RDP bersama Dinas Kesehatan Daerah Sulut, CNR Apresiasi Kerja Kadiskes Sulut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Careig N Runtu (CNR) memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Sulut dr Deibby Kalalo,MKes atas kerja nyata yang sudah di berikan sebagai pelayanan kesehatan di Sulut.
Apresiasi itu disampaikan oleh CNR terkait pemberian bantuan kursi roda dan pemeriksaan mata secara gratis.

” Saya kira apa yang disampaikan oleh teman-teman anggota komisi lain, terkait pemeriksaan mata secara gratis dan pemberian bantuan kursi roda kepada masyarakat yang membutuhkan itu sudah kami alami dan rasakan,” kata CNR ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas kesehatan daerah Sulut, Selasa (20/9/2022).

Untuk itu, kata CNR pihaknya menyampaikan terimakasih atas bantuan tersebut. ” Mudah – mudahan tahun depan juga terus dilakukan dan yang pasti kami berharap tetap ada anggaran khusus,” ucap CNR.

Diketahui rapat dengar pendapat komisi IV di pimpin oleh Ketua Komisi IV Dra Vonny A Paat di dampingi Sekretaris Cindy Wurangian dan juga di hadiri anggota komisi IV Agustine Kambey, Johny Panambunan, Muslimah Mongilong dan Syeni Kalangi.

Sementara dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut di hadiri oleh Kepala Dinas dr Deibby Kalalo,MKes bersama jajarannya. (sisco)




Ketua Komisi IV DPRD Sulut : Kami Bukan Mencari Kesalahan Tetapi Ada Perbaikan

Sulut,GN- Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny A Paat menegaskan bahwa Komisi IV bukan mencari-cari kesalahan dari mitra kerjanya Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Penegasan ini di sampaikan oleh ketua komisi IV DPRD Sulut saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dinas Dikda Provinsi Sulut, Senin (19/9/2022).

“Begini ibu Kadis, kami komisi IV bukan mencari kesalahan, tapi harus ada perbaikan,”tegasnya.

Pada kesempatan itu anggota komisi IV juga melayangkan berbagai pertanyaan terlebih soal Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 yang berpotensi bermasalah.

Bahkan, tambahan dana dalam APBD Perubahan 2022 di Dikda sebesar 25 milyar hanya untuk membayar hutang senilai 28 Milyar diantaranya DAK 2021.

Belum lagi soal peran Konsultan pengawas yang di nilai tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan pekerjaan.

Sementara, anggota Komisi IV Careig N Runtu dan Yusra Al Habsyi juga sependapat apa yang perlu dan harus di perbaiki oleh Dikda Sulut terlebih di tahun 2022. “Kami sebagaimana mitra bukan mencari kesalahan, namun ke pihak Dikda banyak yang harus di perbaiki,” ucap keduanya.

Terkait itu,Kepala Dinas Dikda Sulut dr Grace Punuh menyampaikan apresiasi bahkan atas masukan dari anggota komisi IV akan terus di perbaiki guna pelayanan di bidang pendidikan ke depan. (sisco)




Penyaluran Alsintan Di Sinyalir Tidak Merata, JT : Pemerintah Bentuk Pokja Selidiki Hal Itu!

Sulut,GN- Warga Dumoga Raya mengeluh terkait tidak meratanya distribusi bantuan alat pertanian (Alsintan). Penyampaian anggota DPRD Sulut Jems Tuuk dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (14/9/2022) ini adalah untuk menindaklanjuti aspirasi dari 17 desa dari kabupaten Bolaang Mongondow.

Anggota DPRD Sulut Jems Julius Tuuk (foto: ist

Dihadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw, dengan tegas politisi PDI perjuangan ini menyampaikan kelih warga pada dinas pertanian provinsi Sulut.

JT sapaan akrabnya Jems Tuuk secara tegas meminta Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Sulawesi Utara untuk menyelidiki dugaan adanya “permainan” dalam tubuh dinas Pertanian terkait penyaluran Alsintan tersebut.

“Ada info yang masuk dari warga petani bahwa ada oknum ASN dari dinas pertanian, mencatut nama gubernur, lebih dari pada itu, alsintan hanya bertumpuk di dua desa, bahkan untuk mendapatkan alsintan tersebut harus dibayar,” beber Tuuk.

“Kami berharap pemerintah membentuk Pokja untuk menyelidiki hal ini. Diduga ada permainan di dalam penyaluran bantuan Alsintan tersebut, jadi…. biar kebenaran tereksekusi, maka pak Gubernur melalui Sekprov dan Inspektorat harus selidiki,” Tegas Tuuk.

