratakan, jangan sampai meninggalkan image yang tidak baik.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) kepada wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Administrasi Pimpinan terkait rencana kerja dan anggaran 2022 bertempat di ruangan rapat komisi I Rabu, (3/11/2021).

“Saya melanjutkan memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Biro Administrasi Pimpinan terkait rencana kerja dan anggaran, atau RKA tahun 2022 dan memberi masukkan. Kiranya anggaran yang sudah dimasukkan dan direncanakan lumayan besar dan saya harap Biro Administrasi Pimpinan dapat memaksimalkan anggaran yang sudah di tata untuk tahun 2022,” katanya.

Lanjut HVK mengatakan Pimpinan dan anggota Komisi I akan terus mendukung apa yang sudah direncanakan. “Kami pimpinan dan anggota komisi I akan mendukung dan mensuport penuh,” tandasnya. (sisco)




Yongkie Limen Minta Masyarakat Dukung Perda Covid 19, Toar Palilingan: Ada Sanksi Pidana

Manado,GN – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terkait pandemi Virus Corona atau Covid 19 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Yongkie Limen, dikediamannya di Perumahan Manado Permai Kelurahan Ranomut (Liwas) Kecamatan Paal Dua kota Manado, Rabu (27/10/2021).

Yongkie Limen menjelaskan, ada dua Perda yang saat ini disosialisasikan yaitu, Perda Covid 19 dan Perda Fakir Miskin. Untuk itu masyarakat harus tahu, karena dalam Perda ini ada aturan – aturan yang sudah diatur.

“Sosialisasi Perda ini harus diketahui oleh masyarakat, disamping dukungan yang saya minta kepada masyarakat agar program dari Pemerintah harus kita dukung penuh. Dua Perda yang saat ini sedang disosialisasikan baik Perda Covid 19 dan Perda Fakir Miskin harusnya dapat dukungan juga dari masyarakat,” kata Ko Yongkie nama sapaan anggota DPRD Sulut itu.

Lanjutnya, seperti yang sudah diketahui, pandemi Virus Corona atau Covid 19 terdampak diseluruh Dunia. Khususnya di Sulut juga masyarkat banyak yang terkena Virus Corona. Untuk itu, perlu adanya Perda Covid 19.

“Ada sanksi – sanksi yang ditetapkan dalam Perda ini, baik sanksi administrasi sampai ke Pidana atau sanksi Hukum. Untuk itu, masyarakat harus tahu,” tutupnya.

Disamping itu, yang menjadi narasumber Pakar hukum Toar Neman Palilingan SH MH, Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menjelaskan, dalam Perda ini akan diatur sedemikian rupa agar bisa mengatur bagi para pelanggar Protokol kesehatan pencegahan Pandemi Covid 19 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Ada beberapa hal yang akan diatur, baik dari pelanggaran administrasi sampai pada Pidana atau sanksi hukum bagi pelanggaran Protokol kesehatan dari Pemerintah,” kata Palilingan.

Lanjutnya, ada juga sosialisasi Perda Fakir Miskin yang akan diatur dalam Perda ini agar masyarakat yang tergolong masuk dalam masyarakat miskin bisa di biayai oleh Pemerintah.

“Sampai dengan anak terlantar akan dibiayai oleh Pemerintah, itulah yang yang diatur dalam Perda Fakir miskin,” tutup Palilingan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, pendamping dari Sekretariat DPRD Sulut dan sekitar 50 Masyarakat Kelurahan Ranomut. (*/sisco)




Ketua DPRD Sulut : Hari Sumpah Pemuda Harus Di Peringati Untuk Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Indonesia

Sulut,GN- Hari sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari di mana berbagai unsur elemen anak bangsa memperingati suatu tonggak bersejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak tahun 1928 dan ini tidak boleh di pisahkan dari sejarah bangsa ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andy Silangen,SpB-KBD kepada sejumlah media di ruangan kerjanya Selasa,(26/10/2021).

” Ada suatu kesepakatan oleh pendiri bangsa ini yang tak boleh diabaikan dalam satu kesatuan NKRI,” Kata dr Andy sapaan akrabnya.

Legislator Sulut Dapil Nusa Utara ini juga menjelaskan bahwa Sumpah pemuda harus diperingati agar generasi selanjutnya dapat melanjutkan semangat sumpah pemuda.

Lanjutnya mengatakan di tahun 2030- 2035 dimasa itu, Srata demografi  kaum produktif akan meningkat.

