Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna, Pemprov Sulut Raih WTP

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2021.

Dengan Raihan predikat Opini WTP tersebut merupakan kedelapan kali secara berturut turut yang dapat dipertahankan sejak 2013 hingga 2021 ini.

Penyerahan LHP BPK RI (foto: ist)

Seperti disampaikan Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, SIP, M.Si, CFrA, CSFA, dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen, SpB-KBD dan wakil ketua DR Viktor Mailangkai, SH MH dan Billy Lombok, SH.

Dia mengatakan pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Raihan WTP ini berkat sinergitas yang dibangun antara Pemprov dan pemangku kepentingan yang terus memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah Sulut,” ujarnya.

Pantauan media ini, Rapat paripurna dihadiri langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandow, Auditor Utama Keuangan VI Dorry Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Manado Karyadi.

Juga terpantau hadir Forkopimda, Sekprov, Sekwan dan pejabat jajaran Pemerintah Sulut, tokoh agama dan masyarakat.(advetorial)




Pemrov Dan DPRD Sulut Sepakati Pembahasan Ranperda Pohon Ke Tahap Selanjutnya

Sulut,GN- Saya justru binggung kenapa Ranperda usulan dewan ini tidak masuk atau hilang di Propemperda tahun 2021, padahal sudah ada persetujuan Gubernur  tertanggal 27 April 2021, kemana?.

Hal ini menjadi pertanyaan anggota DPRD Sulut Boy V Tumiwa ketika pembahasan komisi 3, tim pakar dan Biro Hukum dalam hearing, Selasa (10/5/2022).

Anggota DPRD Sulut Boy V Tumiwa (foto : ist)

Tidak masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pohon dalam Propemperda DPRD Sulut tahun 2021 menjadi perhatian serius politisi PDI Perjuangan itu.

Tumiwa pun meminta penjelasan kepada Sekretaris Dewan selaku Sekretaris Bappemperda atas hal ini.

“Harusnya wajib dimasukan hanya yang perlu didalami adalah mekanisme pembahasan, syarat dan isi materi yang mungkin direvisi,” katanya.

Sementara itu,Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulut Glady Kawatu menjelaskan tidak diusulkan kembali Ranperda ini ditahun 2021, karena berdasarkan hasil kajian Biro hukum dianggap belum memenuhi syarat menjadi sebuah perda karena dipandang menjadi kewenangan pengaturan pohon itu di tingkat kabupaten atau kota.

”Atas dorongan ketua Komisi 3 Pak Berty dan Pak Boy yang paham akan roh dari hadirnya Ranperda ini sehingga saya selaku sekretaris Bapemperda, diminta mengkomunikasikan lagi hal ini melalui rapat bersama dengan biro hukum serta melakukan revisi atas ranperda salah satunya yakni judul Ranperda yang berubah menjadi pengendalian pohon pada ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan oleh biro hukum dipandang sudah memenuhi persyaratan karena jadi kewenangan Pemerintah Propinsi, sehingga kami mengusulkan kembali ditahun 2022,” jelas Kawatu.

Hal senada juga diungkap perwakilan dari Biro hukum. Dengan diterimanya Ranperda ini oleh Gubernur, maka Pemprov dan DPRD dalam hearing ini sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada tingkat selanjutnya.

Foto Bersama Usai Rapat Hearing (foto: ist)

Untuk di ketahui, rapat hearing tersebut dipimpin oleh Ketua Komiai 3 Berty Kapajos, dan dihadiri anggota Boy Tumiwa, Raski Mokodompit, Agustien Kambey dan Youngkie Limen.

Hadir Juga dalam rapat ini, dari Biro Hukum, Sekwan, Kabag Persidangan, dan Kasub. (*/sisco)




Jadi Nara Sumber Dalam Kegiatan Sosialisasi Di Minahasa, HVK Apresiasi KPID Sulut

Sulut,GN- Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK) Kamis, (28/4/2022) menjadi Narasumber Sosialisasi Migrasi Siaran dari TV analog ke TV digital yang di selenggarakan oleh KPID provinsi Sulawesi utara di ruang sidang kantor Bupati Minahasa.

