Silangen Pimpin Rapat Paripurna DPRD Sulut Dalam Rangka Mendengarkan Penjelasan Gubernur KUA PPAS tahun 2023
Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Gubernur KUA PPAS tahun 2023.
Rapat tersebut dilaksanakan Diruangan sidang paripurna Selasa, (26/7/2022) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut dan Jajaran SKPD.
Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi membacakan surat masuk sebelum mendengarkan penjelasan Gubernur Sulut yang di wakili oleh Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.
Pada penjelasan KUA PPAS tahun 2023 oleh Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw mengatakan penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023 mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema peningkatan produktivitas untuk transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tujuh (7) skala prioritas.(sisco)
Pansus DPRD Sulut Tentang Ranperda Pengelolaan TPA Sampah Regional Tuntas Di Bahas
Sulut,GN- Pembahasan 17 bab dan 50 pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional bersama perangkat daerah terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut dan Kabupaten dan kota, Kepala Biro Hukum Sulut bersama staff dan Kepala Bagian Hukum di lima Kabupaten/kota (Manado, Minahasa, Tomohon, Minut dan Bitung) Senin, (25/7/2022) diruang serbaguna bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut telah tuntas di bahas.
Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan TPA Sampah Regional, Fabian Kaloh menjelaakan pembahasan berjalan cukup alot karena Ranperda ini substansinya mengatur tentang kerja sama antar daerah Provinsi Sulut dengan 5 kota kabupaten dalam mengelola sampah di TPA regional.
“Kita bicara teknis soal itu. Soal berapa banyak sampah yang dibuang di TPA regional per hari per kota kabupaten. Kemudian ada konsekuensi dan tanggung jawab dibahas di dalamnya,” Katanya kepada sejumlah wartawan.
Kaloh mengatakan Dalam perjalanan sampah ini menuju TPA regional, itu tanggung jawab kota kabupaten. Setelah di TPA, jika ada dampak lingkungan itu tanggung jawab provinsi Sulut. Dalam hal ini, provinsi juga bisa memberikan kewenangan kepada lembaga atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dijelaskannya, bahwa tugas BLUD adalah untuk mengelola sampah dari kota dan kabupaten. “Jadi dampak lingkungannya, jika sudah di TPA tanggungjawabnya BLUD tapi proses perjalanan sampah yang di bawah ke TPA adalah tanggung jawab kota dan kabupaten,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi dampak itu, lanjut Kaloh menjelaakan, sampahnya harus di pilah dari rumah atau sumbernya guna meringankan tugas pengelola. “Di TPA regional, semua sampah langsung dimusnahkan tidak ada yang di pilah-pilah lagi,” terangnya.
Selain itu, terkait retribusi sampah, Legislator PDIP itu menuturkan bahwa nantinya ada kerjasama provinsi dengan kota kabupaten berupa Memorandum Of Understanding (MoU). Namun dia menjelaskan lagi bahwa tahapan selanjutnya pansus akan melaporkan ke pimpinan dewan untuk kemudian sebelum difasilitasi ke Kemendagri akan konsultasi dulu ke Fraksi-fraksi walaupun anggota Fraksi itu masuk pansus.
“Mudah-mudahan catatan-catatan yang nantinya muncul di hasil fasilitasi itu tidak banyak. Akan dimaksimalkan, tiga sampai empat minggu kedepan selesai,” tandasnya. (sisco)
Di Hadiri Ketua Harian DPP Gerindra, Pengurus DPC Gerindra Di Lantik
Sulut,GN- Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kota, Kamis (21/7/2022).
Acara pelantikan di gelar di Hotel Peninsula Manado, dipimpin langsung Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Dr. Ir. Sufmi Ahmad, M.H.
Ketua harian dalam sambutannya mengatakan konstalasi politik di Sulut butuh strategi pemenangan dan selanjutnya menyampaikan beberapa tugas kepada kader yang batu dilantik.
“Pertemuan hari ini bukan hanya untuk melakukan pelantikan dan rapat koordinas daerah tapi sekaligus membahas treatment khusus yang harus dilakukan seluruh kader, untuk memenangkan Pemilu 2024,” katanya.
Lanjut, Ketua harian mengatakan program kerja yang sudah di berikan harus terus berjalan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik pula.
“Program kerja yang sudah diberikan kepada kalian, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan hasil yang baik pula.Ingat bahwa nama baik Ir. Conny Rumondor, Ms, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sulut ditentukan oleh kinerja pengurus DPC. Karena nama-nama yang telah dilantik, merupakan rekomendasi dari beliau,” ucapnya.
Target untuk Sulut pasti ada kata ketua harian, sehingga perlu punya strategi.
