Silangen Pimpin Rapat Paripurna PAW Dua Legislator Sulut Dapil Bolmong Raya

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Penggantian Antar Waktu (PAW) dua legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya yakni anggota DPRD Sulut Nursiwin Y Dunggio dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Mohammad Wongso dari partai Nasional Demokrat (NasDem).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sulut dilaksanakan Selasa (23/01/2024) di ruang Paripurna kantor DPRD Sulut.

Nursiwin Y Dunggio di gantikan oleh Teddy Pontoh sedangkan Mohammad Wongso digantikan oleh Ismail.

Acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi oleh tokoh agama dan di hadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut saat mengambil sumpah jabatan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada kedua anggota DPRD Sulut yang baru saja di Lantik. “Laksanakan tugas dengan baik dan sesuai perturan dan undang – undang yang berlaku,” kata Silangen.

Usai pelantikan anggota DPRD Sulut Tedy Pontoh menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan ini dimana dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Sulut sebagai pengganti antar waktu.

” Karena selama ini Bolmut tidak ada keterwakilan. Saya berterimakasih kepada partai dan juga masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk sebagai wakil rakyat,” ucapnya.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Sulut Ismail mengatakan dirinya merasa bahagia karena dapat mengawal aspirasi masyarakat Bolmong Raya. Kehadiran dirinya kiranya dapat mendorong keadilan anggaran dan pembangunan dalam kebijakan di Pemerintahan Provinsi Sulut. “Saya akan berjuang aspirasi masyarakat Bolmong Raya, ” tuturnya.

Ismail menambahkan, dirinya juga akan mengawal anggaran kebijakan umum anggaran terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. “Saya berusaha memberikan yang terbaik,” tandasnya. (sisco)




Tedy Pontoh Legislator Pertama Jadi Keterwakilan Bolmut Duduk Sebagai Anggota DPRD Sulut

Sulut,GN- Awal tahun 2024 DPRD Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sulut masa Pergantian Antar Waktu (PAW) yakni anggota DPRD Sulut Nursiwin Y Dunggio dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Mohammad Wongso dari partai Nasional Demokrat (NasDem).

PAW dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Sulut dilaksanakan Selasa (23/01/2024) di ruang Paripurna kantor DPRD Sulut.

Nursiwin Y Dunggio di gantikan oleh Teddy Pontoh sedangkan Mohammad Wongso digantikan oleh Ismail.

Acara Pengambilan sumpah jabatan di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi oleh tokoh agama dan di hadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulut.

Ketua DPRD Sulut saat mengambil sumpah jabatan anggota DPRD menyampaikan selamat dan sukses kepada kedua anggota DPRD Sulut yang baru saja di Lantik. “Laksanakan tugas dengan baik dan sesuai perturan dan undang – undang yang berlaku,” kata Silangen.

Usai pelantikan anggota DPRD Sulut Tedy Pontoh menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan ini dimana dirinya dilantik sebagai anggota DPRD Sulut sebagai pengganti antar waktu.

” Karena selama ini Bolmut tidak ada keterwakilan. Saya berterimakasih kepada partai dan juga masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk sebagai wakil rakyat,” ucapnya. (sisco)




Ismail Gantikan Wongso di DPRD Sulut

Sulut,GN- Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sulut dari Partai Nasdem daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya dilaksanakan di ruang paripurna, Selasa (23/01/2024).

Mohammad Wongso digantikan Ismail Dahab, dimana Wongso telah berpindah ke PDIP, dan digantikan Ismail Dahab yang dipercayakan partai sebagai pemegang suara terbanyak kedua di dapil tersebut.

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen mengucapkan selamat dan sukses kepada anggota DPRD Sulut yang sudah dilantik.

“Semoga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, ” ungkapnya.

Ismail saat diwawancarai mengemukakan, dirinya merasa bahagia karena dapat mengawal aspirasi masyarakat Bolmong Raya. Kehadiran dirinya kiranya dapat mendorong keadilan anggaran dan pembangunan dalam kebijakan di Pemerintahan Provinsi Sulut. “Saya akan berjuang aspirasi masyarakat Bolmong Raya, ” tuturnya.

Ismail menambahkan, dirinya juga akan mengawal anggaran kebijakan umum anggaran terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. “Saya berusaha memberikan yang terbaik, ” ungkap Calon Anggota Legislatif DPRD Sulut, Dapil Bolmong nomor 9 ini. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Pimpin RDP Lintas Komisi II dan III Bersama BWSS I dan Dinas PUPR Sulut

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi III dan Komisi II bersama Mitra Kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I dan Dinas PUPR Provinsi Sulut, Selasa (9/1/2024) di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat tersebut di dampingi Wakil Ketua James A Konjongian, dan Ketua Komisi III Berty Kapojos, Sekretaris Komisi Amir Liputo, anggota Komisi III Yongkie Limen,Arthur Kotambunan dan anggota komisi II Jems Tuuk.

