Hearing Komisi I Dengan BKD Sulut, HVK Pertanyakan Nasib THL Tahun 2023

Sulut,GN- Herol Vresly Kaawoan (HVK) Anggota Komisi I DPRD Sulut mempertanyakan nasib nasib tenaga harian lepas (THL) di tahun 2023.

Pertanyaan itu, di sampaikan Kaawoan ketika Komisi I membidangi Hukum, Pemerintahan dan HAM melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Senin (11/7/2022).

“Beberapa bulan lalu kami membaca berita lokal maupun nasional dari BKN dan KemenPAN RB bahwa THL atau honorer di tahun depan akan ada penghapusan,” kata Kaawoan didepan Kepala BKD Sulut, Clay Dondokambey.

Selain itu, Kaawoan yang adalah anggota fraksi Nyiur Melambai ini menanyakan apakah ada bahasa atau nama nomenklaturnya agar tahun depan THL maupun honorer ini masih terakomodir.

Pada kesempatan itu, Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey menjelaskan bahwa kemarin pihaknya telah mendapatkan surat dari KemenPAN RB dengan garis besarnya memberikan waktu bagi daerah, untuk segera menyusun langkah-langkah strategis agar sampai bulan November 2023 tenaga honorer ini selesai ditata, artinya sudah di rekrut sesuai dengan formasi dengan pengangkatan.

“Pertengahan bulan Juli, kami diundang rapat bersama beberapa stakeholder seperti  menpan, kemendagri, kementrian keuangan, dan BKN untuk membicarakan poin penting ini. Secara tegas dari Kemenpan dan BKN tidak bisa tidak,  terkait tenaga honorer harus selesai,”jelas Dondokambey.

Namun demikian, dinamika dalam rapat tersebut sangat terlihat. Sesuai PP 49 ini harus selesai dalam 5 tahun, berarti  benar jika ditetapkan pada tahun 2018 kemarin, berarti  2023 ini harus selesai. Namun, ada desakan dari daerah dimana ada keterwakilan sekretaris daerah seluruh Provinsi, kemudian ada organisasi besar di Indonesia yakni  APKASI dan APEKSI menyuarakan hal yang sama terkait nasib dari honorer ini.

Menjadi permintaan mereka adalah mundurkan penerapan penghapusan  honorer ini di tahun 2025, dengan asumsi bahwa PP ditetapkan 2018  mengharuskan selesai 5 tahun. Namun, kenyataanya proses perekrutan tenaga honorer menjadi PPPK baru dimulai di tahun 2020 kemarin. Jadi, setelah ditetapkan baru berjalan 2 tahun setelah itu. Kemudian mereka berasumsi kenapa tidak dimundurkan lagi  2 tahun penghapusan honorer. Untuk kelanjutan informasinya  dimundurkan atau tidak, kami masih menunggu,” ungkapnya.

Dondokambey menjelaskan juga untuk formasi di Provinsi Sulut tahu 2021 kemarin, sudah dilaksanakan pengangkatan atau rekrutmen PPPK dengan dua tahapan, jadi ada 600 sekian sudah terangkat melalui jalur PPPK dan itu sudah diserahkan surat keputusannya pada hari kebangkitan nasional 2022 kemarin.

“Perlu kami sampaikan kepada Komisi I DPRD Sulut saat formasi ini dibuka sering terjadi kesalahan di lapangan, contohnya sekolah mengusulkan formasinya tidak sempurna,” tandasnya. (sisco/*)




Serapan Anggaran Rendah, HVK Ingatkan Bapeda Sulut Maksimalkan Realisasi Anggaran

Sulut,GN- Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menegaskan bahwa realisasi anggaran sampai bulan ini seharusnya sudah mencapai 50 persen. Hal itu, disampaikannya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappeda Provinsi Sulut, Senin (11/6/2022), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

“Realisasi anggaran sampai awal triwulan III pada 11 Juli 2022 adalah 38,13 persen. Ini masih sangat rendah. Seharusnya, di bulan seperti ini realisasi anggaran sudah bisa mencapai 50 persen lebih,” tegasnya.

Lanjut kata HVK sapaan akrabnya, bahwa tahun lalu dirinya sudah mengingatkan  realisasi anggaran ke Bappeda.

“Salah satu indikator realisasi anggaran lemah berarti kinerja itu kurang. Sebaliknya kinerja yang kurang, berarti realisasi anggaran tentu lemah. Tahun lalu saya ingat, saya sampaikan untuk itu saya mendorong di triwulan tiga bisa maksimal dalam realisasi anggaran,” ungkapnya.

Untuk di ketahui, RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Raski Mokodompit, didamping Wakil Ketua Komisi Braien Waworuntu dan Sekretaris Hendry Walukow. Turut hadir Anggota Komisi I Melky Pangemanan dan Hilman Idrus. (*/sisco)




HW Apresiasi Kinerja BKD Sulut

Sulut,GN-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut,di laksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Sulut Senin (11/7/2022).

