Terkait Larangan Obat Syrup Berbahaya, Pangemanan Desak Pemerintah Dan BPOM Lakukan Langka Cepat

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Melky J Pangemanan menegaskan pemerintah provinsi Sulut dan 15 kabupaten/kota agar dapat melakukan langka cepat terhadap obat syrup yang beredar yang menimbulkan gejala aktif terhadap perkembangan anak dan kesehatan gangguan ginjal akut.

“Pemerintah daerah harus bergerak cepat bersama BPOM melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat dan melakukan sidak di apotek dan tempat penjualan obat lainnya,” tegas Pangemanan.

Lanjut Pangemanan mengatakan masih banyak masyarakat yang belum memiliki ponsel dan belum ada jaringan internet, sehingga ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi. “Masih banyak warga yang tinggal didesa tanpa memiliki ponsel pinter, bahkan ada desa yang tidak memiliki jaringan internet, ini tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah,” ungkapnya.

“Ini merupakan masalah serius bangsa, jangan dianggap remeh, masalah generasi ini, anak-anak balita sangat rentan dengan pertumbuhan tubuh,” tandasnya.

Berikut ini 29 daftar syrup yang dianggap berbahaya bagi balita

Bodrexin Demam Jeruk 60ml
Konidin Obh Sachet 5x7ml
Mylanta Liquid 50ml
OBH Combi Batuk Dahak 100ml
Polysilane Suspensi 100ml
Promag Suspensi 60ml
Tempra Paracetamol 30ml
Termorex Paracetamol 60ml
OBH Combi Batuk Berdahak Sachet 5×7.5ml
Promag Cair Sachet 7ml (Dh)
Panadol Anak Raspberry 30ml
Antimo Anak Jeruk Sachet 5ml
Combantrin Jeruk New 10ml
Komix Obh 5x7ml
Proris Syrup Jeruk 60ml
Siladex Batuk Berdahak 60ml
Woods’ Cough Expectorant 60ml
Bisolvon Extra Menthol 60ml
Nellco Special Obh PE100ml
Vicks F-44 Anak Strawberry 54ml
Vicks F-44 Sachet 4x5ml
Vicks F-44 Sirup 54ml
Woods Cough Antitussive 60ml
Actifed expectorant 60ml
Nellco Special Obh 100ml
OBH Combi Anak P Straw 60ml
OBH Combi Batuk Flu Mtl100ml
OBH Tropica Anak Strawberry 60ml
Termorex Plus Botol 60ml.
(*/sisco)




Sandra Moniaga : Semua Agenda Penting Itu Akan Saya Tuntaskan

Sulut,GN- Semua agenda-agenda penting yang sudah dijadwalkan, itu yang akan kita tuntaskan. Apalagi dalam rangka mempersiapkan APBD 2023.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Sandra Moniaga saat prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Rabu (19/10/2022).

Sandra Moniaga secara sah menggantikan Glady Kawatu yang telah hampir tiga tahun menjabat Sekretaris DPRD Sulut.

“Saya juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Setwan Sulut, mengenai kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan dan komisi DPRD Sulut dengan TAPD dan instansi terkait,” tandasnya.

Diketahui, Sekretariat DPRD Sulut masih akan menggelar acara pisah sambut yang akan dilangsungkan di ruang Paripurna, Senin 24 September 2022. (sisco)




Sandra Moniaga Resmi Jabat Sekretaris DPRD Sulut

Sulut,GN- Sandra Moniaga resmi menjabat sebagai Sekretaris DPRD  Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggantikan pejabat lama Glady Kawatu yang menempati jabatan baru sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Serah Terima Jabatan Sekretaris DPRD Sulut (foto : ist)

Acara peresmian jabatan Sekwan ini dilakukan lewat kegiatan Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Sulut, Rabu (19/10/22) siang tadi.

Glady Kawatu menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw serta Sekprov Sulut atas kepercayaan, karena telah diberikan kesempatan untuk menjabat Sekwan.

Kawatu juga berterima kasih kepada seluruh jajaran sekretariat dewan yang telah mendukungnya selama kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai sekwan.

