Pertama! DPRD Sulut Sukses Gelar Pertemuan Forkom Bapemperda Kabupaten Dan Kota Se Sulut

Sulut,GN- Kegiatan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pertama kali melibatkan Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Utara (Sulut) sukses di laksanakan Sekretariat DPRD Sulut. Selasa (19/4/2022). Kegiatan yang digelar di ruang rapat paripurna tersebut, dihadiri oleh Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Drs Markus Marbun MSi.

Pertemuan Forkom Bapemperda Kabupaten Dan Kota Se Sulawesi Utara (foto: ist)

Markus dalam pemaparannya, mengingatkan seluruh DPRD, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota soal obesitas regulasi di daerah, yang kini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. “Kerja bapak presiden ada beberapa di dalamnya, adalah terutama soal simplifikasi regulasi. Ini sudah diawali dengan dikeluarkannya undang-undang 11 tahun 2020, agar seluruh daerah di tingkat pemerintahan akan melakukan akselerasi menyesuaikan dengan undang-undang ini,” katanya.

Lanjut, Markus mengatakan simplikasi regulasi ini adalah bagaimana daerah melihat produk hukum di daerah, apakah menyulitkan investasi dan masyarakat atau tidak. Selain itu kata Markus, harus ada review terkait dengan seluruh Perda ataupun Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Peraturan Walikota/bupati) yang memang saat ini dikeluhkan Presiden karena menyulitkan investor dan masyarakat. “Bahkan regulasi-regulasi di daerah dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Saya melakukan review regulasi yang notabene sudah ada penyesuaian dengan peraturan/undang-undang,” ujarnya.

Sekarang ini tambah Markus, ada obesitas atau kegemukan regulasi Perda maupun Peraturan Kepala Daerah. Dimana ada 2000-an Perda yang sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah. “Karena itu, Kemendagri meminta propinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan review Perda-perda dan aturan yang tidak lagi sesuai kewenangan dan tidak efisien lagi,” terangnya.

Sementara itu, Careig N Runtu (CNR) menjelaskan bahwa komitmen Ketua Dewan Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD agar Dewan Sulut dapat bekerja maksimal dengan menghasilkan produk produk hukum yang berkualiatas dan berpihak pada kepentingan rakyat, memotivasi Bapemperda untuk kerja cepat namun tetap berkualitas.

Usai pemaparan materi, dilangsungkan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Ketua dan Wakil ketua Bapemperda DPRD Sulut, Careig Naichel Runtu dan Melky J Pangemanan.

Untuk sesi tanya jawab berlangsung alot, dengan beberapa pertanyaan, dimana para peserta utusan Bapemperda Kabupaten/kota menyampaikan pertanyaan dan masukan-masukan kepada Kemendagri soal aturan-aturan yang diusulkan dan yang sudah ada.

Wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok saat membuka acara Forkom Bapemperda mengatakan, forum ini akan membangun sinergitas dan tercapainya kesamaan persepsi dalam pembentukan program-program legislasi daerah.

“Kita ingat Sulut menjadi ikon dalam pembentukan produk-produk daerah. Salah satunya adalah ketika Sulut membentuk BKSAUA (Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama, red) yang adalah forum satu-satunya yang ada di Indonesia, yang kemudian bermetamorfosa dengan pembentukan FKUB (Forum Kerukuan Umat Beragama) di pusat hingga di daerah-daerah,” ungkapnya.

Billy berharap, Bapemperda DPRD Sulut di bawah pimpinan Careig N Runtu dan Melky J Pangemanan akan mengajukan produk-produk hukum yang berkualitas.
“Kita doronya Bapemperda se Sulut menghasilkan perda berkualitas untuk masyarakat,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan Forkom tersebut, anggota DPRD Sulut Anggota Bapemperda Kabupaten/Kota, tenaga ahli dewan maupun fraksi, Sekwan Sulut Glady Kawatu, SH.M.Si dan Sekwan kabupaten/ kota. (sisco)




Semprot Dinkes Sulut, MJP Apresiasi Disbud

Sulut,GN- Anggota Pansus Melky J Pangemanan (MJP) mengkritisi kinerja SKPD yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut. Dia menegaskan kinerja Dinkes perlu mendapat catatan- catatan dari pansus. Sesuai data dari kementerian yang ada, lanjut MJP mengatakan capaian imunisasi rutin mengalami penurunan mulai tahun 2020. Sederhananya Sulut ada di peringkat 3 dari bawah.