Henry Walukow (foto: gemparnews)

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I DPRD Sulut dengan Mitra Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Hendry Walukouw mengapresiasi BKD Sulut atas capaian kinerja.

“Kami mengapresiasi pemenangan kategori satu (1) Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan dan Pensiun”katanya.

Selain itu kata Walukow, BKD Sulut mampu meraih prestasi pemenang kategori III penilaian kompetensi.

“Sekaligus juga BKD Sulut mampu meraih pemenang kategori III Penilaian Kompetensi walaupun masih dalam skala regional sebelas (11) tahun 2022, Ini menunjukkan dan membuktikan kinerja daripada BKD Provinsi Sulut,” ujarnya.

Dengan raihan yang cukup membanggakan ini, masih ada yang perlu dibenahi untuk capaian target BKD Sulut kedepan.

“Satu hal harus dibenahi ialah masalah penyerapan anggaran sangat minim masih di angka 35,81% triwulan pertama,” tandasnya. (sisco)




JAK Sambangi Pelabuhan Melongoane Kabupaten Talaud

Sulut,GN- Legislator Sulut James A Kojongian (JAK) turun lapangan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Talaud, Kamis (7/7/2022).

Sebagai wakil rakyat, JAK memantau Pelabuhan Ferry yang terletak di Melonguane.

Pantauan yang dilakukan anggota DPRD Sulut ini, ditemukan beberapa persoalan di pelabuhan.“Kami tentunya melihat pelayanan transportasi laut di daerah paling ujung dari Negara Indonesia. Banyak fasilitas yang rusak,” kata JAK.

Lanjut, politisi asal daerah pemilihan Minahasa Selatan-Minahasa Utara ini, banyaknya fasilitas yang rusak menjadi kendala pelabuhan tak beroperasi normal.“Ini menjadi kendala dari pelabuhan ini. Sehingga sementara tidak dapat beroperasi dengan normal,” tandasnya. (*/sisco)

 




Komisi III Gelar RDP, Kaban PBD Sulut Sebut Bantuan Ke Nusa Utara Terbatas

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (5/7/2022). Dalam RDP kali ini membahas beberapa hal terkait penanggulangan bencana di daerah Nyiur Melambai di ruang Komisi III Gedung DPRD Sulut.

Usai RDP, kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengatakan, karena jauh untuk daerah kepulauan bantuannya terbatas. “Jadi disana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh. Tadi kami sudah sampaikan saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” kata Oroh.

Terkait dengan Moronge untuk bantuan dari BPBD Provinsi Sulut yang di tanyakan tadi oleh Anggota Komisi III Dapil Nusa Utara Ibu Sherly Tjangkulung, Kepala BPBD asulut menjelaskan bahwa hal itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada Dua (2) bulan lalu.

“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat, karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” sambungnya.

Sementara, untuk daerah Minahasa Selatan (Minsel) kata Oroh, data 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.

“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap, dan itu pelaksananya lintas sektor,”tukasnya.

“Pemerintah sediakan lahan dan pembangunannya PUPR Pusat termasuk fasilitas air, jalan dan sebagainya,” pungkasnya. (sisco)




Supit Pertanyakan Pos Retribusi Galian C Di Desa Tateli Ke Dinas ESDM Sulut

Sulut,GN- Anggota komisi III DPRD Sulut Toni Supit menanyakan tagihan retribusi galian c di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Minahasa. Pos retribusi tersebut kata Supit milik dari Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Mitra Kerja Komisi III DPRD Sulut Hadir Dalam Hearing (foto: gemparnews.com)

“Nah, tagihan retribusi ini di bayar ke pemerintah Minahasa atau Pemerintah Provinsi,” tanya Supit kepada dinas ESDM yang di hadiri langsung Kepala Dinas Fransiscus Maindoka saat melakukan hearing, Selasa (5/7/2022).
Lanjut Supit mengatakan setahu Dia kewenangan mengurus ijin tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. ” Yang saat ini di cari oleh aparat hukum karena semua galian c harus mempunyai satu tenaga ahli batu-batuan. Semua galian c tidak ada ahli sehingga mendapat tekanan supaya wajib,” kata Supit.

Selain itu, Supit juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumur bor. Menurut Dia, sesuai dengan data yang di sodorkan oleh Dinas ESDM Sulut sangat sedikit. “Kalau di bor air mungkin pengawasannya agak kurang, karena rata-rata ini banyak sekali bor-bor air. Dimana-mana saya dengar bunyi mesin bor air tapi itu mungkin tidak di monitor dan tidak ada kontribusinya sehingga tidak ada PAD di sini,” ujar legislator dapil Nusa utara itu.

