Kunjungi Sulawesi Utara, Kaesang Ajak Warga Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024 

Manado,GN- Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali mengingatkan masyarakat di Sulawesi Utara untuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang.

Disebutkan Kaesang, Pemilu dijadwalkan 14 Februari 2024 bertepatan dengan hari Valentine. Dia berpesan untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan menjelang pesta demokrasi lima tahunan, sehingga berjalan lancar dan aman.

“Di kesempatan ini saya tidak berbicara banyak. Tujuan saya datang di Sulawesi Utara ingin mengajak kita semua, khususnya para pemilih untuk datang ke TPS memberikan suaranya. Kalau ada yang ingin bervalantine ditunda dulu,” ujarnya dengan nada bercanda saat bertatap muka dengan sebagian masyarakat Sulut bertempat di Rumah Alam Testo, Jl Ring Road Maumbi, Minahasa Utara (Minut), Jumat, (13/09/23).

Dalam kunjungannya di Sulut, Kaesang didampingi Sekjen DPP PSI notabene Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pentanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie serta Anggota Dewan Pembina DPP PSI Giring Ganesha dan Isyana Bagoes Oka.

Turut mendampingi legislator Sulut juga Ketua DPW PSI Sulut Melky Jakhin Pangemanan, Ketua DPD PSI Kota Manado juga anggota DPRD Manado Jurani Rurubua, serta Katua DPD PSI Minut Steven Tumilantow

Di kesempatan yang sama, Kaesang juga meminta masukan dari masyarakat Sulut apa yang bisa dilakukan Partai Solidaritas Indonesia.

Kaesang menegaskan, Partai PSI sangat solider, menjunjung tinggi toleransi. Itu sebabnya dia ingin bergabung dengan PSI.

Kaesang mengakui ada orang-oramg yang masih menganggap PSI adalah Partai kecil. Dia memastikan di tahun 2024 nanti, Partai yang dianggap kecil akan menjadi Partai yang diperhitungkan. “Walaupun PSI di anggap partai masih kecil kedepannya akan menjadi partai besar dan di perhitungkan,” tegas putera bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Ketua DPW PSI Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) memberikan apresiasi atas kunjungan Ketua Umum DPP PSI bersama para petinggi DPP serta para Dewan Pembina.

“Kedatangan Ketum PSI mas bro Kaesang merupakan kunjungan perdana di daerah Sulawesi Utara. Dipastikan di lain waktu putera bungsu Presiden RI Joko Widodo akan datang lagi bertatap muka dengan warga Sulut,” ujar MJP sapaan akrab Melky Pangemanan yang juga sebagai legislator Sulut. (sisco)




Onibala : Target Kami, Pemprov Sulut 10 Kali Raih WTP

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama mitra kerja Badan Inspektorat Setdaprov Sulut, Kamis (12/10/2023) bertempat di ruangan rapat komisi 1.

RDP tersebut di pimpin oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Sulut Hendry Walukow di dampingi anggota Meyke Lavarence, Hilman Idrus,Melky J Pangemanan dan Fabian Kaloh. Sementara dari Badan Inspektorat Sulut di hadiri langsung Kepala Badan Inspektorat Sulut Drs Mecky Onibala, MSi di dampingi jajarannya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Inspektorat Sulut menegaskan pihaknya menargetkan tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut boleh meraih 10 kali, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

” Target kami Pemerintah Provinsi 10 kali meraih WTP dari BPK RI,” tandas Onibala usai mengikuti RDP dengan Komisi 1 DPRD Sulut. (sisco)




Mokodompit Pimpin RDP, Makahanap Sampaikan Terimakasih Ke Komisi 1 DPRD Sulut

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama mitra kerja Biro Organisasi Setdaprov Sulut, Rabu (11/10/2023) bertempat di ruangan rapat komisi 1.

Rapat tersebut di pimpin langsung Ketua Komisi 1 Rasky Mokodompit,SH di dampingi Sekretaris Hendry Walukow,SE serta anggota Fabian Kaloh,Hilman Idrus, Herol V Kaawoan dan Meyke Lavarence.
Sementara Biro Organisasi dihadiri langsung Kepala Biro Immanuel Makahanap, MSi di dampingi Kabag serta staf.

