Komisi I DPRD Sulut Kunker Ke Bawaslu Dan KPU Minut, HVK Dorong Jalankan Tugas Dengan Netral,Jujur Dan Adil

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Pemerintahan Hukum,HAM,Kamtibmas dan Politik, beberapa hari lalu melakukan Kunjungan kerja (Kunker) Ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut).

 

Kunker tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit,Herol Vresly Kaawoan (HVK), Hilman Idrus dan Staf Sekretariat.

Kunker ini untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Dalam diskusi tersebut, HVK mendorong dan berharap KPU dan Bawaslu Minut dan 14 Kabupaten/Kota serta Provinsi dapat menjalankan tugasnya dengan Netral,Jujur dan Adil.

“Untuk KPU dapat mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat, supaya Pemilu tahun 2024, orang yang menggunakan hak pilih lebih banyak dari Tahun sebelumnya dan dapat mengkoordinasikan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya dengan baik,” ujarnya.

“Untuk bawaslu juga lebih optimalkan sosialisasi ke partai politik, calon legislatif dan Masyarakat, agar supaya pelanggaran dan sengketa Pemilu lebih berkurang dari tahun sebelumnya,” tambah wakil ketua Umum Kadin Sulut itu.(sisco)




Peringati Hari Lahir Pancasila Merupakan Momentum Pengingat Butir-Butir Pancasila, Moniaga :Gotong Royong Membangun Peradaban Dan Pertumbuhan Global

Sulut,GN- Memperingati hari lahirnya Pancasila, segenap elemen bangsa Indonesia menggelar Upacara. Demikian juga di Sulawesi Utara (Sulut) provinsi ujung Utara Indonesia ini juga menggelar upacara memperingati hari lahirnya Pancasila. Pemerintah Provinsi Sulut melaksanakan upacara Di Kantor Gubernur Sulut dan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven OE Kandouw.

Dalam sambutannya Kandouw mengatakan bahwa nilai-nilai pancasila akan selalu ada di sanubari dan tetap diamalkan. Hal ini berkaitan erat dalam upaya bersama memajukan daerah Sulut dan bangsa Indonesia.

Lanjut kata Wagub seremonial peringatan Hari Lahir Pancasila, bermakna penting di mana  sebagai warga negara Indonesia bersama-sama mengenang peristiwa penting dan bersejarah yang merujuk pada historis bangsa melalui sidang BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara Indonesia. “Menghargai pendiri bangsa dan menghayati kembali lima butir pancasila,” kata wagub.

Wagub Kandouw berpesan kiranya masyarakat harus bisa memastikan proses internalisasi nilai-nilai pancasila tetap berjalan terus. “Begitu juga pengamalan pancasila sebagai fondasi untuk menuju negera Indonesia yang adil, makmur dan beradab,” pesan wagub.

Wagub Kandouw mengimbau jika tema Hari Lahir Pancasila tahun ini harus bisa diimplementasikan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. “Membutuhkan partisipasi aktif dari individu dan semua elemen masyarakat,” imbau wagub.

Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini menekankan dalam konteks gotong royong kita dapat mengatasi semua persoalan bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

Wagub mengajak untuk tetap konsisten memperkuat pancasila sebagai pedoman berbangsa bernegara. “Mari kita bekerja sama, kita bangkitkan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju,” ajaknya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga usai pelaksanaan upacara mengatakan Peringatan Hari Lahir Pancasila ini menjadi momen pengingat bahwa butir-butir Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tahun 2023 ini, tema besar Hari Lahir Pancasila 2023 adalah Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global,” ujar Moniaga.

Menurut Moniaga, Gotong Royong dalam aspek kerja merupakan kerja bersama dalam mencapai tujuan, baik tujuan Negara dan Daerah begitu pula tujuan satu kesatuan tim, sehingga kekurangan dan kelebihan akan menjadi senjata ampuh dalam tim solid dimana pun kita berada.

Moniaga juga menyentil kerja nyata di DPRD Provinsi Sulut tetap bergotong royong dalam mencapai keadilan untuk Rakyat yang ada di Bumi nyiur melambai.

“Saya ucapkan Selamat Memperingati hari lahir Pancasila, Tuhan pasti menolong torang samua,” tutup mantan sekda kabupaten Minahasa Utara ini.

