Perubahan APBD 2026 di Setujui Lima Fraksi DPRD Sulut

Sulut,GN–  Lima Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara  (Sulut) menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal itu disampaikan oleh masing – masing fraksi saat rapat yang di pimpin oleh dr Fransiscus Andi Silangen selaku Ketua DPRD Sulut, Selasa (15/09/2026) dalam Rapat Badan Anggaran.

Faksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Pierre Makisanti menyatakan persetujuan terhadap  Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penetapan Perda.

Fraksi Partai Golkar oleh Cindy Wurangian selaku Ketua dengan disertai sejumlah catatan dan harapan agar anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Fraksi Partai Demokrat oleh Hendri Walukow menyatakan persetujuan serta menyampaika satu rekomendasi lengkap yang diserahkan secara tertulis untuk direkapitulasi.

Fraksi Partai Nasdem melalui anggota Banggar Nick Lomban juga menerima dan menyetujui Ranperda dilanjutkan ke tahap penetapan.

Fraksi partai Gerindra oleh Ketua Fraksi Louis Schramm menyatakan jika masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. namun mengapresiasi penyampaian data transparan, terbuka dan akuntabel. Sehingga menerima dan menyetujui dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Ketua DPRD Sulut menegaskan karena lima Fraksi telah sepakat melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan akhir. Maka penetapan resmi Perda perubahan APBD 2026 akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Senin 21 September 2026.mendatang. (sisco/*)




Dibahas Secara Marathon, Perubahan APBD 2026 di Setujui Lima Fraksi DPRD Sulut

Sulut,GN – DPRD bersama Tim TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara marathon melaksanakan rapat pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Dari kelima Fraksi di DPRD Provinsi Sulut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian persetujuan fraksi ini saat Rapat Badan Anggaran yang dipimpin dr Fransiscus Andi Silangen selaku Ketua DPRD Sulut, Selasa (15/09/2026).

Pierre Makisanti dari Faksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan terhadap  Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penetapan Perda.

Sementara itu, dsri Fraksi Partai Golkar Cindy Wurangian selaku Ketua fraksi menyetujui namun disertai sejumlah catatan dan harapan agar anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat oleh Hendri Walukow menyatakan persetujuan serta menyampaika satu rekomendasi lengkap yang diserahkan secara tertulis untuk direkapitulasi.

Fraksi Partai Nasdem melalui anggota Banggar Nick Lomban juga menerima dan menyetujui Ranperda dilanjutkan ke tahap penetapan.

Fraksi partai Gerindra oleh Ketua Fraksi Louis Schramm menyatakan jika masih terdapat banyak hal yang perlu diperbaiki. namun mengapresiasi penyampaian data transparan, terbuka dan akuntabel. Sehingga menerima dan menyetujui dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Ketua DPRD Sulut menegaskan dimana lima Fraksi telah sepakat melanjutkan ke tahap pengambilan keputusan akhir. Maka penetapan resmi Perda perubahan APBD 2026 akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Senin 21 September 2026 pekan depan. (sisco)




Amir Liputo Usulkan Patroli Polisi di Aktifkan

Sulut,GN- Amir Liputo,SH selaku anggota DPRD Provinsi Sulut dari Fraksi PDI-Perjuangan, menyampaikan pentingnya keamanan dan kenyamanan tentang kondisi Kota Manado saat ini. Pasalnya persoalan kriminalitas saat ini sering terjadi khususnya kasus “Senjata tajam” (Sajam).

Hi Amir Liputo (foto : ist)

Hal ini disampaikannya disela – sela Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sulut, Senin (14/9/2026).  “Interupsi Pimpinan, Bapak Gubernur yang Kami hormati, disini telah hadir dari Polda. Kami mohon dengan sangat bahwa di Kota Manado setiap pagi mendengar berita tentang Sajam, kasus penikaman dan sebagainya, dan berbagai kejadian tersebut tak jarang berujung jatuhnya korban, untuk itu kondisi ini membuat Kami masyarakat Manado merindukan kembali suasana keamanan seperti dulu”, ujarnya.

Menurutnya, ketika Patroli Kepolisian secara rutin dilakukan hingga ke lorong-lorong pemukiman dengan sendirinya bisa menekan tingginya angka kriminalitas di Kota Manado.