Dalam penyampaiannya, Ketua Komisi 1 meminta penjelasan terkait penerimaan formasi THL dan P3K di lingkup pemerintah provinsi Sulut. ” Jadi formasi pengangkatan THL atau P3K harus kami ketahui. Kalau memang penentuan formasi penerimaan THL dan P3K ada di BKD sekali lagi kami butuh informasi,” kata Mokodompit.

Kepala Biro Imanuel Makahanap,MSi menjelaskan terkait formasi dan pengangkatan P3K sama seperti tahun sebelumnya. Dan di tentukan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Soal pengangkatan THL dan P3K,
Formasi tahun ini sama dengan formasi tahun sebelumnya,” kata Makahanap.

Lebih lanjut, Makahanap menyampaikan terimakasih atas kepedulian dari komisi 1 DPRD Sulut.

“Karena ternyata kami tidak berjalan sendiri, ada pendampingan dari komisi 1 DPRD Sulut. Sekali lagi kami menyampaikan terimakasih banyak,” ucap Makahanap. (sisco)

 




Lavarence : Harus Ada Komunikasi Yang Baik BKD dan Komisi 1

Sulut,GN- Komisi 1 DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (11/10/2023) Diruangan rapat komisi 1.

Anggota Komisi 1 DPRD Sulut Meyke Lavarence,A.Md (foto : Gemparnews)

Hadir dalam RDP tersebut, Ketua Komisi 1 Rasky Mokodompit, Hilman Idrus, Herol V Kaawoan, Fabian Kaloh, Hendry Walukow dan Meyke Lavarence. Sedangkan BKD Sulut di hadiri langsung Kaban BKD Dr Jemmy Kumendong,MSi juga selaku penjabat Bupati Minahasa di dampingi plt Sekretaris serta kepala bidang dan staf.

Pada kesempatan itu, anggota komisi 1 DPRD Sulut Meyke Lavarence,A.Md menyampaikan agar BKD Sulut selalu pro aktif dalam melakukan komunikasi dengan komisi 1.

Disamping itu kata Lavarence, komunikasi yang baik perlu bagi BKD ketika ada sesuatu kebutuhan anggaran yang butuhkan dan mendapat dukungan dari komisi 1 sebagai mitra kerja.

“Tentu ada komunikasi yang baik antara BKD dan komisi 1 terkait anggaran, supaya tidak menyulitkan BKD ketika ada sesuatu kebutuhan anggaran yang dibutuhkan,” ucapnya singkat.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan BKD Sulut Dr Jemmy Kumendong,MSi juga selaku Penjabat Bupati Minahasa menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan, suport dari komisi 1 sebagaimana disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Sulut Meyke Lavarence.

” Terimakasih atas dukungan dan suportnya,” kata Kumendong. (sisco)




Terkait Kasus Dugaan Penganiayaan Kapten dan Anak Buah Kapal Gregorius, Lavarence : Harus Ada Efek Jerah Bagi Pelaku Penganiayaan

Sulut,GN- Meskipun sudah ada permintaan maaf dari oknum POMAL pelaku dugaan penganiayaan terhadap kapten dan anak buah kapal Gregorius beberapa hari yang lalu dan sudah mendapat respon dari kepala Lantamal VIII Manado untuk tetap memproses para oknum pelaku dugaan penganiayaan tersebut.

Anggota DPRD Sulut Meyke Lavarence,A.Md (foto: Gemparnews)

Terkait hal itu, Legislator DPRD Provinsi Sulut Daerah Pemilihan Nusa Utara Meyke Lavarence,A.Md angkat bicara.

Lavarence menegaskan proses hukum harus berjalan dan oknum pelaku dugaan penganiayaan terhadap kapten dan anak buah kapal Gregorius harus mendapat efek Jerah. ” Proses hukum sebaiknya tetap berlanjut dan para oknum pelaku harus mendapat efek Jerah, kalau tidak ada efek Jerah maka se enaknya mereka melakukan hal seperti itu,” tegas Srikandi Nusa Utara ini, ketika di wawancarai media Gemparnews.com Diruangan kerjanya Rabu, (11/10/2023).

