JT: Dinamika di Masyarakat DPRD Harus Tanggap

Sulut,GN – Selama dua hari DPRD Sulut yang tergabung dalam lintas komisi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengembangan reklamasi pantai Sindulang hingga Tumumpa Kota Manado. Terjadi pro dan kontra di tengah – tengah masyarakat pesisir yang berada di bibir pantai Sindulang hingga ke Tumumpa. Ada masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi ada juga masyarakat yang menolak.

Sontak permasalahan ini masuk ke meja para legislator Sulawesi Utara yang notabene sebagai lembaga perpanjangan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan menyelesaikan setiap persoalan di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, dengan bijaksana para legislator DPRD Sulut mencari solusi, sehingga mengundang pimpinan perusahaan pengembang di bawah PT Manado Utara Perkasa (MUP) dengan masyarakat yang menerima dan menolak pengembangan reklamasi di pesisir pantai Sindulang sampai Tumumpa.

Hari Senin 1 Juli 2024 DPRD Sulut yang dipimpin oleh legislator Jems Tuuk (JT) mengundang pihak pengembang PT MUP dengan Masyarakat yang menerima pengembangan reklamasi.

Dari pertemuan tersebut, pimpinan rapat meminta kepada masyarakat agar mereka menyampaikan alasannya dimana mereka menerima pengembangan reklamasi tersebut.
Dari penuturan masyarakat dan pengembang kata JT sapaan akrabnya menjelaskan penyampaian masyarakat bahwa alasan mereka menerima pengembangan reklamasi diantaranya adanya pembangunan, wilayahnya akan maju, terbuka lapangan kerja, tambatan perahu juga di siapkan, tidak akan banjir dan lain-lainnya, itu juga jaminan dari PT MUP.

Menurut JT pihaknya juga menanyakan kepada masyarakat yang menolak reklamasi apakah mereka sudah bertemu dengan pihak pengembang, namun kata mereka belum pernah bertemu sehingga DPRD akan memfasilitasi. Kemudian di hari kedua, Selasa 2 Juli 2024 DPRD Sulut juga mengundang pihak pengembang PT. MUP dengan masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi.

“Hanya saja rapat hari ini legal standing dari tenaga ahli dan yang lain belum di sampaikan tetapi lembaga DPRD memberikan apresiasi kepada PT MUP dibawah pimpinan bapak Marthinus menjelaskan dengan detil proses perijinan sampai pada ijin ini keluar secara sah berdasarkan hukum yang ada di Republik Indonesia,” kata Jems Tuuk kepada sejumlah media usai rapat, Selasa (2/7/2024) dilantai 3 kantor DPRD Sulut.

Lanjut kata JT kemudian PT MUP menjelaskan juga tentang layout dari rencana reklamasi dan rencana apa yang akan di buat. “Hanya saja di dalam penjelasan pak direktur, anggota DPRD pak Yongki Limen menolak karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut,” ujarnya.

“Saya yakin PT MUP akan melihat aspirasi masyarakat karena pantai ini hanya itu di kota Manado dan masyarakat banyak akan datang apalagi daerah ini akan menjadi daerah pertumbuhan bangunannya dan kota akan lebih bagus,” tambah JT.

JT menegaskan apa yang dilakukan oleh DPRD adalah untuk memfasilitasi. “Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD hari ini adalah memfasilitasi. Dan DPRD juga melindungi investor dengan ijin yang lengkap tetapi dinamika dimasyarakat, DPRD juga harus tanggap sehingga dalam menyelesaikan persoalan ini tidak ada yang menang kalah tetapi harus menang menang supaya tidak ada yang kehilangan muka,” tegas JT.

Sementara ditempat yang sama, Direktur PT MUP Martinus Salim menyampaikan apresiasinya dimana DPRD menyelesaikan persoalan dengan menempatkan pada posisi netral.

“Kami melihat dalam hal ini DPRD provinsi Sulawesi Utara telah menempatkan diri pada posisi netral. Kami sangat menghargai dalam memfasilitasi ini,” ungkapnya.

Terkait dengan pekerjaan di lapangan, Direktur PT MUP mengatakan pihaknya saat ini mengehentikan sementara karena menghargai rekomendasi dari DPRD.