Lanjut disampaikan legislator dari Partai PDIP ini bahwa hal tersebut dapat berimplikasi pada capaian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara karena mengingat bahwa Dumoga merupakan daerah lex spesialis pertanian, Kadis Pertanian Nohvi Wowiling harus bertanggubjawab.

Sudah 17 sangadi yang masing-masing bersama masyarakatnya mengadu kepada saya. Sebelumnya ada IP3A sekarang ada Sangadi di desa Dumoga 3 dan Dumoga 4 yang datang. Total ada 17 Desa, dan semua mengadukan hal yang sama. Ini harus diperhatikan khususnya pak Sekretaris Provinsi maupun pak Kepala Inspektorat,” Tegas Tuuk dihadapan Wakil Gubernur dan Ketua DPRD serta peserta paripurna.

Legislator dua periode ini pun mendesak agar permasalahan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat. “Bulan depan diharapkan selesai,” Harapnya.

Secara terpisah Kepala Inspektorat Sulut Mecki Onibala menegaskan bahwa dirinya akan langsung memanggil pihak Dinas Pertanian untuk dimintai penjelasan.

“Kami harus menindaklanjuti penyampaian dari pak Jems Tuuk. Kami akan undang kepala dinas. Besok atau lusa kami akan panggil,” Ujarnya.

“Jika terbukti ada sangsi tentunya,” tegas Onibala. (*/sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna, Fraksi Demokrat Ingatkan Aspirasi Rakyat

Sulut,GN- Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian /Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda,sekaligus Tanggapan/Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur,Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.

Rapat dibuka Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD didampingi Wakil Ketua James Kojongian, Wakil Ketua Billy Lombok. Rapat dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw, diruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (14/9/2022).

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, Fraksi Demokrat bersama rakyat tetap berkomitmen terima aspirasi rakyat ‘tolak’ terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuarakan oleh para pendemo dalam 5 gelombang di DPRD Sulut.

Ketua Fraksi Demokrat, Henry Walukow menyatakan Fraksi Demokrat sudah 5 kali menerima gelombang demo menolak kenaikan BBM. Hal itu dikatakannya dihadapan Pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Sulut drs Steven OE Kandouw.

“Kami mengingatkan aspirasi yang sudah disuarakan, wajib di tindaklanjuti apa yang sudah dibawa ketempat ini. Fraksi Demokrat menyikapi dan mendukung aspirasi terkait ojek, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Walukow.

Lanjut Kata Walukow, pihaknya akan mengusulkan agar aspirasi tersebut dibawa langsung ke pemerintah pusat atau mengundang perwakilan dari pendemo untuk sama-sama zoom meatting dengan pemerintah pusat.

“Supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” kata Walukow, mengutip pernyataan pendemo dihalaman parkir kantor DPRD Sulut baru-baru ini.

“Kami pun mengakui sangat menghormati sikap dari fraksi-fraksi yang lain. Tapi kami tegaskan kembali, Fraksi demokrat sudah jelas dan tegas menolak kenaikan harga BBM. kami bersama dengan rakyat,” tukas Walukouw.

Walukow, juga mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi. “Karena beredar harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30%, Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tutup wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu.

di ketahui Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut. (sisco)

 




Legislator DPRD Sulut Terima Aksi Demo SBSI

Sulut,GN – puluhan masa yang menamakan diri Serikat Buruh Sejahtrah Indonesia (SBSI) kembali menggelar orasi dihalaman Kantor DPRD Sulut, Senin (12/9/2022). Aksi demo tersebut di terima sejumlah legislator Sulut antara lain Berty Kapojos (Ketua Komisi III, F-PDIP), Boy Tumiwa (F-PDIP), Melky Jakhin Pangemanan (F-PDIP), Hendry Walukow (F- Demokrat) dan Sherrly Tjanggulung (F-Nasdem).

Diketahui Gelombang penolakan yang berlangsung sejak pekan lalu yang juga dilakukan oleh kelompok Mahasiswa berlanjut terus. Mereka menuntut agar Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dapat meneruskan ke Pemerintah Pusat terkait penolakan kenaikan harga BBM.

” Kami menantang DPRD untuk serius berbicara lantang atasnama rakyat Sulut, agar aspirasi yang kami sampaikan dapat diteruskan kepada Pemerintah Pusat, DPRD adalah wakil rakyat yang harus berjuang untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan para kaum kapitalis dan pengusaha,” teriak salah satu orator Romel Sondakh.