Turut hadir dalam upacara tersebut, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, pejabat lingkup Pemprov, ASN dan THL. (sisco)




RDP Dengan Komisi 3 DPRD Sulut, Kepala BPJN Sulut Jelaskan Secara Gamblang Progres Pembangunan Jalan Nasional

Sulut,GN- Komisi 3 DPRD Sulut mengundang Balai Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Utara (BPJN Sulut) untuk memberikan penjelasan terkait progres pembangunan jalan nasional yang ada di bumi nyiur melambai. Beberapa pertanyaan yang di sampaikan oleh pimpinan komisi Berty Kapojos, Amir Liputo dan anggota komisi 3 diantaranya Boy Tumiwa dan Yongkie Limen di jawab bahkan dijelaskan secara detail oleh kepala BPJN Sulut Hendro Satrio.

Terkait progres jalan nasional Komangan di Bolaang Mongondow dan jalan nasional wori-Likupang-Bitung serta jalan nasional di kabupaten kepulauan Talaud di jelaskan secara gamblang.

“Seperti diKabupaten Talaud kini kami sedang mengerjakan proyek jembatan di Esang-Rainis. Juga pembuatan jalan yakni peningkatan pengerjaan jalan tanah sepanjang 23 kilometer yang akan diaspal (overlay), begitu pun proyek pengerjaan jembatan di Ranowangko kabupaten Minahasa Selatan,juga pengerjaan beberapa titik ruas jalan Manado-Tomohon yang akan di pacing. selain itu juga ada pengerjaan jalan di Komangan Bolmong Raya , juga di Minut beberapa ruas jalan yang di pacing meliputi jalan raya Wori-Likupang-Bitung,” jelas Hendro Senin (29/5/2023).

Lanjut Hendro mengatakan budget anggaran untuk tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 kemarin, pagu anggaran tahun 2023 ini sebesar 862 milyar, dibanding tahun lalu sebesar 738 milyar, berarti pagu anggaran meningkat 130 milyar.

Program BPJN tahun 2023 ini kata Hendro, sedang dikerjakan, walau ada beberapa yang masih dalam proses tender. Hendro menyebutkan untuk pembuatan jalan dan jembatan ditahun 2023 ini, sedang dipacu pengerjaannya dan diharapkan tahun ini selesai semua. “Kami harapkan semua bisa selesai tahun ini,” tandasnya. (sisco)

 




Diterima KPU Sulut, Partai NasDem Peserta Kedua Yang Mendaftar

Sulut,GN- Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi pendaftar kedua yang mendaftarkan Bakal Calon Legislatif DPRD Sulut pada pemilu serentak tahun 2024 di di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Wakil Ketua DPW Bidang Bappilu Jackly Sangari melakukan pendaftaran dan  didampingi Sekretaris GS Vicky Lumentut Bendahara Stella Runtuwene, Kamis (11/05/2023).

Jackly Sangari menyatakan Nasdem menjadi peserta kedua yang mendaftar, sepertinya restu dari Tuhan untuk partai Nadem. “Bersyukur kami boleh mendaftar dan diterima oleh KPU. Kami mendaftar kedua setelah PDIP,” kata Sangari.

Sangari menargetkan 12 kursi untuk DPRD Sulut pada 2024 dan saat ini 9 kursi.

Sementara bendahara DPW Nasdem Stella Runtuwene yang juga Incumbent akan bertarung kembali lewat Dapil Minsel Mitra. Dia memastikan akan bekerja maksimal sesuai amanat partai.

“Mohon dukungan doa dari semua agar saya bisa meneruskan kembali perjuangan di DPRD Sulut khususnya menyampaikan aspirasi warga Minsel Mitra,” ujar Stella.

Untuk Partai NasDem mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi sebanyak 100% untuk setiap Dapil.

Pendaftaran di terima oleh Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon dan juga Bawaslu Sulut.(sisco).




PDI P Pertama Daftarkan Bacaleg Di KPU Sulut

Sulut,GN- Pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) PDI Perjuangan, Kamis (11/05/2023) di kantor KPU Sulut.

dipimpin Wakil Ketua DPD I PDIP Perjuangan Drs Steven OE Kandow yang juga selaku Wakil Gubernur Sulut bersama Sekretaris DPD PDI-P Sulawesi Utara Franky Wongkar SH selaku Bupati Minahasa Selatan di dampingi bakal calon legislatif di antaranya Incumbent petahana legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh, Berty Kapoyos, Jems Tuuk,Boy Tumiwa, Vonny Paat, Imelda Nofita Rewah (INR), Sandra Rondonuwu dan lainnya.

Usai pendaftaran Kandouw dalam keterangan pers mengatakan bahwa Bacaleg Kabupaten/kota, adalah putra/putri terbaik serta kader yang memiliki komitmen loyalitas terhadap partai berlambang kepala banteng.

