HVK minta ROR – RD Evaluasi Kinerja Camat Kakas

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) yang di gelar anggota DPRD Provinsi Sulut, Herol Vesly Kaawoan (HVK) bertempat di Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, pada Selasa (21/2/2023).

Pada kesempatan ini, HVK (sapaan akrabnya) menghadirkan tokoh Agama dan masyarakat setempat, dengan Narasumber Novita Lumintang SSTP. MSi.

Bahkan didalam Sosialisasi ini, HVK memberikan kuis dan hadiah bagi para peserta yang mampu menjawab dengan baik dan benar terkait Empat Pilar Kebangsaan sebagai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

“Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan Sosbang ini, bahkan bisa dilihat peserta undangan sampai melebihi kapasitas, berarti kita bisa menilai bahwa betapa pentingnya akan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini terlebih mengenai Empat Pilar”, ungkap HVK.

Namun ada satu hal yang membuat Herol Kaawoan agak kecewa, dimana Camat Kakas selaku Pemerintah setempat tidak memenuhi undangan bahkan perwakilan pun tidak diutus.

“Sangat di sayangkan! Sosbang di Kecamatan Kakas sudah kedua kali ini saya laksanakan dan dari Kecamatan tidak memenuhi undangan, padahal ini adalah kegiatan resmi dari Sekertariat DPRD”, kesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut HVK pun akan meminta ke Pemkab Minahasa untuk mengevaluasi kinerja Camat Kakas tersebut.

“Saya meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama Sekda yang baru mengevaluasi kinerja dari camat tersebut, tidak hadir atau mengutus perwakilan berarti Camat tersebut tidak mendukung kegiatan dari Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Sekertariat DPRD”, tegas Kaawoan.

“Padahal betapa pentingnya kegiatan Sosialisasi Kebangsaan tersebut kenapa penting? Dimana saat melaksanakan Fit n ProperTest beberapa bulan lalu Calon Komisoner KOMISI INFORMASI PROVINSI ada beberapa orang yg tidak tau atau bisa menjawab terkait Empat pilar kebangsaan dan Tujuan bernegara”, sambung Kaawoan.

Kaawoan pun menambahkan bahwa gelar akademisi tidak menjamin orang tersebut mengetahui wawasan kebangsaan dan Tujuan bernegara, Sehingga perlu di Sosialisasikan kembali. (*/sisco)




Ambil Langkah Strategis, Kadis Dikda Sulut Bakal Panggil Kacabdin Dan Kepsek Se- Sulut

Sulut,GN- Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi dengan Dinas Pendidikan Daerah Selasa, 21 Februari 2023 lalu, terkait dugaan masih banyak sekolah yang menahan ijazah siswa lulusan SMA/SMK di sekolah Negeri maupun swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Kadis Dikda) Sulawesi Utara (Sulut) akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut dr Grace L Punuh,MKes di dampingi Sekretaris Dinas Jefry Runtuwene Saat Hearing Bersama Komisi IV DPRD Sulut beberapa hari lalu (foto: Gemparnews)

Langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan Daerah Sulut yakni akan memanggil Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) dan Kepala Sekolah (Kepsek) se-Sulut.

” Langkah strategis yang kami ambil dengan memanggil Kacabdin dan kepsek se-Sulut dengan membawa laporan hasil dan laporan penyaluran ijazah kepada peserta didik,” kata Kadis Dikda Sulut dr Grace L Punuh,MKes melalui rilis yang diterima awak media ini Kamis (23/02/2023).

Kadis Dikda Sulut menyampaikan terimakasih serta mengapresiasi atas atensi dan perhatian yang di berikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut.

“Terima Kasih atas atensi Dan perhatian yang diberikan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Sulut dan anggota Pansus DPRD Provinsi kepada kami. Disadari tanpa Pengawasan dari DPRD, maka niscaya Kinerja Kami akan berjalan Di tempat,” ucapnya.

Punuh mengatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila didapati bahwa dari hasil dengar Pendapat tersebut adalah benar adanya.

” Sebagai langkah awal Kami akan melakukan verifikasi dan validasi data lulusan siswa dengan penyaluran ijazah apakah sama atau tidak pada Jumat 24 Februari 2023 besok hari,” tutupnya. (sisco).




Sosbang Anggota DPRD Sulut I Nyoman Sarwa Sasar Dumoga Tengah

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) I Nyoman Sarwa menggelar Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di Kabupaten Bolaang Mongondow, Selasa (21/02/2023).

Wilayah yang menjadi sasaran Sosbang yakni Desa Werdhi Agung Timur Kecamatan Dumoga Tengah Bolmong.

