Komisi III DPRD Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Dinas ESDM Provinsi Sulut

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi III menggelar rapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut untuk mengevaluasi program kegiatan di Tahun 2024, Selasa (9/7/2024).

Rapat tersebut di laksanakan di Ruang Rapat Komisi III ini dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo, serta Anggota Arthur Kotambunan dan Tanao Jangkubus.

Pada kesempatan tersebut, Liputo mempertanyakan soal aspirasinya untuk pengadaan 2 bor mata air yang sempat disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Komisi III, namun ternyata tidak masuk dalam laporan Dinas ESDM.

“Aspirasi ini untuk 2 mesjid yang ada di Pandu dan Teling Bawah. Pengadaan bor air tidak pernah ditindaklanjuti. Harusnya masuk program dan anggaran tahun 2024 ini. Tak perlu yang 200 juta, yang 50 juta saja cukup. Padahal aspirasi masyarakat ini untuk air wudhu dan air minum. Masyarakat selalu bertanya soal itu,” kata Amir Liputo.

Liputo juga menyoroti kondisi lampu penerangan jalan yang kurang baik bahkan terabaikan di sejumlah ruas jalan.

“Contoh, tidak ada lampu penerangan jalan antara ruas penghubung ring road III ke politeknik buha, begitu juga untuk ruas jalan yang nantinya dibangun ke arah pandu,” sorotnya.

Di samping itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos mengingatkan Dinas ESDM Sulut agar segera memasukkan catatan strategis dalam rangka pembahasan APBD Perubahan tahun 2024.

“Kira-kira, nantinya apa saja yang menjadi prioritas untuk dibahas pada APBD Perubahan, agar dapat disampaikan tertulis,” terangnya.

Ditempat yang sama, kepala Dinas ESDM Sulut Fransiscus Maindoka mengatakan akan dikonsultasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Keppel.

Maindoka juga membenarkan bahwa, pihaknya hanya mengutip retribusi air tanah di mana memang belum ada payung hukum yang mengatur terkait kewajiban retribusi dari para pengusaha pengeboran sumur.

“Ke depan, bisa dibuatkan perdanya, yang mengutip nantinya adalah Kabupaten dan Kota,” kata Maindoka.(Advetorial)




Ini Langkah Selanjutnya PT MUP, Usai Terjadi Deadlock Dengan Masyarakat Pesisir Tolak Reklamasi

Sulut,GN- Langkah yang akan dilakukan oleh PT Manado Utara Perkasa (MUP) setelah terjadi Deadock dalam rapat dengar pendapat, Selasa (9/7/2024) dengan warga masyarakat pesisir yang menolak pengembangan reklamasi pantai Sindulang.

Kepada sejumlah media usai Rapat, Direktur PT MUP Martinus Salim mengatakan karena terjadi Deadlock masyarakat yang menolak reklamasi meninggalkan ruangan maka langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD.

Direktur mengatakan pertemuan ini pihaknya pastinya akan menyesuaikan dengan waktu dan kesediaan dari pimpinan DPRD.

“Kami akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD tentunya kami akan melakukan sesuai dengan kesediaan dari pimpinan,” ucapnya.

Diketahui Rapat dengar pendapat antara PT MAnado Utara Perkasa dan Masyarakat Pesisir tolak reklamasi dilaksanakan Diruangan serba guna lantai III selama 3,5 jam belum menemui kesepakatan, karena perwakilan masyarakat pesisir tolak reklamasi melakukan aksi WalkOut sehingga terjadi Deadlock.(sisco)




Rapat Dengar Pendapat Bersama PT MUP, Masyarakat Pesisir Tolak Reklamasi Lakukan Aksi WalkOut

Sulut,GN- Masyarakat pesisir Manado Utara saat Rapat Dengar Pendapat bersama PT Manado Utara Perkasa (MUP) dipimpin oleh Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk di dampingi Hilman Idrus dan Yongkie Limen di ruang serba guna lantai III, Selasa (9/7/2024) awalnya berjalan dengan aman.

