Pansus Ripparprov Sambangi Pemkot Manado, HVK : Kami Mendorong Pariwisata Kota Manado Penyanggah Destinasi Prioritas KEK Likupang

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) Sulut 2022-2026, memasuki tahap akhir pembahasan, melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Manado Kamis (18/8/2022).

 

Herol V Kaawoan selaku Sekretaris Pansus Ripparprov Sulut berharap Ranperda ini dapat diparipurnakan sebelum HUT Provinsi Sulut tahun 2022. “Sudah di ujung, mudah-mudahan diparipurnakan sebelum HUT Provinsi,” kata Kaawoan pada pertemuan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Manado kawasan Megamas.

Lanjut HVK sapaan akrab Herol V Kaawoan mengatakan Kota Manado adalah penyanggah destinasi kawasan super prioritas yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. “Kami mendorong pariwisata di Kota Manado karena pariwisata sumber devisa kedua terbesar di Indonesia,” ujar HVK.

Rapat bersama pemerintah provinsi dan Pemkot Manado ini, dipimpin Ketua Pansus Ripparprov Sulut, Ir Julius Jems Tuuk, didampingi Herry Rotinsulu dan Herol Kaawoan.

Hadir dalam rapat ini, Kadis Pariwisata Sulut Henry Kaitjily, Asisten II Setdakot Manado Atto Bulo, Kadis Pariwisata Manado Easther Mamangkey, tim penyusun Winda Mingkid dan Charles Kepel, dan sejumlah pejabat dinas pariwisata Pemprov Sulut dan Pemkot Manado. (sisco/*)




HUT Kemerdekaan RI Ke 77 Tahun Ketua DPRD Sulut Bacakan Teks Proklamasi

Sulut,GN- Pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 77 tahun di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung khidmat.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Ketika Membacakan Teks Proklamasi (foto: Gemparnews)

Pantauan awak media ini, Rabu (17 Agustus 2022) Upacara Bendera di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekprov Sulut bersama jajaran, TNI/Polri bahkan undangan lainnya.

Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE. Sementara, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di percayakan untuk membacakan teks Proklamasi.

Pengibaran bendera merah putih sukses di laksanakan oleh pasukan pengibar bendera di lapangan kantor Gubernur Sulut. (sisco)




Dokter Fransiscus A Silangen Pimpin Sidang Paripurna Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya sidang paripurna DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo, Selasa (16/8/2022) di ruang sidang paripurna.

Ketua DPRD Sulut dalam memimpin sidang paripurna di dampingi oleh Wakil Ketua.

Pantauan media ini, turut hadir dalam Sidang paripurna tersebut, Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut, Sekretaris Provinsi dan jajarannya serta undangan.

Acara mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo di mulai dari pukul 10.00 Wita  sampai pukul 12.00 Wita. Dan kemudian di lanjutkan kembali pada pukul 14.00 Wita sampai selesai.

Sidang Paripurna DPRD tersebut di tutup kembali oleh ketua DPRD  Sulut usai mendengarkan seluruh rangkaian pidato Presiden RI Joko Widodo. (sisco)

 




Komisi IV DPRD Sulut Rekomendasikan Permasalahan Politeknik Manado Dan Tenaga Pengamanan Cs Di Mediasi Disnaker Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Politeknik Negeri Manado dan Tenaga Pengamanan Cs yang di berhentikan oleh managemen Politeknik beberapa bulan lalu.

RDP ini juga menghadirkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sulut, perwakilan dari Politeknik Negeri Manado dan Kuasa Hukum para tenaga kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny A Paat mengatakan komisi IV akan merekomendasikan persoalan ini kepada Dinas tenaga Kerja untuk dapat menyelesaikannya.