Diketahui RDP Lintas Komisi III dan Komisi II bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dan Dinas PUPR Provinsi Sulut terkait Kejelasan Status petugas teknik operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Kosinggolan dan Toraut.

Berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi III maupun komisi II kepada mitra kerja BWS Sulawesi I dan kepala Dinas PUPR Sulut.

Terkait status, semua ada pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian PUPR di pusat. ” Karena menyangkut status, tentu ini menjadi kewenangan pusat, namun karena ini menjadi aspirasi masyarakat maka akan di sampaikan ke instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian PUPR di pusat,” kata Ketua DPRD Sulut.

Sementara itu, sangat di sayangkan Kepala BWS Sulawesi I tidak sempat hadir, dan terinformasi baru terjadi pergantian pimpinan di lingkup BWS Sulawesi I.

Kedepannya kata anggota komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen, dalam RDP berikutnya harus menghadirkan kepala BWS Sulawesi I dan Staff yang berkompeten menjawab dan menjelaskan setiap pertanyaan dan persoalan yang di sampaikan. ” Berikut kami harapkan harus hadir kepala BWS Sulawesi I atau pejabat yang dapat menjelaskan setiap pertanyaan yang kam sampaikan,” tandas Limen. (sisco)




Gubernur Dorong Harmonisasi Kerja Pemprov Sulut Bersama DPRD Teraktualisasi di 2024

Manado,GN– Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (4/1/2024) mengatakan bahwa DPRD senantiasa mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan segenap komponen pembangunan di daerah ini, utamanya Pemerintah Provinsi, dalam mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah termasuk dalam mensolusikan tantangan yang ada.

“Seiring dengan terlaksananya agenda ini, maka sangat diharapkan hasil kegiatan di beberapa bulan pada tahun 2023 akan menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sulut bersama dengan Pemprov untuk menyusun langkah strategis, rencana kerja dan rencana kebijakan ke depan. Sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemda,” kata Gubernur Olly.

Lanjut Gubernur, terkait dengan aspirasi masyarakat,disadari dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pemprov maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

Selain itu kata Gubernur, senantiasa perlu disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhinya.

“Dengan komitmen yang sama, serta semangat, kerja keras dan kerja bersama dari kita semua, sangat diyakini secara bertahap seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat kita wujudkan bersama, begitu juga tekad kita mewujudkan Sulut yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Gubernur Olly juga memberikan apresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi atas upayanya dalam memaksimalkan tugas dan tanggung jawab selama ini.

“Saya mengharapkan kiranya harmonisasi kerja yang telah tercipta, akan terus teraktualisasi sepanjang tahun 2024 ini. Utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya
pelaksanaan pemilu,” ucap Gubernur. (sisco)




Rapat Paripurna, Silangen : DPRD Sulut Mampu Melakukan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD serta Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2023, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis 4 Januari 2024.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, S.pB, KBD, saat memimpin rapat didampingi Wakil Ketua James Kojongian, ST, MM dan anggota DPRD lainnya, Sekretaris Sandra Moniaga, dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE, Sekprov Steve Kepel dan pimpinan SKPD di jajaran Pemprov Sulut.
Silangen mengatakan, DPRD Sulut dalam menjalankan fungsi selaku lembaga pengawas telah  mampu melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah melalui kunjungan lapangan di daerah pemilihan masing-masing  Kabupaten/Kota.
Selain itu DPRD Sulut juga turun lakukan pengawasan ke lokasi pekerjaan-. pekerjaan proyek fisik lainnya dan telah menemukan berbagai permasalahan yang kemudian menjadi masukan kepada perangkat daerah untuk perbaikan ke depan.
Rapat dilanjutkan dengan penyerahan  laporan hasil kerja dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
Sementara laporan kerja diawali oleh Komisi 1 yang disampaikan anggota Fabian Kaloh, Komisi 2 oleh Nick Lomban, Komisi 3 oleh Berty Kapojos, dan Komisi 4 oleh Agustien Kambey, Bapemperda oleh Melky Pangemanan sekaligus Badan Kehormatan.
Laporan Reses III disampaikan oleh masing-masing: Dapil Manado oleh Amir Liputo, Dapil Minut Bitung oleh Nick Lomban, Dapil Nusa Utara Toni Supit, Dapil Bolmong Raya oleh Nursiwin Dunggio, Dapil Minsel Mitra oleh Stella Runtuwene dan Dapil Minahasa Tomohon oleh Braien Waworuntu.
Sebelum mengakhiri Rapat Paripurna, Ketua Fransiscus Andi Silangen, S.pB, KBD menjelaskan bahwa, Sekretariat DPRD Sulut telah menerima surat masuk dari DPD I PG Sulut perihal Surat Keputusan Mendagri tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut.
“Demikian disampaikan dan untuk pelantikan Wakil Ketua DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar, menunggu surat pengantar dari Gubernur,” ucap Silangen
Ketua DPRD Andi Silangen berharap, dengan semangat baru di tahun 2024 wakil rakyat telah mampu melanjutkan karya baktinya demi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut dengan komitmen, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat kiranya akan terus kita jaga dan tingkatkan di tahun 2024.
Di tempat yang sama, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya berharap hasil kegiatan beberapa bulan di tahun 2023, akan menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sulut bersama Pemerintah Daerah dalam menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan ke depan.
“Terkait aspirasi masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah maupun Pemprov Sulut masih memiliki berbagai kekurangan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dipenuhi,” tutup Gubernur Olly. (sisco)