Perwakilan masyarakat Tolak Reklamasi Piter Sasundame bersama Rekan (foto : Gemparnews)

Perwakilan masyarakat yang di wakili oleh beberapa elemen salah satunya dihadiri Sekretaris Jenderal  masyarakat pesisir dan pulau pulau peduli lingkungan tolak reklamasi Piter Sasundame  bersama rekan.

Sementara dari PT Manado Utara Perkasa dihadiri langsung Direktur Martinus Salim bersama jajaran dan tim Ahli.

Dari pantauan media Gemparnews.com pimpinan rapat Jems Tuuk memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat dengar pendapat memperkenalkan diri sekaligus dapat menyampaikan aspirasi tujuan menolak pengembangan reklamasi pesisir pantai Sindulang.

Ada sekitar delapan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya sebelum di tanggapi oleh PT Manado Utara Perkasa.

Masih dalam kaitan penyampaian aspirasi, banyak terjadi interupsi sehingga jalannya rapat dengar pendapat berlangsung panas dan alot.

Dalam argumentasi penyampaian aspirasi, salah satu perwakilan masyarakat juga  LSM Kibar Vecky Sigar  mempertanyakan ijin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Ijin lainnya.

Masyarakat melakukan aksi WalkOut (foto : Gemparnews)

Belum sempat ditanggapi oleh PT MUP perwakilan masyarakat langsung  melakukan aksi WalkOut  meninggalkan ruangan sehingga Rapat Dengar Pendapat terjadi Deadlock.

Melihat situasi Rapat, Jems Tuuk selaku pimpinan rapat yang menerima mandat terus melanjutkan rapat dengar pendapat, meskipun masyarakat yang menolak reklamasi meninggalkan ruangan.

” Secara keseluruhan lembaga ini berterimakasih kepada masyarakat yang menolak  dibawah pimpinan bapak Piter dan teman-teman teman, paling tidak mereka datang di lembaga ini sekalipun dalam rapat dengar pendapat yang berjalan ada tuduhan – tuduhan yang menurut saya tuduhan yang tidak mendasar. Dengan kata lain teman – teman yang menyampaikan penolakan ini memaksakan lembaga ini harus menyetujui apa yang mereka inginkan. Sedangkan di sisi lain lembaga ini harus berdiri di semua kepentingan sesuai dengan undang – undang yang berlaku,” kata Tuuk.

Pimpinan RDP Jems Tuuk di dampingi Hilman Indris dan Yongki Limen (foto : Gemparnews)

Jems Tuuk melanjutkan rapat dengar pendapat, untuk mendengarkan PT MUP menanggapi aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat yang menolak reklamasi.

Direktur PT MUP  Martinus Salim mengatakan pihaknya akan tetap konsisten mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi dan juga masukan yang penting dari anggota DPRD Sulut.

“Kami akan tetap mendengarkan mereka dan juga masukan masukan dari anggota dewan yang terhormat, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian penyesuaian design apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Kami juga menegaskan sekali lagi bahwa seluruh perijinan yang kami dapatkan di tempuh dengan cara sesuai prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku. Kemudian ada sedikit salah penyampaian mengenai kajian banjir. Sesuai dengan penjelasan dari pak Amos Kenda pada pertemuan lalu itu adalah analisa curah hujan data banjir periode seratus tahunan. Kemudian penyesuaian dan ijin lainnya, tentu setelah ini kami dapatkan ijin reklamasi,” jelas Martinus.

Usai mendengarkan tanggapan dari PT MUP, Tuuk menegaskan bahwa hasil dari rapat dengar pendapat hari ini akan di laporkan kepada pimpinan untuk diketahui. ” Jadi, saya akan melaporkan hasil dengar pendapat hari ini kepada pimpinan DPRD Sulut,” tegasnya. (sisco)




CNR : Pembahasan di Lanjutkan Pekan Depan, Hadirkan Kepala SKPD Terkait

Sulut,GN- Ketua Pansus Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano Careigh N Runtu usai rapat menjelaskan, untuk pembahasan diskors sambil menunggu kehadiran dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Untuk pembahasan hari Senin pekan depan nanti dilanjutkan dengan kehadiran kepala SKPD terkait, baik itu Dinas Pekerjaan Umum, Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, termasuk asisten dua,” kata CNR kepada sejumlah media, Senin (8/7/2024) sore tadi.