Sementara itu, Penjabat Sekwan yang baru Sandra Moniaga juga menyampaikan  terima kasih kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw serta Sekprov Sulut telah mempercayakan kepada dirinya sebagai Sekwan DPRD Sulut.

Moniaga berharap kepada jajaran sekretariat dewan untuk mendukungnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan.

Turut hadir dalam kegiatan sertijab tersebut, Sekprov Sulut Praseno Hadi, Asisten III Setdaprov Sulut Frangki Manumpil dan Kaban BKD Clay Dondokambey. (sisco)




Besok Dijadwalkan Sertijab Sekretaris DPRD Sulut

Sulut,GN – Serah terima jabatan (Sertijab) Sekretaris DPRD Sulut di jadwalkan Rabu 19 Oktober 2022 besok.

Ini dikatakan oleh Kepala Bagian Persidangan DPRD Sulut Jerry Hamonsina kepada media, Selasa (18/10/2022).

“Setelah dikoordinasikan dengan pimpinan, Sertijab dijadwalkan pukul 11.00 wita besok,” kata Hamonsina.

Diketahui Sandra Moniaga menjabat Sekretaris DPRD Sulut menggantikan Glady Kawatu. Sementara, Glady Kawatu menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan.

Sandra Moniaga sebelum berada di posisi Kepala Dinas Pangan sudah melalui sejumlah jabatan. Di antaranya pernah menjadi Sekretaris Kabupaten Minahasa Utara.(sisco/*)




Rocky Wowor Minta Fraksi PDI Perjuangan Kawal Aspirasi Masyarakat

Sulut,GN- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor menginstruksikan agar seluruh personil fraksi PDIP di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Sulut mengawal semua Aspirasi Masyarakat (Asmara) yang sudah disampaikan dan telah masuk dalam usulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Politisi muda PDI Perjuangan ini mengatakan Aspirasi masyarakat penting dilakukan agar janji politik yang disampaikan saat kampanye bukan hanya janji tetapi benar- benar direalisasikan.

” Pembahasan APBD 2023 yang akan segera dibahas kiranya dijadikan momentum untuk mengawal aspirasi masyarakat, termasuk yang sudah terkaver dalam SIPD, agar masyarakat percaya jika PDIP terus berjuang untuk masyarakat,” kata Wowor.

Di lembaga DPRD Sulut PDI Perjuangan yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga memiliki mayoritas kursi dan harus rajin turun dalam menyerap aspirasi masyarakat, sebab masih ada banyak kebutuhan masyarakat kita yang belum disampaikan.

“Tekad menjadikan Sulawesi Utara semakin Hebat, yang menjadi cita-cita pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw adalah amanah dari masyarakat untuk  terimplementasikan secara nyata untuk tujuan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

”Fraksi PDIP akan terus mengawal kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tandasnya. (*/sisco)




FAS Apresiasi Upaya Petani Dumoga Di Bawah Binaan Pak Jems Tuuk

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD menyampaikan apresiasi atas upaya petani di wilayah tersebut yang bisa mandiri tidak tergantung dari bantuan pemerintah.

” Ini contoh bagi masyarakat Sulawesi Utara, dimana kita membangun bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi masyarakat turut berperan aktif,” ujar Silangen kepada wartawan Jumat (14/10/2022).

Silangen menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian yang sangat penting di Sulawesi Utara sehingga terobosan para petani di kecamatan dumoga ini perlu mendapatkan dukungan semua pihak.

” Ini prakarsa pak Jems, lewat LSM yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Jadi tulang punggung perekonomian di Sulawesi Utara selain hasil tambang, hasil sandang pangan ini luar biasa dan sungguh luar biasa penghargaan kepada pak Jems Tuuk,” katanya. (sisco)




Sandra Moniaga Jabat Sekretaris DPRD Sulut Gantikan Glady Kawatu

Sulut,GN- Rolling pejabat dilakukan di jajaran Pemprov Sulut, Jumat (14/10/2022) pagi di Kantor Gubernur.


Pelantikan tersebut dilakukan langsung Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw kepada empat pejabat yakni Sandra Moniaga yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pangan Daerah Sulut dilantik menjadi Sekretaris DPRD Provinsi Sulut menggantikan Glady Kawatu.