SBSI juga menantang DPRD dapat merumuskan dan mensahkan regulasi yang melindungi pekerja lokal terutama Pembantu Rumah Tangga yang sampai saat ini masih belum tersentuh regulasi sehingga mereka terus termaginalkan.” Ada banyak persoalan tenaga kerja yang saat ini masih menggantung dan DPRD harus bertindak sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah Anggota DPRD yang hadir yang menemui kelompok buruh, Berty Kapojos (Ketua Komisi III F-PDIP), Boy Tumiwa (F-PDIP), Melky Jakhlin Pangemanan (F-PDIP), Hendry Walukow (F- Demokrat) dan Sherly Tjanggulung (F-Nasdem) berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan tersebut sesuai kewenangan.”Yang pasti kami siap meneruskan apa yang menjadi aspirasi para Pekerja kepada Pemerintah Pusat,” ucap legislator Sulut bergantian. (sisco)




Secara Umum Fraksi- Fraksi Di DPRD Sulut Menyetujui Pansus Ripparprov DiJadikan Perda

Sulut,GN- Setelah melewati beberapa tahap akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) Sulut 2022-2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk pada agenda rapat sinkronisasi tahap akhir dengan mendengarkan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Sulut,  di ruang rapat komisi II DPRD Sulut Selasa (06/9/2022).

Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Silangen, Ketua Pansus Ir Julius Jems Tuuk, Wakil Ketua DPRD James Kojongian, Careig Runtu, Artur Kotambunan, Herol Kaawoan serta Serly Tjanggulung.

Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD dalam penyampaiannya  mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Ketua Pansus Ir Julius Jems Tuuk bersama anggota lainnya.

Silangen menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Henry Kaitjily, Kadis PUPR Alex Wattimena, Kaban Bappeda Jenny Karouw, Karo Hukum Flora Krisen serta semua pejabat struktural yang boleh terlibat langsung dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tersebut.

“Ini hal prinsip yang harus kita buat. Ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan jika tidak ada rencana induk. Dan Pansus telah melaksanakannya dengan baik sehingga boleh selesai. Kami sangat mengapresiasi hal ini,” Ucap Silangen.

Sementara itu,Kadis Pariwisata Sulut Henry Katjily menyampaikan rasa bersyukur untuk penyelesaian Ranperda tersebut.

Lanjut Kata Henry, tidak mudah baginya untuk menyelesaikan hal ini tapi semua yang terlibat menurutnya memberikan semangat dan inspirasi. “Bersyukur juga bagi kabupaten/kota yang pro aktif untuk pengembangan pariwisata di Sulut,” katanya.

Ditempat yang sama, Karo Hukum Flora Krisen SH MH mengatakan, setelah pembahasan ini telah selesai, Ranperda tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Produk Hukum Daerah untuk permohonan fasilitasi.

“Kami berharap dan menargetkan, sebelum tanggal 23 September ini sudah ditetapkan menjadi Perda,” ujarnya.

Secara garis besar,  pendapat akhir fraksi-fraksi menerima Ranperda tersebut. Memang ada catatan-catatan yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan jika Ranperda tersebut sudah di Perdakan.

Sementara Ketua Pansus, Ir Julius Jems Tuuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk boleh menyelesaikan Ranperda tersebut. “Perda ini adalah ibu dari pembangunan di Sulut. Dengan adanya Perda ini, tak hanya Pariwisata, segala sektor pun akan terbuka baik UMKM, Investasi, Pertanian, Peternakan dan semuanya bisa dirasakan,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Dirinya berharap agar Biro Hukum dapat segera memfasilitasinya ke Kemendagri sehingga berharap ini boleh menjadi kado spesial di HUT Provinsi tanggal 23 September mendatang.

Untuk diketahui kurang lebih selama 17 tahun perda ini diharapkan oleh DPRD dan Pempov Sulut berada, akhirnya tahun 2022 ini momentum untuk selesainya Ranperda tersebut terwujud. (sisco/*)




Boy Tumiwa : Kualitas Pekerjaan Harus Di Jaga

Sulut,GN- Perbaikan ruas jalan dari Ranoyapo, Mopolo, Powalutan sampai Bringin telah masuk dalam anggaran perubahan tahun ini.

Boy Tumiwa,SH (foto: Gemparnews)

Kemudian perbaikan ruas jalan Kalait sampai Tombatu paling tidak masuk pada anggaran tahun 2023 mendatang.
Hal itu, dikatakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Boy Tumiwa,SH kepada media ini Senin, (5/9/2022).

” Itu sudah dianggarkan pada perubahan tahun ini atau paling tidak anggaran induk tahun 2023 mendatang,” kata Tumiwa.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara mengharapkan para kontraktor pelaksana proyek jalan tersebut nantinya memperhatikan mutu dan kualitasnya, jangan sampai pekerjaan jalan baru satu atau dua tahun dikerjakan langsung mengalami kerusakan parah.