“Karena sajam sudah sangat meresahkan, Kami berharap dibawah kepemimpinan Gubernur YSK, serta Kapolda yang baru, Kami berharap ada operasi khusus, sehingga hal ini tidak terjadi lagi, tandasnya. (sisco)

 




DPRD Bersama Pemprov Sulut Gelar Paripurna Ranperda Perubahan APBD T.A 2026

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (14/09/2026) menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD memimpin jalannya rapat paripurna.  Turut mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni  Wakil Ketua dr Michaela E. Paruntu,MARS, Royke Anter,SE,MAP, dan Stella Runtuwene,AMd.Sek serta anggota DPRD.

Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Sekprov Sulut dan jajarannya.

Gubernur dalam sambutannya, memuji sinergi antara eksekutif dan legislatif sebagai pilar penting menjaga stabilitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Dia menegaskan komitmen pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara disiplin, transparan, dan akuntabel, serta menempatkan APBD bukan sekadar angka, melainkan instrumen kepemimpinan untuk alokasi dan stabilisasi ekonomi daerah.

Ranperda Perubahan APBD 2026 yang dipaparkan kata Gubernur, merupakan hasil kesepakatan atas perubahan KUA dan PPAS. Dokumen itu dimaksudkan mentransformasikan arah strategis makro daerah menjadi komitmen anggaran yang terukur dan siap dilaksanakan perangkat daerah.

Perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan menyesuaikan ruang fiskal pasca-finalisasi SiLPA 2025, penyesuaian DBH dan transfer, pemenuhan kewajiban normatif ASN dan PPPK, penyelesaian kewajiban utang, tindak lanjut temuan BPK RI, serta respons cepat terhadap keadaan darurat melalui mekanisme Perubahan Penjabaran APBD.

Gubernur menjelaskan secara angka, bahwa Pemerintah Provinsi Sulut melaporkan penambahan pendapatan daerah sebesar Rp63,89 miliar sehingga total menjadi Rp3,2327 triliun. Belanja daerah naik sebesar Rp191,02 miliar menjadi Rp3,1992 triliun. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp50 miliar menjadi Rp177,13 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan tetap di angka Rp210,62 miliar.

Gubernur merinci tiga pilar prioritas alokasi anggaran yang diutamakan dalam perubahan APBD yaitu akselerasi belanja modal untuk konektivitas infrastruktur (jalan, irigasi, pembebasan lahan), penguatan sektor produktif dan strategis (pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, olahraga, kajian teknis), serta program pro-rakyat dan perlindungan sosial (pencapaian UHC, jaminan ketenagakerjaan, standar pelayanan minimal).

Selain itu katanya, penyesuaian anggaran juga diarahkan memanfaatkan SiLPA 2025 secara proporsional untuk memindahkan anggaran dari program yang lambat terealisasi ke program prioritas berdaya ungkit.

Untuk memastikan akuntabilitas dan eksekusi tepat sasaran, kata Gubernur, penyusunan dan pengendalian Perubahan APBD akan diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Gubernur menekankan bahwa meskipun ruang fiskal mengalami koreksi teknis, tema pembangunan RKPD 2026 — “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis dan Pariwisata yang Didukung Regulasi dan Inovasi tetap menjadi jangkar kebijakan.(sisco)




Guna Kenyamanan Pasien di Rumah Sakit, Direktur RS Kita Waya Minta Support Komisi IV DPRD Sulut

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, Selasa (07/09/2026) di ruangan rapat komisi IV.

Mitra kerja yang hadir diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, RSUD Provinsi Sulut, RSUD Noongan, RSUD Kita waya, RSUD Ratumbuysang, RSUD Manembo- nembo, Baperlkes dan RS Mata Sulut.

Rapat RDP tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra. Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua Louis Scramm, Sekretaris Cindy Pricilia Wurangian, anggota Billy Lombok, Vionitha Kuera dan Paula Runtuwene. Sementara dari Dinas Kesehatan Sulut di hadiri oleh Plt Kepala Dinas dr Lidya Tulus,M.Kes bersama jajarannya.

Pada kesempatan itu, Direktur RSUD Kita waya, Kethlin Caroline Mewo, S.Tr.Kes menyampaikan bahwa di rumah sakit yang dia pimpin saat ini, membutuhkan perhatian dan dukungan dari komisi IV DPRD Sulut.

Caroline mengatakan pihaknya sedang mengupayakan perbaikan beberapa perlengkapan di rumah sakit yakni AC kompresor. Hal ini, kata Caroline sangat urgen karena salah satu bagian dari pelayanan dan kenyamanan pasien yang ada di rumah sakit.