Sementara Glady Kawatu akan Lantik menjadi Sekretaris Kabupaten Minahasa Selatan secara definitif.

Sandra Moniaga sebelum berada di posisi Kepala Dinas Pangan sudah melalui sejumlah jabatan yakni sebelumnya pernah menjadi Sekkab Minahasa Utara.

Pemprov juga mengisi jabatan Asisten III y Setprov yakni Franky Manumpil, Kepala Dinas Perindag Daniel Mewengkang, dan Staf Ahli Edwin Kindangan. (sisco)

 




Ranperda BPJS Ketenagakerjaan, Kaawoan: Ranperda Ini Menyangkut Kemaslahatan Banyak Orang

Sulut,GN- Anggota Pansus Herold V Kaawoan menegaskan Ranperda ini berisi 11 bab dan 44 pasal sangat penting dan menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat.

“Ranperda ini menyangkut kemaslahatan banyak orang, apalagi memback up tenaga kerja yang non informal seperti Petani, nelayan, pengendara dan beberapa jenis kerja non pemerintahan lainnya,” ucap Kaawoan, Selasa (11/10/2022).

Kaawoan bersyukur atas keputusan pemerintah pusat dimana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperbolehkan dana desa cover BPJS untuk ketenagakerjaan.

“Dana desa diperbolehkan Kemendes mengcover bagi pekerja rentan dibawah umur 65 tahun untuk didaftarkan masuk BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Dia mengingatkan dalam Ranperda tidak main-main karena mengatur tegas sanksi yang mengikat jika nantinya tidak menjalankannya.

“Melanggar ada sanksi administratif, denda. Perusahaan diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya untuk masuk BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.(sisco)




Inggried Sondakh Soroti Penyaluran Bantuan Usaha Disperindag Sulut

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi II Inggried Sondakh menyoroti penyaluran bantuan usaha Dinas perdagangan dan perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulut.

Hal itu disampaikannya ketika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II bersama Disperindag Provinsi Sulut, Senin (10/10/2022).

” Itu memang tidak menyalahi aturan, tetapi soal etikalah. Kalau memang di berikan kepada masyarakat yang ada atau mampu, kasihan kan masyarakat yang susah atau tidak mampu. Itu yang menjadi konsentrasi kita dalam RDP ini,” kata Inggried.

” Karena ini langsung menyentuh ke masyarakat, sehingga bagaimana bantuan yang akan diserahkan ke masyarakat itu, betul-betul di upayakan semaksimal mungkin dan tepat sasaran,” tandas Inggried. (sisco)




Mailangkay Sebut Kader Partai Harus Tegak Lurus Dengan Keputusan DPP NasDem

Sulut,GN- Setelah di tetapkan Anies Baswedan Capres 2024 oleh DPP Partai Nasdem di Tower Nasdem Jakarta, Ketua DPW Partai NasDem Sulut, Dr Victor Johanes  Mailangkay SH MH, angkat bicara.

Mailangkay menegaskan bahwa kader partai harus tegak lurus dengan keputusan DPP Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden di 2024.

“Loyalitas itu begitu. Kalau tidak terima mengamankan keputusan partai berarti  keluar dari partai, Itu gentle,” tegasnya kepada awak media di Gedung DPRD Sulut, Selasa (4/10/2022).

Lanjut kata Mailangkay, kader yang membelot atau tidak tegak lurus dengan keputusan DPP harus diberi sanksi.
“Jadi dalam perjalanan, kami berharap kalau kader melaksanakan keputusan partai dengan sungguh-sungguh. walaupun itu bertentangan dengan keputusan sendiri,” katanya.

Politisi yang berpengalaman ini berharap pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang tidak mengikuti keputusan partai, seperti diketahui sosok Anies Baswedan sudah resmi di calonkan NasDem.

Lagi pula sanksi itu berlaku umum, termasuk berlaku bagi anggota DPRD provinsi serta kabupaten dan kota.

“Di Sulut sikap partai tegak lurus, mendukung mengamankan apa yang telah diputuskan oleh DPP. Kalau anggota dewan tidak dukung, silahkan keluar dari partai,” tutupnya. (*/sisco)