Kotambunan: BWSS Bangun Koordinasi dengan Pemprov Sulut untuk Perbaikan Sungai

Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut, Komisi III Arthur Kotambunan mempertanyakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I memiliki supervisi, atas pengerjaan perbaikan sungai.

“Saya menyaksikan di Manado, banyak air bukan berjalan di jalurnya, tapi di jalur kiri dan kanan dan berdampak di bendungan besar, ” ungkapnya saat RDP berlangsung, Senin (03/06/2024).

Ia menambahkan, setelah ditanyakan mengapa hal ini terjadi alasannya klasik, karena kekurangan dana.

“Saya berpikir apabila semua kegiatan yang menyangkut sungai terkoordinasi dengan baik bersama pemerintah provinsi, semuanya akan sinkron. Jika tidak, maka tidak akan sinkron, ” tegasnya.

Arthur pun menjelaskan, pihaknya sudah bertemu Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan ada dua hal yang dibahas. Pertama, banjir Manado. Meskipun sudah ada mitigasi, namun tetap terjadi banjir.

“Jika banjir terus terjadi solusinya apa. Pak gubernur audah pernah menyatakan, jika ada hal yang penting untuk menunjang agar tidak terjadi banjir disampaikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bangun koordinasi dengan provinsi, ” jelasnya.

Di sisi lain, Arthur juga mempertanyakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atas Danau Tondano dan kewenangannya ada di Kementerian Sumber Daya Air (SDA).

“Kami sudah menyarankan kepada Dirjen, dan ia sudah menjamin hal itu. Sehingga semua pihak harus bersinergi, untuk pemeliharaan Sanau Tondano,” ungkapnya.

Ia pun berharap, proses perijinan dapat dilakukan dengan baik, agar Danau Tondano dapat berfungsi dengan baik, dan bermanfaat bagi masyarakat. (*)




Berikut Pembahasan RDP Komisi III DPRD Sulut bersama BWS2

Sulut,GN – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS2) I yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi III, Senin (03/06/2024).

Rapat dipimpin Amir Liputo, Sekretaris Komisi III dan dihadiri anggota Arthur Kotambunan, Ayub Ali dan Tonao Jangcobus serta Yongkie Liemen.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perbaikan sungai yang ada di Manado dan sekitarnya.

Amir Liputo menegaskan, pihaknya sampai sekarang belum melihat progres perbaikan Sungai Bailang dan Mahawu. Hanya ada, pengerukan dan pembangunan bronjong, dengan merusak tanggul permanen yang ada. “Tanggul dibongkar diganti bronjong, ini bukan solusi untuk pengendalian banjir, ” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Yongkie Liemen. Menurutnya, sudah beberapa kali pergantian kepala balai hal ini belum ditindaklanjuti dengan baik. “Sungai Bailang dan Mahawu seharusnya menjadi perhatian khusus BWS2, ” tuturnya.

Arthur Kotambunan meminta koordinasi yang baik antara BWS2 dengan Pemerintah Provinsi Sulut, agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik.

Kabalai BWS2, Sugeng Herianto mengemukakan, fenomena banjir yang terjadi di Bailang dan Mahawu baru dilakukan penanganan pengerukan dan bronjong.

Hal itu hanya pemeliharaan saja dari tahun kemarin, keterbatasan dana yang ada sehingga belum adanya perbaikan yang permanen.

“APBD tidak tampung perencanaan. Untuk 2024 sudah dimasukan di Loan dan masuk dalam frame National Urban Flood Resilience Project/ (NUFReP). Untuk Bailang dan Mahawu baru disiapkan pra desainnya saja. ” ungkapnya. (*)




CNR Soroti Anggaran Belanja Pegawai Disbud Sulut

Sulut,GN- Fungsi pengawasan dan kontrol DPRD Sulut terhadap penggunaan APBD Provinsi Sulut yang dijabarkan ke setiap SKPD terus dilakukan oleh anggota DPRD Sulut.

Careigh N Runtu.SIP (kiri) Foto : Gemparnews

Tak tanggung-tanggung anggota komisi IV DPRD Sulut Careigh N Runtu (CNR) mempertanyakan biaya anggaran belanja pegawai yang melekat di Dinas Kebudayaan (Disbud) Daerah Provinsi Sulut.