“Saat ini kami di rumah sakit memiliki 9 unit AC kompresor, namun 8 unit AC rusak dan di lapangan saat ini hanya 1 AC yang aktif dan yang bekerja. Dan sudah kami konfirmasi dengan pihak Daiking, dan mereka memintakan anggaran sekitar 270 juta, sedangkan kami tidak memiliki anggaran sebesar itu untuk perbaikan AC,” kata Caroline di hadapan komisi IV DPRD Sulut.

Selain itu, Caroline menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya di rumah sakit kita Waya belum menerima pasien di ICU disebabkan belum memiliki AC.

” Semenjak kerjasama dengan BPJS, kami belum menerima pasiendi ruangan ICU, karena AC di ruangan ICU sedang rusak. Jadi kami belum menerima pasien di ruangan ICU dan juga gudang obat dirumah sakit kita Waya tidak ada, karena kami harus memenuhi gudang obat yang ber-AC,” jelas Caroline.

Dia berharap, komisi IV DPRD Sulut dapat berkunjung untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di rumah sakit kita Waya. ” Kami berharap komisi IV dapat berkunjung untuk melihat secara langsung kondisi rumah sakit kita Waya,” tandas Caroline. (sisco)




Braien Waworuntu Dampingi Gubernur Sulut Sambut Kapolda Baru di Bandara Samratulangi Manado

Sulut,GN- Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado, Selasa (8/9/2026). Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, turut mendampingi Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., dalam penyambutan resmi Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., yang baru saja tiba di Bumi nyiur melambai untuk mengemban amanah baru.

Kedatangan Irjen Pol. Yudo Hermanto menandai babak baru dalam kepemimpinan kepolisian di wilayah Sulawesi Utara, sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antar lembaga negara di daerah.

Braien Waworuntu, selaku Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan keamanan, menyambut hangat kehadiran Kapolda baru.

“Selamat datang Bapak Kapolda Sulut, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M. di tanah nyiur melambai,” ucap Braien dengan tulus.

“Harapannya, semoga Sulut bisa makin aman. Sinergitas antar lembaga Polri, Legislatif, dan Eksekutif makin erat. Bersama-sama kita wujudkan Sulawesi Utara yang makin maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” kata Braien.

Pernyataan ini mencerminkan komitmen DPRD Sulut, khususnya Komisi I, untuk terus bersinergi dengan jajaran kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah.

Penyambutan yang penuh kekeluargaan ini menjadi simbol awal yang baik. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh Gubernur Yulius Selvanus, Ketua Komisi I DPRD Braien Waworuntu, dan Kapolda baru Irjen Pol. Yudo Hermanto menjadi fondasi kuat untuk menjawab tantangan ke depan.

“Sulawesi Utara makin maju, sejahtera dan berkelanjutan.” tandas Braien. (sisco/*)




Ketua DPRD Sulut Terima Kunjungan Kerja DPRD Sangihe

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Dr-Ir. Royke Octavian Roring, M.Si,IPU,ASEAN Eng dan Billy Lombok dampingi Sekretariat DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupatwn Kepulauan Sangihe, Senin (07/06/2026).

Di kesempatan ini, Badan Kehormatan bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, melakukan kunjungan dengan maksud Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulut.

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi bersama dengan Ketua Badan Kehormatan Sangihe Aris Tamapangag.

DPRD Sangihe melakukan Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Sulut, terkait langkah dan prosedur hukum, serta status “Oknum” Anggota DPRD Kepulauan Sangihe yang telah berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

“Tujuan kami ke sini hanya ingin konsultasi terkait status hukum salah satu anggota DPRD Sangihe yang sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan,” tandas Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi. (sisco)




Perlu Payung Hukum, Pansus Bahas Ranperda Penanggulangan KLB dan Wabah Penyakit Menular

Sulut,GN- Rapat lanjutan pembahasan Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan Wabah Penyakit Menular, Senin (07/09/2026) dipimpin oleh Ketua Pansus Piere Makisanti di dampingi anggota pansus Prof Dr Paula Runtuwene dan Abdul Ghani.

Sementara dinas Kesehatan di hadiri Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut ) dr Lidya Tulus, M.Kes bersama jajarannya.

Fokus kerja pansus ini adalah mempercepat hadirnya payung hukum yang kuat dan komprehensif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi ancaman penyakit menular dan potensi KLB.

Pantauan media ini, berbagai pertanyaan di sampaikan ketua pansus dan anggota .Bahkan beberapa isi pasal dan kalimat yang belum tepat di koreksi.