Melky J Pangemanan Ketika Diwawancarai Awak Media (foto : gemparnews)

” Jadi kita lagi membunuh, menghancurkan generasi-generasi kita kedepan. Ini yang tidak di lakukan oleh dinas kesehatan. Fokus pada upaya-upaya penanganan covid, hal-hal normatif lainnya dalam rangka untuk menjaga kesehatan publik, itu tidak dilakukan. Ini data jadi kalau mau di bantah harus bantah pakai data jangan dengan narasi yang tidak beralasan,” kata MJP saat rapat Pansus Rabu (13/4/2022) dikantor DPRD Sulut.

Lanjutnya mengatakan, ini jadi catatan yang harus di respon oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Sementara, ditempat yang sama MJP memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan Sulut. Dikatakannya, meskipun Kepala Dinas masih baru menempati jabatan sebagai kepala dinas kebudayaan namun kata MJP, masih kooperatif. ” Pak Jani Lukas ini kooperatif meskipun baru masuk di dinas kebudayaan,” kata MJP.

Dilain pihak, dia mengatakan dinas kebudayaan masih ada penyakit yang perlu mendapat perhatian seperti penganggaran. ” Soal penganggaran tidak berpihak kepada dinas kebudayaan,” ungkapnya. (sisco)




Walukow Kritisi Minimnya Tenaga Guru Di Daerah Pesisir Dan Pulau

Sulut,GN- Anggota Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2021, Henry Walukow secara terbuka mengkritisi penyampaian laporan Dinas Pendidikan Sulut terkait minimnya tenaga Guru di Sulawesi Utara.

Rapat Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2021 ( foto: gemparnews)

Walukow menegaskan hal itu menjadi catatan khusus dan pansus memberikan rekomendasi dimana tenaga guru perlu mendapat perhatian apalagi di daerah pesisir atau pulau sekitarnya. ” Ini adalah sesuatu yang urgen untuk diberikan catatan dan rekomendasi pansus,” tegasnya saat rapat pansus Rabu (13/4/2022) tadi sore di ruangan paripurna DPRD Sulut.

Kurangnya formasi guru tersebut, lanjut Walukow perlu diperjuangkan apalagi daerah pesisir dan pulau-pulau yang masih minim tenaga pengajar.

Walukow juga mengkritisi beberapa tenaga guru ketika ditempatkan disalah satu pulau atau daerah pesisir kemudian dua atau tiga tahun mereka pindah ketempat yang lebih nyaman. ” Tentunya ini menjadi evaluasi bagi dinas terkait dan Pemerintah Provinsi Sulut. Mudah-mudahan ada rekomendasi dari pansus terkait hal tersebut,” kata Walukow. (sisco)




Ratusan Mahasiswa Demo Di Gedung DPRD Sulut, Silangen : Aspirasi Mahasiswa Akan Kami Bawa Ke Pemerintah Pusat

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulit Fransiscus Andy Silangen (FAS) menegaskan pihaknya akan segera menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa.

Hal itu, dikatakannya ketika menyikapi tuntutan Mahasiswa yang menggelar aksi demo di halaman Kantor DPRD Sulut.Selasa (12/4/2022) tadi sore.

Ketua DPRD Sulut Berdialog Dengan Mahasiswa Saat Aksi Demo Tadi Sore (foto: gemparnews)

Menurut Dia, persoalan BBM maupun Minyak Goreng tidak hanya menjadi pergumulan masyarakat Sulut akan tetapi juga menjadi pergumulan seluruh rakyat Indonesia. ” Senin pekan depan, Kami DPRD Sulut segera membawa aspirasi yang disampaikan ke Pemerintah Pusat karena terkait kebijakan BBM dan Minyak Goreng menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” kata dokter Andi sapaan akrabnya.