“Saya punya target suara untuk Sulut. Pokoknya harus lebih dari yang lalu-lalu. Jadi kinerja kawan-kawan yang baru dilantik, akan mempertaruhkan Ketua DPD kalian. Jadi buktikanlah hasil kerja pada beberapa bulan kedepan, sebelum dievaluasi oleh DPP. Mari tunjukan tekad kalian dan mulai langsungkan konsolidasi untuk memenangkan daerah masing-masing,” tandasnya.
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Daerah Gerindra Sulut. Ini dihadiri Perwakilan Pengurus DPD dan DPC Gerindra di Sulut, meliputi organisasi sayap partai yang ada. (sisco)
Sulut,GN- Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Careig N Runtu,SIP di dampingi anggota Yusra Alhabsy dan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi menerima kunjungan kerja (Kunker) Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Selasa,(19/7/2022).
Rombongan Bapemperda DPRD Provinsi Jatim yang di koordinir oleh Daniel Rohi langsung melakukan diskusi bersama Ketua Bapemperda Sulut dan Sekretaris DPRD Sulut di ruangan serba guna lantai tiga gedung DPRD Sulut.
Pada kesempatan itu, Sekretaris DPRD Sulut menjelaskan terkait pimpinan dan anggota DPRD Sulut dan tugas kerja lainnya.
Sementara itu, Ketua Bapemperda Sulut Careig N Runtu,SIP menjelaskan bahwa di DPRD Sulut volumenya mungkin lebih banyak dari DPRD Provinsi Jatim. Untuk wawasan kebangsaan, Runtu mengatakan ada sekitar delapan (8) kali dalam setahun. Selain itu, Runtu juga menjelaskan tentang kegiatan Sosper dan beberapa produk Perda lainnya.
Ditempat yang sama, Daniel Rohi selaku Koordinator tim Bapemperda Provinsi Jatim memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menyampaikan hal yang terkait dengan tujuan kunjungannya ke DPRD Sulut.
Rohi menyampaikan terimakasih dimana telah menyiapkan waktu dan pemikiran untuk kemajuan bersama.
Usai melakukan pertemuan dan diskusi dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata oleh Bapemperda DPRD Sulut dan Bapemperda Provinsi Jatim.(sisco)
CNR Sambut Kunjungan DPRD Jatim Di DPRD Sulut
Sulut,GN- Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Careig N Runtu,SIP di dampingi anggota Yusra Alhabsy dan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu,SH MSi menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Bapemperda Jawa Timur (Jatim),Selasa (19/7/2022).
Rombongan Bapemperda DPRD Jatim di bawah koordinator Daniel Rohi langsung menuju ke ruangan serba guna lantai 3 DPRD Sulut guna melakukan diskusi terkait maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
Usai melakukan pertemuan, ketua Bapemperda DPRD Sulut Careig N Runtu menjelaskan maksud kunjungan dari rombongan Bapemperda DPRD Jatim. ” “Jadi ini terkait dengan hubungan kerjasama antar daerah. Mereka tentu ingin melihat seperti apa, apakah ranperda ini sudah di berlakukan atau belum. Tapi khusus untuk Sulawesi Utara Ranperda hubungan kerjasama, baru sebatas peraturan kepala daerah dan belum sampe pada peraturan daerah,” jelas CNR sapaan akrabnya.
CNR memberikan contoh kerjasama yang sedang di jalankan oleh pemerintah Sulut. “Misalnya kerjasama antara Sulawesi Utara dan Papua, Maluku Utara,Sulawesi Tengah di perairan kelautan. Salah satu tujuan Perkada itu di buat, belum sampai pada Perda adalah untuk meminimalisir para pencuri ikan di laut Sulawesi bahkan di tempat lain,” terang CNR.
CNR berharap ke depannya bisa di tingkatkan menjadi peraturan daerah. “Saya berharap dengan tingkat kebutuhan yang meningkat, kedepan ini bisa ditingkatkan untuk menjadi peraturan daerah,” tutupnya. (sisco)
Komisi IV DPRD Sulut Gelar RDP Dengan Biro Kesra
Sulut,GN- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulut Fereydy Kaligis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/7/2022).
Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Fonny Paat.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro memaparkan terkait mekanisme pemberian bantuan ke rumah-rumah ibadah dalam beberapa point yang menjadi kriteria untuk untuk mendapatkan bantuan.
” Kami dari biro kesra dalam menyalurkan bantuan rumah-rumah ibadah ada ketentuan yang harus di penuhi, sehingga yang belum menerima bantuan akan dikeluarkan surat keputusan dari gubernur Sulut,” katanya.
Setelah ada surat keputusan gubernur kata Kaligis, pihaknya akan turun mengecek lapangan. ” Kami akan turun lapangan mengecek lokasi terkait dengan pemberian bantuan untuk rumah ibadah,” tutupnya. (*/sisco)
Henry Walukow Apresiasi Kehadiran Lembaga Anti Rasuah Di DPRD Sulut
Sulut,GN- Kehadiran Lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di DPRD Sulut di sambut apresiasi oleh legislator Sulut Henry Walukow.