Dalam sosialisasi tersebut HVK sapaan akrabnya menyampaikan perbedaan TV analog dan TV digital adalah sinyal yang di pancarkan dari kedua siaran tersebut,
TV analog hanya di batasi dengan sinyal analog, sedangkan TV digital dapat memproses sinyal digital dan analog sekaligus Keunggulan TV digital adalah hemat dan tidak membutuhkan kuota internet, siaran digital ini bukan TV berbayar sehingga tidak perlu membayar Iuran bulanan.

di samping itu, HVK menyampaikan tahapan Migrasi TV digital di provinsi sulawesi utara, tahap satu batas waktunya tgl 30 April 2022 di lima kabupaten kota yaitu Kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

“Oleh dan sebab itu, Saya mengapresiasi KPID provinsi Sulut yang sudah melaksanakan kegiatan ini, juga kami mendorong kepada bapak dan ibu perangkat daerah, Camat, hukum tua/Lurah dapat menyampai nyampaikan ini ke masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut itu.

Sementara, Ketua Komisi Satu Dra Vonny J Paat, anggota komisi satu Ibu Novita rewa Spd juga jadi Nara sumber dalam kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Minahasa di wakili Asisten ll Ir Wenny talumewo Msi, Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa Agustivo Tumundo SE.Msi, Camat dan perwakilan perwakilan Hukum tua kabupaten minahasa, komisioner KPID provinsi sulut, Santo Amisan SIP, Merlin Watulangkouw SH, Meilany Rauw SE. (*/sisco)




Penting! Cindy Wurangian Pimpin Rapat Terkait Ranperda Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Sulut,GN- Cindy Wurangian selaku Ketua Komisi ll Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), memimpin rapat terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama tim ahli, instansi terkait dan pemangku kepentingan.

Ketua Komisi II DPRD Sulut Cindy Wurangian (foto: gemparnews)

Kepada sejumlah wartawan usai rapat, Wurangian mengatakan rapat tersebut digelar untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait usulan ranperda tersebut.

“Memberikan input dan informasi kepada tim ahli, yang pada satu bulan ke depan akan menyusun naskah akademik dan draft ranperda ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, komisi ll menjadi inisiatif pembahasan rancangan raperda ini. “Tentunya kami mengharapkan agar pada ranperda ini, permasalahan-permasalahan yang saat ini ada dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bisa teratasi,” kata Wurangian usai rapat.

Dia menjelaskan pihaknya bersyukur, ranperda ini bisa masuk dalam Propemperda tahun 2022, karena dianggap urgen dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap virus atau penyakit berbahaya yang menyerang ternak.

“Salah satunya ASF atau African Swine Fever yang menyerang ternak babi. Jika diserang oleh virus ini, seratus persen ternak babi pasti mati. Dan dengan adanya ranperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi perda, bisa memberikan solusi pencegahannya,”ucapnya.

Politisi partai Golkar ini menambahkan saat ini instansi terkait sering mengeluhkan kekurangan anggaran untuk sosialisasi pencegahan virus atau penyakit kepada hewan ternak semisal babi, unggas ayam dan burung wallet. “Adanya perda ini nanti, kita harapkan permasalahan-permasalah ini bisa terselesaikan, dan tidak menambah beban masyarakat. Melainkan ada pencegahan potensi penyakit/virus yang masuk ke Sulut,” tutupnya. (sisco)




Rapat Perdana Pansus Ranperda RIPPARPROV, Sekretaris Pansus: Tak Ada Halangan Ranperda Tuntas 5 Bulan

Sulut,GN- Rapat awal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Sulut 2022-2025 bersama instansi terkait Senin (25/4/2022).

Sekretaris Pansus Herol V Kaawoan (foto: ist)

Herol V Kaawoan (HVK) selaku Sekretaris Pansus menjelaskan diawal rapat ini pihaknya membicarakan beberapa hal. “Ini baru rapat awal dan belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” jelas Kaawoan.

HVK sedikit menjelaskan dalam rapat tersebut, dirinya menanyakan terkait judul rancangan peraturan daerah dibahas untuk menjadi perda. “Ini baru rapat awal. Belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” kata politisi partai Gerindra itu.