” Jadi saya mengharapkan pelaksana pekerjaan jalan nantinya dapat memperhatikan mutunya. Kualitas pekerjaan harus di jaga,” ujarnya.(sisco)




Aksi Demo Buruh Minta DPRD Sulut Ambil Sikap

Sulut,GN- Ratusan buruh yang tergabung dari Serikat Buruh Sulut menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sulut, Selasa (6/9/2022). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan, seperti menolak kenaikan BBM, menolak UUD Omnisbus Law dan meminta dinaikan UMP Sulut 2023.

Selain itu, mereka juga meminta agar kenaikan BBM yang menjadi keluhkan harus jadi kebijakan politik DPRD Sulut.

“Jangan sampai ini membuat kekacauan di masyarakat,” ucap para buruh.

Menurut mereka, kaum buruh sangat dirugikan dengan kenaikan BBM. Sementara upah tak naik. “Kalau pun upah naik, masa hanya 1 persen. Kita tak dihargai. Ketika pencalonan, mereka cari kami. Kita hanya tuntut kinerja DPRD terkait formulasi kenaikan BBM. Kita upah hanya Rp 3,3. Kami hanya kaya sehari tapi miskin sebulan,” kata Jubir.

Para pendemo meminta agar DPRD ambil sikap untuk perjuangkan kenaikan upah. “Kalau tak bisa, politik DPRD tak ada gunanya,” tukas pendemo.(sisco)

 




RDP Komisi I Bersama Diskominfo Sulut, Herol V Kaawoan Pertanyakan Anggaran Tahapan Seleksi KIP




Jembatan Bottleneck Tumumpa Hampir Rampung, Amir Liputo : Terimakasih Gubernur Sulut Dan Pemerintah Pusat Sudah Mendengarkan Penyampaian Kami

Sulut,GN- Kerja keras Pemerintah Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat bahkan tak luput juga pengawasan dari pihak legislatif sehingga penyelesaian jembatan bottleneck yang menghubungkan sungai Bailang dan Cempaka Molas hampir rampung seratus persen.

Sekretaris Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo (foto: Gemparnews)

Hal ini dikatakan Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo,SH kepada sejumlah media ketika di temui di ruangan rapat komisi III, Senin (05/9/2022).

Liputo mengatakan sebagai wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado merasa bangga dan senang dimana jembatan Bottleneck yang dirindukan warga masyarakat kini sudah hampir selesai. “Pertama tentu sebagai wakil rakyat Kota Manado, Dapil Manado di provinsi merasa senang dan bangga dimana perjuangan hampir delapan tahun di DPRD Sulut membuahkan hasil sehingga jembatan Bottleneck antara sungai Bailang dan Cempaka Molas sudah hampir rampung 100 persen,” kata Liputo.

Dengan diselesaikannya jembatan ini, kata Liputo tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat terlebih dapat mengurai kemacetan.” Tentunya ini akan mengurai kemacetan yang sering terjadi di wilayah bagian Utara. Kita tau jalan Hasanudin di jam-jam sibuk sudah tidak mampu menampung kendaraan,” ujarnya.

Selain itu, Liputo menjelaskan dengan terhubungnya jalan dan jembatan bottleneck ini, membuat roda perekonomian bahkan minat untuk mengunjungi spot pariwisata semakin naik. ” Kita tau di ujung Utara Manado ada tempat pariwisata yang indah dan menarik. Disana ada bebepa spot Pariwisata seperti Hotel Luley, Bara Kuda dan juga Nusantara Dive Center. Roda perekonomian masyarakat akan semakin berputar lebih baik, pendapatan masyarakat akan bertambah dan ini akan membantu kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” jelas Liputo.

Dia berharap, ini semakin terbuka sehingga menyebabkan roda ekonomi dari Selatan berpindah ke Utara sehingga secara umum roda ekonomi Manado mulai stabil.

Liputo juga menyampaikan terimakasih kepada pemerintah, bapak Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah mendengarkan penyampaian di paripurna dan juga kepada pemerintah pusat. “Oleh sebab itu, saya sebagai wakil rakyat yang duduk di komisi III, teman-teman di DPRD Sulut sudah tau, tidak henti-hentinya setiap paripurna saya mengingatkan. Alhamdulilah saya bersyukur dan terus mengawal sehingga jalan dan jembatan sudah hampir selesai seratus persen dan mudah-mudahan akan segera diresmikan,” tandasnya. (sisco)