Lavarence juga sangat menyayangkan kasus penganiayaan itu terjadi. Dirinya berharap kasus ini jangan lagi terjadi dan sebaiknya melakukan komunikasi yang baik.

Lanjut kata Lavarence, sebagai orang beradab harus ada etikanya dan saling menjunjung tinggi kebersamaan dan lain sebagainya dan dapat berkomunikasi dengan baik, itu yang diperlukan. “Jadi kekerasan itu bukan akhir dari segalanya, malah lebih panjang persoalannya. Yang diperlukan itu bagaimana menyikapi segala sesuatu dengan kepala dingin,” ucapnya. (sisco)

 




Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sulut, Komisi I DPRD Sulut Sambangi Kementerian ATR/BPN RI

Sulut,GN- Komisi 1 DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja, Kamis (5/10/2023) ke Kementrian Agraria dan tata ruang BPN RI. Kunjungan tersebut dalam rangka membawa aspirasi sekaligus konsultasi terkait mekanisme pembayaran dana konsinyasi.

Anggota komisi 1 Herol V Kaawoan (HVK) dalam diskusi menyampaikan aspirasi masyarakat Sulut terkait dugaan adanya beberapa tanah yang bermasalah di provinsi sulut.

Semakin maju daerah dan Perkembangan infrastukturnya tentunya semakin banyak permasalahan tanah yang terjadi.

Terkait beberapa aspirasi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara, Direktur konsolidasi tanah dan pengembangan Pertanahan Aria Indra Purnama
Mengusulkan agar menyurat Resmi ke BPN RI.

“Jika ada oknum BPN Provinsi dan kabupaten dan Kota yang nakal akan di jewer atau punishment. Atau juga ada permasalahan-permasalahan tanah yang terjadi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten dan Kota harus memperhatikan dampak sosialnya yaitu harus memberikan Santunan/kerohiman karena itu ada di Regulasi,” kata Aria.

HVK berharap, diskusi dengan BPN RI memberikan Impact Positif buat Masyarakat Sulawesi utara.

Diketahui, tim komisi 1 yang melaksanakan kunjungan kerja antara lain
Herol Vresly Kaawoan, Fabian kaloh, Hilman Idrus, Wakil ketua DPRD provinsi sulut Viktor Mailangkay dan staf komisi 1 DPRD Sulut.

Sementara dari BPN RI di terima oleh
Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Aria Indra Purnama, ST. MUM, Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Koordinator Wilayah 2 Sulawesi Utara Jerrydeta Perwiajana, SH MAP serta Jajaran. (sisco/*)




Silangen Pimpin Rapat Paripurna, Gubernur Olly Dondokambey Uraikan Keberhasilan Pembangunan di Bumi Nyiur Melambai

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke -59 tahun Provinsi Sulut, Sabtu (23/09/2023) di Ruang Sidang Paripurna. Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan James Arthur Kojongian.

Pada kesempatan itu, Gubernur Sulut Prof DR (HC) Olly Dondokambey,SE mengatakan bahwa  melalui semangat gotong royong masyarakat, pemimpin dan seluruh komponen bersama bekerja  bagi pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Beberapa tahun berjalan ini di perhadapkan dengan berbagai tantangan pada sektor-sektor pembangunan daerah dari tahun 2016 mencapai capaian rata-rata nasional,” jelas Gubernur Olly.

Dia menambahkan, meskipun menghadapi pandemi Covid-19, menurut data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak perbaikan.

“Yang kita hadapi kebutuhan ekonomi, inflasi serta prosentase kemiskinan dapat kita pegang, semua rata-rata itu menjadi keberhasilan,” ujarnya.

Peraih Gelar Doktor (Honoris Causa) dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini juga banyak memaparkan terkait keberhasilan pembangunan di bumi nyiur melambai.

