Royke Roring Serap Aspirasi Warga Ranomuut Paal Dua

Sulut,GN- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Kota Manado, Dr Ir Royke Octavian Roring menggelar Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kantor Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua Manado, Minggu (2/8/2026).

Turut hadir Pemerintah Kelurahan Ranomuut, para Kepala Lingkungan, staf pendamping reses, tim monitoring, serta perwakilan masyarakat. Reses merupakan agenda resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi representasi anggota dewan.

Roring mengatakan kegiatan reses bukan sekadar memenuhi agenda kedewanan, tetapi menjadi wadah untuk mendengar secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

“Kehadiran kami di tengah masyarakat adalah untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan daerah,” kata Roring.

Pelaksanaan reses berlangsung dalam suasana dialogis dan interaktif. Para Kepala Lingkungan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan infrastruktur lingkungan dan kebutuhan sarana penunjang pelayanan publik.

Aspirasi yang menjadi perhatian anggota DPRD dalam kegiatan tersebut antara lain pengadaan kursi untuk Kantor Kelurahan Ranomuut guna menunjang pelayanan masyarakat, pengadaan kursi bagi seluruh lingkungan sebagai fasilitas kegiatan warga, perbaikan drainase di Lingkungan II dan Lingkungan III yang sering menyebabkan banjir saat curah hujan tinggi, serta usulan pelebaran jalan menuju Yayasan Sekolah Kristen Imanuel di Lingkungan V agar akses kendaraan menjadi lebih aman dan lancar.

Masyarakat juga menyampaikan pentingnya peningkatan sarana pendukung di Gedung Pertemuan Lingkungan II yang sebelumnya merupakan bantuan sosial melalui Pokok Pikiran (Pokir) Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Arthur Kotambunan, sehingga keberadaan gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Roring menyampaikan seluruh usulan masyarakat akan diinventarisasi, dikaji berdasarkan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan dikoordinasikan dalam proses penyusunan program pembangunan maupun pembahasan anggaran daerah.

Roring menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai dengan skala prioritas, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah.

Kegiatan Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kelurahan Ranomuut berlangsung tertib, lancar, dan penuh semangat kebersamaan. Melalui forum tersebut diharapkan terjalin komunikasi yang semakin kuat antara masyarakat dan wakil rakyat, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga. (sisco)

 




Ketua DPRD Sulut Secara Resmi Membuka Kejuaraan Tinju Walikota Cup 2026

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD membuka secara resmi kejuaraan Tinju Walikota Cup Manado 2026, Selasa (28/7/2026).

Kejuaraan ini diselenggarakan oleh Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Perbati) Manado. Ajang bergengsi berlangsung di Lapangan Basket Mega Mall Manado.

Ketua DPRD Sulut dalam mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus membuka kejuaraan tinju amatir.  Kehadiran pimpinan dewan tersebut menjadi tanda dimulainya kompetisi tinju antar daerah yang dinantikan oleh para atlet dan pecinta olahraga bela diri.

Walikota Cup tahun ini mencatatkan partisipasi yang sangat luas, tidak hanya dari dalam provinsi tetapi juga melibatkan sasana-sasana tinju ternama dari luar daerah. Tercatat ada tujuh sasana dari berbagai wilayah di Indonesia yang turut berkompetisi, yaitu dari Jakarta, Ternate, Lampung, Gorontalo, Maluku, dan Bali.

Peserta dalam kejuaraan ini dari berbagai pulau untuk menunjukkan bahwa Walikota Cup Manado telah berkembang menjadi ajang nasional yang mampu menarik minat petinju muda berbakat untuk menguji kemampuan mereka di kancah yang lebih luas.

Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan atlet tinju serta mempererat silaturahmi antar daerah melalui sportivitas olahraga. (*/sisco)




Stella Runtuwene Soroti Dinsos Sulut  Lamban Respon Program Pro Rakyat

Sulut,GN- ​Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, angkat bicara usai rapat berlangsung diruangan paripurna Selasa (28/7/2026), terkait kinerja dinas teknis, khususnya Dinas Sosial.

Dia  menyoroti lambannya mengeksekusi program pro-rakyat. Padahal, seluruh dokumen penunjang serta data calon penerima di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Minahasa Selatan telah dirampungkan sesuai mekanisme yang berlaku.

”Usulan ini murni aspirasi warga, bukan kepentingan proyek. Kami sudah serahkan seluruh data teknis agar dinas terkait turun melakukan verifikasi lapangan. Sayangnya, hingga memasuki tahapan anggaran perubahan, janji eksekusi tersebut tak kunjung terbukti,” kata Stella.

​Keterlambatan ini menempatkan para legislator pada posisi dilematis, terlebih agenda Reses masa persidangan dijadwalkan berlangsung pada 1–4 Agustus mendatang. Stella mengkhawatirkan munculnya persepsi negatif dari konstituen di daerah pemilihan akibat janji program yang belum terwujud.

​Dari sekitar 10 unit usulan rumah layak huni untuk wilayah Minahasa Selatan, belum ada satu pun yang masuk tahap realisasi. ​”Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan,” ujar Stella.