“Apabila dalam mediasi tidak menemui titik terang maka komisi IV akan memanggil kembali Direktur Politeknik Negeri Manado untuk melakukan pertemuan kembali agar supaya ada titik terang dalam persoalan ini,” kata Ketua komisi IV, Senin (15/8/2022).
(sisco)




Komisi IV DPRD Sulut Dengan Dinas Sosial Gelar RDP

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Sosial Provinsi Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi, Senin (15/08/2022).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Vonny Paat dan didampingi Wakil Ketua Muhammad Wongso dan Sekretaris Cindy Wurangian.

Sementara itu anggota komisi yang hadir meliputi Yusra Alhabsy, Careig N Runtu (CNR), Novita Rewah, Agustien Kambey, Muslimah Mongilong.

Vonny Paat mengemukakan, pertemuan ini akan membahas program kerja bahkan serapan anggaran, yang sudah dan akan dibuat Dinas Sosial sejak Januari sampai Agustus 2022.

“Kami berharap ada penjelasan program Dinas Sosial dan secara umum apa yang sudah dibuat, bahkan ada dua UPTD Senja Cerah dan UPTD Anak dan Remaja,” ungkapnya.

Selain itu, Vonny menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui kegiatan serapan dari anggaran Dinas Sosial beserta 2 UPTD. “Ada Pagu anggaran yang terkurang dan kira-kira mana yang dikurangi dalam kegiatan Rp3 milliar,” tuturnya.

Pembahasan pertama ialah Panti Senja Cerah yang berada di Kelurahan Paniki. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai makanan bahkan pengobatan yang diberikan kepada 48 penghuni lansia yang berada di panti tersebut.

Mengenai masalah pengobatan yang dikurangi sekitar Rp6,9 juta sedangkan para lansia rentan dengan sakit. Mengapa di point tersebut yang dikurangkan, buka di pos anggaran lainnya.

Hal ini menjadi perbincangan menarik dalam RDP saat ini, karena pemberian makanan dan pengobatan yang dinilia cukup kurang untuk para lansia.

Plh Dinas Sosial yang juga Sekretaris Dinas Sosial Merry Mawardi menjelaskan,
pemotongan dana persediaan obat untuk lansia yang dikurangi karena pihaknya sudah menyiapkan solusi ketika anggaran yang dikurangi.
Pertama Dinsos Sulut akan menjalin keejasama dengan rumah sakit daerah untuk masalah pengobatan. “Kami akan membuat MoU dengan rumah sakit daerah, rumah sakit mata, puskesmas terdekat dengan panti agar ketika ada anggota panti yang sakit, kita langsung bawah di rumah sakit atau puskesmas terdekat,” jelas wanita berkamata ini.

Sementara itu, Vonny Paat mengemukakan,
seharusnya pihak pimpinan Dinsos Sulut sudah membicarakan hal ini kepada UPTD terkait sehingga ketika RDP dilaksanakan, pihak UPTD yang akan menjawab pertanyaan Komisi IV.

Dia mengingatkan, jangan sampai pengadaan makanan sudah dilakukab sedangkan obat tidak tersedia. “Skali lagi mengenai hal ini seharusnya Dinsos sudah memberikan catatan kepada UPTD,” tandasnya. (sisco)




Arthur Kotambunan: Aspirasi Masyarakat Kota Manado, Sud Di Teruskan Ke Walikota

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan Kota Manado Arthur Kotambunan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Kota Manado saat dirinya melakukan kegiatan reses pekan lalu, sudah diteruskan ke pak Walikota.

Arthur Kotambunan (foto: ist)

Penegasan ini disampaikan kepada media gemparnews.com ketika ditemui di lobi parkiran kantor DPRD Sulut, Selasa (09/08/2022) kemarin.

Kotambunan mengatakan aspirasi masyarakat untuk memperhatikan setiap lorong-lorong Bahkan juga menyangkut keamanan.