Menanggapi pertanyaan anggota komisi III , Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka menjelaskan terkait pos retribusi galian c di Desa Tateli dan juga PAD bor air. “Kita punya kewenangan mengeluarkan ijin akan tetapi pajaknya di bayarkan di kabupaten dan kota. Sedangkan terkait bor air, kamipun di dinas ESDM menggenjot pajak dari bor air dan mengeluarkan ijin,” tandasnya. (sisco)




Legislator DPRD Sulut Dapil Nusa Utara Sherly Tjanggulung Hadiri HUT Ke 20 Kabupaten Kepulauan Talaud

Sulut,GN- Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke 20, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Upacara bendera dihalaman kantor Bupati, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan paripurna DPRD, di gedung DPRD kabupaten Talaud.

Bupati Kepulauan Talaud dr Elly Engelbert Lasut, ME menghadiri langsung rapat paripurna yang bertemakan, kabupaten kepulauan Talaud  Aman, Damai, Bahagia, dan Sejahtera.

Dalam sambutan E2L, sapaan akrabnya Bupati Talaud ini mengatakan penting dalam perayaan ini adalah  kesederhanaan sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat kabupaten Talaud.

“Ada tiga hal penting yakni kita terus membangun Sumber Daya Manusia  dalam memperhatikan  Pendidikan, ada beasiswa, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat  serta pembangunan  seperti Pembangunan Lampu jalan, Pembangunan perpustakaan daerah, Pembangunan SPBU di kecamatan tampaama, Pembuatan jalan dari desa APAN sampai kecamatan Rainis,” ujar Bupati.

Usai menghadiri rapat paripurna, malam harinya bertempat di Beo, dilakukan syukuran bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Talaud, anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Nusa (Dapil) Utara Sherly Tjanggulung serta masyarakat Talaud.

Dalam syukuran tersebut dilakukan pemasangan lilin bersama Bupati E2L, wakil Bupati, jajaran Pemkab dan DPRD kabupaten Talaud serta Anggota DPRD Sulut dapil Nusa Utara Sherly Tjanggulung.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Dapil Nusa Utara Sherly Tjanggulung, mengatakan pada HUT ke 20 Kabupaten  Kepulauan talaud hari ini ada hal luar biasa yang menjadi suatu jawaban bagi masyarakat Talaud.

 “Selama ini yang beberapa kali ketika kami melakukan reses di talaud ada hal-hal yang menjadi kendala disana ketika anak-anak sekolah mau mengahadapi ujian mereka terkendala dengan tidak adanya jaringan internet, tidak bisa mengikuti kuliah maupun sekolah secara virtual, untuk itu dari Kepulauan Talaud berusaha dan berupaya menghadirkan 28 menara Telkomsel dan  telah dipasang di Kepulauan Talaud yang di bagikan ke beberapa wilayah supaya mereka bisa mengikuti secara virtual kegiatan belajar, ataupun pemerintah kabupaten sendiri bisa melaksanakan sosialisasi serta pertanggung jawaban serba digital untuk online.” Ujar Tjanggulung,  kepada sejumlah awak media Selasa, (5/7/2022).

Dia sangat bersyukur karena nantinya Kepulauan Talaud akan ada beberapa Rumah Sakit yang akan dibangun.”Seperti di pulau miangas akan di bangun Rumah Sehat tapi tujuannya itu seperti Rumah Sakit dan di pulau Kabaruan akan di bangun juga Rumah Sakit,” ujarnya.

Selain itu, ada hal yang luar biasa lagi bagi Kabupaten Kepulauan Talaud dimana pemerintah sudah melobi beberapa pihak PLN dimanado untuk menghasilkan mesin generator. “Selama ini Kepulaun Talaud  mengalami krisis Listrik karena daya yang di butuhkan melebihi  dari pada yang tersedia,  jadi  pemerintah kabupaten talaud sudah melobi kebeberapa pihak PLN, dimana bisa  menghasilkan mesin generator untuk melayani seluruh kebutuhan listrik Kepulauan Talaud.” tandasnya. (sisco)




Gagal Masuk JRBM, Komisi III DPRD Sulut “Semprot” Kadis ESDM Provinsi Sulut

Sulut,GN- Pekan lalu beberapa anggota komisi III DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tambang JRBM yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Maksud yang baik dari komisi III mengunjungi perusahaan tambang tersebut terinformasi tidak di hiraukan oleh management perusahaan JRBM. Pada akhirnya anggota komisi III tidak di ijinkan dan gagal masuk ke lokasi tambang JRBM tersebut.