Keluarga Besar DPRD Sulut Gelar Ibadah Pra Natal, Silangen : Makna Natal Kita Siratkan Dalam Kehidupan Setiap Hari

Sulut,GN- Dalam menyambut Hari Natal tahun 2023 Keluarga besar DPRD Sulut menggelar ibadah Natal, Kamis (14/12/2023) di Casa De Lotus, Tetey Kabupaten Minahasa Utara.

Pada kesempatan itu,Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulawesi Utara (Sulut), Sandra Moniaga membagikan bingkisan kepada seluruh cleaning service yang ada di lingkungan kerja DPRD. Pemberian ini  sebagai wujud ungkapan kasih bagi sesama umat manusia.

Moniaga mengatakan pemberian ini adalah wujud ungkapan kasih dan sukacita. “Ini adalah pemberian tanda kasih saya kepada para cleaning service, seperti Tuhan kita Yesus Kristus telah mengorbankan diri-Nya. Ini hanya sebagian kecil pemberian saya,” kata Moniaga.

Pemberian bingkisan ini kata Moniaga, layak diberikan kepada cleaning service yang ada di lingkup kerja Sekretariat DPRD Sulut.

“Mereka banyak sekali membantu, seperti pada saat rapat paripurna ataupun rapat-rapat yang digelar di DPRD Sulut, mereka semua yang bersih-bersih, pengaturan dan lain-lain. Tidak seperti THL yang ada perjalanan dinasnya,” ujarnya.

Dia berharap bantuan ini dapat berguna untuk belasan cleaning service yang ada di kantor DPRD Sulut.

Sementara, Ketua DPRD Sulut dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD dalam sambutannya mengatakan bahwa perayaan natal bukan hanya sekedar ceremonial semata tapi dapat dimaknai dengan sikap saling mengasihi antar sesama umat manusia.

“Perayaan Natal hanya setahun sekali kita rayakan tapi makna Natal harus kita siratkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” tandas Silangen. (sisco)

 




Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna, Ranperda Pajak dan Retribusi Resmi Ditetapkan Menjadi Perda

Sulut,GN- Dalam rapat paripurna dprd Sulut,Selasa (05/12/2023) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulut resmi disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen SpB-KBD di dampingi wakil ketua Viktor Mailangkay,SH,MH, James Arthur Konjongian dan Billy Lombok. Hadir dalam rapat paripurna Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, anggota DPRD Sulut, Sekprov Steve Kepel dan jajaran Pemprov Sulut.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Steven Kandouw memberikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulut atas penyelenggaraan rapat paripurna.

Dalam sambutannya, Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulut tentunya menjadi langkah strategis dan penting yang diharapkan mampu memberikan manfaat positif dan signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah Sulut.

“Perlu menjadi perhatian bersama bahwasanya latar belakang tujuan dari pembentukan ranperda yang telah diajukan dan dibahas maka hari ini diputuskan secara sah, sangat memiliki relevansi dengan dinamika perubahan regulasi keuangan daerah yang terjadi,” kata Wagub Sulut.

