Pimpin Rapat Paripurna, Silangen Apresiasi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Sulut terhadap RANPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun Anggaran 2021. Serta RANPERDA Prakasa Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Regional, sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadapat 2 (Dua) Buah RAPERDA tersebut, dan Penyampaian/Penjelasan DPRD Sulut terhadapat RAPERDA Prakasa DPRD tentang Pengendalian Pohon Pada Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di Sulut, sekaligus Pendapat Gubernur terhadap RANPERDA tersebut, Selasa (28/6/2022).

Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw (OD-SK), di mana banyak kunjungan dari menteri datang ke Sulut, banyak memberikan dampak positif.

“Ini tentunya berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak,” ucapnya.

Lanjut kata Ketua DPRD Provinsi Fransiscus Andi Silangen, rapat paripurna ini juga dalam rangka pembahasan Ranperda Prakarsa Gubernur tentang pengelolaan keuangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.

“Sekaligus pemandangan umum fraksi terhadap dua Ranperda tersebut, serta penyampaian penjelasan Ranperda DPRD Prakarsa DPRD tentang pengendalian pohon pada ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik di provinsi Sulut,” terangnya. (sisco).




DPRD Sulut Kembalikan Posisi JAK Sebagai Wakil Ketua

Sulut,GN- Setelah setahun lebih James A Konjongian (JAK) tidak menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), akhirnya posisi tersebut dikembalikan lagi.

James Arthur Konjongian (foto: ist)

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Sebelum menutup rangkaian rapat paripurna penyampaian penjelasan gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, serta Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, Selasa (28/6/2022).

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut, membacakan perihal tindak lanjut Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, serta hasil konsultasi Badan Kehormatan DPRD Sulut dengan Kemendagri, mengenai penjelasan tindak lanjut atas usulan pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut.

“Sambil menunggu penerbitan peresmian pemberhentian dari Menteri Dalam Negeri RI, maka kedudukan hak protokoler dan keuangan saudara James Arthur Kojongian dikembalikan sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut,” kata Silangen. (sisco)




Legislator Sulut Ini Desak Pemerintah Melalui Instansi Terkait Tindaklanjuti SK Gubernur Nomor 196 Tahun 2022

Sulut,GN- Surat Keputusan Gubernur nomor 196 tahun 2022 yang telah ditetapkan tanggal 13 Juni 2022 lalu terkait pemberian bantuan kepada mantan gubernur/wakil gubernur serta janda dan duda, di apresiasi anggota DPRD Sulut Julius Jems Tuuk. ” Surat pak gubernur ini luar biasa,” kata Tuuk dalam rapat paripurna, Selasa (28/6/2022).

Anggota DPRD Sulut Julius Jems  Tuuk (foto: ist

Namun sangat disayangkan surat keputusan tersebut belum di tindak lanjuti oleh instansi terkait. ” Kita ketahui saat ini salah satu mantan gubernur yang istrinya adalah Ibu Sus Tumbelaka-Ticoalu terbaring sakit. Menurut informasi yang saya dapat, instansi terkait belum lakukan tindakan,” ujarnya.

Dalam surat keputusan tersebut, kata Dia, ada beberapa hal yang diputuskan. Yakni pemberian bantuan kesehatan, hak protokoler dan fasilitas kendaraan.

Padahal surat keputusan 13 Juni 2022 mengamanatkan bahwa surat ini dapat dilaksanakan, berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi melalui instansi terkait untuk segera memperhatikan dan menindaklanjuti surat tersebut.

“Dari hati yang paling dalam kami minta pemprov dan instansi terkait agar memperhatikan ini. Sebab saya membaca sejarah terkait dengan Alm Frits Johanes Tumbelaka, beliau menjadi gubernur di masa yang paling sulit di negeri ini,” tukasnya.

“Terjadi perang saudara dan beliau harus masuk hutan untuk memberikan perdamaian terhadap sesama bangsa. Dan sekarang seolah-olah instansi terkait lupa dengan amanat dari surat keputusan gubernur tersebut,” tutup politisi asal dapil Bolmong Raya itu. (sisco)




Buka Kegiatan Forkom DPRD Se-Sulut, Ini Yang Dikatakan Silangen

Sulut,GN- Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali digelar. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Luwansa Manado, Senin (27/6/2022).

Andi Silangen Ketua DPRD Sulut mengatakan, tahun ini sudah kedua kalinya kegiatan yang sama dilaksanakan.“Untuk tahun ini kegiatan sudah yang kedua kalinya kita laksanakan.Forum Pimpinan DPRD se Sulawesi Utara, dan temanya hari ini adalah peningkatan kapasitas kita bersama,” katanya.

