Ini Tanggapan Henry Walukow Terkait Pemerintah Izinkan Ormas Keagamaan Mengelola Lahan Tambang

Sulut,GN- Pemerintah Pusat melalui Presiden membuka peluang bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk mengelola lahan tambang di bumi Indonesia.

Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 83A ayat (1).

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi pasal 83A ayat (1)

“Yang dimaksud dengan ormas keagamaan adalah ormas keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat/umat,” bunyi ayat penjelas dari Pasal 83A ayat (1) PP 96/2021 s.t.d.d PP 25/2024.

Terkait pemerintah izinkan Ormas Keagamaan Mengelola lahan tambang, anggota DPRD Sulut yang duduk di komisi I Henry Walukow angkat bicara.

Henry mengatakan, dirinya mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden memberikan izin mengelola lahan tambang bagi ormas keagamaan. Namun menurut Henry, pengelolaan lahan tambang oleh badan atau ormas keagamaan harus sesuai dengan aturan main.

“Untuk mengelola tambang butuh profesionalisme. Artinya organisasi yang ingin mengelola sumber daya alam pertambangan, organisasi yang betul – betul bisa mengelola secara profesional dan penuh tanggungjawab,” kata Henry kepada media Gemparnews.com saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (4/6/2024).

” Bagi saya tidak ada masalah, siapapun yang mengelola asalkan sesuai dengan aturan main yang ada. Kemudian dikelola secara profesional sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku,” tambahnya.

Henry pun menyampaikan, hal ini seharusnya menjadi peluang bagus bagi organisasi atau badan yang ingin mengelola lahan tambang.

“Ini peluang yang sangat bagus yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini bapak presiden yang sejokyanya bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah sepanjang para stake holder mengelola secara profesional dan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.dan ini sebenarnya peluang yang harus ditangkap bagi yang berkepentingan,” terang Henry.

Henry menuturkan, Sulawesi Utara mempunyai potensi besar dalam hal kekayaan dan sumber daya alamnya.

“Sulawesi Utara mempunyai potensi yang sangat besar mulai dari Bolmong, Minahasa Selatan, Minahasa tenggara sampai pada Minahasa Utara kaya akan sumber daya alam,” tandasnya. (sisco)




Ayub Ali Minta Syarat Pembukaan Jalan Nasional

Sulut,GN– Anggota Komisi III DPRD Sulut, Ayub Ali minta penjelasan syarat pembukaan jalan nasional, karena di Kepulauan Sitaro belum ada jalan nasional.

“Sitaro tidak ada jalan nasional, syaratnya apa sehingga pulau tersebut dapat merasakan jalan nasional, ” ungkapnya saat RDP dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Selasa (04/06/2024).

Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio pun menjelaskan, untuk pembuatan jalan nasional dilakukan lima tahun sekali.

Adapun syaratnya ialah, jalan tersebut dapat menghubungkan satu provinsi dengaan provinsi yang lain. Dan lebar jalan tersebut adalah 5.5 meter serta sudah diaspal. Selain itu, lanjut Hendro jalan tersebut menuju ke akses bandara ataupun pelabuhan utama.

“Penentuan jalan nasional harus diajukan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau di Sitaro Pemkab harus ajukan ke kami, untuk dilapor ke pusat dan akan ditindaklanjuti, ” imbuhnya. (*)




Dihadapan Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Sulut, Hendro Satrio Paparkan Proyek Pekerjaan di Sulawesi Utara

Sulut,GN- Kepala BPJN Sulut Ir Hendro Satrio,ST.MT memaparkan proyek pekerjaan di wilayah Sulawesi Utara.

kepala BPJN Sulut dihadapan pimpinan dan anggota komisi III DPRD Sulut yang dihadiri Ketua Komisi Berty Kapojos, Sekretaris Amir Liputo, anggota Yongkie Limen, Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Tonao Jangkobus dan Tonny Supit menjelaskan semua progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan di bumi nyiur melambai, Selasa (4/6/2024).

“Jadi akan menjelaskan semua progres pengerjaan proyek jalan dan jembatan di Wilayah I meliputi Manado, Minahasa Raya dan Bitung, wilayah II meliputi Bolmong Raya dan Wilayah III meliputi Sangihe,Talaud dan Sitaro,” kata Hendro.

” Untuk wilayah Manado, sudah mengerjakan MORR III dan menyelesaikan beberapa jembatan termasuk jembatan pesawangan. Untuk wilayah Minahasa kami juga mengerjakan proyek jalan Wori-likupang-Girian-Bitung. Dan untuk wilayah Bolmong kami juga mengerjakan proyek jalan dari maelang-worotijan hingga atinggola, serta proyek jembatan dan jalan lingkar esang-rainis-Bitunuris di pulau Talaud wilayah III,” jelas Hendro.