Politisi PDIP Sulut ini juga mengatakan keberpihakan DPRD Sulut terhadap persoalan rakyat menjadi hal mutlak, sehingga mengapresiasi upaya Mahasiswa yang telah berjuang untuk kepentingan masyarakat. ” Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa yang berteriak hidup rakyat, hidup Mahasiswa juga akan sama-sama diperjuangkan,” tegas Silangen.

Untuk di ketahui, aksi demo damai tadi sore, berlangsung aman dan terkendali. Pihak petugas kepolisian terlihat berjaga-jaga di lokasi kantor DPRD Sulut. Dalam aksi demo damai juga berhasil membuat kesepakatan lewat dialog yang dilaksanakan dihalaman kantor DPRD Sulut untuk perjuangan Stok BBM dan penurunan harga bahan pokok khususnya Minyak Goreng yang akan diperjuangkan secara bersama-sama. (sisco)




Jawaban Dirut BSG Hebat! Data BSG Valid

Sulut,GN- Sejumlah cercaan pertanyaan yang di lontarkan  oleh anggota Pansus pembahas LKPJ Gubenur Sulut tahun 2021, Jems Julius Tuuk mengenai laporan pertanggungjawaban Bank SulutGo tahun 2021 di hadapan Panitia Khusus (Pansus) secara gamblang dijawab oleh Direktur Utama (Dirut) Revino Pepah.

Direksi Bank SulutGo (foto: gemparnews)

Termasuk pertanyaan Jems Julius Tuuk  mengenai data yang di sampaikan oleh Bank SulutGo merupakan data “surga”. Dengan tegas dan hebat Dirut BSG mengatakan bahwa data tersebut valid.

” Pertama data ini sudah di audit oleh  akuntan publik yang terdaftar di otoritas jasa keuangan, selanjutnya tahun 2021 dua kali di periksa oleh badan pemeriksa keuangan dan otoritas jasa keuangan. Saya menjamin seratus persen bahwa tidak ada window dressing. Window dressing itu pidana,” tegas Dirut BSG.

Dikutip dari Investopedia,window dressing adalah strategi mempercantik portofolio investasi yang dilakukan perusahaan maupun manajer investasi. Upaya ini dilakukan sebelum dipresentasikan kepada pemegang saham (investor) atau klien.(sisco)




Dirut: Bank SulutGo Tutup Sejumlah Outlet Tahun 2022

Sulut,GN- Bank SulutGo Tahun 2022 akan menutup sejumlah outlet atau kantor kas yang ada diwilayah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan kondisi digital saat ini.

Hal itu, dikatakan Direktur Utama (Dirut) Bank SulutGo Revino Pepah kepada Panitia Khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggungan jawab (LKPJ) guberbur Tahun 2021, Diruangan Paripurna Senin (11/4/2022). ” Tahun 2022 Bank SulutGo akan menutup sejumlah outlet atau kantor kas di wilayah Provinsi Sulut,” kata Dirut.

Direksi Bank SulutGo (foto: gemparnews)

Penutupan ini dilakukan oleh PT Bank SulutGo, agar tidak lagi antri. Dengan sistem digital saat ini melakukan transaksi melalui sistem yang baru.

Ketua Pansus LKPJ Vonny Paat menanggapi hal itu, mengatakan sesuai hasil yang disampaikan Dirut PT Bank SulutGo soal sistem digital dalam melakukan transaksi sangat baik. “Hal ini pernah ditemui dilapangan soal digitalisasi agar terhindar dari antrian panjang. lnformasi dari yang disampaikan Dirut BSG di dukung,” ucapnya.

Lain halnya dengan anggota Pansus LKPJ Amir Liputo. Dia mengatakan tahun 2022 rencana PT Bank SulutGo akan menutup sejumlah outlet dan kantor kas akan menggantikan sistem digitalisasi perlu di kaji kembali, karena ada kerawanan sehingga perlu ada keamanan yang ketat, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

” Sehingga sistem digitalisasi ini perlu mendapat perhatian serius dari direktur, terkait penutupan sejumlah outlet yang rencana akan digantikan dengan sistem digital,” tandasnya. (sisco)




Komisi 1 DPRD Sulut Kunker Ke Inspektorat Boltim

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut) yang membidangi pemerintahan Hukum dan HAM, pekan lalu melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaangmongondouw Timur (Boltim).