Menurut CNR, Dinas Kebudayaan Daerah Sulut harus jelas dalam menyampaikan setiap biaya anggaran belanja pegawai.

“Kami minta Dinas harus memberikan penjelasan, atau setidaknya memberikan data secara tertulis kepada kami anggota maupun pimpinan komisi IV DPRD Sulut, setiap anggaran belanja pegawai yang ada,” tegas CNR dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja komisi IV DPRD Sulut, Senin (13/5/2024).

Sementara, Kepala Disbud Daerah Sulut Janny Lukas, menyampaikan bahwa anggaran belanja pegawai sudah ditata.

” Nanti akan kami sampaikan secara tertulis dan akan di berikan kepada anggota dan pimpinan komisi IV,” jelasnya. (sisco)




Ketua Komisi IV DPRD Sulut Sebut Dokter Tirayoh Layak Promosi Direktur ODSK

Sulut,GN- Melihat pencapaian PAD dan kinerja dari Dr dr Nicolas Chally Tirayoh, MKes sebagai Direktur RS Manembo-Nembo Bitung layak di promosikan menjadi Direktur Rumah Sakit ODSK Provinsi Sulawesi Utara.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny Paat ketika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut, Senin (13/5/2024) di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut.

Lanjut, Ketua Komisi IV mengatakan Kalau realisasi PAD RS Manembo-Nembo di bawah pimpinan direktur dokter Charly Tirayoh saat ini tri Wulan dua sudah mencapai 41,35 persen dari target yang ada.

“Secara objektif kalau pencapaian PAD kinerja dari dokter Tirayoh luar biasa, kan boleh promosi jadi Direktur ODSK,” sebut Ketua Komisi IV.

Menurut Ketua Komisi IV, cita – cita Gubernur menjadikan Rumah sakit ODSK seperti rumah sakit di Penang. “Malah sekarang RS ODSK akan di rencanakan sebagai rumah sakit health tourism,” katanya.

Turut hadir dalam RDP Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulut dr Debby Kalalo,MKes bersama jajarannya. (sisco)




Rapat Percepatan RTRW Sulut Bersama Perangkat Daerah Terkait, Ketua DPRD : Optimis Selesai Tepat Waktu

Sulut,GN- Rapat percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut bersama perangkat daerah terkait.

Rapat tersebut dilaksanakan dikantor DPRD Sulut, Senin, (6/5/2024) dengan menghadirkan sejumlah instansi terkait.

Usai pembahasan revisi RTRW kepada sejumlah media Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD menyatakan rasa optimisme pembahasan revisi RTRW secepatnya selesai di bahas.

“Saya selaku pimpinan dewan secepatnya membentuk tim. Di bulan Mei optimis revisi akan selesai tepat waktu,” tegasnya. (sisco)




Berikut Informasi Agenda DPRD Sulut

Sulut,GN- Ada tiga kegiatan dan agenda DPRD Sulut, Senin (6/5/2024). Berikut jadwal kegiatannya.

Kantor DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Ibadah rutin pimpinan dan anggota DPRD,Sekretariat dan forum wartawan DPRD Sulut pukul 09.00 wita bertempat Diruangan rapat paripurna.

Rapat percepatan penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut bersama perangkat daerah terkait, pukul 11.00 Wita bertempat di ruang rapat DPRD.

Rapat lanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut, pukul 13.00 Wita bertempat di ruang rapat serbaguna. (sisco)




Niklas Silangen Jabat Plt Sekretaris DPRD Sulut

Sulut,GN- Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Steve Kepel menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut kepada Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Sulut Niklas Silangen, Kamis (2/5/2024).

Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel Menyerahkan SK Plh Sekretaris DPRD Sulut kepada Niklas Silangen (foto: ist)

Sebelumnya Sekretaris DPRD Sulut di jabat oleh Ir Sandra Moniaga dan saat ini sudah memasuki masa pensiun sejak 1 Mei 2024 .

Kepada media, Plh Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Sulawesi Utara Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE yang telah mempercayakannya untuk mengemban tugas sebagai pelaksana harian Sekretaris DPRD Sulawesi Utara. (sisco)




Pemrov Sulut Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut Dari BPK RI

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) sepuluh kali berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Ketua BPK RI Dr Isma Yatun CSFA CFrA langsung menyampaikan dalam rapat paripurna penyerahan LHP laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2023 di ruangan sidang paripurna Selasa, (30/4/2024).