Kita sebagai dewan perwakilan rakyat daerah sesuai amanat undang-undang adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah, itu UU nomor 23 tahun 2014.

Jadi kalau tidak ada unsur pemerintahan daerah tidak bisa jalan, dan menjadi bagian unsur daerah itu adalah kita, kalau di Provinsi gubernur dan wakil gubernur, di daerah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Kita punya peran sentral, tapi yang menjadi pedoman adalah kita. Perencanaan suatu daerah itu perlu sepengetahuan kita DPRD, Kita punya peran untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang kita dapatkan untuk diperjuangkan dalam pokok pikiran. Sehingga semua kebijakan publik itu harus berdasarkan hasil kajian, dan pada waktu kita melakukan pengkajian maka pembangunan itu akan ada,” jelasnya.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tentunya mempunyai peran, didalam merencanakan anggaran, menyetujui anggaran dan mengawasi anggaran yang telah disetujui.

“Saya kira kita yang dipercayakan bertugas sebagai pimpinan DPRD perlu terus mengupgrade pola pikir. Apalagi saya merenungkan saya yang berlatar belakang dokter ahli bedah, tidak paham sama skali dengan hal-hal seperti, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai,”ujarnya.

“Saya belajar dan belajar terus, karena ini kesempatan sesuai dengan undang-undang. Sehingga mari sama-sama mengupgrade diri kita, dengan satu tujuan supaya tugas-tugas kita lebih optimal, untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita betul-betul menyimak apa yang akan disampaikan pemateri pada hari ini,” tutupnya. (sisco)




DPRD Sulut Gelar Forum Pimpinan DPRD se- Provinsi Sulut

Sulut,GN- Guna menjalin hubungan yang baik antar sesama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan juga antara pejabat struktural yang berada diruang lingkup Skeretariat Dewan (Setwan), maka dengan itu DPRD Sulut melaksanakan kegiatan FORUM PIMPINAN DPRD se-Sulut, di Luansa Hotel Manado, Senin (27/6/2022).

Koordinator Pelaksana Kegiatan Glady Kawatu menyampaikan bahwa kegiatan ini mengacu pada peraturan yang ada.

“Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum DPRD se-Sulut dasar pelaksanaannya Undang-undang (UU) No 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib (tatib) DPRD, rencana kerja tahunan DPRD Sulut,” ucapnya.

Lanjut Glady Kawatu, menerangkan maksud dan tujuan kegiatan ini.

“Maksud kegiatan ini dalam rangka membangun senergi wawasan komunikasi DPRD, motivasi DPRD, dan tujuannya meningkatkan peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan pengetahuan terkait fungsi penyusunan pokok pikiran DPRD dan menjadi wahana untuk saling berkomunikasi secara intensif antara pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Sulut berkenaan dengan tufoksi DPRD,” terangnya.

Sementara untuk peserta yang hadir kegiatan sepanjang hari ini adalah yang terundang, dan harapan kami kiranya kegiatan ini semakin meningkatkan pembangunan di daerah.

“Dengan peserta terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se- sulut dan para pejabat Sekretariat DPRD dan pejabat struktural di lingkup pemerintahan provinsi dan Kabupaten/Kota,” ucapnya.

Diharapkan dengan kegiatan ini, maka semakin meningkatkan peran terkait pembangunan daerah dan akan semakin sinergi kebersamaan antara pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mengoptimalkan kepada masyarakat. (sisco)




Anggota DPRD Sulut Berty Kapojos Gelar Sosbang Di Desa Kawangkoan Kalawat Minut

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Berty Kapojos menggelar sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Senin, (27/6/2022).

Pada kegiatan sosialisasi itu, menghadirkan narasumber Steven Golioth,SH untuk memberikan pemaparan tentang empat kerangka penting yang terus menggelorakan kembali wawasan kebangsaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara penting untuk tetap hidup dalam kepribadian kita, sehingga didalam kita berbangsa dan bernegara tidak akan mudah dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa, dan lebih memepekuat jati diri,” kata Golioth.