“Untuk sementara kami hentikan karena kami menghargai rekomendasi yang dilayangkan oleh DPRD. Kami tentunya dalam forum seperti ini akan mencoba menyerap aspirasi yang dapat kami terima sebisa mungkin tetapi tentunya kami akan mempertimbangkan cost dan benefitnya bagi perusahaan dan tentunya bagi masyarakat banyak dan kami berusaha membuat pembangunan yang terbaik bagi kota Manado ini,” ujarnya.

Untuk kelengkapan dan legal standing yang disampaikan oleh DPRD, direktur menjelaskan bahwa pihaknya akan memenuhi dan melengkapi segera.
“Legal standing perusahaan dan tim ahli yang dimintakan oleh DPRD tentunya kami akan melengkapi segera,” tutupnya.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat PT MUP dan Masyarakat yang menolak reklamasi diskors dan di lanjutkan pada pekan depan sambil menunggu PT MUP melengkapi legal standing yang dimintakan oleh DPRD.(sisco)




PT. MUP Sanggupi Permintaan YL Terkait Pemasangan Baliho

Sulut, GN- Direktur PT Manado Utara Perkasa (MUP) Martinus Salim  menyanggupi permintaan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Yongkie Limen (YL) terkait permintaannya untuk memasang baliho di sepanjang lokasi reklamasi Sindulang hingga Tumumpa.

Hal ini disampaikan YL ketika menerima masyarakat nelayan pesisir yang pro terhadap pelaksanaan reklamasi sepanjang pantai Sindulang hingga Tumumpa oleh pengembang PT MUP.

Menurut YL, alasan permintaan pemasangan baliho ini untuk mengetahui proyek apa saja yang nantinya dikerjakan oleh pengembang. “Jangan sama seperti tusa (kucing red) di dalam karung, masyarakat tidak tahu apa yang dikerjakan . Jadi saya minta pasang baliho kalau boleh design gambar yang akan dikerjakan dicantumkan, supaya masyarakat tahu. Ini sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat,” kata YL Senin (1/7/2024) saat hearing bersama dilantai tiga ruang serba guna kantor DPRD Sulut.

Menanggapi apa yang diusulkan oleh YL tersebut, usai hearing Direktur PT. MUP menyanggupi permintaan tersebut. Namun menurut direktur, pihaknya akan melakukan koordinasi dan diskusi bersama management PT MUP karena dirinya tidak dapat mengambil kesimpulan dan memberikan jawaban langsung seperti apa yang harus di tampilkan. ” Pasti akan kami pasang baliho tetapi waktunya akan kami atur,” tandasnya.

Diketahui rapat hearing tersebut di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk di dampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay,SH.MH, Yongkie Limen, Reza Waworuntu, Ismail Dahab, dan Harold V Kaawoan. (sisco)

 




Komisi dan Pansus Sedang Melakukan Kunker ke Luar Daerah

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen mengatakan komisi – komisi dan Panitia Khusus (Pansus) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Niklas menjelaskan Pansus yang melakukan perjalan dinas itu adalah pansus pemberdayaan pemuda.

“Semua komisi dan pansus melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dengan substansi masing -masing bersama dengan pansus pemberdayaan pemuda yang juga turut ambil bagian dalam kunker kali ini,” tandasnya. (sisco)




Rapat Perdana Pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah, Terima Banyak Masukan

Sulut,GN- Rapat Pembahasan RANPERDA Tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah Bersama Perangkat Daerah Terkait, Selasa (25/6/2024) di laksanakan di ruangan serba guna lantai 3 kantor DPRD Sulut.

Rapat yang dipimpin ketua pansus Ismail menerima banyak masukan. Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta akan menjadi poin penting untuk pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Anggota pansus Ayub Ali Albugis mengusulkan agar dalam pembahasan selanjutnya dapat menghadirkan organisasi kepemudaan dan ormas kepemudaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pansus ini.

Selain itu, Albugis juga memberikan usulan agar rapat pembahasan pansus dilaksanakan hari Senin dan hari Selasa setiap Minggu berjalan. ” Sehingga rapat pansus ini dapat selesai tepat waktu,” ucapnya.

Kepala Biro Hukum Provinsi Sulut Dr Flora Kristen juga memberikan tanggapannya terkait pembahasan pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah.