“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2023,” kata Isma Yatun.

Dr Isma Yatun menyampaikan selamat kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw serta DPRD Sulut dan para pemangku kepentingan lainnya atas pencapaian ini.

“Untuk itu, kami mengucapkan selamat atas pencapaian WTP untuk kesepuluh kali berturut-turut diraih oleh Pemprov Sulut,” ungkapnya.

Selanjutnya Ketua BPK RI Dr Isma Yatun CSFA CFrA dalam rapat paripurna penyerahan LHP Pemprov Sulut tahun 2023 kepada Pemprov Sulut. (sisco)

 




Pansus Pembahas LKPJ Gubernur 2023, Nick Lomban : Kekurangan SDM, Dinas Kehutanan Sulut Perlu Tambahan Polhut

Sulut,GN- Tim Pansus Pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023 kelompok kerja dua (2) yang beranggotakan Nick A Lomban, Vonny Paat dan Amir Liputo, Selasa 16 April 2024 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut telah selesai melakukan pembahasan sesi pertama.

Nick A Lomban (foto : Gemparnews)

Pembahasan akan di lanjutkan pekan depan bersama SKPD yang belum terjadwalkan untuk menuntaskan pembahasan tim Pansus kelompok kerja dua.

Menurut Nick A Lomban, secara keseluruhan dari penjelasan dan pemaparan SKPD Provinsi Sulut kurang lebih kinerjanya cukup baik, secara merata dan secara umum walaupun memang ada beberapa catatan – catatan yang harus di benahi termasuk juga catatan – catatan yang harus di tindak lanjuti kedepan.

“Secara keseluruhan dapat kami katakan cukup baik walaupun ada catatan catatan strategis yang akan di rekomendasikan untuk di perbaiki,” jelasnya.

Menurut Nick Lomban salah satu SKPD seperti Dinas Kehutanan masih kekurangan SDM sehingga perlu penambahan.

“Misalnya di dinas kehutanan, bahwa Dinas Kehutanan itu membutuhkan tambahan SDM dalam hal ini Polisi Kehutanan (Polhut). Selain di Dinas Kehutan ada juga SKPD lainnya yang juga membutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia,” kata Lomban.

Sementara terkait rekomendasi DPRD, Lomban menjelaskan bahwa hal itu sudah di tindak lanjuti walaupun dari pihaknya kelompok kerja dua, masih terdapat hal -hal yang perlu di koreksi kemudian rekomendasikan lagi untuk kemudian diselesaikan lagi secara utuh. (sisco)




Inggrid Sondakh Sebut Pansus Bakal Melakukan Cek On The Spot

Sulut,GN- Tim Panitia Khusus (Pansus) pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023, Selasa 16 April 2024 mulai membahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut.

Tim Pansus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023 di bagi menjadi empat (4) kelompok. Untuk kelompok kerja 4 yakni Inggrid Sondakh, Berty Kapojos dan Ismail.

Sementara SKPD Provinsi Sulut yang hadir diantaranya Dinas Kesehatan Daerah Sulut, Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulut, Dinas Pariwisata Daerah Sulut, Dinas Perpustakaan Darah Sulut, Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Sulut, Badan Diklat Daerah Sulut dan Biro Kesra Sulut.

Pantauan media Gemparnews.com pembahasan di lakukan di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut hingga berakhir pada pukul 18.00 Wita.

Usai membahas LKPJ Gubernur tahun 2023, Inggrid Sondakh menjelaskan hasil pembahasan bersama SKPD Provinsi Sulut.

Menurut Inggrid dalam pembahasan tersebut ada beberapa hal yang menarik di sampaikan oleh SKPD. Selain itu, Inggrid menilai setiap kepala SKPD dapat memberikan penjelasan secara baik dan menjawab setiap pertanyaan dengan sangat jelas.

” Jadi semua kepala SKPD dapat memaparkan dan memberikan penjelasan secara baik,” ucapnya.

Inggrid menegaskan nantinya tim Pansus akan turun lapangan untuk melakukan kunjungan serta pengecekan sesuai dengan penjelasan dari setiap SKPD.

” Pekan depan kami dari tim Pansus pembahas LKPJ Gubernur tahun 2023, akan melakukan cek on the spot,” tandasnya. (sisco)