Komisi III DPRD Sulut Menggelar Hearing Dengan Mitra Kerja (foto: gemparnews.com)

Terkait hal itu, komisi III DPRD Sulut memanggil hearing Dinas Energi Dan Sumber Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo menanyakan hal itu kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka. ” Atau so kerjasama Kong Torang datang nda mo terima,bagaimana ngoni pe komunikasi. Trus ngoni kirim tu orang, kalo komisi laeng dorang terima bae. Sabantar tre torang periksa bae-bae,” tegas Liputo kental dengan dialeg Manado.

Sementara Boy Tumiwa anggota komisi III yang turut hadir dalam kunjungan rombongan ke perusahaan tambang JRBM pekan lalu, juga mempertanyakan hal itu. “Jadi terkait itu, torang waktu itu sepakat baleh. Torang mo minta waktu ke pak kadis kapan torang mo ke sana ulang.koordinasi dengan dorang pihak perusahaan tambang JRBM. Jadi torang so nda perlu menyurat, tolong pak kadis koordinasi,” tukas Tumiwa.

Mitra Kerja Komisi III DPRD Sulut Hadir Dalam Hearing (foto: gemparnews.com)

Menaggapi itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut berjanji akan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan tambang JRBM dalam waktu dekat ini. ” Jadi Minggu depan kita akan ke sana (JRBM) satu Minggu dari saat ini,” kata Maindoka kepada anggota DPRD Sulut dalam hearing Selasa (5/7/2022) sore tadi. (sisco)




Personil Komisi 1 Henry Walukow Suarakan Nasib THL

Sulut,GN- Beberapa aspirasi yang dikeluhkan dan diperlukan oleh masyarakat, seperti kelangkaan BBM jenis Solar, kenaikan harga bahan pokok, kelangkaan pupuk, termasuk nasib para THL yang belum jelas masa depan mereka tahun depan.

Hendry Walukow Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut yang juga personil komisi I DPRD Sulut mengatakan, sebagai wakil rakyat kita harus perjuangkan kepentingan rakyat.

“Sebagai perpanjangan partai dan juga sebagai penampung aspirasi masyarakat ini harus kami sampaikan, untuk ditindaklanjuti,” ucapnya saat di wawancarai awak media ini, Rabu (29/6/2022).

Lanjut Walukow dengan tegas Khususnya di Komisi I, untuk instansi OPD yang berhubungan langsung dengan THL nya, agar di perhatikan nasib para THL.

“Kami sudah rekomendasikan untuk mencarikan solusi, jangan hanya diberhentikan, artinya ini menyangkut hajat hidup banyak orang, menyangkut mata pencaharian, menyangkut masa depan THL yang sudah berkeluarga, ini bukan hal yang main-main,” ungkapnya.

“Ini sesuatu yang memperihatinkan kalau mereka langsung diberhentikan, jadi harus dipersiapkan progres untuk mengakomodir peraturan pemerintah tetapi juga mengakomodir nasib daripada THL di Sulawesi Utara (Sulut), ini harus dipikirkan bersama,” tegasnya.(sisco/*)




Rapat Tentang Ranperda Pohon, Ini Yang diJelaskan Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Ranperda ini berawal dari keluhan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) lima atau enam tahun yang lalu. Sulut ini sering mati lampu.

Amir Liputo mengatakan, setelah kami hearing dengan PLN berkali-kali, mati lampu disebabkan banyak gangguan transmisi disebabkan oleh pohon dan batang pohon yang mengganggu jalur litrik, disamoing juga pasokan listrik kita masih kurang.

“Maka komisi III memprakasai lahirnya perda pohon. Disamping itu juga kami banyak menerima keluham dari masyarakat, tidak tertibnya penanaman pohon di badan-badan jalan, yang menyebabkan pohon itu besar jalan menjadi bergelombang yang menyebabkan para pengendara mobil dan motor mengalami kecelakaan, bahkan juga pejalan kaki,” katanya Rabu (29/6/2022).

Lanjut Liputo, mengatakan ada dua substansi berbeda menanam pohon dan keluhan Dinas PU. “Ada dua substansi yang berbeda. Disatu sisi di suruh tanam pohon, disisi lain dinas PU mengeluh pohon ini tidak di tanam sesuai dengan ketentuan. Ternyata setelah bibir jalan yang ada itu ada namanya damija (daerah milik jalan),” ujarnya.

Setelah jalan itu ada trotoar ada selokan nah baru pekarangan rumah. Semestinya pohon ditanam di belakang selokan bukan di ujung trotoar yang di aspal.

“Nah ini bertentangan dengan ekologi lingkungan hidup, karena pohon-pohon itu harus dilestarikan. Bagaimana ketika dia sudah besar mengganggu mau dipotong ada Perda yang melarang ya itulah tidak mau dipotong termasuk jenis listrik terganggu, ini jadi terjadi kontradikti maka komisi tiga coba membuat Perda mengatur di daerah-daerah yang dialiri oleh listrik penanaman pohon itu harus memperhatikan,” tandasnya. (sisco)