“Banyak warga kurang mampu yang sudah memiliki lahan pribadi, namun tempat tinggal mereka jauh dari kata layak. Mereka sangat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah ini. Tentu ada beban moral bagi kami saat kembali turun ke daerah jika aspirasi yang diperjuangkan justru tertahan di tingkat eksekusi,” sambungnya.

​DPRD Sulut memastikan akan mengambil langkah tegas. Persoalan ini bakal dibawa ke rapat kerja komisi untuk menguji transparansi dan kesiapan Dinas Sosial. Legislator DPRD Sulut ini  akan mengawal ketat alokasi bantuan Rumah Layak Huni, agar masuk dalam skala prioritas penetapan APBD Perubahan mendatang. (sisco)




Roring Pertanyakan Pengelolaan Silpa dan Penetapan Batas Defisit Anggaran Daerah

Sulut,GN- Royke Roring selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saat rapat pembahasan anggaran di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026) mempertanyakan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penetapan batas defisit anggaran daerah.

Roring menyoroti fakta bahwa nilai SILPA daerah dalam lima tahun terakhir konsisten berada di angka minimal Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar. “Mengapa pemerintah daerah tetap menetapkan batas defisit di bawah satu persen, padahal terdapat sisa anggaran yang cukup besar,” kata Roring.

Menanggapi hal pertanyaan tersebut, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan tidak semua nilai SILPA dapat digunakan secara bebas. “Dari total estimasi Rp 60 miliar, hanya sekitar Rp 20–30 miliar yang merupakan SILPA murni. Sisanya adalah dana terikat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembayaran PPG Guru,” jelas Tahlis.

Lanjut Tahlis menjelaskan sebagian besar SILPA selama ini berasal dari sisa hasil tender pekerjaan fisik yang belum tuntas atau efisiensi belanja perjalanan dinas. Namun, dengan target pelaksanaan program 100 persen agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, potensi SILPA dari kegiatan fisik diprediksi akan menurun.

Meskipun regulasi memungkinkan kata Tahlis, batas defisit dinaikkan hingga maksimal 2,5 persen, Sekprov menegaskan pembatasan saat ini dilakukan karena tekanan kemampuan keuangan daerah akibat penurunan dana transfer dari pusat.

“Secara regulasi ruang itu tersedia. Namun, SILPA tetap menjadi sandaran terakhir kami,” tandasnya. (*/sisco)




Berikut Penyampaian Sekwan Niklas Terkait Pembekalan Reses, Bagi Staf Pendamping Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Weliam Niklas Silangen S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris DPRD Sulut memberikan pembekalan reses bagi Staf Pendamping Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut. Pimpinan dan anggota DPRD Sulut sesuai jadwal akan turun lapangan menemui konstituen untuk menyerap aspirasi.

Acara pembekalan reses digelar di Ruang Rapat Serbaguna Kantor DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026). Kehadiran Sekwan didampingi oleh beberapa Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkup Sekretariat DPRD Sulut.

Pembekalan reses bagi staf pendamping bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi, teknis, dan ketepatan pelaporan aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh pimpinan maupun anggota dewan selama masa reses.

Sekwan memberikan pencerahan terkait tugas-tugas utama para pendamping reses seperti fasilitasi teknis, manajemen administrasi, dan pertanggung jawaban anggaran keuangan dalam kegiatan reses. (sisco)

 




RDP Terkait Permasalahan Hukum Penerbitan Sertipikat Atas Tanah Masyarakat Titiwungen, Ketua DPRD Sulut: Kita akan Pelajari Bersama

Sulut,GN- Bertempat di ruang serbaguna lantai tiga, Senin (20/7/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin langsung jalannya Rapat Dengar Pendapat ( RDP) terkait permasalahan hukum penerbitan sertifikat atas tanah yang didiami masyarakat Titiwungen Selatan kecamatan Sario.

Turut hadir dalam RDP tersebut, Wakil ketua DPRD Royke Anter, Yongkie Limen , Norman Luntungan, Jein Laluyan, Louis Schram, Berty Kapoyos, Eugenia Mantiri. Masyarakat Titiwungen Selatan Kecamatan Sario pada kesempatan itu, menyampaikan aspirasinya di hadapan Pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

Adapun agenda pembahasan mengenai sengketa lahan di Titiwungen Selatan, Lingkungan I, Kecamatan Sario, Kota Manado. Dimana masyarakat melakukan penolakan atas rencana sita eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Manado.

Warga menuding penerbitan sertipikat dan eksekusi tersebut cacat hukum dan terindikasi adanya praktik mafia tanah.

Masyarakat berharap permasalahan ini dapat diselesaikan, sehingga ada titik terang bagi warga.

“Kami tinggal di situ sudah ratusan tahun, dan saat ini orang tua kami berumur 107 tahun, dan kami menilai rencana eksekusi lahan oleh PN Manado itu cacat hukum,” sebut warga.

Ketua DPRD Sulut menyampaikan bahwa permasalahan tersebut yakni verponding (Eigendom Verponding) adalah bukti kepemilikan tanah warisan zaman kolonial Belanda. “Ini kita akan pelajari bersama, di sini hadir juga dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manado, Biro Hukum Setdaprov Sulut dan Polda Sulut,” kata Silangen.

