DPRD Sulut Berduka, Johny Panambunan Berpulang Ke Pangkuan Sang Khalik

Sulut,GN- Kabar duka kembali menyelimuti Gedung Cengkih. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Johny Panambunan berpulang ke pangkuan Sang Khalik.

Hal ini disampaikan Sekretariat DPRD Sulut melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Jerry Hamonsina. Disebutkan, berdasarkan informasi dari keluarga, Almarhum (Alm) Johny Panambunan menghembuskan nafas terakhir di RS Walanda Maramis, Minggu (13/11/2022), pukul 04:20 WITA.

“Berdasarkan informasi dari pihak keluarga bahwa Alm baru tiba di Manado pada hari Sabtu sore, 12 November 2022 dan malamnya mengalami drop sekitar pukul 11 malam sehingga dibawa ke RS AL Bitung. Namun karena Alm merasa kurang nyaman, sehingga Alm minta pindah ke RS Walanda Maramis, Airmadidi. Setelah dirawat intensif di RS Walanda Maramis, Alm menghembuskan nafas terakhir pada hari Minggu, 13 November 2022 pukul 04.20 WITA,” kata Hamonsina.

“Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu, 16 November 2022 di Perumahan Perkani Baru No. 88 Winenet Dua, Kota Bitung, Pukul 10.00 WITA dan akan dilaksanakan upacara penghormatan terakhir di Kantor DPRD Sulut setelah ibadah pemakaman,” tandasnya.

Diketahui, Johny Panambunan duduk sebagai Anggota DPRD Sulut periode 2019-2024 dari Partai Nasdem, daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Utara-Bitung. (*/sisco)




Sekretaris Pansus RIPARPROV Sulut Herold V Kaawoan : Masyarakat Sulut Patut Bersyukur

Sulut,GN- Masyarakat Sulut patut bersyukur Ranperda usulan dari pemerintah provinsi sulut dalam hal Gubernur dan wakil Gubernur OD -SK tentang Ranperda Rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi (RIPARPROV) sulut Tahun 2022 – 2025 telah di paripurnakan menjadi peraturan daerah (Perda).

Hal ini dikatakan sekretaris pansus Herold Vresly Kaawoan (HVK), kepada sejumlah wartawan, selasa (08/11/22).

Wakil ketua umum  Kadin Sulut HVK mengatakan bahwa Ranperda ini kurang lebih 18 tahun di usulkan/bahas dan beberapa kali berganti kepemimpinan kepala dinas pariwisata provinsi Sulut tidak dapat tertuntaskan,

“Puji Tuhan hari ini 8 November 2022 telah di paripurnakan,” kata personil Komisi I DPRD Sulut itu.

HVK selaku sekertaris Pansus RIPPARPROV sulut mengapresiasi semua stakholder yang terlibat dalam pembahasan Ranperda ini sampai selesai.

“Terinformasi setelah ada Peraturan Daerah RIPARPROV Sulut nantinya ada bantuan dari pemerintah pusat kurang lebih 1,8 Triliun dan ini patut kita syukuri. Kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk mensukseskan dan mengawal Peraturan Daerah ini.” pungkas Politisi Gerindra Ini. (*/sisco)




DPRD Sulut Sahkan 3 Ranperda Menjadi Perda

Sulut,GN- Usai melewati pembahasan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut), akhirnya ketiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) lewat rapat paripurna, Selasa (8/11/2022) di ruang paripurna DPRD Sulut.

Dari ketiga Ketua Pansus yaitu Jems Tuuk, Nick Lomban dan Fabian Kaloh membacakan hasil pembahasan ketiga Ranperda tersebut.

Kemudian oleh Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus Andi Silangen langsung mengetuk palu sambil menanyakan ke anggota DPRD Sulut yang hadir di rapat paripurna, apakah anggota dewan setuju bila Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Perda.

“Untuk itu kami tanyakan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah sudah dapat disetujui ketiga Ranperda ini menjadi Perda,” kata Silangen disambut setuju para Anggota Dewan yang hadir.

Diketahui ketiga Ranperda tersebut yakni

– Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025

– Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional

– Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(sisco)

 




Legislator Sulut Amir Liputo Dukung Program OD-SK

Sulut,GN- Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE berencana mencanangkan hari tanpa konsumsi nasi sehari dalam satu minggu.