Turut hadir Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekprov Steve Kepel, Forkopimda, Walikota dan Bupati, para undangan lainnya. (sisco)




HVK Dorong KPU dan Bawaslu Sulut Libatkan Komisi 1 Sosialisasi ke Masyarakat

Sulut,GN- Komisi 1 DPRD sulut Senin, (4/9/2023) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi utara, terkait kesiapan dalam rangka Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

HVK sapaan akrab Herol V Kaawoan menyampaikan banyak selamat buat KPU dan BAWASLU dan komisioner
yang terpilih dan belum lama di lantik.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU dan BAWASLU menyampaikan pemaparannya terkait kesiapan, KPU dan BAWASLU Provinsi Sulut, dimana sudah mengusulkan ke pemerintah Provinsi terkait anggaran. Akan tetapi sampai hari ini (4 september 2023) belum ada kesepakatan terkait anggaran tersebut.

” Dalam diskusi saya dan teman-teman mendorong mengkaji, menghitung kembali anggaran yang di butuhkan dalam Program dan kegiatan Pelaksanaan Pemilu dan pilkada tahun 2024, jangan sampai terlalu besar atau terlalu kecil anggarannya yang dihibahkan Pemerintah Provinsi,” kata HVK.

Sekedar informasi dana hibah yang akan di berikan Pemerintah Provinsi sulut ke KPU dan BAWASLU, juga akan di bahas dan di setujui bersama eksekutive dan legislative. Dan kami legislative sesuai tugas dan wewenang kami Mengawasi Penggunaannya.

Pada kesempatan itu, HVK menyampaikan satu poin yang perlu di garis bawahi
terkait Pelibatan Komisi 1 dalam Program dan kegiatan Sosialisasi ke masyarakat Pemilu yang di laksanakan 14 Februari 2024 mendatang.

Senada dengan penyampaian HVK, anggota komisi I lainnya juga mendorong Independensi KPU dan BAWASLU dalam penyelenggaraan pemilu.

” Dan tentunya juga sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa,Jangan ada oknum yang mengurangi suara dan menambahkan ke kontestan yang lain. Selain itu, peran optimal Bawaslu Sulut dalam penindakan jika ada oknum ASN, TNI, POLRI, Camat, Hukum tua atau Kepala Desa, Ketua BPD dan Kepala Lingkungan, jika terlibat dalam politik praktis.

“Kami berharap Pemilu dan Pilkada tahun 2024 bisa berjalan Aman, Jujur dan Adil.
Berharap juga pertemuan ini memberikan dampak positif buat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024,” ucapnya.

Di ketahui, RDP di Pimpin Ketua komisi 1 Rasky Mokodompit, anggota Herol Vresly Kaawoan, Melky J Pangemanan, Fabian kaloh, dan Hilman Idrus. Sementara dari
KPU Provinsi Ketua Kenly Poluan, Komisioner, Sekretaris bersama jajaran dan BAWASLU sulut Ketua Ardiles Mewoh, komisioner, Sekretaris dan jajaran. (sisco/*)




Lima Fraksi Setuju, Pembahasan APBD P 2023 Rampung

Sulut,GN- Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023 Selasa (5/9/2023) telah rampung.

Dari 5 Fraksi DPRD Sulut sepakat menyetujui Ranperda APBD Perubahan tahun 2023 di tetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Pantauan media ini, pembahasan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi anggota Dadan Anggaran lainnya.

Sementara, TAPD Provinsi Sulut dihadiri langsung Ketua TAPD selaku Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel bersama jajarannya.

Ketua DPRD Sulut mengatakan setelah disetujui oleh lima Fraksi maka akan di paripurnakan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

” Jadi 5 fraksi DPRD Sulut sepakat menyetujui Ranperda APBD Perubahan tahun 2023 di tetapkan sebagai Peraturan Daerah,” kata Silangen sekaligus menutup rapat Badan Anggaran bersama tim TAPD Provinsi Sulut.(sisco)




Kegiatan Reses HVK di Daerah Pemilihan Minahasa, Berikut Ini 7 Aspirasi Warga Masyarakat

Sulut,GN- Masa reses kedua anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) bersama Tim turun ke daerah pemilihan Kabupaten Minahasa. Reses tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Adapun Aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat diantaranya bapak Jhonny langi, bapak Deky Rumengan, bapak Adri Rorong dan ibu Fera Ngala.