Lanjut HVK, Pansus juga usulkan pertemuan rapat selanjutnya mengundang asisten 2 Setda, Kepala Bappeda, Dinas Kebudayaan dan selaku stakeholder terkait termasuk pelaku usaha.”Selain itu, juga usulan-usulan kunker ke beberapa destinasi super prioritas di Indonesia. Karena kita tahu bersama, Likupang juga kan masuk destinasi super prioritas yang ada di Sulut. Kami pansus akan laksanakan kunker ke Kementrian-kementrian terkait. Diskusikan, koordinasikan,” tukasnya

Selain itu kata HVK, hal menarik yang mencuat dalam rapat awal tersebut, di mana salah satu tim ahli Prof Charles Kepel mengatakan bahwa ranperda tersebut sudah selaras dengan RPJMD 2021-2026. “Kemudian, Minahasa raya akan jadi kota metropolitan. Dan saya tanyakan metropolitan ini apa. Dijelaskan beliau bahwa jumlah penduduknya Minahasa raya melebihi 1 juta orang, itu bisa disebut metropolitan. Dan itu sudah tertuang di RPJMD 2021-2026,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi 1 itu juga mengatakan bahwa Ranperda tersebut selaras dengan pemerintah pusat. “Bersyukur rancangan ini ternyata di 2010 pernah dibahas tapi terhenti. Makanya kami konsen. Kalau tak ada halangan, 4 atau 5 bulan ranperda ini tuntas,” tandas HVK.

Untuk diketahui, pada rapat perdana tersebut dihadiri Kadis Pariwisata Sulut, Karo Hukum dan beberapa tim ahli. (*/sisco)




Yusra Alhabsy Pindah Fraksi, Resmi Gabung Fraksi Demokrat

Manado,GN- Yusra Alhabsy anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pindah dan bergabung dengan fraksi Demokrat. Sebelumnya anggota DPRD Sulut itu, bergabung bersama fraksi Nyiur Melambai.

Yusra Alhabsy (foto: gemparnews)

Perihal berpindahnya anggota DPRD Sulut tersebut disampaikan lewat surat masuk oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dalam rapat paripurna, Senin (25/4/2022).

“Surat masuk dari Partai Kebangkitan Bangsa, perihal pemberitahuan yakni, sehubungan dengan rapat DPW PKB 18 april 2022, telah diputuskan bahwa anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsyi tak lagi bergabung dengan Fraksi Nyiur melambai dan diusulkan bergabung dengan Fraksi Demokrat,” kata Kawatu.

Untuk di ketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PKB Sulut, Lukman Hakim dan Sekretaris Yusra Alhabsyi. Dengan adanya surat pemberitahuan permohonan tersebut, Partai Demokrat merespon baik dengan langsung menerima Yusra Alhabsyi menjadi anggota fraksi.

Pernyataan tersebut dibacakan pula lewat surat masuk oleh Sekwan.”Sehubungan dengan surat DPW PKB tentang permohonan menjadi anggota fraksi, maka pada prinsipnya menerima permohonan Anggota DPRD Yusra Alhabsyi menjadi anggota Fraksi Demokrat. Dan kepada yang bersangkutan agar ikuti keputusan Fraksi yang ada dan yang akan ada,” ucap Kawatu.

Diterimanya anggota DPRD Sulut bergabung dengan Fraksi Demokrat sesuai surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD Demokrat Sulut Elly Lasut dan Sekretaris Billy Lombok. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Dokter Fransiscus A Silangen Dampingi Gubernur Olly Dondokambey Meresmikan RSUD ODSK

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey,SE meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ODSK Provinsi Sulut jalan Bethesda 77 Manado, Sabtu (23/4/2022).

Pantauan awak media ini,Gubernur Olly Dondokambey saat meresmikan di dampingi Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD.

