Sekretariat DPRD Sulut Gelar FGD, Mangala Sebut FGD Dapat Memberikan Wawasan Dan Nilai Positif

Sulut,GN- Focus Group Discussion (FGD) di gelar oleh Sekretariat DPRD Sulut, diikuti seluruh Sekretaris DPRD Kabupaten dan Kota se-Sulut. Kegiatan yang di pusatkan diruangan Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (03/2/2022).

FGD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut Gammy Kawatu, yang diwakili Asisten I Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Denny Mangala. juga di hadiri oleh Staff Ahli Gubernur Sulut Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Daniel Mewengkang, Sekretaris Bapeda Sulut Aldrin Anis dan Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu.

Focus Group Discusion (FGD) Di Laksanakan Di Ruangan Paripurna DPRD Sulut (foto: ist)

Ketua Panitia, Dammy Tendean yang juga Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Sulut menyebutkan FGD dilaksanakan bertujuan meningkatkan program, perencanaan dan kegiatan.

“Meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas, fungsi aparatur negara terkait fasilitas tugas, dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD. Memaksimalkan pengelolaan administrasi di Sekretariat DPRD se- Sulut,” sebut Tendean.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Denny Mangala membuka acara FGD mengapresiasi Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu atas terselenggaranya FGD tersebut dengan menghadirkan pejabat struktural. “FGD ini sangat penting dalam rangka kita menyamakan persepsi termasuk dalam batas kapasitas seperti program, rencana kerja DPRD Sulut, dan DPRD se-Kabupaten/Kota,” kata Mangala.

Mangala menambahkan FGD ini saling share terkait berbagai aspek. “Tentunya, dalam forum ini bisa saling share terkait berbagai aspek, atau fenomena yang berkembang serta permasalahan yang dihadapi dalam tugas-tugas di Sekretariat DPRD. Agar, selesai FGD ini, bapa ibu yang hadir pada hari ini, akan mendapatkan nilai positif. Kita harus menghilangkan image, bahwa kegiatan ini hanya datang saja kemudian pergi, yang penting sudah hadir,” terangnya.

Dia berharap, dapat merubah konsep berpikir atau image selama ini, bahwa bukan hanya pertemuan biasa saja. “FGD ini, sekali lagi bisa memberikan wawasan, nilai positif, pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan finalisasi tugas-tugas sekretariat DPRD,”tandasnya. (sisco)




Gereja Sion Jadi Situs Cagar Budaya Nasional, HVK Ajak Masyarakat Kota Tomohon Jaga Dan Lestarikan

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Herol V Kaawoan (HVK) merasa bersyukur diresmikannya Gereja Sion Tomohon jadi situs Cagar budaya peringkat nasional berdasarkan keputusan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi.

Selain Gereja Sion Tomohon, kata HVK di Sulawesi Utara juga ada situs cagar budaya peringkat nasional yakni Makam Tuanku Imam Bonjol dan Makam Kyai Mojo.

Sebagai informasi ini merupakan salah satu tindak lanjut kunjungan kerja lintas komisi DPRD Provinsi Sulawesi utara ( 21 maret 2021) lalu di Direktorat jenderal kebudayaan. Ini di sampaikan Kasubag tata usaha Fatwa Yulianto.

HVK mengajak masyarakat Tomohon bahkan siapapun untuk menjaga, merawat dan melestarikan situs cagar budaya ini. “Saya mengajak kita semua Masyarakat Sulut dan terlebih khusus masyarakat kota tomohon menjaga dan melestarikan cagar budaya yang sudah di resmikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Agar dapat memberikan Multiplier Effect buat masyarakat kota tomohon baik dari segi sisi ekonomi dan pariwisata,” tandasnya. (sisco)




Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Lahope : Alokasi Sementara Sulut 1510 Unit Tahun 2022

Sulut,GN- Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi 1, Recky W Lahope mengatakan pihaknya baru saja melakukan tatap muka dan koordinasi terkait bantuan stimulan perumahan swadaya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang masih banyak memiliki rumah yang tidak layak.