“Tentu aspirasi masyarakat kita tampung dan untuk aspirasi masyarakat kota Manado kami sudah teruskan kepada pak walikota. Aspirasi masyarakat lebih banyak untuk memperhatikan lorong-lorong,Keamanan dan pembangunan infrastruktur,” pungkasnya singkat. (sisco)




DPRD Dan Pemprov Sulut Tandatangani Nota Kesepakatan KUA Dan PPAS APBD Sulut Tahun 2023

Sulut,GN- Nota kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023 ditanda tangani Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey,SE di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (9/8/2022).

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilaksanakan pada rapat paripurna yang digelar DPRD Sulut. Usai penandatanganan, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen memberikan kesempatan kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey memberikan sambutan.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan ucapan terimakasihnya dan apresiasi kepada Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna ini, sekaligus penandatangan nota kesepakatan terhadap  KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023.

 “Bapak-ibu hadirin yang saya hormati, dengan diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023 ini. Kami berkomitmen untuk mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, dan itu disambut baik oleh DPRD Sulut, yang kemudian memberikan masukan, rekomendasi, sekaligus koreksi dan kritikan yang membangun kepada kami. Kemudian, menyempurnakan setiap  kekurangan yang ada,” terangnya.

 “KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama ini, nantinya menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan di setiap perangkat daerah di tahun anggaran 2023, termasuk sebagai acuan penyusunan RK perangkat daerah,” imbuhnya.

 Dia menambahkan, perlu dipahami arah kebijakan pembangunan di tahun 2023 adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan.

 “Aktualisasi dari berbagai program di tahun 2023 nanti, kirannya mampu mewujudkan beberapa koreksi ekonomi makro Provinsi Sulut, antara lain pertumbuhan ekonomi berkisaran 5 sampai 5,7 %,” terangnya.

Turut hadir Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, anggota DPRD Sulut, Penjabat Sekprov Sulut bersama jajarannya.(sisco)




Rapat Banggar, Ayub Ali Albugis Kritisi Anggaran SKPD Setinggi Langit Tetapi Tidak Dinikmati Oleh Masyarakat Sulut

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Ayub Ali Albugis, Senin (08/9/2022) Diruangan sidang Paripurna mengkritisi beberapa anggaran yang di tata dalam KUA PPAS tahun 2023 yang sangat fantastis tetapi tidak dapat di nikmati oleh masyarakat Sulawesi Utara (Sulut).

Sementara Pembahasan (foto ; ist)

Albugis mengatakan hal itu harus mendapat penjelasan dari Tim TAPD Provinsi Sulut. ” Jadi saya melihat ada beberapa hal yang perlu mendapat penjelasan dari Tim TAPD Provinsi Sulut. Yang pertama adalah dalam rangka penataan anggaran tahun 2023 Tim TAPD menggunakan metode apa untuk pendistribusian penataan anggaran per tiap SKPD. Apakah metode kinerja ataukah metode prioritas utama ataukah kebutuhan atau juga faktor kedekatan. Karena ini sangat penting dalam penataan anggaran dalam rangka kepentingan suatu pembangunan Sulut secara utuh dan secara merata,” tanya Albugis.

Menurut Dia, ada beberapa SKPD anggarannya setinggi langit namun dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat hanya habis di program.

“Karena saya melihat ada beberapa SKPD yang anggarannya setinggi langit tetapi dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Utara sedikit sekali. Yang kedua ada juga SKPD di tata anggarannya besar tetapi habis di program dan tidak dapat di rasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Di ketahui rapat Banggar tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD dan di hadiri oleh ketua TAPD Provinsi Sulut Praseno Hadi bersama tim. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Sulut Tahun 2023

Sulut,GN-Rapat pembahasan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2023, dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Badan Anggaran bersama Tim TAPD Provinsi Sulut Dr Praseno Hadi,MM (08 Agustus 2022) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Pimpin Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2023 (Foto : ist)

Sebelum masuk dalam pembahasan, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada penjabat Sekprov Provinsi Sulut Praseno Hadi untuk menjelaskan terkait KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2023.