Pada kesempatan tersebut, I Nyoman Sarwa mengatakan bahwa sosialisasi kebangsaan memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia serta dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Hadir pada kesempatan itu,masyarakat desa Werdhi Agung Timur kecamatan Dumoga Tengah. (*/sisco)




Gelar kegiatan Sosbang, Putra Asli Lansot Tomohon Gandeng Kaum Milenial

Sulut,GN- Herol Vresly Kaawoan (HVK) selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Sosbang tersebut digelar di Kota Tomohon, Selasa (21/02/2023), dengan menggandeng sejumlah pemuda dari GMIM Getsemani Lansot Sarongsong.

Hadir dalam Sosbang tersebut sebagai narasumber yaitu Novita Lumintang SSTP MSi, Bendahara Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Sulut.
Sementara, salah satu peserta Mikha Rondonuwu menyambut baik kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Di mana kaum milenial boleh mendapat pengetahuan lebih banyak tentang bagaimana cara masyarakat hidup berbangsa dan bernegara yang baik.
Politisi dari partai Gerindra Herol Vresly Kaawoan merupakan putra asli Lansot Tomohon. Dia berharap, sosialisasi tersebut mampu menggugah para kaum milenial untuk turut terlibat aktif dalam menjaga keutuhan Bangsa Indonesia.

“Tentunya berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI,” pungkas HVK sapaan akrabnya. (sisco/*)




Komisi IV DPRD Hearing Dinas Pendidikan Daerah Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Selasa (21/02/2023) Diruangan rapat komisi IV.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua dan sekretaris komisi IV Cindy Wurangian dan turut di hadiri anggota komisi IV serta Kepala Dinas Pendidikan Sulut bersama jajaran.

Pantauan media ini, dalam rapat dengar pendapat tersebut terungkap dari beberapa pertanyaan dan pemintaan komisi IV, sangat disayangkan mitra kerja Dinas pendidikan Sulut belum membawa data-data yang dimintakan oleh komisi IV.

Sehingga pembahasan rapat sedikit terjadi perdebatan hanya terkait belum siapnya dinas pendidikan Sulut belum membawa data tersebut. Terkait hal itu, maka pimpinan komisi IV menunda rapat tersebut dan akan dilanjutkan kembali Senin pekan depan.

” Kami mintakan hari Jumat, semua data-data yang kami minta segera di masukan melalui staf komisi IV,” tutup Ketua Komisi IV. (sisco)




Yusra Alhabsy “Berang” Sekolah Belum Serahkan Ijasah

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) yang duduk di komisi IV Yusra Alhabsy berang mendengar dugaan, beberapa sekolah di SMA dan SMK sampai saat ini belum menyerahkan ijasah kepada siswa yang sudah lulus tahun sebelumnya.

Hal ini di sampaikan Yusra pada saat hearing komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Selasa (21/02/2023) Diruangan komisi IV.

Dia pun menegaskan agar seluruh SMA dan SMK harus menyerahkan ijasah tersebut. “Tolong ibu Kadis buatkan surat edaran kepada seluruh sekolah segera menyerahkan ijasah yang muridnya sudah selesai.Jangan karena belum membayar uang komite, trus pihak sekolah menahan ijasah,” tegas Yusra dengan nada tinggi.

Yusra mengingatkan kembali supaya seluruh Kepala sekolah harus pro aktif untuk menyerahkan ijasah. ” Kepala sekolah harusnya pro aktif menyerahkan ijasah kepada siswa yang sudah lulus,”tutupnya.

Hadir pada Hearing antara lain pimpinan dan anggota komisi IV, Kepala Dinas pendidikan daerah Sulut dr Grace Punuh, Sekretaris Jefry Runtuwene dan staf. (sisco)




INR: Ranperda PPLH Harus Memberikan Dampak Positif Untuk Lingkungan

Sulut,GN-  Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah berlangsung. Panitia khusus (Pansus) menaruh harapan.

Screenshot_20220705-173243_Facebook

Hal ini dikatakan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) pembahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Imelda Nofita Rewah, Senin (20/02/2023) di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Menurutnya, dari catatan terkait ranperda PPLH merupakan perencanaan tertulis dan memuat referensi lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurung waktu 30 tahun.

“Kalau dihitung 30 tahun sampai anak cucu, jadi untuk ranperda PPLH ini kita melihat hanya 15 pasal. Artinya tiga kali pertemuan untuk dibahas sudah selesai. Tetapi setelah saya lebih mencermati isi peraturan ini, harus ada keseriusan dari dinas terkait. Apalagi ada 15 dinas. Karena persoalan lingkungan hidup yang ada, dengan adanya ranperda PPLH ini bisa ditekan,” kata Rewah, Senin (20/02/2023), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Ditambahkannya, dengan adanya ranperda tersebut, persoalan lingkungan hidup seperti polusi udara bisa berkurang, erosi dapat ditekan dan persoalan lingkungan lainnya diatasi.