Foto Bersama Komisi 3 DPRD Sulut Dan Balai P2P Sulawesi I, Usai Melakukan Rapat Dengar Pendapat(foto: gemparnews)

Hal ini disampaikannya kepada sejumlah media usai melaksanakan rapat dengar pendapat dengan komisi III DPRD Sulut, Senin (31/01/2022).
” Itu tadi hanya melakukan koordinasi dengan komisi III DPRD Sulut Untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Lahope.
Lanjut, Lahope menjelaskan sesuai dengan alokasi sementara untuk Sulawesi Utara mendapatkan 1510 unit dan itu nantinya akan di sebarkan kepada 15 Kabupaten dan Kota. ” Tahun ini turun karena anggaran. Tahun lalu sebanyak 1650 unit dan tahun sebelumnya 3500 unit. Jadi tahun 2022 ini turun,” jelasnya.
Sementara, ditanya kuota untuk kota Manado, Lahope mengatakan bahwa untuk Kota Manado belum pasti. ” Kota Manado belum pasti,” terangnya.

Diketahui, rapat dengar pendapat di pimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Stela Runtuwene dan anggota Boy Tumiwa,Agustine Kambey,Ronald Sampel,Ayub Ali Albugis dan Amir Liputo (sisco)




Tegas! HVK Ingatkan Kades Kelola Dana Desa Tepat Guna Sesuai Aturan Berlaku

Sulut,GN- Beredarnya informasi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum hukum tua (Kepala Desa red) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat warning dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan.
Terkait hal itu, HVK sapaan akrabnya pun angkat bicara. ” Sebagai mitra kerja komisi 1 DPRD Sulut dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terus mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana desa di Sulawesi Utara,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (foto : gemparnews.com)

Menurut Herol, hal ini menjadi tanda awas bagi seluruh Kepala Desa (Kades) atau Hukum tua yang ada di provinsi sulut agar dapat mengelola dana desa tepat guna dan sasaran sesuai aturan yang berlaku. ” Seluruh Kepala Desa atau Hukum Tua di Sulut agar dapat mengelola dana desa tepat guna dan sesuai aturan,” terangnya.

Selain itu, tim pendamping desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat memaksimalkan tugas dalam pendampingan dan pengawasan.” Jadi, juga tim pendamping Desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat memaksimalkan pendampingan dan pengawasan dana desa. Karena pemerintah pusat memberikan dana tersebut untuk kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan memenuhi fasilitas umum di desa,” ujarnya.

“Juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar kelak desa dapat mandiri. “Mandiri dalam artian memiliki Badan usaha milik desa ( BUMDES ) yang nantinya bisa menghasilkan
Income untuk masyarakat sendiri,” tandas Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut itu. (*/sisco)




HVK Bersama Tim Gelar Sosper Di Desa Sea Mitra Dan Desa Kasuratan

Sulut,GN- Terkait dengan pelaksanaan Sosialisasi peraturan daerah (Sosper)
Pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan Bantuan hukum bagi masyarakat miskin, anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa dan Tomohon Herol V Kaawoan (HVK) bersama tim menggelar sosialisasi di Dua lokasi yakni di desa Sea Mitra kecamatan Pineleng dan lokasi ke dua di Desa Kasuratan kecamatan remboken kabupaten minahasa.

Dalam pelaksanaan Sosper tersebut, HVK bersama tim menerima informasi dari masyarakat yang di sampaikan ibu Kerry supit, terdapat kurang lebih 30 orang masyarakat penyandang disabilitas yang belum menerima Fasilitasi dokumen keluarga ( KTP dan kartu keluarga ) di desa Kasuratan Kecamatan Remboken.

Menindaklanjuti hal tersebut selaku mitra kerja komisi 1 DPRD provinsi Sulawesi Utara, HVK mengharapkan kiranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa segera menindaklanjuti hal tersebut. “Tentunya sebagai wakil rakyat daerah pemilihan kota tomohon dan kabupaten minahasa menyayangkan hal ini,bertahun-tahun kurang lebih 30 orang penyandang disabilitas di desa kasuratan sulit mendapatkan bantuan dan kurangnya perhatian karna KTP dan KK tidak ada,” ujarnya.
Untuk itu, HVK mendorong pemerintahan di daerah Minahasa dan stakeholder terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.” Juga sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah saya mendorong kepada stakeholder terkait memaksimalkan pelayanan pada masyarakat atau jemput bola agar supaya tidak terjadi diskriminasi kepada masyarakat penyandang disabilitas dan menindak lanjuti peraturan daerah pelindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas,” kata Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut ini. (*/sisco)




Gelar Sosper, Limen Berharap Masyarakat Dapat Memahaminya

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Yongky Limen menggelar Sosialisasi Peraturan (Sosper) daerah sekaligus diantaranya perda perlindungan pemberdayaan penyandang disabilitas dan perda bantuan hukum.bagi masyarakat miskin. Sosialisasi ini di laksanakan di Liwas Perkamil Selasa, (25/01/2022). Yongky Limen mengandeng pakar hukum sulut Toar Palilingan SH MH dalam melaksanakan sosper kepada masyarakat.

Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen Menggelar Sosper Kepada Masyarakat (foto: ist)

Limen berharap masyarakat dapat mengerti dengan perda yang baru ini yang di sosialisasikan. ” Masyarakat bukan sekedar datang menghadiri kegiatan sosialisasi akan tetapi mereka dapat memahami dan mengerti peraturan daerah terkait dua Perda tersebut.”Kata Limen.

Sementara, narasumber yang juga pakar hukum sulut Toer Palingan mengungkapkan terkait dua perda yang di sosialisasikan. Dalam penyampaiannya, Palilingan menyatakan masyarakat saat ini sudah bisa menerima penyandang disabilitas sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dia menyampaikan dengan lahir dua perda yang baru ini terbuka lebar bagi para penyandang disabilitas untuk berkreasi dan berkarya.” Seperti tuna rungu, tuna netra dan sebagainya, mereka itu telah di perlakukan adil dan persamaan hak sebagai warga negara,” jelasnya.

Lanjutnya mengatakan, pemerintah sudah menganggarkan di dalam APBD terkait dua perda tersebut. Khusus warga tidak mampu, pemerintah akan memfasilitasi kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat yang di anggap tidak mampu.

” Ini suatu karya nyata DPRD Sulut dalam melahirkan perda khusus bagi warga miskin, nanti keadilan lebih di kedepankan, meski begitu nanti hal itu akan di tunjang dengan dana APBD, berkaitan akan di fasilitasi penasehat hukum,” tandas dosen fakultas hukum Unsrat ini. (*/sisco)




Ketua DPRD Sulut Terima Kunjungan Personil KPU Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD di dampingi anggota Melky Pangemanan dan Careigh Runtu, menerima kunjungan personil KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yakni Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh, anggota KPU Sulut Meidy Tinangon, Lany A Ointu, Salman Saelangi, Kabag Charles Worotijan dan jajarannya.

Usai melakukan silaturahmi, kepada sejumlah media Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengatakan bahwa maksud kunjungan ini, yang pertama adalah silahturami awal tahun 2022. “Dan yang kedua persiapan tahapan Pemilu tahun 2024 nanti. Jadi dukungan stakeholder dalam hal ini DPRD Sulut sebagai representasi rakyat itu memang penting untuk mensukseskan pemilu maupun pilkada nanti,” kata Mewoh.
Selain itu, Mewoh menjelaskan terkait  persiapan pemilu, kalau hari ini DPRD dan pemerintah sepakat, KPU akan menetapkan tanggal pemungutan suara.

“Jadi 20 bulan sebelum itu sudah harus dimulai. Itu berarti dimulai pada bulan juni. Itu sementara kita (KPU Sulut) koordinasikan dengan semua pihak termasuk dengan TNI/POLRI, DPRD dan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh (foto: gemparnewscom)

Dia menambahkan bahwa tahapan KPU dan seluruh stakeholder di Sulut susah siap. “Hal ini agar supaya ketika tahapan dimulai dan seluruh stakeholder di Sulawesi Utara itu sudah siap untuk melaksanakan tahapan-tahapan itu,” Tambahnya.

Mewoh juga menyampaikan rasa syukur karena Ketua DPRD Sulut menyatakan dukungannya. ” Puji Tuhan dan syukur karena Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyatakan dukungannya agar supaya tahapan ketika dimulai, kita sudah siap untuk melaksanakan. Kedepannya ketika tahapan sudah mulai berjalan, KPU Sulut akan berkoordinasi lebih teknis lagi. Untuk saat ini, pertemuan dengan DPRD Sulut hanya sekedar silahturami,” tandas Mewoh.(Sisco)



Keluarga Baginda Dan BPJN Sepakat, Jalan Lingkar Ring Road Dua Mulus Di Kerjakan

Sulut,GN- Komisi 3 DPRD Sulut Kamis (20/1/2022) turun lapangan meninjau pengerjaan jalan lingkar boelivard 2 di kelurahan Tumumpa kecamatan Tuminting dan Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Darat Kota Manado.

Peninjauan lapangan ini adalah untuk menindak lanjuti hasil pertemuan saat dengar pendapat DPRD Sulut pada awal januari 2022 lalu.