Dia menjelaskan, sebagai landasan utama perubahan signifikan dalam regulasi pajak dan retribusi daerah menjadi suatu keniscayaan seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU tersebut membawa perubahan besar, pertama dalam pengaturan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini tentu memicu restrukturisasi yang perlu disikapi dengan bijak di tingkat daerah khususnya di Sulut.

“Penting untuk dicatat bahwa restrukturisasi pajak dan retribusi membutuhkan peraturan pelaksana di tingkat daerah. Itulah yang menjadi dasar Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah saat ini,” jelasnya.

Lanjut kata Wagub, dalam ketentuan Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 diamanatkan berbagai aspek, subjek retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa restribusi, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi harus diatur dalam perda.

Mengingat kompleksitas tugas tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut merespons dengan cepat dan tanggap upaya menyusun Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

“Bukan semata-mata merupakan tanggung jawab hukum, namun lebih sebagai inisiatif preventif untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Kekosongan ini jika diabaikan berpotensi mengakibatkan tidak dapat dipungutnya pajak dan retribusi. Yang pada gilirannya dapat mengurangi penerimaan daerah,” ungkap Wagub.

Lebih jauh Wagub mengatakan, perda ini memiliki tujuan strategis yaitu memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah Sulut dalam melaksanakan pungutan pajak dan retribusi. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui instrumen ini menjadi krusial dengan harapan bahwa pendapatan dapat mendukung kebutuhan anggaran dalam penyelengaraan pemerintah daerah ke depan.

“Sejalan dengan itu, tujuan utama ranperda ini ialah memastikan kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan di Sulawesi Utara sesuai dengan kebutuhan daerah. Sekaligus memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat. Ini bukan hanya mengikuti ketentuan pusat, tetapi juga tentang menciptakan kebijakan lokal yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (“/sisco)




Ketua DPRD Sulut Pimpin Rapat Paripurna Penetapan Ranperda menjadi Perda

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus  Andy Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua Viktor Mailangkay, SH,MH, James Arthur Konjongian dan Billy Lombok, secara resmi membuka Rapat Paripurna DPRD  dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 dan Ranperda di ruangan  Paripurna DPRD Sulut Senin, (13/11/2023).

Ketua DPRD Sulut  menyampaikan hal penting tentang pembentukan dan penetapan Ranperda yang di bahas sebelumnya oleh TAPD Provinsi Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, berdasarkan tata tertib DPRD no 1 tahun 2024 maka rapat paripurna DPRD di laksanakan Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara,

Berkaitan dengan itu seluru fraksi DPRD Sulut memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara dan wakil Gubernur serta menyetujui Ranperda menjadi Perda.

Adapun beberapa Ranperda yang telah disetujui antara lain Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, dan Ranperda tentang PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.

Sementara itu Badan anggaran memberikan beberapa catatan untuk di perhatikan pemerintah daerah di antaranya di bidang pembangunan infrastruktur, pertanian, kesehatan, serta bencana daerah.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni  Gubernur Sulawesi Utara Prof. DR ( HC) Olly Dondokambey SE, anggota DPRD Sulut, Sekretaris Provinsi dan jajarannya. (sisco).




Sandra Rondonuwu Pimpin Rapat Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) kembali membahas bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Senin (23/10/2023) di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.

Kali ini pansus menghadirkan Bapenda Sulut dan Dinas Kesehatan Daerah Sulut serta Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulut.

Ketua Pansus Sandra Rondonuwu,STh saat  memimpin pembahasan Ranperda  didampingi  anggota pansus Jems Tuuk, Fahrry Liwe.

Kesempatan itu, Pimpinan pansus meminta Kepala  Badan Pendapatan Daerah Jun Silangen  untuk memaparkan capaian target pendapatan rumah sakit daerah sulut.

Dari pemaparannya, terungkap dihadapan pansus, bahwa belum mencapai target, sehingga dari pemaparan tersebut,Pimpinan pansus  pun menyesalkan target belum tercapai.

Mengutip paparan Kaban Pendapatan Derah Sulut, Ketua Pansus menyebutkan capaian target dimana disebutkan targetnya 60 dan 64% 68% -76%.

“Capaian dan realisasinya tidak sesuai dengan target , dan kami ingin mendapatkan informasi tentang hal itu dari RSUD Noongan, RSUD Manembo-nembo untuk lebih detail,” kata Sandra.

Pembahasan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di bahas lanjut bersama pimpinan DPRD dan Pansus pekan depan.

Turut hadir dalam pembahasan,.Anggota Pansus Jems Tuuk, dan  Fahry Liwe, serta Anggota lainnya hadir dalam bentuk zoom. (sisco)