Braien Waworuntu Gelar Sosper Di Desa Koka Minahasa

Sulut,GN- Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Braien Waworuntu tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Koka Kabupaten Minahasa Sabtu, (25/03/2023).

Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan oleh anggota DPRD Sulut ini tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

Adapun maksud perda tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Sementara tujuannya adalah untuk optimalisasi Cakupan Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan (b) Penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Asas Perda ini terdiri dari 3 hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

Dalam sesi tanya jawab,warga masyarakat desa Koka mempertanyakan terkait BPJS Kesehatan. Jefry Porayouw yang juga sebagai kepala lingkungan (Kaling) menuturkan bahwa dirinya saat ini memegang kartu kesehatan BPJS dari Pemerintah. Dia mengatakan pemerintah telah membayar iuran yang di tanggung setiap bulannya. ” Saat ini iuran di bayar oleh pemerintah. Jika suatu saat saya tidak lagi menjadi aparat di desa apakah iuran tersebut masih di bayarkan oleh pemerintah atau saya sendiri melanjutkan,” kata Jefry.

Menjawab pertanyaan warga, Waworuntu menjelaskan ketika sudah tidak menjadi aparat di desa tersebut, maka iuran tersebut menjadi tanggungan atau di lanjutkan oleh bapak dan ibu. ” Karena bapak ibu sudah tidak lagi menjadi aparat desa. Otomatis menjadi kewajiban membayar bapak dan ibu,” jelasnya.

Hadir pada kegiatan sosper tersebut puluhan warga masyarakat desa koka dan staf pendamping dari sekretariat DPRD Sulut. (sisco)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna PAW Dua Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (25/3/2023 di ruang sidang paripurna DPRD Sulawesi Utara.

Pengambilan sumpah dan janji Pergantian  Antar Waktu di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD berdasarkan nomor undangan 800/Set.DPRD/167/2023.

Di ketahui Reza Waworuntu menggantikan alm Fanny Legoh anggota DPRD Sulut PDI Perjuangan) Dan Meyke Lavarence menggantikan alm Winsulangi Salindeho anggota DPRD Sulut Partai Golkar dengan  Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri.

Pengambilan sumpah/janji tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandow dan anggota DPRD Sulut serta undangan lainnya.(sisco)




MJP Gelar Sosper Di Desa Bulo Wori Kabupaten Minut

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kamis (23/03/2023) di desa Bulo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).

Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud yakni tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

MJP dalam sambutannya mengatakan bahwa maksud Perda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jamsostek adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah Sulut.

“Juga Perda ini bertujuan untuk optimalisasi cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Utara dan untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak,” Jelasnya.

Dia berpandangan bahwa Perda ini berasaskan pada tiga hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

MJP menjelaskan soal pentingnya para pekerja penerima upah dan yang bukan penerima upah agar tercover BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan ini dibuat untuk seluruh pekerja di Indonesia,” Katanya.

Pangemanan mengajak masyarakat memanfaatkan program sosial ketenagakerjaan seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan lainnya. Pemerintah terus tampilkan program yang melindungi masyarakat seperti jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Bagi masyarakat, lebih baik ikut jaminan sosial ketenagakerjaan seperti jaminan keselamatan kerja, karena itu akan melindungi kita para pekerja,” Tuturnya.

Peggy Mekel yang bertindak sebagai narasumber pada kegiatan sosper itu menjelaskan secara rinci tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Masyarakat desa Bulo pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada pak MJP, Ibu Peggy dan staf pendamping yang sudah datang di desa kami untuk mengadakan sosialisasi Perda. Kami masyarakat merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini,” Kata Kumtua Desa Bulo, Iferpendi Malinggato. (*/sisco)




Sosper Di Desa Lanut Modayag Boltim, Ini Yang Disampaikan Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk

Sulut,GN- Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ir Julius Jems Tuuk Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Desa Lanut, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Selasa (21/03/2023).