Kepada sejumlah media Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan menjelaskan terkait Kunker ke Kabupaten Bolmong Timur. ” Kunjungan ini guna koordinasi terkait dengan peran inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata HVK sapaan akrabnya.

Selain itu, HVK menyebutkan bahwa dalam diskusi dengan Ispektorat Pihaknya menanyakan berita yang di media cetak, online lokal dan Nasional, di mana 81 atau seluruh kepala desa (sangadi) Kabupaten Boltim di panggil Polres Boltim untuk di mintai keterangan dugaan korupsi dana bantuan penanggulangan Covid-19.

Dari penjelasan Irban wilayah dua Frede Ocotan bahwa terkait berita yang lagi viral tersebut adalah laporan dari masyarakat, dan ini masih dalam status penyelidikan oleh Polres Boltim.

Kunker tersebut di terima langsung Irban wilayah dua Frede Ocotan, ibu Herlina dan jajarannya. Sementara Tim yang melaksanakan Kunker pimpinan tim Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan, bersama anggota Komisi 1 Jhonni panambunan, imelda Novita rewa dan staf komisi 1 DPRD Sulut.

HVK berharap dengan melakukan Kunker tersebut semoga pertemuan dan diskusi, bisa memberikan impact positif untuk Provinsi Sulawesi utara. (*/sisco)




Putra Kawanua Sambut Kunker Komisi I DPRD Sulut Di BNPP RI

Sulut,GN- Tim komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut) yang membidangi pemerintahan Hukum dan Ham Kamis ( 31 maret 2022) lalu, melaksanakan Kunjungan kerja ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia di Jakarta.

Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Sulut Di BNPP RI (foto: ist)

Kunjungan tersebut terkait alokasi dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah perbatasan Daerah provinsi Sulut. Berhubung komisi 1 Bermitra kerja dengan perangkat daerah Badan pengelola perbatasan Provinsi Sulut.

Sekretaris BNPP Restuardy Daud yang juga putra Kawanua  mengatakan Pengelolaan perbatasan negara undang-undang no 43 tahun 2008 Memperkuat upaya penegakan kedaulatan Negara serta penegakan pertahanan dan keamanan Negara, juga mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan.

Tugas pengelolaan perbatasan Negara oleh BNPP antara lain Kelola batas negara, Kelola lintas batas negara dan Kelola pembangunan kawasan perbatasan.

Dalam kunjungan tersebut, Pimpinan Tim Komisi 1 Herol Vresly Kaawoan (HVK) juga menanyakan Pos Lintas batas negara ( PLBN ) miangas dan marore, karena saat ini sangat memprihatinkan.

Menanggapi hal itu, Asdep lintas batas negara Murtono dan Asdep lintas batas darat Ismawan Harijono menjelaskan
Untuk PLBN di miangas dan marore tahun ini masih dalam persiapan. Jika tidak ada halangan pembangunannya nanti tahun berikutnya. Berhubung masih ada 8 PLBN yang akan di selesaikan pada tahun ini, karena tertunda pada tahun sebelumnya.

Dalam diskusi tersebut di tegaskan juga oleh Sekretaris, BNPP hanya sebatas koordinasi juga yang Exekutornya ada di Kementrian PU dan kementrian lainnya.

Informasi yang di dapat, Tim BNPP yang akan melaksanakan Kunker ke Kabupaten Talaud dalam rangka Gerbang Dutas (Gerakan pembangunan terpadu perbatasan) bulan Mei mendatang.

“Tentunya kami pimpinan dan anggota komisi 1 menyampaikan banyak terimakasih kepada Sekretaris BNPP Restuardy Daud dan jajaran yang sudah menerima kami dengan baik dan semoga Pertemuan dan Diskusi ini bisa memberikan Impact positif buat Indonesia lebih khusunya Provinsi Sulawesi utara yang punya kawasan perbatasan dengan Negara tetangga Philipinna,” tandas HVK.