Rencananya, Tiap hari Jumat, jajaran Pemprov Sulut puasa makan nasi, gantinya akan mengonsumsi Umbi-umbian, jagung dan pisang.

Menurut Olly Dondokambey, hal itu diusulkan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Ia pun sepakat

“Canangkan makan ubi batata, milu rebus, dan pisang, tidak makan nasi,” kata dia di Rapat Paripurna DPRD Sulut, Gedung Cengkih, Kairagi, Kota Manado, Selasa (08/11/2022).

Gagasan Gubernur Olly ini pun mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut H. Amir Liputo. Menurut Liputo, gagasan Gubernur Olly dan Wagub Steven sebagai implementasi rekomdasi banggar dewan sulut yang ia sampaikan pada rapat paripurna kemarin.

“Sehubungan perkiraan tahun depan ada krisis global dunia, maka kita mulai berhemat anggaran makan dan minum (Ma-Mi) dengan mengalihkan konsumsi hasil tanaman petani ubi, pisang, jagung dan batata, di samping untuk kesehatan juga untuk menyerap hasil produksi petani serta menjaga kesehatan,” kata politisi PKS kepada media ini, Rabu (9/11/22) siang.

Politisi Dapil Kota Manado ini juga mengajak, pada intinya mengurangi anggaran makan dan minum yang berlebihan, mari minum air putih dan makan umbi-umbian biar sehat sambil berhemat.

“Dan hasil penghematan anggaran mami dapat dialihkan pada anggaran yang lebih produktif dan di butuhkan warga . Makan batata sayur daun ubi serta bunga pepaya pasti enak,” tutupnya. (*/sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna Ranperda APBD Sulut 2023

Sulut,GN– Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey didampingi Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut, Senin (07/11/2022).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fransiscus Silangen ini membahas tentang Penetapan Propemperda Prov. Sulut Tahun 2023, Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Prov. Sulut T.A. 2023, Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Prov. Sulut Tahun 2022-2025, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050 dan Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2051.

Dalam kesempatan, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Prov. Sulut, yang telah menginisiasi pelaksanaan rapat ini dengan penyatuan berbagai agenda strategis, dimana ini merupakan wujud efektivitas dan efisiensi.

“Perwujudan dari Propemperda selalu memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, diharapkan keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 yang ditetapkan hari ini, akan terealisasi pada tahun mendatang dan nantinya dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini ke arah yang lebih maju, membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” ucap Gubernur Olly.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan APBD Prov. Sulut TA. 2023 yang telah disahkan ini memprioritaskan pada pemenuhan anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi, selain itu juga mengakomodir pemenuhan anggaran dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah, dan mengakomodir kebijakan anggaran untuk upaya penanganan Pandemi COVID-19 beserta dampaknya (sesuai ketentuan).

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Prov. Sulut, khususnya Pansus pembahasan 3 Ranperda (Ranperda tentang RIPPAR Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2025, Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) yang dengan komitmen melakukan pembahasan komprehensif, sehingga bisa ditetapkan menjadi Perda.

“Kiranya dalam pelaksanaan ketiga Perda ini, kita tetap bersinergi dalam orkestrasi yang harmoni, hingga kesemuanya dapat mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran sebagaimana termuat dalam masing-masing Perda,” tukasnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Pj Sekdaprov. Praseno Hadi, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator/Fungsional Ahli Madya di lingkungan Pemprov. Sulut.(sisco/*)




Anggota Banggar DPRD Sulut Tegaskan Sungai Ranoyapo Perlu Mendapat Perhatian

Sulut,GN- Salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Stella Runtuwene, dengan tegas meminta agar Pemprov Sulut lewat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Praseno Hadi agar instansi terkait yakni PUPR segera membangun bronjong di area sungai Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

“Kalau kita dari manado menuju minsel coba kita perhatikan sungai ranoyapo semakin hari semakin melebar, itu berbahaya untuk jembatan yang sudah di bangun. Itu jembatan trans sulawesi loh pak. Kalau jembatan itu hanyut lagi, bayangin bahan makanan dari tempat lain apa bisa masuk sulawesi utara,” tanya Rentuwene, Kamis (3/11/2022) saat rapat antara Banggar DPRD Sulut bersama TAPD Pemprov Sulut bahas APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat paripurna.