Peraturan Daerah (Perda) yang disosialisasikan oleh Anggota DPRD Sulut ini tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2022.

Adapun maksud dan tujuan dari Perda tersebut ialah:

.Maksud, Untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

Tujuan, (a) Optimalisasi Cakupan Kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan; dan (b) Penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Asas Perda ini terdiri dari 3 hal, pertama Kemanusiaan, kedua Manfaat, dan ketiga Keadilan.

Turut hadir dalam Sosialisasi Peraturan Daerah tersebut dari Desa Lanut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Elinoch Komaling, Mantan Sangadi desa Lanut Stedi Donal Mumek dan kepala jaga 1 dan 2 desa lanut serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.

Sedangkan yang mendampingi Ir. Julius Jems Tuuk dalam Sosialisasi Perda saat itu, Rektor Multicom Supit Mamuaya, Gembala Serty Kaligis, dan Prof. Robin Mamengko serta Staf pendamping dari Setwan Sulut Linda Polii.

Rektor Multicom Supit Mamuaya sebagai Narasumber pertama menjelaskan optimalisasi Jaminan Sosial kepada warga Lanut yang hadir saat itu. Bahwa Optimalisasi bisa diartikan beberapa hal.

“Optimalisasi bisa disebut memaksimalkan, membuat semakin banyak yang terlibat, membuat satu kegiatan, satu aktifitas atau satu program yang dilaksanakan oleh semua yang dirasa berkepentingan,” tutur Rektor.

Juga ia mengingatkan pada warga yang hadir agar, “Jaminan Sosial ini bapak/ibu, setiap pekerja wajib mendapat jaminan oleh perusahaan dimana tempat kalian bekerja. Entah dia Supir, atau pekerjaan apa saja yang kalian kerjakan, selama bapak/ibu bekerja di perusahaan dan perusahaan itu wajib menjamin para pekerjanya.” Terang Supit.

Secara garis besar Rektor Multicom itu mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah hanya bisa menghimbau.

“Sifatnya kami ini menghimbau, bagaimana bapak/ibu bisa mendapat jaminan itu sendiri, karena pemerintah berharap setiap masyarakatnya sejahtera.” Pungkas Mamuaya.

Sebelum mengakhiri materinya Ia juga menyinggung soal Indeks Pembangunan Manusia di Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dimana Kabupaten Boltim merupakan daerah yang tingkat IPM paling rendah di Provinsi Sulawesi Utara.

Ditempat yang sama, Pada kesempatannya Anggota Komisi II DPRD Sulut Ir. Julius Jems Tuuk menjelaskan mengenai bagaimana teknis BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bekerja.

Namun, sebelum menjelaskan itu, Anggota Dewan yang biasa di sapa Jems Tuuk ini menyampaikan bahwa sudah ada jutaan data penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibatalkan oleh Kementerian Sosial karena ada penerima tapi tidak ada laporan, sehingga data tersebut dibatalkan.

“Hari ini dijelaskan adalah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan ada yang dibiayai oleh Pemerintah dan ada yang dibiayai Mandiri atau Perusahaan ia bekerja. Sama halnya dengan BPJS Kesehatan, ada yang dibiayai Pemerintah dan dibiayai oleh perusahaan dan mandiri.” Jelas Jems Tuuk.

Dari sekian banya penanya kepada Anggota Dewan Jems Tuuk, Netizensulut.com hanya mengambil 1 saja pertanyaan yang sangat relevan dengan Sosper tersebut.

Bagaimana dengan Kami Penambang yang notabene cuman menambang di Tambang rakyat, apakah kami bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan?

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ir Julius Jems Tuuk yang juga merupakan ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Dewan Pimpinan Provinsi Sulawesi Utara mengatakan penambang tidak dapat dicover BPJS jika tidak sesuai dengan Undang-undang.

“Jadi pertanyaan, penambang ada atau nyanda (tidak) ? Jawabannya tidak, karena itu tidak termasuk dalam daftar yang Undang-undang catat,” Jawab Jems Tuuk.