“Karena kita pantau bersama sering terjadi banjir. Saya kira dengan adanya peraturan ini masalah lingkungan bisa ditekan. Saya rasa 30 tahun ke depan akan bermanfaat untuk generasi selanjutnya,” tandasnya. (*/sisco)




Walukow Tegaskan Pembahasan Pansus PPLH Harus Miliki Manfaat Nyata Bagi Masyarakat

Manado,GN– Panitia khusus ( Pansus) DPRD Sulut  melakukan pembahasan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Senin (20/02/2023).

Hendry Walukow selaku Sekretaris Pansus, berharap agar kiranya Ranperda ini bisa memiliki manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

“Ini penting sekali, kalau ada aturan yakni Peraturan Daerah, manfaatnya harus jelas dan nyata bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

Dia menambahkan, Ranperda yang terdiri dari 15 pasal ini harus diseriusi dan bahas secara komprehensif. “Bisa jadi ada tambahan pasal dan lainnya,” ujarnya.

Walukow mencontohkan manfaat Ranperda ini bagi pertambangan. Dimana, Walukow menilai kedepan dengan adanya Perda terkait lingkungan, masyarakat yang mengelola sumber daya alam mendapat berbagai manfaat.

“Dengan adanya Ranperda ini fungsi eksistensi masyarakar bisa terjamin artinya mereka beraktifitas mengelola sumber daya alam dalam kemudahan pemberian ijin. Fasilitasi dari pemerintah supaya terarah. Kalau tidak diarahkan akam merusak lingkungan,” ucapnya.

Selain itu soal Ruang Terbuka Hijau (RTH), dia menilai sebagian pengembang perumahan tak mampu siapkan RTH.

“Karena mungkin lahan sudah mahal, ini harus menjadi perhatian serius dan harus diatur dalam perda supaya ada payung hukum. Jangan hanya mengembang usaha dan mengembang pemukiman tapi tidak siapkan RTH yang nantinya akam menjamin keberadaan lingkungan sepanjang 30 tahun kedepan. Ini yang kita lihat tidak masuk do materi. Harusnya dimasukkan,” tandasnya. (*/sisco)




Legislator Sulut Inggrid Sondakh Gelar Sosbang Di Dua Lokasi Kecamatan Kawangkoan

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) dan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) DPRD Sulut oleh anggota DPRD Sulut Inggrid Sondakh dilaksanakan di Kecamatan Kawangkoan  Sabtu, (18/02/2023).

Lokasi kegiatan Sosbang tersebut di laksanakan di kelurahan Uner dan Desa Rurukan kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa.

Dalam kesempatan itu Sondakh mengatakan sosialisasi kebangsaan memberi pemahaman tentang Bangsa Indonesia serta dasar-dasar mengenai bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan Sosbang di Desa Rurukan kecamatan Kawangkoan yakni kaum Milenial serta orang tua. Dalam penjelasannya, Sondakh mengatakan bahwa sosialisasi kebangsaan ini sangat penting, karena kondisi akhir-akhir ini secara global di Negara Republik Indonesia masih banyak sekali ancaman, seperti radikalisme, terorisme serta ancaman lewat dunia maya (medsos red).

Sementara itu, Sosbang di kelurahan Uner Kawangkoan Legislator Dapil Minahasa-Tomohin ini mengharapkan peran serta masyarakat menjaga Kamtibmas serta memupuk rasa kekeluargaan. “Mari kita mengamalkan Pancasila, empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka tunggal ika,” tandasnya. (sisco)




Gelar Sosbang Di Desa Laikit Minut,MJP: Sulut Pusat Kerukunan Umat Beragama

Sulut ,GN – Pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pekan ini kembali menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan (SOSBANG).

Hal ini juga dilakukan legislator Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang turun menemui masyarakat Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (16/2/2023).

Dalam sosialisasi, MJP mengingatkan peserta untuk tetap menjaga wawasan kebangsaan agar terhindar dari paham-paham radikalisme yang bisa merusak tatanan hidup bangsa dan negara.

MJP mengingatkan masyarakat tetap menjaga Sulawesi Utara sebagai pusat dari kerukunan umat beragama. Sulawesi Utara jangan tergerus dengan perkembangan digital yang bisa dirasuki oleh paham-paham yang bertujuan untuk memecah belah.

“Tugas kita sebagai DPRD bagaimana menjaga wawasan kebangsaan ini tetap hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa menangkal isu-isu terkait paham radikalisme,” Ucap MJP.

Dirinya berharap, wawasan kebangsaan ini terus diajarkan bagi generasi penerus. Maka dari itu, MJP menyebut bahwa saat ini DPRD sementara mengkaji pembuatan peraturan daerah sebagai bentuk peran DPRD dalam merawat kebangsaan ini.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Ir. Sandra Moniaga yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD adalah dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagaimana kita menjaga jangan sampai ada paham-paham yang dapat merusak negara kesatuan republik Indonesia,”ucap Sekwan dalam sambutannya.

Hadir juga dalam kegiatan, pejabat struktural Sekretariat DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.(*/sisco)