Sungai Ranoyapo tersebut lanjutnya, terletak di antara Desa Lopana Kelurahan Rumoong Bawah dan Kelurahan Buyungon.

Personil Komisi III Bidang Pembangunan ini, bila Dinas PU Provinsi tidak sanggup untuk membuatkan bronjong di Sungai Ranoyapo sebaiknya dikembalikan lagi proyek tersebut ke Balai Sungai Sulawesi I.“Karena dulu itu Balai Sungai yang menangani,” ucapnya.

“Dan menurut Balai Sungai sudah ada rancangan untuk buat bronjong tapi tiba-tiba dialihkan ke PU,” sebutnya.

Dia kembali menegaskan bila Dinas PU tidak mampu bangun bronjong di sungai itu sebaiknya dikembalikan ke Balai Sungai.“Karena di area itu terdapat banyak pemukiman,” tutup Legislator dapil Minsel-Mitra ini. (*/sisco)

 




Walukow Ingatkan Tim TAPD Pemprov Lakukan Kebijakan anggaran Harus Fokus Kepentingan Rakyat

Sulut,GN- Henry Walukow anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut
mengingatkan tim TAPD Pemerintah Propinsi (Pemprov) dalam kewenangan melakukan kebijakan anggaran harus fokus untuk kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikannya dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulut tahun 2023 Kamis (3/11/2022).

“ PMD misalnya ada bantuan kepada kelompok-kelompok yang nilanya ratusan juta, itu dipangkas dan dirasionalisasi. Kami takutkan APBD tahun 2023 juga dipangkas. Demikian juga di Biro Hukum terkait Perda Bantuan Bagi Masyarakat Miskin yang Perda-nya sudah satu tahun lebih kami sosialisasikan ternyata dananya sangat minim, yang kami khawatirkan tahun depan kami juga Sosper (Sosialisasi Peraturan Daerah) justru dananya tidak tertata,” kata Walukow.

Walukow mengingatkan, Perda
Bantuan Bagi Masyarakat Miskin yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama oleh Gubernur dan DPRD harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.

” Ini sudah Perda tapi dananya tidak di backup, tidak disiapkan, justru dana – dana yang pro kerakyatan ini yang dipangkas dirasionalisasi, kenapa bukan anggaran makan minum yang dirasionalisasi.” tutupnya. (sisco)




Silangen Tegaskan Penghematan Anggaran MaMi

Sulut,GN- Pernyataan tegas Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD terkait penghematan anggaran untuk makan-minum di APBD 2023 wajib dilakukan.

“Penghematan wajib dilakukan. Bisa dimulai dari anggaran makan dan minum,” tegas Silangen, Rabu (02/11/2022).

Legislator dari PDI Perjuangan ini mengaku, setiap kali dirinya menghadiri acara termasuk agenda di DPRD, makanan dan minuman sering mubazir. Tidak dimakan dan tidak diminum.

“Kita kan sibuk ikut acara, kadang makanan dan minuman tidak disentuh termasuk buah-buah yang kebanyakan impor. Kan sangat disayangkan yang begini-begini. Coba lakukan penghematan, anggaran tersebut bisa dipakai ke program yang lebih menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, penghematan anggaran makan dan minum ini akan di sampaikan dalam pembahasan RAPBD 2023.

“Akan saya angkat soal ini. Karena saat kunjungan kerja ke Provinsi Bali lalu, mereka di sana menghemat anggaran mami sampai 300 miliar. Masakan di Bali bisa lalu di Sulut tidak,” katanya.

Lanjut, kata Silangen DPRD akan menghitung berapa banyak anggaran makan dan minum dalam APBD 2023.

“Kita akan lihat berapa yang bisa dihemat,” lanjutnya.

Selain itu, pengembangan makanan lokal khas Sulut akan digalakkan.

“Tak usah ada buah impor. Kue juga harus pakai yang tradisional saja. Misalnya pisang goreng, ubi rebus. Buah bisa beli di sekitar sini,” tuturnya.