Walaupun begitu, Jems Tuuk menjelaskan kepada warga desa Lanut bahwa, “kalau pertambangan, Selama pertambangan ini diakui negara dan diberikan kartu oleh negara, harusnya bisa. Namun, persoalannya ini tambang rakyat tidak ada yang akui. Jadi, suatu organisasi yang bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah organisasi atau objek itu diakui oleh negara.” Tandasnya.

Mengakhiri Sosialisasi tersebut, Ir Julius Jems Tuuk berharap warga bisa memahami apa yang telah disosialisasikan. (*/sisco)




MJP Terima Aspirasi Warga Pulisan Dan Kinunang Likupang Timur

Sulut,GN- Warga Desa Pulisan dan Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara yang tergabung dalam Forum Warga Masyarakat Desa Pulisan dan Desa Kinunang, Senin (20/3/2023) siang sambangi gedung DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut).

Maksud kedatangan warga tersebut, meminta agar Gubernur Sulut, Olly Dondokambey membentuk Tim Pencari Fakta terkait persoalan kepemilikan tanah warga dengan PT Minahasa Permai Resort Development.

Warga mengusulkan agar tim tersebut melibatkan unsur masyarakat pemilik tanah atau yang diwakilkan dari pemerintah, BPN, MPRD dan unsur-unsr lainnya untuk mendapatkan titik terang.

Selain itu juga warga mengusulkan melibatkan Aparat Kepolisian, dengan maksud bila ternyata ada oknum yang diduga bermain dan memanipulasi surat tanah dan sejenisnya atau adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat  tahun 1981 dan tahun 1996 hingga tahun 1998 agar segera di tangkap dan diproses sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Melky Jaklin Pangemanan (MJP) menegaskan persoalan lahan tersebut akan ditindaklanjuti Komisi I Bidang Pemerintahan.

“Dalam institusi pasti ada oknum nakal, jika di dapati itu, sikat, Jangan ditolerir,” tegas MJP. (*/sisco)




Ketua DPRD Sulut Bersama Bupati Bolmong Tinjau Kebun Kakao Di Desa Bakan

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakya Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), dr Fransiscus Andi Silangen dan Bupati Bolmong Limi Mokodompit, meninjau kebun kakao di Desa Bakan, Lolayan, Bolmong, Sabtu (18/3/2023) Kemarin.

Kunjungan tersebut temu tani “Mari Jo Bakobong” di desa lingkar tambang PT. J Resources Bolaang Mongondow (JBRM).

Ketua DPRD Sulut, takjub atas program pemberdayaan petani kakao yang diintegrasikan dengan pemanfaatan pupuk organik.

Ketua DPRD Sulut juga, mengapresiasi PT.JRBM yang telah menunjukan komitmennya memberdayakan petani kakao di desa lingkar tambang. Ia berharap PT.JRBM juga mendorong pengembangan budidaya kakao ke desa lainnya.

“Salut dan bangga akan kehadiran JRBM diproses pemberdayaan petani kakao dan harapannya bisa ke komoditas lainnya dan juga bisa di desa-desa lainnya,” ujar Silangen.

Smentara itu, Bupati Bolmong Limi Mokodompit, menyampaikan apresiasinya kepada PT JRBM yang telah berkomitmen melakukan pemberdayaan petani kakao di desa lingkar tambang termasuk di Desa Bakan.

Menurutnya, program kakao singron dengan program pemerintah yang terus mendorong dan mendukung sarana dan prasarana kakao. Secara khusus, Bupati Limi Mokodompit mengapresiasi Roni Kobandaha sebagai pendamping petani kakao yang ditunjuk oleh PT JRBM mengawal program pengembangan kakao.