Lanjut kata Hendro, Masih ada proyek yang di kerjakan di Sulawesi Utara seperti lanjutan MORR III tahap 4 melewati jalan sea Malalayang hingga Winangun.

” Nantinya pengerjaan proyek tersebut akan dikerjakan tahun depan. Kami harap tahun depan pengerjaan proyek tersebut akan tuntas,” tandasnya. (sisco)




Ketua Komisi III Puji Kinerja Kepala BPJN Sulut

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos memberikan apresiasi sekaligus memuji kinerja kepala BPJN Sulawesi Utara Ir Hendro Satrio,ST.MT saat diundang rapat dengar pendapat di ruangan rapat komisi III, Selasa (4/6/2024) tadi siang.

Ketua komisi III menilai bahwa selama menjalankan tugas dan pekerjaan di bumi nyiur melambai ini, Kepala BPJN Sulut berhasil merubah wajah Sulawesi Utara dengan membangun sarana jalan semakin indah dan menarik.

” Kami secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada kepala Balai yang kami nilai berhasil membangun sarana jalan di bumi nyiur melambai. Tugas yang diemban dilaksanakan dengan sangat baik sehingga pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Utara dapat di rasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.

Apresiasi dari ketua komisi III DPRD Sulut kepada Kepala BPJN Sulut di sambut dengan tapuk tangan dari seluruh anggota komisi yang hadir pada saat rapat dengar pendapat.

Menanggapi itu, Hendro Satrio selaku kepala BPJN Sulut menyampaikan terimakasih atas penilaian dari komisi III. ” Terimakasih banyak pak Berty, atas apresiasi dan penilaian kepada kami. Kami hanya menjalankan tugas untuk mengerjakan setiap pembangunan jalan dan jembatan yang ditugaskan kepada BPJN Sulut di wilayah Sulawesi Utara,” pungkasnya. (sisco)




Ditemukan Lokasi Material Di Talaud, Hendro Satrio : Sudah Tes Laboratorium Dapat di Gunakan Keperluan Proyek

Sulut,GN- Lokasi tambang material (batu) untuk pengerjaan proyek jalan dan jembatan sudah ditemukan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini dikatakan oleh kepala BPJN Sulut Ir Hendro Satrio,ST.MT saat diundang rapat dengar pendapat bersama komisi III DPRD Sulut, Selasa (4/6/2024) Diruangan rapat komisi III.

Lokasi yang baru ditemukan kata Hendro menjadi suatu berkah untuk warga masyarakat di pulau Karakelang kabupaten kepulauan Talaud.

Selain itu, penemuan lokasi material yang baru untuk mempermudah setiap pelaksanaan proyek jalan dan jembatan di kabupaten kepulauan Talaud.

” Sudah dilakukan tes laboratorium dan dapat dipakai untuk proyek. Jadi itu sangat membantu masyarakat bahkan juga membantu setiap pengerjaan proyek yang ada di kepulauan Talaud. Material pastinya untuk kebutuhan proyek tidak lagi mengambil dari luar, karena sudah ada di Talaud,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi III DPRD Sulut Yongkie Limen meminta BPJN Sulut untuk melakukan sosialisasi terkait penemuan lokasi material yang baru di kepulauan Talaud.

” Perlu disosialisasikan agar supaya ketika memakai material tersebut untuk kepentingan proyek tidak ada masalah, baik dari pihak pelaksana pekerjaan maupun BPJN itu sendiri. Ketika sudah ada hasil tes dari laboratorium bahwa material tersebut dapat di pakai dalam pengerjaan proyek, sekali lagi kami sarankan harus dilakukan sosialisasi,” kata Limen.

Menanggapi masukan dari anggota komisi III, Kepala BPJN Sulut menegaskan pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait pemakaian material tersebut. ” Iya, nanti akan kami lakukan sosialisasi,” pungkasnya. (sisco)

 




Toni Supit Minta Proyek di Nusa Utara Jangan Terlambat

Sulut,GN – Anggota Komisi III DPRD Sulut, Toni Supit menegaskan, material Nusa Utara tidak ada yang masuk klasifikasi memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengerjaan proyek.

“Semua material untuk proyek didatangkan dari luar tidak ada yang lokal,” ujarnya saat RDP dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Selasa (04/06/2024).

Kader PDIP ini pun berharap, tidak ada keterlambatan pekerjaan di Nusa Utara termasuk Sangihe dan Talaud.

Di sisi lain, Toni Supit menanyakan mengenai jalan MOR 3. Kendala apa yang dihadapi dan akhir dari pekerjaan jalan ini di lokasi mana.