Tambah Silangen, ide penghematan anggaran makan dan minum diapresiasi Kepala Pengadilan Tinggi Sulut Lexi Mamonto. “Beliau bahkan akan memberlakukan penghematan makan dan minum di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Sulut,” tutupnya. (*/sisco)




Badan Perbatasan Sulut Belum Miliki Kantor Proporsional, Raski : Harus Dibenahi Setiap Kantor Pemerintah Miliki Kantor Yang Jelas

Sulut,GN-Setelah mendengarkan pemaparan Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Sulut rupanya masih belum memiliki kantor yang proporsional.

Instansi yang dipimpin Jetty Pulu itu masih menumpang di salah satu gedung yang juga ditempati Komisi Informasi Publik.

“Di gedung itu ditempati dua instansi. Kami bahkan sering ‘bertengkar’ hanya karena persoalan parkir,” kata Pulu saat melakukan rapat dengan Komisi I DPRD Sulut, Selasa (1/11/2022) di ruang rapat Komisi I.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi I Raski Mokodompit mamastikan pihaknya akan memerjuangkan pembangunan gedung kantor terlebih dahulu. “Kalau rumah nyaman, mau ke luar rumah pasti aman,” katanya.

Lanjut Raski, untuk ke depan harus memprioritaskan pembangunan kantor. Sebab tanpa gedung yang representatif tentu akan memengaruhi pelayanan terhadap masyarakat.

“Ini harus dibenahi lebih dulu. Setiap instansi pemerintah harus memiliki kantor yang jelas,” tandasnya. (sisco/*)




Hearing Komisi III Bersama BWSS 1 Dan Ahli Waris Sumeysei

Sulut,GN- pertemuan dengan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Kepala Balai Wilayah (BWS) Sulawesi 1 dan Kejaksaan Tinggi Sulut, Senin (31/10/2022) bersama ahli waris Sumeysei yang mengklaim sebidang lahan terletak di area pembangunan Bendungan Kuwil di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara.

Saat rapat berlangsung dugaan salah bayar pun mencuat. Dan itu diucapkan salah satu Anggota Komisi III, Amir Liputo disela mendengarkan jawaban Balai Sungai terkait pertanyaan apakah diantara ketiga keluarga yang mengklaim tanah itu sudah ada yang dibayarkan pihak Balai Sungai.

“Setelah ada gugatan dari keluarga Sumesey ini dilakukan turun lapangan? Dan di lapangan objeknya tumpang tindih, termasuk yang tadi sudah dibayar?,” tanya Liputo dan langsung diiyakan Balai Sungai.

“Berarti kalau itu tumpang tindih dan sudah dibayar, persoalannya jika ini menang di pengadilan berarti bukan milik Karundeng, iya kan? Berarti bisa salah pembayaran. Kenapa tumpang tindih bisa dibayar pak?,” tanya Liputo.

Lanjut Liputo masih dengan nada tanya, apakah sebelum Balai Sungai melakukan pembayaran ganti rugi kepada Keluarga Yopi Karundeng dan Christian Agu, sudah ada gugatan dari keluarga Sumeysei? Dijawab tegas pihak Kepala Balai Sungai bahwa tidak ada gugatan dari pihak keluarga Sumeysei.

“Tidak ada pak,” jawab Kepala Balai Sungai.

Pertanyaan Liputo pun beralih kepada keluarga ahli waris Sumeysei.

“Menurut ibu bagaimana? Apakah sudah ada gugatan?,” tanya Liputo.

Menanggapi itu, ahli waris Sumeysei tegas mengatakan bahwa sudah ada surat sanggahan dari pihak keluarga ke pihak BPR/ATR.

“Sudah ada pak di BPN,” kata salah satu ahli waris Sumeysei.
Diketahui, Komisi III dalam menanggapi aspirasi dari ahli waris Sumeysei ini telah dilakukan pertemuan pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu, dengan menghadirkan pihak BPN/ATR, Kejaksaan Minahasa Utara dan Balai Sungai Sulawesi I.

Dan, dugaan salah bayar oleh Balai Sungai ini pun mencuat di pertemuan itu.

Bahkan disampaikan Ketua Komisi III, Berty Kapojos saat itu, apabila dugaan salah bayar itu terbukti, maka cacat hukum karena membayar bukan pada pemiliknya.

Sedangkan pihak Balai Sungai menegaskan jika terjadi salah bayar, penerima dana tersebut harus mengembalikan ketika ada keputusan pengadilan. (*/sisco)