“Terima kasih kepada JRBM atas pemberdayaan petani kako dan apresiasi kepada Pak Roni Kobandaha yang telah memberi pengawalan,” kata Bupati.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1303 Bolmong Letkol Inf Topan Angker, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut dan dari pihak manajemen PT. JRBM. (*/sisco)




Walukow : Harus Ada Tindakan Cepat Pemerintah Akibat Dampak Banjir Bandang Minut

Sulut,GN- Bencana alam Banjir Bandang di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) jadi bagian penting yang disoroti Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukow.

Dampak Hujan yang Menggerogoti Pemukiman sekitar pukul 14:00 (2 Siang) merugikan sebanyak 9 KK Atau 30 Jiwa masyarakat Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Sabtu 18 Maret 2023.

“Bencana banjir bandang desa Klabat kecamatan dimembe adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba ditengah hujan yang kurang lebih 1 jam. Kejadian kurang lebih jam 14 .00 dan terkena dampak sekitar 9 KK yang terdiri dari 30an jiwa” Ucap Pimpinan Komisi I DPRD Sulut itu.

Walukow menyampaikan, harus ada tindakan cepat pemerintah dalam penanganan dampak banjir, mengingat kejadian tersebut berdampak pada akses jalan yang terputus Antara Minut Dan Bitung hingga rumah-rumah warga yang hancur.

“Dengan kejadian ini diharapkan penanganan dan pembenahan pembersihan dampak akibat banjir oleh karena itu langkah-langkah preventif dari pemerintah terlebih khusus instansi terkait harus secepatnya dilakukan mengingat ini terjadi ditengah-tengah pemukiman warga dan merupakan akses jln yang dipakai masyarakat. Kata Legislator Daerah Pemilihan Minut-Bitung tersebut.

“Perhatian bagi masyarakat yang terdampak sangat dibutuhkan sehingga pemerintah secepatnya menyalurkan bantuan yang saat ini masyarakat perlu” Lanjut Walukow.

Mengingat dampak dari perusakan lingkungan yang di lakukan dan cuaca yang ekstrim, Henry Walukow menegaskan agar pemerintah dapat ambil andil dalam pengawasan lingkungan dan tindak tegas jika ada perbuatan Ilegal merusak alam.

“melihat dari sisi yang berlawanan dikarenakan dampak dari hujan itu sendiri kita tidak tahu sampai di mana, sehingga butuh perhatian Khusus pemerintah untuk melakukan kajian teknis lingkungan terhadap penyebab bencana misalnya akibat hutan yang gundul, ilegal logging dll. Hal tersebut harus disikapi secara serius dan tegas oleh pemerintah agar mengantisipasi Bencana Susulan” Tegas Walukow.

Untuk diketahui Tidak ada Korban Jiwa akibat banjir bandang tersebut. (*/sisco)




Sekretariat DPRD Sulut Gelar Bimtek Forkom Sekretariat DPRD Provinsi,Kabupaten Dan Kota

Sulut,GN- Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Forum Komunikasi (Forkom) Sekretariat DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Utara.

 

Kegiatan bimbingan Teknis ini dilaksanakan guna memantapkan Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan.

“Peningkatan SDM tersebut di atas adalah mencakup kompetensi individu yang lebih optimal, profesionalisme yang mumpuni dalam peningkatan kinerja instansi,” kata Sekretaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga.

Di ketahui kegiatan Bimtek yang dilaksanakan tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2023, di Sutan Raja Hotel Kotamobagu.

Sementara peserta yang ikut sekitar 105 dari Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut.

 

Adapun materi yang dipaparkan dalam Bimtek adalah mencakup Mekanisme Pokok-pokok Pikiran DPRD Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Implementasinya Dalam Aplikasi SIPD RI, Sinkronisasi antara Pokok Pikiran DPRD dengan Program Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan, serta Gambaran Umum Penyusunan Anggaran, dan Teknis Penyusunan Anggaran.