Rapat pansus berjalan dengan tertib, selanjutnya rapat di skors dan pembahasan akan dijadwalkan kembali pada pertemuan selanjutnya.

Usai rapat tersebut, Ketua Pansus menjelaskan urgensi penting dari ranperda ini. “Tentu menjadi suatu landasan hukum, peraturan daerah apabila kedepannya terjadi sesuatu wabah di daerah, kita sudah ada payung hukumnya. Seperti covid kemarin tidak ada landasan aturan,” jelas Pierre.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulut juga mengapresiasi pansus yang sudah memfasilitasi usulan dari pemerintah daerah.

” Memang di seluruh provinsi Indonesia ini belum ada pansus penanggulangan Kejadian luar biasa dan wabah penyakit menular. Tetapi mengingat ini kepentingan ungensi seperti lalu kasus pandemi covid-19 kita memerlukan payung hukum di tingkat provinsi yang akan digunakan juga di seluruh kabupaten dan kota. Ini tentu perlindungan untuk masyarakat,” kata dr Lidya. (sisco)

 

 




Sekretaris DPRD Sulut Terima Kunker DPRD Kabupaten Mitra

Sulut,GN-  Rombongan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (2/9/2026).

Kunjungan dipimpin Ketua DPRD Mitra Chris Rumansi bersama anggota Komisi III Billy Munaisehe, Rasni Pontororing, Arter Runturambi, dan Diane Timbulus. Rombongan DPRD Kabupaten Mitra  diterima oleh Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si.

Tujuan kunjungan adalah meninjau praktik manajemen pengelolaan protokol dan keuangan sekretariat DPRD Sulut yang selaras dengan program efisiensi pemerintah pusat.

Sementara itu, sekretaris DPRD Sulut menjelaskan langkah‑langkah penghematan yang telah diambil selama tahun anggaran 2026, termasuk pengurangan signifikan pada beberapa pos belanja protokol, seperti konsumsi rapat.

“Di tahun anggaran 2026 ini, baik Sekretariat maupun DPRD Sulut melakukan pengurangan besar‑besaran terhadap beberapa mata anggaran, seperti makan‑minum,” ujar Niklas.

Dia menambahkan dalam sejumlah agenda resmi, baik skala internal maupun publik penyediaan konsumsi kini diminimalkan. Untuk beberapa rapat AKD, rapat komisi (RDP), dan paripurna, penyediaan makan‑minum bahkan tidak disediakan secara rutin.

Melalui penjelasan tersebut rombongan DPRD Mitra, anggota DPRD Mitra menyatakan ketertarikan untuk menyesuaikan kebijakan serupa di lingkungan DPRD Mitra sebagai bagian dari persiapan anggaran 2027.

Langkah ini diharapkan membuka ruang fiskal untuk program prioritas daerah tanpa mengurangi fungsi dan kualitas kerja legislatif.

Kunjungan kerja ini mencakup dialog teknis antara sekretariat kedua DPRD mengenai mekanisme penganggaran, prosedur pengadaan, tata kelola protokol, serta tata cara komunikasi internal untuk memastikan penghematan berjalan transparan dan akuntabel.

Selain itu, rombongan Mitra juga mempertanyakan implikasi penghematan terhadap pelaksanaan agenda publik dan upaya menjaga citra kelembagaan.

DPRD Sulut menegaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan menjaga kewajaran pelaksanaan tugas dan tata kelola rapat. Selain itu, berkomitmen memastikan penghematan tidak mengganggu kinerja dewan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Rencana adaptasi kebijakan di Mitra akan dibahas lebih lanjut oleh pimpinan dan sekretariat DPRD Mitra untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi daerah. (sisco)




Berty Kapojos : Minggu Depan Komisi III Turun Lapangan

Sulut, GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) bersama Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara, melaksanakan rapat koordinasi Selasa (01/09/2026) di ruangan rapat komisi III.

Pada kesempatan itu, Komisi III ikut mendorong dalam pengerjaan proyek Strategis di Sulut agar melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subcon di daerah ini. ” Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” Kata Ketua Komisi III Berty Kapojos, Usai rapat Koordinasi.

Selain itu, lanjut ketua komisi III mengatakan Balai Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Utara juga mengerjakan mesjid Ahmad Yani dan juga sementara mengusulkan sekolah madrasyah dan juga pembangunan fakultas kedokteran.

” Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Kapojos. (sisco)