“Semua kader telah diasa untuk menjaga marwa PDIP serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka tunggal Ika ,”tegas Wakil Gubernur Sulut 2 periode ini.

Pendaftaran di terima langsung KPU Sulut dan Bawaslu Sulawesi Utara, melalu berita acara yang di tandatangani, hal ini secara sah PDIP Sulawesi Utara resmi sebagai pendaftar pertama Bacaleg. (sisco)




viralnya Oknum Anggota DPRD Sulut Diduga Hamili Gadis, Ketua BK: Akan Ditindaklanjuti Sesuai Aturan Dan Kode Etik

Sulut,GN- Isu salah satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) diduga selingkuh dan hamili seorang gadis dan kasus ini sempat viral di media sosial dan menyita perhatian publik.

Ketua BK DPRD Sulut Sjenny F Kalangi (foto: ist)

Terkait itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut telah melakukan rapat internal secara tertutup membahas kasus viral tersebut, Rabu (10/5/2023).

Ketua BK DPRD Sulut Sjenny F Kalangi mengatakan, pihaknya sudah membahas masalah atau isu yang berkembang terkait viralnya oknum anggota DPRD diduga hamili seorang gadis.

Kata Kalangi, BK akan bertindak sesuai aturan yang berlaku berdasarkan kode etik dan tata beracara.

“Akan menindaklanjuti segala sesuatu jika ada laporan, baik secara lisan atau tertulis,” katanya saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD Sulut.

Lanjutnya menjelaskan, BK akan meminta klarifikasi ke akun media sosial yang sudah mengunggah keterangan anggota DPRD Sulut diduga hamili seorang gadis.

“Kami pikir ini sudah membawa nama lembaga DPRD, jadi kami akan meminta klarifikasi dari media sosial tersebut,” ujarnya. (sisco)




DPRD Sulut Sahkan Usulan Pergantian JAK Ke Rasky Mokodompit

Sulut,GN- Bertempat Diruangan sidang paripurna, Senin (08/05/2023) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut resmi mengumumkan usulan pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) dari kursi wakil ketua Dewan.

Keputusan tersebut dibacakan Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD melalui rapat paripurna internal.

Silangen membacakan surat usulan dari DPD Partai Golkar Sulut tertanggal 13 April 2023 tentang usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2019-2024.

” Usul pemberhentian wakil pimpinan DPRD Sulut atas nama James Arthur Kojongian (JAK) akan dituangkan dalam keputusan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (kemendagri) melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentiannya sesuai ketentuan,” kata Silangen.

Selanjutnya FAS sapaan akrab Ketua DPRD Sulut menyampaikan surat DPD Partai Golkar yang mengusulkan nama Razky Mokodompit untuk menggantikan posisi JAK sebagai wakil ketua DPRD.

“Usulan PAW pimpinan dari Fraksi Golkar dalam hal ini James Arthur Kojongian ke saudara Rasky Mokodompit selanjutnya diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.” terang Silangen.

Sementara, Razky Mokodompit yang akan menggantikan posisi JAK Sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut ketika dimintai tanggapan, masih enggan memberikan berkomentar. ” Nanti saja kalau sudah dilantik, kan masih ada mekanisme yang harus dilewati, ” pungkasnya singkat. (sisco)




Silangen Lantik Dua Anggota DPRD Sulut Pengganti Antar Waktu

Sulut,GN- Dua (2) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2019-2024 Kamis (04/05/2023) dilantik oleh Ketua DPRD Sulut  di ruang rapat paripurna.

Dua anggota PAW yang dilantik adalah Ir. Farry Freyke Liwe, M.Sc dari Fraksi PDIP dapil Minsel-Mitra menggantikan Djein L. Rende, SE, Ak.,

Kemudian, Dra Norri Supit M.Sc dari Farksi Nasdem Dapil Minut Bitung menggantikan Alm Johny Panambunan. Liwe mengisi kursi Komisi II, sedangkan Supit di Komisi IV.

Sebelum diambil sumpah janji, Sekretaris DPRD Sulut membacakan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kemudian, kedua anggota PAW mengambil tempat di depan. Pengucapan sumpah janji dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD.

“Saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negera Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan pancasila, dan UUD 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Silangen.

Lanjut Silangen mengatakan, janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui.

“Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” ujarnya.

Berikut ini sumpah anggota yang dipandu oleh Ketua Dewan Fransiscus Andi Silangen.