Hal itu disampaikan Henry Walukow ketika di wawancarai sejumlah awak media di gedung rakyat Jumat, (15/7/2022).
” Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentunya saya selaku wakil rakyat memberikan apresiasi,” kata Walukow.
Dia berharap kehadiran lembaga anti rasuah ini inteaitasnya dapat dilaksanakan satu tahun sekali. ” Diharapkan intensitasnya ini bisa dilaksanakan satu (1) tahun sekali dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. Karena kita sebagai mitra kerja bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif yang perlu di agendakan setiap enam bulan bahkan kalau boleh per triwulan atau tiga bulan sekali,” tandasnya.
Diketahui kehadiran KPK RI yang di hadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti wilayah IV di DPRD Sulut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Se Sulut. Kegiatan tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen dan di dampingi oleh Wakil Ketua Viktor Mailangkay,Billy Lombok dan James A Konjongian.(sisco)
Toni Supit : Komisi III DPRD Sulut Akan Kunjungi Nusa Utara
Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Toni Supit kepada media gemparnews.com mengatakan pekan depan Komisi III bakal mengunjungi tiga kabupaten di wilayah Nusa Utara. Ketiga Kabupaten ini menurut Supit awalnya akan di kunjungi Kabupaten paling Utara yakni Kepulauan Talaud kemudian dilanjutkan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Sitaro.
” Rencananya Minggu depan komisi III akan keliling mengunjungi tiga Kabupaten yang ada di Nusa Utara dimulai dari Kabupaten kepulauan Talaud kemudian Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro,” kata Supit Di Kantor DPRD Sulut Jumat, (15/7/2022).
Terkait pembangunan Bandara Pihise di Kabupaten Sitaro, Supit pun ikut menjelaskan perkembangan pembangunan Bandara tersebut. ” Kalau penyelesaiannya berapa persen saya belum tahu persis, tapi untuk sementara pembangunan bandara masih terhenti karena masih di usulkan pada tahun anggaran perubahan. Rencananya pembangunannya akan selesai tahun depan,” tutup mantan Bupati Sitaro ini. (sisco)
Disambut Baik Ketua DPRD Sulut, Rombongan KPK RI Gelar RDP Bersama DPRD
Sulut,GN- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (15/7/2022).
Kehadiran KPK RI di Gedung Rakyat ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Se Sulut.
Dari pantauan media ini, rombongan KPK RI di hadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti dan lainnya.
Kedatangan rombongan KPK RI di sambut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD serta para wakil ketua yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.
Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD provinsi serta para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut.
Untuk di ketahui KPK RI sebelum menyambangi DPRD Sulut, juga menggelar RDP dengan Kepala Daerah Se-Sulut di kantor gubernur Sulawesi Utara. (sisco)
DPRD Sulut Tetapkan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda
Sulut,GN- Rapat paripurna dalam rangka penetapan Ranperda APBD tahun 2021 menjadi Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di gelar Diruangan sidang paripurna DPRD Sulut Rabu (13/7/2022).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Fransiskus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kotambunan dan Billy Lombok,turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur.
DPRD memberikan Sembilan catatan rekomemdasi untuk mendapat perhatian dari Pemerintah.
” Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Silangen saat paripurna Rabu (13/7/2022) siang.
Silangen mengatakan, kerja sama antara Eksekutif dan Legislatif dalam membangun Sulut lebih hebat kiranya juga terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBD ditahun berikutnya dapat berjalan dengan baik.” Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang engkau kerjakan,” ungkap Silangen sambil mengutip ayat Firman Tuhan.
Sementara itu, Gubernur Olly Dondokamney dalam sambutannya mengatakan pertanggungjawaban APBD merupakan siklus akhir dalam tatakelola pemerintahan sekaligus amanat konstitusi sekaligus bukti capaian pelaksanaan pemerintahan.” Apa yang menjadi temuan pemerintah wajib menindaklanjutinya sebagaimana harapan DPRD,” ucap Gubernur OD.
Dengan laporan pertanggungjawaban APBD 2021 ditetapkan sebesar Rp 4, 09 Triliun dengan PAD Rp 1,4 Triliun, Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 20 Miliar dengan total Belanja Daerah sebesar Rp 4, 9 Triliun dan Belanja Oprasional sebesar Rp 3,8 Triliun lebih dan Belanja Modal sebesar Rp1,4 Triliun lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 7,3 Miliar lebih dan Belanja Transfer sebesar Rp 493 Miliyar sedangkan untuk Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp 1,1 Triliun yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebeaar Rp 998 Miliar lebih dan oengeluaran sebesar Rp 103 Juta lebih.
Turut hadir juga Sekprov Sulut bersama jajarannya dan undangan lainnya. (sisco)