Dia menjelaskan bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan dengan mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia oleh para founding father akan lebih memperjelas jati diri, sehingga nilai nilai Pancaaila, UUD sebagai landasan konstitusi dan mempertahankan NKRI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dampak pengaruh globalisasi yang mendatangkan Bahaya individualisme mementingkan diri sendiri mengikis semangat kekerabatan, yang dimulai dari diri sendiri,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Berty Kapojos berharap Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat agar masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya memaknai nilai luhur Pancasila, UUD 45, NKRI untuk terus digelorakan dalam jati diri setiap warga negara agar boleh menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.
” Nilai Pancasila agar tetap hidup dan digelorakan karena itulah yang menjadi dasar kita untuk berbangsa dan bernegara, Satu Bangsa, Satu Bahasa,” ungkap Kapojos.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut Hukum Tua Eske Dendeng, dan moderator Donny Poluakan, SIP, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat sekitar. (sisco/*)




Silangen Buka Kegiatan Forum Pimpinan DPRD Se Sulut

Sulut,GN- Bertempat di Luwansa Hotel Manado, Senin (27/6/2022) Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali digelar. Kegiatan tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD. Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa tahun ini sudah kedua kali kegiatan yang sama dilaksanakan.


“Jadi untuk tahun ini adalah yang kedua kalinya kegiatan kita laksanakan.Forum Pimpinan DPRD se Sulawesi Utara, dan temanya hari ini adalah peningkatan kapasitas kita bersama,” ujarnya.

Lanjut kata Silangen, sebagai dewan perwakilan rakyat daerah sesuai amanat undang-undang adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah, itu UU nomor 23 tahun 2014. “Kalau tidak ada unsur pemerintahan daerah tidak bisa jalan, dan menjadi bagian unsur daerah itu adalah kita, kalau di Provinsi gubernur dan wakil gubernur, di daerah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” imbuhnya.

Dia menambahkan, kita punya peran sentral tapi yang menjadi pedoman adalah Perencanaan suatu daerah itu perlu sepengetahuan DPRD dan kita punya peran untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang didapatkan untuk diperjuangkan dalam pokok pikiran. Sehingga semua kebijakan publik itu harus berdasarkan hasil kajian, dan pada waktu kita melakukan pengkajian maka pembangunan itu akan ada,” jelasnya.

Lebih jauh Silangen menjelaskan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan tentunya mempunyai peran, didalam merencanakan anggaran, menyetujui anggaran dan mengawasi anggaran yang telah disetujui. “Saya kira kita yang dipercayakan bertugas sebagai pimpinan DPRD perlu terus mengupgrade pola pikir. Apalagi saya merenungkan saya yang berlatar belakang dokter ahli bedah, tidak paham sama skali dengan hal-hal seperti, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai,” tukasnya.

Disisi lain, Silangen mendorong untuk terus belajar sebab itu kesempatan untuk mengupgrade sambil menyimak apa yang disampaikan oleh para nara sumber. “Saya belajar dan belajar terus, karena ini kesempatan sesuai dengan undang-undang.Sehingga mari sama-sama mengupgrade diri kita, dengan satu tujuan supaya tugas-tugas kita lebih optimal, untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita betul-betul menyimak apa yang akan disampaikan pemateri pada hari ini,”tutup Silangen. (*/sisco)




DPRD Sulut Dapat Kunjungan Dari DPRD Banten

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dapat kunjungan dari DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Boltim, Kamis (23/6/2022).

Amir Liputo Anggota DPRD Sulut saat di temui diruangan kerjanya mengatakan, pertama maksud kunjungan mereka ke DPRD Sulut ialah, menanyakan mekanisme bagaimana menghadapi penghapusan honorer. Karena di Banten 17.000 honorer, sementara di sana tidak ada SK Gubernur untuk tenaga honorer.

“Nah itu bedanya dengan kita di Sulut alhamdulillah 5000 honorer di Sulut termasuk guru-guru mendapatkan SK Gubernur. Karna ada SK Gubernur itu lebih gampang karena itu dasar hukum tinggal di lihat mereka mau ditempatkan di mana, kalau di Banten hanya di angkat oleh Kadis. Bahkan di Dewan Banten ada 600 honorer,”katanya.

Lanjut Liputo Anggota DPRD Sulut yang paling jos memperjuangkan kepentingan umat, kedua mereka juga mempertanyakan mekanisme sosper.

“Saya menjelaskannya bahwa kalau sosialisasi Perda torang tidak dapat uang duduk, uang honorer dan sebagai narasumber karena itu tugas DPRD. Kalau agenda lain seperti sosialisasi kebangsaan sudah ada penegasan dari Kemendragri karena itu tupoksi umum kami hanya mendapatkan 50%. Misalkan kalau honor 1.000.000,- kami hanya mendapatkan 500.000,-,” terangnya.

Ketiga mereka pertanyakan tentang bagaimana aspirasi Dewan.