“Bahkan silahkan kalau mau menghadirkan tim ahli dari jajaran Pemkab Minahasa, supaya kita sama-sama berdiskusi dalam rangka kita menyempurnakan Ranperda Danau Tondano ini untuk kemaslahatan banyak orang,” sambungnya.

Dia menegaskan, bahwa tugas Pansus DPRD Sulut adalah melestarikan dan melindungi.

“Contohnya, seperti tata letak pembangunan restoran yang sekarang ini mungkin membelakangi danau, kita akan taru di situ kita rubah ke pasalnya di situ agar supaya bisa menghadap danau. Supaya tidak terkesan nanti Danau Tondano ini menjadi tempat pembuangan limbah,” tegas Ketua Bapemperda.

Selain itu, CNR, menjelaskan termasuk tempat-tempat penangkapan ikan atau keramba nantinya akan diatur juga.

“Diatur ada spot-spot tertentu yang akan kita peruntukan untuk nelayan supaya tidak kehilangan mata pencaharian. Yang pasti kita duduk dan diskusi bersama, tidak ada kepentingan lain-lain tetapi untuk kepentingan masyarakat Minahasa secara berkelanjutan dan untuk kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Sisco)

 




CNR Sebut Pembahasan Masuk Tahapan Kedua, Pasal Demi Pasal

Sulut,GN- Memasuki tahapan kedua Panitia khusus (Pansus) Ranperda Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano membahas pasal demi pasal.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Pansus Careigh N Runtu (CNR) usai melaksanakan rapat bersama instansi terkait, Senin (8/7/2024) di kantor DPRD Sulut lantai III.

“Pembahasan masuk tahapan kedua pasal demi pasal. Dan tadi sudah ada beberapa pasal yang direvisi, termasuk disesuaikan dengan judul pelestarian dan perlindungan Danau Tondano,” kata CNR.

Lanjut kata CNR, untuk sifatnya pengembangan tidak dapat masuk dalam draf Ranperda.

“Jadi yang sifatnya pengembangan itu kita ganti pelestarian dan perlindungan Danau Tondano, karena sifatnya pengembangan itu tidak bisa masuk dalam draf Ranperda,” ujarnya. (sisco)

 




Keluhkan Pemadaman Listrik Perangkat Desa Gangga1 Sambangi DPRD Sulut, MJP : Akan Ditindaklanjuti Cepat

Sulut,GN- Perangkat Desa dan BPD Gangga 1 menyambangi kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Senin, (8/7/2024). Hukum tua bersama perangkat desa dan BPD Gangga 1 diterima oleh anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan dan Meike Lavarence dan melakukan pertemuan di ruang rapat komisi 1 DPRD Sulut.

Dalam pertemuan tersebut, MJP sapaan akrab Melky J Pangemanan memberikan kesempatan kepada hukum tua bersama perangkat desa Gangga 1 menyampaikan maksud dan kedatangan mereka di gedung rakyat.

” Silahkan bapak ibu menyampaikan aspirasi kepada kami, maksud kedatangan di kantor DPRD Sulut,” ucap MJP.

Hukum tua Desa Gangga 1 memberikan apresiasi dan terimakasih atas kesempatan yang sudah diberikan. ” Terimakasih atas kesempatan ini, nanti sekretaris desa akan menyampaikan tujuan datang di tempat ini,” ujarnya.

Selanjutnya, sekretaris desa Jenly Kadimateng mengatakan selama 11 hari listrik PLN di desa Gangga 1 mengalami pemadaman. Setelah di cek dan di telusuri kata Kenly, ternyata alat di PLN mengalami kerusakan, sehingga terjadi pemadaman listrik. ” Mesin PLN yang di pakai di Gangga 1 ternyata mesin bekas dari pulau Lembe kemudian di bawa ke Gangga 1,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil ketua BPD desa Gangga 1 Ramly Aroh, senada dengan apa yang dikatakan sekretaris desa. Ramly menuturkan mesin PLN sebelumnya didatangkan dari pulau Tagulandang kemudian ke Lembe selanjutnya di bawa ke pulau Gangga tepatnya di Gangga 1. ” Memang itu mesin bekas dan saya sendiri yang menjemput dan mengantar ke Gangga 1,” ungkapnya.