Penjabat Sekprov Sulut menjelaskan secara umum pemerintah provinsi Sulut memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Sulut yang berkenan membahas KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2023 ini. Untuk pedoman umum APBD masih menggunakan pedoman umum APBD tahun 2022, karena pedoman umum tahun 2023 belum di tandatangani oleh Mendagri. Untuk Outline dari pembukaan sampai penutup adalah kerangka ekonomi macro daerah . Asumsi dasar kebijakan bradan,kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaian.

Usai sekprov memaparkan semua terkait KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut anggaran tahun 2023, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD mengingatkan Tim TAPD terkait Perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

“Kita memiliki Perda Bantuan Hukum perlindungan terhadap masyarakat miskin. Jangan sampai disaat mereka datang ke kita, kemudian kita tidak ada anggaranya. Jadi tolong menjadi perhatian,” tegasnya.

Silangen menambahkan, terkait kebijakan pembiayaan dengan rincian penerimaan pembiayaan dari silpa Rp 35 Miliar sedangkan pengeluaran pembiayaan dari dana untuk bayar hutang pokok Rp292 Miliar ditambah modal Rp 62 miliar menjadi 354 Miliar.

“Kalau kita potong dengan silpa Rp 35 Miliar, masih defisit Rp 319 Miliar. Ini yang mungkin menjadi penekanan agar bagaimana dapat mensiasati defisit sebesar Rp319 Miliar tersebut,” tuturnya.(sisco)

 




Gelar Reses, HVK Berbagi Diakonia

Sulut,GN- Kegiatan masa reses II tahun 2022 anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara Herol Vresly Kaawoan (HVK) di laksanakan di Desa Sea I Kecamatan Pineleng dan Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, pekan lalu.

Kegiatan reses tersebut Sekaligus berbagi Diakonia buat Lansia
GMIM KARUNIA dan GMIM NAZARETH bulo.

Adapun dari hasil pelaksanaan reses antara lain :
– masyarakat setempat meminta bantuan sarana dan prasarana Air bersih di jaga 1,2,3,4 dan 5. Juga minta bantuan revitalisasi sumur bor yang ada di desa sea satu di karenanya pompanya sudah rusak dan jatuh ke dalam
– Masyarakat minta bantuan tong/tempat sampah dan mobil sampah
– Masyarakat minta di adakan puskesmas pembantu
– pembuatan talut, bronjong di sungai Sea sekitar 5 km
– Masyarakat minta bantuan permainan anak di TK tateli weru
– Rehap sekolah dan Note book SD Gmim bulo
– Masyarakat berharap untuk di fasilitasi dan koordinasi ke kementrian sosial terkait janji bantuan 14 perahu nelayan yg rusak akibat banjir Saat kunker ibu menteri Tri Rismaharini pada 21 januari 2021 yang di dampingi asisten satu Minahasa yang masi di jabat Bapak Denny mangala
– Masyarakat minta bantuan sarpras air bersih
– Nelayan susah membeli/mendapatkan bahan bakar buat melaut dan kiranya di carikan formulanya bagaimana nelayan mendapatkan/cara belinya

Usai mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat HVK mengatakan aspirasi tersebut akan sampaikan kepada pemerintah Provinsi Sulut untuk di tindak lanjuti.

Dan sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon akan berjuang dan mengawal aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan reses diantaranya hukum tua desa sea satu Nevi oroh, Hukum tua desa tateli weru Aser Moset, Ibu pdt Meiske Aror Sth, Ketua lansia Ernes Bukanaung, Efraim lengkong tokoh agama dan masyarakat.

Di akhir penyampaiannya HVK mengutip kalimat yang pernah di katakan Ketua umum partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto bahwa Kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang, kalau kita tidak mampu bantu beberapa orang bantulah satu orang, kalau kita tidak bisa membantu satu orang janganlah buat orang itu susah. (*/sisco)