“kalau kami di DPRD Sulut sudah ada aplikasi untuk pokok-pokok pikiran Dewan. Pada saat reses ketika kami reses masyarakat butuh lampu itu langsung di input oleh staf, kalau di kelurahan ini butuh lampu tinggal melihat soal kewenangan nanti di distribusi,” pungkasnya. (*/sisco)

 




Ketua Komisi I Rasky Mokodompit Pimpin RDP Dengan Mitra Kerja Biro Adpim Pemprov Sulut

Sulut,GN- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Pemprov Sulut diruang rapat komisi I , Rabu (22/6/2022).

Raski Mokodompit selaku Ketua Komisi 1 membuka RDP dan memberikan kesempatan kepada Karo Biro administrasi  pimpinan Provinsi Sulut Abdullah Mokoginta, untuk mempresentasikan apa yang menjadi tupoksi.

Di tempat yang sama, Melky Jakhlin Pangemana (MJP) menanggapi apa yang menjadi penyampaian di RDP.

“Ini pertemuan perdana setelah roling AKD, dan ini SKPD pertama yang diundang oleh komisi I,” ucapnya.

Lanjut MJP sapaan akrabnya, perlu ada penyampaian lewat medsos agar message dari seorang kepala daerah kepada publik dapat tersampaikan dengan baik.

“Yang paling mutakhir itu adalah penyampaian lewat medsos. Dalam berbagai lembaga survey yang kredibel komunikasi antara penjabat publik dengan konstituen dalam hal ini grass root itu lebih efektif suatu program dan kebijakan yang disampaikan walaupun ada klasifikasi usia”terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Adpim Abdullah Mokoginta menuturkan, kami hanya  sebatas media sosial dan fungsi humas ada di kominfo.

Sementara ada kebijakan di pemda semua aplikasi  informasi pelayanan publik bermuara kominfo.

“kami di sini bergerak hanya sebatas media sosial yang ada diruang lingkup biro administrasi, sementara kami mau bergerak lebih itu ada di Humas di bawah Kominfo,” ungkapnya.

“ini menjadi catatan kami, dan harus duduk bersama kominfo melalui asisten 3,” tutupnya.(*/sisco)

 

 




Ketua DPRD Sulut Buka Kegiatan Pembekalan Sosial Kebangsaan, Hadirkan Kapolda Sulut Sebagai Keynote Speaker

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut, Selasa (21/6/2022) menggelar pembekalan Sosialisasi Kebangsaan untuk Narasumber serta staff pendamping bahkan seluruh Anggota DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD membuka kegiatan ini dengan mengahadirkan Narasumber Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM.

Ketua DPRD Sulut mengatakan wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan, bagi bangsa negara Indonesia yang terus membangun agar NKRI memiliki karakter percaya diri yg tinggi dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara.

” Kita patut memberi apresiasi karena kehadiran Kapolda menjadi narasumber akan menambah wawasan kita terkait wawasan kebangsaan,” kata Silangen.

Sebelumnya, Sekertaris DPRD Sulut Glady Kawatu diawal kegiatan menyampaikan pelaksanaan Sosialisasi wawasan kebangsaan oleh Anggota DPRD Sulut didasarkan pada Peraturan Daerah no 1 pasal 123 yang mengamanatkan anggota DPRD mensosialisasikan peraturan perundang undangan kepada komponen masyarakat diwilayah daerah pemilihan masing – masing dengan menyatukan visi dan persepsi terkait wawasan kebangsaan.

Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM, sebagai keynote Speaker dalam pembekalan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan mengatakab bahwa bagi Anggota DPRD Sulut juga bagi staff ASN pendamping pada pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang akan berlangsung mulai 25 – 30 Juni 2022, agar tidak mengajarkan tetapi shering pengetahuan soal wawasan kebangsaan yang berdasar pada 4 pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

” Wawasan kebangsaan sangat penting agar Indonesia tidak punah dengan masyarakat yang memiliki integritas dan mampu bersaing yang selalu mencintai Indonesia dengan semangat bela negara yang didasari pada sikap dan perilaku untuk berbuat segala kebaikan yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI, ,” ujar Mulyatno.

Kapolda Sulut menambahkan Wawasan Kebangsaan sangat penting dan harus selalu dihidup. “Wawasan Kebangsaan sangat penting sekali dan harus selalu dihidup kembangkan terus,supaya semua masyarakat tanpa terkecuali, baik pejabat maupun masyarakat umum, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat sehingga mampu berkontribusi menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi kepada negara.”tambahnya.

Kapolda pun dengan tegas megatakan bahwa wawasan kebangsaan juga memegang peranan penting dalam menjamin eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

“Ini bukan berarti wawasan kebangsaan kita lemah, tidak ya, tetapi wawasan kebangsaan itu harus ditingkatkan terus supaya kita semakin sadar akan wawasan kebangsaan,” terangnya.(*/sisco)