” Kami juga masyarakat nelayan, sehingga saat kami melaut tentu kami butuh es untuk pengawet ikan, dan juga ada beberapa provider di sana, sehingga mengalami kesulitan dalam hal komunikasi,” tambahnya.

Kaur TU Ebenhaeser Kadimateng juga angkat bicara terkait pemadaman listrik di Gangga 1. Dia berharap DPRD Sulut dapat mencari solusi sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan. ” Kami masyarakat tentu sangat berharap, sehingga ada solusinya,” terangnya.

Menanggapi aspirasi masyarakat desa Gangga 1, legislator dapil Minut – Bitung Melky J Pangemanan berjanji akan menindaklanjuti dengan cepat persoalan ini.

“Kami akan menindaklanjuti dengan cepat. Dan akan mempercepat persoalan ini. Terkait Keluhan soal pelayanan publik harus di tindaklanjuti dengan cepat,” tegas MJP.

Lanjut MJP, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. ” Sekali lagi kami akan tindaklanjuti dengan cepat persoalan ini,” tandasnya. (sisco)

 




Berikut Informasi Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulut Pada Besok Hari

Sulut,GN- Berdasarkan sumber informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin, 8 Juli 2024 sebagai berikut.

Agenda pertama diawali dengan ibadah rutin pimpinan dan anggota DPRD Sulut serta Sekretariat DPRD dan Forward Sulut pukul 09.00 Wita dilaksanakan diruang rapat paripurna.

Selanjutnya Pukul 10.00 Wita bertempat diruang rapat komisi IV, Rapat Dengar Pendapat Biro Kesra Setda Provinsi Sulut terkait evaluasi kinerja program kegiatan tahun anggaran 2024 bersama komisi IV DPRD.

Kemudian pukul 11.00 Wita dilaksanakan Rapat Internal Komisi I bertempat di ruang rapat komisi I.

Pada pukul 11.00 Wita Rapat Lanjutan Pembahasan RANPERDA Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, dilaksanakan Diruang serba guna lantai tiga.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Minahasa Utara Terkait Proses Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pukul 11.30 Wita dilaksanakan di ruangan komisi III.

Dan Pukul 14.00 Wita Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR dalam Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan, dilaksanakan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. (sisco)

 




Sekwan Niklas Silangen : Anggota DPRD Sulut Lakukan Perjalanan Dinas Keluar Daerah

Sulut,GN- Setelah DPRD melakukan RDP Senin dan Selasa kemarin, hari ini sampai Jumat tidak ada agenda kegiatan. Karena anggota DPRD melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah.

Ini dikatakan Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen kepada media Gemparnews.com ketika ditemui diruangan kerjanya, Rabu (3/7/2024).

“Jadi sekarang ini melakukan perjalanan dinas luar daerah yakni Komisi I, Komisi II, komisi III, komisi IV dan pansus pelestarian kawasan danau Tondano,” kata Sekwan.

Tujuan perjalanan dinas DPRD Sulut lanjut Sekwan menjelaskan, ada yang ke provinsi Gorontalo dan juga ke Ibukota Jakarta.

“Komisi III melakukan perjalanan dinas ke provinsi Gorontalo sedangkan lainnya melakukan perjalan dinas ke Ibukota Jakarta,” ujar Sekwan.

Untuk kegiatan seleksi KPID Sulut kata Sekwan, semua sudah diatur oleh tim seleksi terkait jadwal. “Ada timnya sendiri jadi untuk agenda – agenda tersebut kewenangan tim seleksi yang menjadwalkan,” tukasnya.