“Sumpah pemuda ini harus terus kita peringati guna persatuan dan kesatuan bangsa. Jika kesatuan ini terancam, maka negara bisa bubar. Maka kita tetap harus konsisten dan kobarkan semangat sumpah pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini. (Sisco)




AK7 Sosialisasikan Dua Perda Ke Masyarakat

Sulut,GN- Setelah di sahkannya dua Perda dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), kini anggota DPRD Sulut Drs Arthur Kotambunan (AK7) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 dan peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara nomor 2 tahun 2021 tentang fakir miskin dan anak terlantar, Selasa (26/10/2021).

Sosialisasi tersebut di laksanakan di Mutiara hotel Malalayang, peserta yang hadir diantaranya masyarakat dari Kelurahan Rike,Winangun,Makeret timur dan Paal dua.

Terkait dengan sosialisasi tersebut Alfian Rapar, masyarakat Mahakeret timur jaga IV menyampaikan pertanyaan mengenai aturan pemakaian barcode vaksinasi dan sertifikat vaksin.

Selain itu, Alfian juga menanyakan terkait pendataan masyarakat atau panti asuhan yang ada di kota Manado.

Menjawab pertanyaan tersebut, Nara sumber Drs Satyano Wim Moingan,MSi yang juga turut hadir mendampingi Anggota DPRD Sulut menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam perda ini tidak di atur tentang vaksin pertama, kedua dan ketiga, namun hanya mengatur protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga kesehatan.

Puluhan warga hadir dalam sosialisasi tersebut yakni masyarakat setempat dan termasuk kepala-kepala lingkungan. (sisco)




Sherly Tjanggulung Kritik Pelayanan Pertamina Di Talaud

Sulut,GN- Legislator Nusa Utara Dapil (Kepulauan Sangihe,Talaud Dan Sitaro) Sherly Tjanggulung secara terang-terangan mengkritik pelayanan pihak Pertamina melalui APMS (mitra Pertamina red) di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Hal tersebut disampaikannya kepada Pertamina saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lintas Komisi DPRD Sulut, Selasa (19/10/2021) di lantai tiga ruangan serba guna.

Tjanggulung kecewa atas pelayanan pihak Pertamina dan mitranya APMS yang tidak menunjukan sikap yang bersahaja bahkan terkesan sangat angkuh. ” Ketika saya masuk hendak mengisi BBM di APMS tersebut, saat itu menunjukan pukul 4 sore, namun sikap dan pelayanan mereka sangat tidak bersahaja dan terkesan sangat menakutkan,” ujarnya.

Kepada pihak Pertamina, Tjanggulung juga berharap agar ada penambahan lagi di kabupaten Kepulauan Talaud, untuk menjaga kelangkaan dan tidak ada monopoli sehingga pengguna BBM di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat teratasi. ” Bayangkan masyarakat nelayan disana mereka membeli BBM dengan harga yang cukup mahal, kasihan mereka pendapatan kadangkala ada,kadangkala tidak ada. Untuk itu saya berharap, ada penambahan kuota di sana sehingga kebutuhan BBM dapat teratasi dan harga yang dapat di jangkau oleh masyarakat,” tandasnya. (sisco)




Cindy Wurangian Pimpin RDP, Pertamina Janji Tujuh Hari Ke Depan Tidak Ada Antrian Solar

Manado,GN- Kesimpulan yang di hasilkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas berdasarkan aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Selasa (19/10/2021) telah menemui titik terang.

Hasil dan kesimpulan tersebut di sampaikan oleh Ketua Komisi II Cindy Wurangian.” Kesimpulan, 26 Oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di Sulawesi Utara dengan tidak merugikan pihak manapun berdasarkan pernyataan dari pihak Pertamina,” ujar Wurangian.

Menurut Wurangian, data dari Pertamina dan Hiswana Migas kemudian untuk dapat diberikan secara berkala setiap 3 bulan kepada Pemprov Sulawesi Utara dan DPRD Sulawesi Utara. ” Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dalam hal ini Asisten II Bidang Perekonomian untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan kuota Solar,” kata Politikus Golkar Sulawesi Utara ini.

Selanjutnya Kata Wurangian, data dugaan pemain dari ALFI untuk diberikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Asisten II Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara secara berkala memberikan laporan kepada Komisi II DPRD Sulawesi Utara.

“Pemerintah Provinsi membentuk tim monitoring dan evaluasi melibatkan semua pihak terkait,” ucap Cindy Wurangian Anggota DPRD Dapil Bitung – Minahasa Utara.

Untuk diketahui akibat kelangkaan BBM jenis Solar terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. (sisco)