Sementara itu, di Pulau Tagulandang Kata Toni, ada jalan yang rusak dan tertimbun material debu. Mungkin disana harus dibantu dengan proyek dari balai, untuk pembersihan jalan ini.

Kepala BPJN Sulut, Hendro Satrio mengemukakan, untuk Sangihe dan Talaud memang sulit untuk mendapatkan material bagus. “Sebagian besar dari Bitung maupun Palu, ” ujarnya.

Namun, Kata Hendro ada lokasi di Talaud, tepatnya di Matahit mengandung material yang baik. “Lokasinya memiliki material yang bagus abrasinya hanya 20, sehingga baik untuk pembuatan jalan, ” ungkapnya.

Di sisi lain, Toni Supit menyatakan, di Sitaro belum ada jalan nasional. Mungkin dapat dipertimbangkan kembali, agar Sitaro dapat memilikinya.

Hendro Satrio pun menjelaskan, untuk penentuan jalan nasional seharusnya ada usulan dari daerah bersangkutan, sehingga akan diajukan ke pemerintah pusat. “Lebar jalan 5.5 meter, dan dapat menghubungkan dua provinsi, ” katanya. (*)




Ketua DPRD Beberkan Agenda DPRD Sulut Hasil Banmus

Sulut,GN – Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD memimpin Rapat Badan Musyawarah (Banmus) di ruang rapat Kantor DPRD Sulut lantai III, Senin (3/6/2024).

Setelah rapat Fransiskus menjelaskan beberapa poin penting antara lain, paripurna penyampaian pertanggungjawaban gubernur akan dilaksanakan 11 Juni nanti. “Untuk penetapan pertanggunjawaban ini tanggal 24 atau 25 Juni 2024,” ujarnya.

Selain itu, dibahas terkait tiga ranperda yang sudah disetujui, pemberdayaan pemuda, danau tondano, dan brida

“Sedangkan perda untuk kerukunan antar umat beragama, FKUB itu sudah ada aturannya dari pusat jadi tidak perlu, hanya pergub saja,” tutur Fransiscus.

Kemudian, DPRD Sulut juga tindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan reklamasi di Pantai Karangria Manado.

“Hasil rapat Banmus, ada persoalan yang masuk dari masyarakat soal rekalamasi di Pantai Karangria. Kita sebagai representasi masyarakat, aspirasi masyarakat perlu kita tindak lanjuti. Rabu (4/6/2024) besok pagi jam 9 kita akan meninjau di sana,” ujarnya.

DPRD Sulut juga akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait reklamasi ini.

“Senin (10/6/2024) pekan depan kita akan RDP lintas komisi, bersama masyarakat, juga pihak yang mendapatkan izin, serta instansi-instansi terkait proses perizinan ini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam RDP nanti, DPRD juga akan memanggil Agus Abidin. “Agus Abidin kita akan panggil. Kita akan panggil dia. Kita akan gunakan hak sebagai anggota dewan,” tutup Fransiscus. (*)




RDP Komisi II DPRD Sulut bersama Bapenda Ditunda

Sulut,GN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulut dilaksanakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (03/06/2024).

Pertemuan ini digelar di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Sulut dengan tujuan mengevaluasi capaian kinerja dari bulan Januari sampai Mei 2024.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick Adicipta Lomban. Hadir dalam RDP ini para anggota Komisi II yakni Jems Tuuk, Kristo Ivan Lumentut, Farry Liwe, dan Teddy Pontoh.

Sandra Rondonuwu memberikan kesempatan kepada Kepala Bapenda Sulut June Silangen untuk memaparkan capaian kerja.

Silangen pun kemudian memaparkan materi yang sudah disiapkan oleh Bapenda. Namun, Komisi II menilai Bapenda belum siap mengikuti RDP.

Dimana, pimpinan dan anggota belum mendapatkan soft copy terkait materi atau capaian kinerja dari bulan Januari sampai Mei 2024 dari Bapenda.

Komisi bidang Ekonomi dan Keuangan ini pun menunda RDP bersama Bapenda pada pekan depan.

“Kami menilai sangat tidak siap. Kami membutuhkan data yang jelas, sehingga kami memutuskan RDP bersama Bapenda ini kita tunda dan berlaku pada Senin pekan depan. Dengan membawa data-data yang jelas kepada kami. Soft copy sudah harus dikirimkan,” tutur Sandra.

Usai rapat, Kepala Bapenda June Silangen mengatakan, tidak ada kelalayan. “Berkas siap. Cuma tinggal perbanyak. Cuma masalah teknis,” ungkapnya. (*)




Limen dan Liputo Berang, Aspirasi Terkait Penanganan Sungai Bailang Tidak Di Gubris BWSS I

Sulut, GN- Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen juga selaku personil komisi III DPRD membidangi pembangunan berang terhadap Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS I).