Diketahui, kunjungan kerja komisi 1 DPRD Sulut di terima langsung Sekretaris BNPP bpk Restuardy Daud, Asdep lintas batas darat Ismawan Harijono, Asdep Lintas batas negara Mrtono dan jajaran.

Sementara, tim yang melaksanakan Kunker yakni pimpinan tim Herol Vresly Kaawoan selaku Wakil ketua komisi 1,
muhamad wongso Sekretaris komisi serta
anggota komisi Novita rewa, Fabian kaloh, Arthur kotambunan, Jhony panambunan dan staf komisi. (sisco/*)




HVK Pimpin Tim Komisi I DPRD Sulut Sambangi BNN Provinsi DKI Jakarta

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD provinsi Sulut yang membidangi pemerintahan Hukum dan Ham
Rabu (30/3/2022) lalu, melaksanakan Kunjungan kerja (Kunker) ke BNN Provinsi DKI Jakarta guna konsultasi terkait dengan pengawasan serta pencegahan terhadap peredaran narkoba di provinsi DKI Jakarta.

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Sulut Ke Kantor BNN Provinsi DKI Jakarta ( foto : ist)

Dari pemaparan kepala bidang pemberantasan Kombes Pol Morang Sidabukke Msi menjelaskan Modus operasi di wilayah DKI Jakarta, ada 8 poin yakni 1. Penyeludupan narkotika di dalam bungkus makanan, 2.Penyuludupan melalui jasa pengiriman expedisi ( Pos/JNE/TIKI), 3. narkotika di angkat menggunakan alat transportasi bus dan kapal dari luar pulau,4.transaksi dengan sistem tempel, 5. transaksi pada waktu tertentu (malam hari), 6.Penggunaan rumah / tempat tinggal,   7. Pemesanan narkotika dari dalam lapas, 8. Peredaran narkotika di dalam diskotik.

Dalam diskusi tersebut Komisi 1  mengapresiasi kerja-kerja pimpinan dan jajaran BNN dalam pencegahan terhadap peredaran narkotika di provnsi DKI Jakarta. Dengan kunjungan kerja tersebut,memberikan Impact
Positif buat Indonesia terlebih khusus Provinsi Dki Jakarta dan Provinsi Sulawesi utara dalam pecegahan dan peredaran Narkotika.

Di ketahui, kunjungan kerja komisi 1 DPRD Sulut di terima oleh kepala bagian umum Tumiran SE, kepala bidang pemberantasan Kombes Pol Morang Sidabukke MSi dan jajaran.

Sementara, tim komisi 1 DPRD Sulut dalam melaksanakan Kunker sebagai
Pimpinan Tim Herol Vresly Kaawoan Selaku Wakil Ketua Komisi 1,
muhamad wongso Sekretaris komisi dan
anggota komisi Imelda novita rewa, Fabian kaloh, jhoni panambunan, Arthur kotambunan dan Staf komisi. (*/sisco)




Pansus Pembahas LKPJ Gubernur 2021 Targetkan Tuntas Sebelum Lebaran

Sulut,GN- Usai Rapat Paripurna, Panitia khusus (pansus) DPRD Sulut pembahas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur 2021 langsung menggelar rapat perdana, Kamis (31/3/2022).

Ketua Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2021 ( foto: ist)

Vonny Paat yang terpilih sebagai Ketua Pansus mengatakan, rapat pertama tersebut telah diputuskan beberapa hal untuk kegiatan pembahasan selanjutnya.

Karena sesuai aturan, 30 hari kerja saat penerimaan oleh Setwan dari pemprov untuk LKPJ tersebut. “Ada tiga hal yang disahkan dalam rapat perdana untuk kegiatan pansus yakni pembahasan dengan perangkat daerah, perusahaan daerah, Bank SulutGo, Badan Penghubung, dan juga ada kunker ke Kementerian, Bank SulutGo di Jakarta dan kunker dalam daerah,” kata politisi PDI P Kota Tomohon ini.

Lanjutnya, kemudian finalisasi dan rencana penetapan sebelum hari raya idul Fitri atau lebaran. “Kita menargetkan 19 Mei atau sebelum lebaran paling lambat LKPJ ditetapkan,” tandasnya. (sisco)