Dr Flora mengatakan kehadiran mereka dalam rapat pansus ini adalah sebagai penanggap. Menurutnya Pansus ini merupakan inisiatif DPRD Sulut, sehingga mereka hanya memberikan masukan ataupun tanggapan.

Setelah mendengarkan masukan dari peserta rapat, Ketua Pansus Ranperda Pemberdayaan Pemuda Daerah menskors dan rapat dilanjutkan pada Minggu depan.

Turut hadir Wakil Ketua Jems Tuuk,
Sekretaris Inggrid Sondakh, Anggota Reza Waworuntu, Ayub Ali Albugis, Melisa Gerungan, Hilman Idrus, Meyke Lavarence serta Dinas terkait Dispora Sulut dan Biro Hukum Pemprov Sulut. (sisco)




RDP Komisi IV DPRD Hadirkan Mitra Kerja  Dispora Sulut

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di pimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Dra Vonny Paat.

Hadir juga anggota Komisi IV Nori Supit, Agustin Kambey, Syeni Kalangie, Imelda Novita Rewah, Resa Waworuntu, Ismail.
RDP di laksanakan di ruang rapat komisi IV, Senin (25/6/2024).

Sementara Dispora  Sulut di hadiri Plt Kadis Carla Montong, SPd. Kadis menjabarkan program kegiatan Dispora Sulut.

Ketua Komisi IV Vonny Paat menanyakan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dispora Sulut. Begitu pula sumber-sumber nya di mana, dan berapa realisasi termasuk dana hibah untuk KONI.

Ketua Komisi IV dalam rapat Dengar Pendapat akhirnya di skors, dan di lanjutkan pekan depan. (sisco)




Ibadah Pengucapan Syukur Jemaat GMIM Imanuel Wori, Niklas Silangen Sampaikan Sambutan Wakili Gubernur Sulut

Sulut,GN- Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si mewakili Gubernur Prof. Dr (HC), Olly Dondokambey, SE membawakan sambutan ibadah pengucapan syukur di Jemaat GMIM Imanuel Wori Wilayah Wori Satu, Minahasa Utara, Minggu (23/6/2024) kemarin.

“Selaku pribadi dan keluarga mengucapkan selamat atas perayaan pengucapan syukur ini. Berkat dan anugerahnya selalu Dia berikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga berjemaat dan bermasyarakat,” kata Silangen membacakan sambutan Gubernur.

Ketua BPMJ GMIM Imanuel Wori yang juga sebagai Ketua Wilayah Wori Satu, Pdt. Septineke C. Karundeng, STh, MTh memimpin jalannya ibadah pengucapan syukur.

Turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Stevie Watupongoh, SIP., M.Si, Staf Ahli Bupati Minahasa Utara Bidang Pembangunan, Camat Wori Christiana Doodoh, SE, dan Pj Hukum Tua Desa Wori Rommy Ch. Lopo bersama perangkat desa. (sisco/*)




Pertumbuhan Ekonomi di Sulut Meningkat, DPRD Apresiasi Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulut,GN– Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw dinilai DPRD Sulut mampu mendongkrak dan mendorong ekonomi daerah.

Penilaian dan apresiasi Ketua DPRD Sulut terhadap pemerintahan ODSK disampaikan pada saat memimpin jalannya rapat paripurna DPRD dalam rangka

Apresiasi ini disampaikan oleh ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD ketika memimpin jalannya rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut terkait Pelaksanaan APBD 2023 di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Jumat (14/6/2024).

“Melihat indikator-indikator yang ada, Pemprov Sulawesi Utara mampu meningkatkan perekonomian daerah,” kata Silangen.

Lanjut kata Silangen, indikator utama  yang di lihat yakni pertumbuhan ekonomi tahun 2023. “Ekonomi Sulut tumbuh 5,48 persen pada tahun 2023,” ujarnya.

Selain itu, Silangen menjelaskan Angkatan Kerja Sulut mencapai 1.34 juta orang, naik 26 persen dibanding Februari 2023. Sedangkan pengangguran terbuka 5,98 persen, turun 0,6 persen dibanding Februari tahun lalu.

“Sejumlah indikatir ini membuktikan ODSK mendorong kesejahteraan warga Sulawesi Utara,” tukas Silangen.