Pada prinsipnya DPRD Sulut akan memberikan rekomendasi. “Akan tetapi kami tentu mempelajarinya dan tugas kami menerima aspirasi permasalahan tersebut, sehingga tidak terjadi konflik dan permasalahan yang terus  berkepanjangan,” tandasnya. (advetorial)

 




Lima Fraksi di DPRD Sulut Setuju Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bahas Tingkat Selanjutnya

Sulut,GN- Setelah mendengarkan penyampaian dan penjelasan Ketua Bapemperda DPRD Sulut tentang Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lima (5) fraksi di DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memberikan pemandangan umumnya.

Dalam pemandangan umum tersebut, 5 fraksi Setuju Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bahas ke tingkat selanjutnya.

Hal itu disampaikan pada agenda paripurna internal DPRD Sulut yang dilaksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD, Senin (20/7/2026).

Pantauan media ini, Rapat Paripurna internal DPRD Sulut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene dan dihadiri anggota DPRD Sulut.

Pemandangan umum fraksi yang pertama disampaikan fraksi PDI Perjuangan. Selanjutnya secara berturut – turut disampaikan oleh fraksi Golkar, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem dan fraksi Gerindra.

Selanjutnya ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, wakil ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene melakukan penandatanganan Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bahas pada tingkat selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku. (sisco)




Sekretaris DPRD Terima Tim Inspektorat Daerah Sulut

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si menerima Tim Inspektorat Provinsi Sulut, Senin (20/7/2026) diruangan kerja Sekretaris DPRD Sulut.

Sekretaris DPRD Sulut saat menerima tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulut di dampingi Plh Kabag Keuangan Okta Lapian dan Jajaran bagian keuangan Sekretariat DPRD Sulut.

Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulut sudah selesai melaksanakan pemeriksaan pendampingan internal Terkait dengan pengelolaan keuangan di sekretariat DPRD Sulut.

Diketahui, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi utama dari Inspektorat Sulut meliputi Pengawasan Internal: Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan. Pencegahan dan Penindakan: Mencegah terjadinya penyimpangan serta melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Pembinaan: Memberikan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah, BUMD, serta penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota. (sisco)




Ketua Bapemperda DPRD Sulut Sampaikan Penjelasan Pengusul Ranperda Prakarsa DPRD Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Vionita Kuera memberikan penjelasan pengusul Ranperda Prakarsa DPRD tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Senin (20/7/2026).

Penjelasan ini disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Sulut saat agenda paripurna internal yang berlangsung di ruang sidang paripurna.

Dalam penjelasan Ketua Bapemperda DPRD Sulut menyampaikan bahwa tugas pembentukan peraturan daerah antara lain untuk memastikan setiap regulasi yang kita hasilkan memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat demi masyarakat Sulawesi Utara.

“Perlindungan anak dan perempuan merupakan bagian penting dari upaya penegakan hak asasi manusia di Sulawesi Utara,” kata Kuera.

Lanjut Kuera mengatakan berbagai regulasi dan kebijakan diupayakan untuk memastikan hak – hak anak dan perempuan terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan dan eksplloitasi.

“Data yang dihimpun oleh instansi terkait, menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mesih menjadi persoalan yang serius yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan,”ucap Kuera.

Selain itu, Kuera menjelaskan kondisi geografis Sulawesi Utara yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan turut menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjangkau layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak secara merata.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif dan terintegrasi sebagai landasan penguatan sistem pencegahan, penanganan serta rehabilitasi yang berpihak pada kepentingan terbaik dan menghadirkan peran negara dan pemerintah daerah sebagai pelindung,pengayom dan pemberdaya bagi perempuan dan anak,” sebut Kuera. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna Internal DPRD Sulut Tentang Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna internal dalam rangka penetapan usul prakarsa DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Senin (20/7/2026).

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya Rapat paripurna. Hadir mendampingi Ketua DPRD antara lain Wakil Ketua DPRD Michaela Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene.

“Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sulut, telah ditetapkan rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka penetapan Ranperda usul prakarsa DPRD menjadi prakarsa DPRD, yaitu tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujarnya Silangen.

Hasil kajian pengusul terhadap Ranperda tersebut kata Silangen, didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Pertama, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara masih menjadi persoalan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. “Karena itu, diperlukan payung hukum daerah yang mampu memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemberdayaan,” kata Silangen.

Kedua, pembentukan Ranperda ini merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Ranperda ini juga mendukung visi RPJMD Provinsi Sulut Tahun 2025–2029 menuju Sulut yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Ranperda tersebut lanjut Silangen mengatakan diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan kebijakan, program, penganggaran, serta memperkuat sinergi lintas sektor.

” Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemenuhan hak-hak mereka secara berkeadilan dan berkelanjutan,” ucapnya.

“Berdasarkan hal tersebut, Ranperda ini telah memenuhi persyaratan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambung Silangen.

Rapat paripurna internal ini juga di hadiri anggota DPRD Sulawesi Utara. (sisco)