Selain itu, hadir juga Sekretaris Provinsi Sulut Gemmy Kawatu, Kepala Dinas Kesehatan Sulut dr Debby Kalalo dan Direktur RSUD ODSK Provinsi Sulut dr Enrico Rawung serta undangan lainnya.(sisco)




Jelang Hari Raya, Gubernur : THR Dan Gaji Ke 13 Hari Ini Semua Terbayar

Sulut,GN- Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menegaskan Tenaga Harian Lepas (THL) yang akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) bahkan gaji ke 13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hari ini sudah terbayarkan. ” Jadi setelah menerima hasil LKPJ Gubernur tahun 2021, semua memberikan tanggapan positif tapi ada beberapa catatan termasuk ada THL yang belum terima THR dan hari ini semua sudah lunas,” kata Olly usai menghadiri rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (22/4/2022).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey Saat Press Confrence (Foto : Gemparnews)

Tertahannya pembayaran lanjut Olly menjelaskan karena pada tahun 2021 itu masa pandemi, jadi untuk gaji ke 13 itu semua tertahan. ” Tapi sekarang aman dan terbayar semua. Karena penerimaan kas daerah mantap, penerimaan pajak retribusi pendapatan daerah melampau target,” tutup Gubernur Olly saat press confrence lantai dua kantor DPRD Sulut . (sisco)




HVK Yakin Kapasitas Dan Kapabilitas Gubernur Sulut, Perbaikan Akses Jalan Rusak Di Kecamatan Remboken Dapat Terwujud

Sulut,GN- Keyakinan anggota Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut, Herol V Kaawoan (HVK) terhadap kapasitas dan kapabilitas Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Di Pemerintah Pusat sangat luar biasa.

Herol V Kaawoan (foto: gemparnews)

Hal itu dikatakannya dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut saat rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat, (23/4/2022).

Kepercayaan anggota DPRD Sulut ini kepada Gubernur Sulut, perhatian pemerintah terkait Danau Tondano. Dia menjelaskan bahwa Danau Tondano sebagai kawasan strategis pariwisata terletak di Kabupaten Minahasa merupakan destinasi pariwisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.

Namun kata HVK, ada beberapa kendala termasuk akses jalan di beberapa titik di Kecamatan Tondano Selatan, Remboken, Kakas, Kakas Barat dan Eris, sangat rusak dan sempit. Dia berharap, agar pemerintah dapat menganggarkan pelebaran jalan lingkar Danau tersebut. “Melihat kapabiltas dan kapasitas seorang Gubernur Sulut Pak Olly Dondokambey di pemerintah pusat begitu luar biasa, sehingga kami yakin hal ini bisa terwujud,” ujarnya disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

Sebelum menyerahkan rekomendasi fraksi, seperti biasanya dilakukan anggota fraksi nyiur melambai melantunkan beberapa pantun dihadapan pimpinan sidang dan undangan yang hadir pada rapat paripurna tersebut. (sisco)




Ini Saran Ketua DPRD Sulut Periode 2009-2014 Terkait Judul Ranperda

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut Periode 2009-2014 Pdt Meiva Salindeho-Lintang memberikan saran dan usulan kepada DPRD Sulut dalam pemberian judul
penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi atas Ranperda usulan Eksekutive.

Pdt Meiva Salindeho-Lintang Ketua DPRD Sulut Periode 2009-2014 (gemparnews)

Judul Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi tahun 2022-2025, menurut Dia tidak cocok
untuk statment suatu Perda. Sebab Perda adalah suatu aturan yang dibuat untuk ditaati. “Mohon isin kiranya pihak eksekutive dan DPRD dapat mengkritisi Pertama, Judul Ranperda. Kata Rencana tidak cocok untuk statment suatu Perda. sebab Perda adalah sesuatu aturan yang dibuat untuk ditaati. Jadi, Perda tidak berisi rencana program tapi berisi sejumlah aturan yang wajib di taati,” kata Dia kepada media ini Kamis (21/4/2022).

Selain itu, Pendeta Meiva menyarankan terkait masa berlakunya suatu Perda dari 2022-2025. Kata Pendeta Meiva, hal itu perlu di pertanyakan. “Sebuah perda dapat berlaku lama melalui perubahan – perubahan Perda atau dihapuskan. Sekedar saran untuk di bahas pada pembahasan selanjutnya,” ujar pendeta Meiva,” (sisco)