Ketujuh (7) aspirasi tersebut antara lain : 1. terkait Lapangan sepakbola yang di bangun Home stay oleh pemerintah desa setempat dengan tidak melalui musyawarah dengan masyarakat, dan masyarakat menolak pembangunan home stay tersebut di lapangan sepakbola, karena Lapangan tersebut di beli swadaya masyarakat pada beberapa puluh tahun lalu.
2. masyarakat mengusulkan pembangunan tersebut di bangun di lahan yang lain bukan di lapangan, dan lahan yang akan di bangun home stay di beli menggunakan dana desa.
3. Beberapa kali pertemuan dengan pemerinta desa, BPD dan jajaran belum ada kata sepakat, dan BPD mengusulkan ke Hukum Tua jangan dulu di laksanakan karna belum ada kesepakatan
4. Masyarakat juga meminta bantuan kepada saya selaku Wakil Rakyat anggota DPRD sulut daerah pemilihan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon bersama sama Carikan solusinya
5. Masyarakat meminta bantuan dari pemerintah provinsi sulut berupa bibit jagung, pupuk karena desa tersebut kurang lebih 100 kepala keluarga peternak babi dan ayam
6. Pengelolaan dana desa/Bumdes yang ada di desa Timbukar diduga bermasalah dimana selama ini Pengelolaannya dan pendapatannya tidak transparan Padahal Bumdes di desa tersebut ada beberapa macam yaitu perahu yang di sewakan, jual batako dan lain-lain
7. Masyarakat juga berharap jalan amblas yang menghubungkan beberapa desa arah dari pasar sonder ke tincep dan timbukar untuk di tindak lanjuti atau diperbaiki.

Sementara itu, terkait permasalahan lapangan yang di bangun home stay yang sebagian besar masyarakat menolak,
Dalam diskusi tersebut HVK menyarankan
agar masyarakat harus Duduk bersama berdiskusi dengan Kepala dingin dan
menyurat resmi ke kantor DPRD provinsi Sulut untuk di bantu carikan solusinya.

Selanjutnya kata HVK, bersama Tim komisi 1 akan koordinasikan juga di Kementerian Desa, Kementrian dalam Negeri (Dirjen Pemdes) dan semua kementerian yang terkait.

Terkait jalan amblas dan bantuan bibit jagung dan pupuk, HVK mengatakan akan di sampaikan ke Pemerintah Provinsi dan semua stakeholder terkait. Dan juga terkait Pengelolaan dana desa/Bumdes yang diduga bermasalah atau tidak transparan pendapatannya, HVK akan mendorong Inspektorat, Pendamping desa Kabupaten dan Kecamatan dan semua yang terkait bisa Monitoring dan evaluasi di desa tersebut.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, HVK sangat menyayangkan ketidak hadiran perwakilan dari Kecamatan dan Desa, padahal kegiatan reses tersebut resmi dari sekretariat DPRD Provinsi sulut.

“Undang – Undang no 23 tahun 2014 anggota DPRD Provinsi adalah unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah,
Sejajar dengan Gubernur dan dibantu oleh perangkat Daerah.Saya selaku anggota komisi 1 DPRD Sulut yang membidangi Pemerintahan, Hukum Ham, kamtibmas dan politik, sangat di menyayangkan ketidak hadiran perwakilan dari Pemerintah kecamatan.dan pemerintah Desa,” kata bendahara Pemuda Tani Indonesia Sulut itu.

“Saya dapat simpulkan bahwa peran serta pemerintah setempat, dalam hal ini
Pemerintah kecamatan dan Desa sangat kurang, terbukti banyak sekali aduan masyarakat ketika kami melaksanakan reses. Banyak aspirasi yang tidak di tindaklanjuti pemerintah setempat yang hampir menimbulkan konflik,” ucap Ketua APAP sulut itu.

HVK menghimbau kepada Pemerintah Kecamatan dan Desa, untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Sulut. “Sekali lagi kegiatan ini kegiatan resmi dan Pemerintah Kecamatan dan Desa terundang secara resmi,” tandasnya.

Pada kesempatan reses tersebut, HVK bersama Tim melaksanakan Pemeriksaan Mata dan pembagian kaca mata Gratis kepada masyarakat yang ada di Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. (sisco)