Selain itu, Sekwan juga menjelaskan terkait agenda DPRD pada bulan berjalan ini. ” Jadi nantinya bulan ini sudah mulai tahapan pembahasan KUA PPAS APBD perubahan. Selanjutnya akan ada paripurna penyampaian APBD Perubahan, pembahasan sampai penetapan untuk APBD perubahan,” pungkas Silangen. (sisco)




Pansus Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Bahas Judul Terbaru, Berikut Ini Usul Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut

Sulut,GN- Panitia khusus (Pansus) perlindungan dan pelestarian Danau Tondano, Selasa (2/7/2024) membahas judul terbaru. Rapat Pansus DPRD Sulut di pimpin Ketua Pansus Careigh Night Runtu (CNR) melibatkan dinas dan badan terkait serta tim ahli.

Pada rapat pembahasan tersebut, diberikan kesempatan kepada Biro Hukum Provinsi Sulawesi Utara dihadiri Kepala Biro Hukum Dr Flora Krisen menyampaikan usulan. Dr Flora mengatakan untuk penyampaian rancangan yang sudah disesuaikan, sesuai dengan judul yang terbaru.

“Jadi saya mengusulkan untuk menyampaikan rancangan yang sudah di sesuaikan, sesuai dengan judul yang terbaru dan itu usul saya,” kata Dr Flora.

Menurutnya, jika masih terpaku judul pada naskah lama pasti banyak sekali penyesuaian. “karena kalau kita masih tetap terpaku judul pada naskah yang lama yang sudah sempat beredar pasti banyak sekali ada penyesuaian mulai dari judul. Di pasal dua masih menggunakan judul yang lama,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus menjelaskan pihaknya sudah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada undang – undang, jadi perlindungan dan pelestarian danau Tondano.

“Terkait dengan judul atau saran dari Kemendagri atau Biro Hukum dari hasil pencermatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Biro Hukum dan beberapa dinas atau badan terkait, kami sudah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada undang – undang jadi perlindungan dan pelestarian danau Tondano,” ungkap CNR.

Lanjut kata CNR, kalaupun nanti dari rencana perda ini masih ada kata – kata yang memuat menyebutkan terkait dengan pengembangan, itu akan kita rubah menjadi perlindungan dan pelestarian sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Yang pasti pengembangan akan kita rubah secara keseluruhan yang tertera di dalam pasal per pasal,” terangnya. (sisco)




Aksi WalkOut YL Saat Rapat, JT : Hal Yang Biasa

Sulut,GN- Rapat dengar pendapat, Selasa (2/7/2024) yang di pimpin oleh anggota DPRD Sulut Jems Tuuk (JT) menghadirkan Direktur PT. Manado Utara Perkasa (MUP) Marthinus Salim dengan Masyarakat yang menolak pengembangan reklamasi pantai pesisir Sindulang sampai Tumumpa Manado.

Ada hal menarik yang di pertontonkan oleh anggota DPRD Sulut Yongkie Limen (YL) saat rapat dengar pendapat. Dimana YL sapaan akrab dari Yongkie Limen melakukan aksi WalkOut dari ruangan rapat tersebut.

Aksi WalkOut YL tersebut dimana YL menolak pada saat penjelasan Direktur PT MUP karena lahan terbuka untuk masyarakat di pantai yang seluas dua hektar tidak menghadap ke laut.

Terkait aksi WalkOut YL anggota DPRD, pimpinan rapat Jems Tuuk pun menanggapi hal tersebut adalah biasa.

“Hal biasa itu. Kita ini kolektif kolegial undang -undang juga memberikan ruang kepada siapa saja. Saya juga bisa walkout kan?. Saya ditunjuk oleh pimpinan tadi untuk memimpin RDP mulai dari yang setuju dan tidak setuju,” ucapnya.

JT mengatakan hal tersebut hanya untuk menyuarakan suara hati, agar pemegang saham melihat bahwa pentingnya laut dan pesisir pantai tersebut.

“Hal yang biasa itu hanya menyuarakan suara hati agar supaya paling tidak pemegang saham dari PT MUP ini melihat betapa pentingnya laut atau pesisir pantai yang ada di Tuminting. Itu hal yang biasa saja, tidak ada masalah. Pak Yongki bukan menolak investor,” pungkasnya. (sisco)