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat Paripurna turut didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut, Raski Mokodompit dan Victor J Mailangkay. (sisco)




Cindy Wurangian Dorong Dinkes Sulut, Programkan Penanganan Dini Mental Health di Sekolah

Sulut,GN- Legislator daerah pemilihan Kota Bitung dan Minahasa Utara Cindy Wurangian mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut) untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dalam penanganan kesehatan mental siswa di sekolah.

” Kita ketahui banyak kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan kesehatan mental para siswa. tetapi kasus ini jarang di publish sehingga kami dorong Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulut untuk membuat program penanganan mental health di sekolah,” kata Cindy saat menggelar hearing bersama Dinkes Sulut, Senin (10/6/2024).

Wurangian berharap pihak sekolah atau pemerintah menyiapkan tenaga konsultan, guna menangani masalah siswa terkait mental health.

” Kami berharap ada sosialisasi di sekolah untuk tenaga konsultan yang akan menangani masalah kesehatan mental siswa,” ucap sekretaris komisi IV ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny Paat sependapat dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Sekretaris Komisi terkait penanganan masalah kesehatan mental siswa di sekolah.

” Saya sependapat dengan penyampaian dari ibu Cindy terkait program penanganan masalah mental health. Untuk itu, harapan kami Dinas Kesehatan Sulut untuk melakukan terobosan dalam penanganan kasus seperti mental health dari siswa di sekolah. Atau melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulut bersama – sama dalam penanganan kesehatan mental disekolah,” tutupnya.

Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinkes Sulut dr Debby Kalalo, Direktur RS ODSK, direktur RS Manembo-nembo,dan jajaran Dinkes Sulut.(sisco)




Ismail Dahab Minta Penjelasan Penanganan Stunting ke Dinkes Sulut

Sulut,GN – Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan Senin (10/06/2024).

Anggota DPRD Sulut Komisi IV, Ismail menanyakan perihal penanganan stunting di Sulut terutama di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurutnya, angka stunting tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 21.31 persen, dan tersebar di 10 kabupaten/kota. “Angka stunting di Bolmong dari 19 persen menjadi 24 persen, ” ujarnya.

Menghadapi persoalan ini, Dinkes Sulut harus ada koordinasi yang kuat, bahkan dukungan, korelasi dan anggaran yang harus mumpuni juga. “Target Sulut akan turun sampai angka berapa, ” tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Debie Kalalo menjelaskan, upaya penanganan stunting
terbentuk inter padu stunting d an intrasektor di provinsi dan kabupaten/kota dari BKKBN.

Kegiatan terpadu TKA langsung kepada kabupaten/kota, termasuk pelayanan di puskesmas, serta pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas yang dilakukan dinkes provinsi dan dinkes kab/kota

“Data stunting hasil data survei SKI. Referensi stunting melalui survei yang dilakukan secara nasioanl mendapat hasil pada tahun 2023 sebesar 21.3 persen, ” ujarnya.

Debie menambahkan, cara pengambilan data survei SKI secara nasional dan IPPGM diambil untuk per bulan langsung kepada by name by address.

“Tertanggal akhir Maret 2024 (bukan pengukuran di Februari dan Agustus) angka stunting prefelensi balita stunting 1.88 persen beda. Karena ada masalah di kabupaten/kota kepadapuskesmas-puskesmas penilaian terhadap balita ada yang tidak 100 persen, ” imbuhnya. (*)




Silangen Terima Kunjungan Kerja DPRD Sultra Dan DPRD Bone Bolango

Sulut,GN- Plt Sekretaris Dewan DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,MSi menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan DPRD Kabupaten Bone Bolango di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (6/6/2024).

Silangen mengatakan, kunjungan DPRD Bone Bolango hari ini untuk melakukan study komparatif.

“Study komparatif tentang fungsi legislasi DPRD dalam menentukan calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada tahun 2024,” kata Silangen.

Sementara kunjungan kerja DPRD Sultra bermaksud melakukan koordinasi terkait keterangan pertanggungjawaban LKPJ dan LPPD serta hak dan kewajiban DPRD pada akhir masa jabatan periode 2019-2024.

Silangen pada kesempatan tersebut melakukan dialog dengan legislator Sultra dan Bone Bolango.

Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen dan jajaran menyambut baik Kunjungan kerja perwakilan dari dua daerah ini. (sisco)