Sebagai narasumber dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut, serta Sekretaris DPRD Provinsi Sulut. (sisco)




Hamosina : Pekan Depan 42 Anggota DPRD Sulut Turun Sosper

Sulut,GN – Sekertaris DPRD Sulut Ir Sandra Moniaga melalui Kepala Bagian Persidangan Jerry Hamosina menjelaskan giat anggota dewan tersebut adalah sosialisasi peraturan daerah (Sosper) Perda nomor 9 tahun 2022.

DPRD Sulut akan turun menemui warga untuk melakukan Sosper. Agenda tersebut mulai Senin 20 sampai 25 maret 2023 mendatang.

“Anggota DPRD Sulut akan melakukan sosper nomor 9 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Jerry, Selasa (14/03/2023).

Lanjut Jerry mengatakan, melalui Perda tersebut sangat penting karena Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Perda tersebut mewajibkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mencapai hal itu, Pemprov Sulawesi Utara melakukan berbagai inovasi, salah satunya inovasi di bidang kebijakan publik.

Selain itu, regulasi tersebut, selain mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah juga didorong untuk melindungi para pekerja rentan lewat APBD.

Di ketahui sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut yang diketuai oleh Careigh Nachel Runtu (CNR) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Optimalisasi Penyelengaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosker).(*/sisco)




Komisi II DPRD Sulut Hearing Bersama Dinas Pangan Dan Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Sulut

Sulut,GN- Indomart dan Alfamart semakin menjamur dan tidak memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ini benar-benar sangat memprihatikan.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Sulut komisi II Inggrid Sondakh pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pangan Daerah Sulut dan Dinas Perindustrian Perdagangan Daerah Sulut Senin (13/3/2023) di lantai III ruang serba guna.

“Memang benar ijin penerbitan dari kabupaten/kota tapi provinsi adalah fungsi koordinasi dan tentunya memiliki wewenang juga formulasi atau kebijakan seperti apa yang nantinya bisa mendorong dengan tegas Alfamart dan Indomaret betul-betul mematuhi undang-undang,” kata Sondakh.

Wakil Ketua Komisi II ini pun mempertanyakan dampak untuk peningkatan perekonomian di Sulut khususnya DAK.

“Saya ingin mengajak semua berpikir seperti ini, apa imbas dari Alfamart dan Indomaret setelah mereka dibuka dan apa kontribusi mereka. Artinya, apakah dampak yang mereka berikan sama atau ekuivalen dan kontribusi PAD dengan yang diterapkan kabupaten kota,” ungkapnya.

Dia menambahkan kontribusi yang diberikan ritel ini hanya sebatas penyerapan tenaga kerja. Akan tetapi kalau hanya sebatas tenaga kerja, toko-toko besar atau minimarket juga bisa menyerap tenaga kerja.

“Saya mencontohkan salah satu imbas dari Alfamart dan Indomaret. Saya salah satu pelaku usaha. Kami berusaha itu sudah sekitar 7 tahun. Kami bisa membayar anak sekolah, kami bisa membayar tenaga kerja dan kami bisa mendapatkan keuntungan sehingga listrik dan air bisa terakomodir. Tapi sejak Alfamart dan Indomaret hadir torang hanya bertahan satu tahun setengah dan pada akhirnya ditutup,” ujarnya.

Lebih lanjut, dampak Alfamart dan Indomaret juga berdampak kepada pengusaha kecil dan UMKM lainnya.

“Imbasnya sangat terasa, walaupun tempat usaha kami sangat strategis tetapi imbasnya sangat terasa. Bagaimana dengan pengusaha kecil lainnya, UMKM kecil lainnya pasti mereka juga terasa,” lanjutnya.

“Bagaimana dengan kontribusi Alfamart dan Indomaret, kalau kontribusi mereka kecil sebagai pemerintah dan anggota dewan harus memberikan sangsi yang tegas dan betul-betul di pantau kalau mereka tidak memberikan kontribusi minimal 30 persen. Itu betul-betul ditindak tegas karena mereka telah membawa imbas negatif  kepada pengusaha kecil sementara kontribusi mereka kecil,” tutupnya. (*/sisco)