“Demi Tuhan saya berjanji. bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan UUD NKRI 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya, akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan menolong saya,” demikian bunyi sumpah yang dibacakan kedua anggota PAW dan dipandu Silangen.(sisco)




Pansus LKPJ DPRD Apresiasi Kinerja Plt Kadistanak Sulut Nova Pengemanan

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulawesi Utara (Sulut) mengapresiasi kinerja Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan (Kadistanak) Sulut Nova Pangemanan, saat menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan rapat yang dihadiri ketua tim TAPD Sekprov Steve Kepel dan jajaran Selasa (11/4), anggota Pansus Ir Julius Jems Tuuk dari Fraksi PDIP menilai, kepemimpinan Pangemanan selama ini mampu mengakomodir kepentingan petani di Sulawesi Utara khususnya di wilayah Bolaang Mongondow Raya.

Pansus LKPJ DPRD Sulut (foto : Gemparnews)

Secara khusus Jems Tuuk juga menyampaikan terima kasih atas kinerja yang telah dibuktikan sehingga mendapat kepercayaan bahkan dirasakan petani Bolmong Raya.

” Kepemimpinan ibu Nova ini mendapat kepercayaan masyarakat Bolaang Mongondow Raya, tolong ini dipertahankan ibu Nova, anda terlalu rajin dan sangat jujur dalam memimpin,” ucap legislator Dapil Bolmong Raya ini Selasa (11/4/2023).

Plt Kadistanak Sulut Nova Pangemanan (foto: ist)

Disisi lain Tuuk berharap, capaian kinerja Pangemanan selama ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik kedepan.

” Saya percaya di tahun – tahun mendatang tetap menjadi lebih baik bahkan lebih ditingkatkan, ” ucap politisi PDIP ini. (sisco)




Kecewa! DLHD Sulut Tidak Fokus Bahas RPPLH, HVK : Harus Dilaporkan Ke Pak Gubernur

Sulut,GN– Panitia Khusus DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merasa kecewa dengan kinerja yang di tunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulawesi Utara (Sulut).

Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (Foto : ist)

Pasalnya Pihak eksekutif selaku inisiator aturan tersebut dinilai tidak konsen termasuk adanya kesalahan dokumen yang dibahas.Senin (27/3/2023), di ruang rapat komisi I DPRD Sulut.

Para legislator mengkritisi kinerja pihak eksekutif, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut sebagai instansi yang menggerakkan sehingga dibahasnya ranperda tersebut.

Dalam rapat tersebut terungkap , ternyata pihak eksekutif telah melakukan konsultasi ke kementerian dan Makassar terkait materi aturan tersebut. Dalam konsultasi itu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

Hanya saja, hal itu tidak diberitahukan secepatnya kepada pansus sehingga pansus sudah membahas dokumen yang salah yaitu yang belum melewati penyesuaian-penyesuaian hasil konsultasi terbaru. Sementara dari 15 pasal, pembahasan terakhir sudah berada di pasal 7.

Anggota Pansus DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan, sangat disayangkan catatan-catatan yang sudah dikonsultasikan tidak dimasukkan ke pihak pansus. Padahal pembahasannya sudah ada di pasal 7.

HVK berpendapat, waktu sudah terbuang sementara mereka sebagai pansus harus membagi waktu dengan agenda yang padat.

“Apalagi pansus kami bukan hanya ini. Kita juga ada di pansus yang lain,” ungkapnya.

Dia mengusulkan, untuk pihak eksekutif mencermati kembali apa yang menjadi catatan saat konsultasi. Jika penyesuaian yang diberikan kementerian itu tidak menyentil pasal 1 hingga pasal 7 maka pembahasan bisa dilanjutkan kembali. Dirinya juga mengusulkan agar sebaiknya perda ini tidak dihentikan pembahasannya.

“Sebaiknya perda ini tidak dihentikan karena ini sangat penting menyangkut dengan pariwisata super prioritas yang ada di Likupang. Karena sebelumnya kita sudah ada perda pariwisata. Perda lingkungan hidup ini sangat berkaitan,”terangnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengkritisi kinerja pihak eksekutif khususnya DLH Provinsi Sulut sebagai instansi inti dari bergulirnya ranperda ini.

“Pihak eksekutif tidak fokus membahas ini dan ini harus dilaporkan ke pak Gubernur. Khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan leading sektor Ranperda ini yakni dinas lingkungan hidup berarti tidak konsen,” tandasnya. (sisco)