Hal ini disampaikan Yongkie ketika Komisi III DPRD Sulut mengundang BWSS I untuk melakukan Rapat Komisi III Bidang Pembangunan. DPRD Sulut bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi I dalam rangka koordinasi terkait dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta program dan kegiatan tahun 2024, di ruang rapat komisi III Senin (3/6/2024).

Menurut Yongkie, selama ini aspirasi warga yang disampaikan oleh komisi III kepada BWSS I terkait masalah sungai Bailang tidak di gubris. Pada hal kata Yongkie, setiap melakukan hearing dengan BWSS I, pihaknya selalu menyampaikan aspirasi warga yang ada di bantaran sungai Bailang.

” Sudah tiga tahun kami menyampaikan hal ini kepada Balai Sungai. Setiap hearing kami terus mengingatkan dan menyampaikan aspirasi ini kepada Balai Sungai, namun tidak pernah di tanggapi,” kata Limen dengan nada tinggi.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi III Amir Liputo terkait aspirasi penanganan sungai Bailang. Liputo menjelaskan selama 10 tahun dirinya duduk sebagai anggota DPRD Sulut, aspirasi terkait masalah sungai Bailang tidak pernah di hiraukan oleh Balai Sungai.

” Sudah 10 tahun saya sebagai anggota DPRD Sulut dan tiga tahun saya menyampaikan hal ini ke BWSS namun tidak di tanggapi. Kami berharap di bawah pimpinan kepala balai yang baru pak Sugeng terkait penyelesaian sungai Bailang untuk mengatasi meluapnya banjir dapat direspon,” tegas Liputo.

Menanggapi aspirasi ini, Kepala BWSS I Sugeng Narianto di dampingi Kasie KPI Silvana P, Saut Pemb Bend Lydia K, PPK Pengadaan tanah I Hari K Senali dan Frans Manampiring selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan III menyampaikan penanganan sungai Bailang akan di tindak lanjuti.

” Mudah – mudahan tahun ini, bisa mulai dikerjakan. Kami akan melakukan koordinasi terkait aspirasi penanganan sungai Bailang ini,” jelas Sugeng. (sisco)




Liputo : Sungai Mahawu dan Bailang Tak Kunjung Dapat Bantuan

Sulut,GN– Sekretaris Komisi III, Amir Liputo menegaskan, apabila Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWS2) I tidak mengalokasikan dana untuk perbaikan Sungai Mahawu dan Sungai Bailang, pihaknya bersama masyarakat akan lakukan ‘Sumpah Pocong’ untuk semua pejabat yang berkompeten dalam hal ini.

Kata Amir, pihaknya sudah bosan mendengar BWS2 yang hanya memandang sebelah mata kebutuhan masyarakat di Bailang dan Mahawu. “Selalu hanya bercerita tentang desain. Kami sudah bosan, sampai saat ini tidak ada action untuk perbaikan dia sungai itu, ” ungkapnya saat RDP bersama BWS2, Senin (03/06/2024).

Ia pun melanjutkan, Desember tahun kemarin pihaknya sudah mendatangi Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan sudah diperintahkan untuk segera memperbaiki dia sungai tersebut. Namun, sampai saat ini pihaknya tidak menemukan adanya alokasi dana untuk perbaikan dua sungai ini.

“Pak di tempat kami banyak pesantren, mesjid, gereja, pemukiman. Kenapa sulit sekali mengalokasikan dana untuk kami di Bailang dan Mahawu? Apakah karena kami orang yang terpinggirkan, ” ungkapnya dengan tegas.

Lanjut Amir, dirinya tidak setuju dengan pengerjaan saat ini di sungai tersebut. Tanggul yang permanen dibongkar, diganti bronjong. Pun bronjong tidak kunjung selesai sampai saat ini.

“Ini bukan solusi tapi masalah baru. Bronjong tidak dapat menahan datangnya banjir, ” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Kabalai BWS2, Sugeng Herianto mengemukakan, fenomena banjir yang terjadi di Bailang dan Mahawu baru dilakukan penanganan pengerukan dan bronjong.

Hal itu hanya pemeliharaan saja dari tahun kemarin, keterbatasan dana yang ada sehingga belum adanya perbaikan yang permanen.

“APBD tidak tampung perencanaan. Untuk 2024 sudah dimasukan di Loan dan masuk dalam frame National Urban Flood Resilience Project/ (NUFReP). Untuk Bailang dan Mahawu baru disiapkan pra desainnya saja. ” ungkapnya.

RDP juga dihadiri anggota Arthur Kotambunan, Ayub Ali dan Tonao Jangcobus serta Yongkie Liemen.(*)