Usai peninjauan lapangan, anggota DPRD Sulut Amir Liputo, menjelaskan bahwa untuk menindak lanjuti aspirasi dari keluarga pak Asnad Baginda, dimana menurut mereka jalan boulevard 2 yang saat ini dalam proses pengerjaan jalan untuk pembangunan jembatan yang ada di Tumumpa dan jalan tersebut ťerkena areal  pekuburan milik keluarga Baginda.

“Alhamdulilah, setelah di lakukan pengukuran, patokan dan tentukan titik kordinatnya, yang di saksikan keluarga Baginda  Camat, lurah,  Kapolres dan jajarannya serta masyarakat Ada kesepakatan-kesepakatan, ternyata Lokasi ini yang luas 30 meter, masih bisa diatur untuk tidak menganggu lokasi pekuburan, inilah yang kita pilih dan keluarga sudah setuju, tinggal yang akan di ganti rugi jalan yang lama dan hal ini akan di bicarakan secara bersama keluarga dan pihak BPJN dan perkimtan.” Jelas Liputo.

Ditambahkannya, mulai hari ini keluarga ikhlas dan pekerjaan pembangunan jalan di lanjutkan. “Catatan mulai hari ini Keluarga tidak akan merintangi lagi pembangunan jalan boulevard 2.dan lokasi pekuburan tidak akan di utak-atik.
Dengan harapan tidak ada lagi bahasa provokatif karena kita semua ingin jalan lingkar manado ini jadi, dan akan di nikmati oleh anak-cucu kita,” tambah politisi PKS dapil Manado ini.

Sementara itu, mewakili  keluarga, Asnad Baginda mengatakan bahwa pihaknya welcome meski ada berbagai sangkaan dari pihak-pihak tertentu, namun mulai hari ini sudah ada titik terang terkait ganti rugi lahan dan kami menghendaki agar tulang-belulang yang di pindahkan pihak perkimtan dan BPJN perlu di bicarakan.

” Dari awal kami tetap menunjang dengan program pemerintah dan sudah tidak ada masalah, semua dapat di selesaikan secara mùsyawarah termasuk tulang belulang yang di pindahkan,” kata Asnad Baginda.

Kemudian pihak balai jalan melalui kasatker jimmy adwang mengataķan semua akan kita tindak lanjuti sesuai kesepakatan. “Ini kan kita uji petik sesuai hasil dengar pendapat di DPRD Sulut dan nanti kita segera tindak lanjuti, kami juga akan rapat terkait hasil ini,” tandas kasatker. (sisco)




Komisi 1 DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Rapat internal komisi 1 DPRD Provinsi sulut yang di laksanakan ( 4 Januari 2022 mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah.

Kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Senin (17/01/2022) bersama mitra kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan tujuan pelaksanaan RDP ini adalah pertama melihat kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tertata dalam dokumen anggaran thn 2022, kedua meminimalisir potensi potensi yang bisa memberikan dampak kekurang maksimalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketiga tentunya sebagai mitra kerja Menselaraskan rencana kegiatan komisi 1 bersama mitra kerja perangkat daerah dan keempat mendorong perangkat daerah memaksimalkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran.

“Oleh dan sebab itu dalam rangkaian RDP kemarin ada beberapa masukan yang kami sampaikan ke perangkat daerah antara lain soal dana hiba yang di berikan ke organisasi kemasyarakatan agar dapat di peruntukan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas HVK sapaan akrabnya. (*/sisco)




Komisi 1 Gelar RDP Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Rapat internal komisi 1 DPRD Provinsi sulut yang di laksanakan ( 4 Januari 2022 mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah.

Kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Senin (17/01/2022) bersama mitra kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan tujuan pelaksanaan RDP ini adalah pertama melihat kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tertata dalam dokumen anggaran thn 2022, kedua meminimalisir potensi potensi yang bisa memberikan dampak kekurang maksimalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketiga tentunya sebagai mitra kerja Menselaraskan rencana kegiatan komisi 1 bersama mitra kerja perangkat daerah dan keempat mendorong perangkat daerah memaksimalkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran.

“Oleh dan sebab itu dalam rangkaian RDP kemarin ada beberapa masukan yang kami sampaikan ke perangkat daerah antara lain soal dana hiba yang di berikan ke organisasi kemasyarakatan agar dapat di peruntukan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas HVK sapaan akrabnya. (*/sisco)