Toni Supit Pertanyakan Penjaminan Mega Corporate 1,3 Triliun Ke BSG

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey, saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Sulut Pekan lalu, mengatakan bahwa Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus menambah modal saham sebesar 3 triliun agar tidak turun menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit (foto: Gemparnews)

Menurut Gubernur Modal Saham BSG saat ini hanya dikisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk mencapai angka 3 Triliun tersebut, maka perlu menambah agar BSG sebagai Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara tidak turun level.

Berkaitan itu, DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah harus memikirkan hal tersebut. Sehingga DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) Kamis, (1/8/2024) mengundang Direksi BSG menjelaskan hal tersebut.

Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara. Mantan Bupati Sitaro dua periode ini menanyakan terkait penambahan saham Mega Corporate ke Bank SulutGo.

“Apakah BSG akan merger dengan Bank Mega (Mega Corporate)?. Itu yang pertama dan yang kedua apakah dengan menambah saham dari Mega Corporate itu, akan menjadi pemegang saham pengendali?,” tanya Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis di dampingi Direktur Pemasaran Pius Batara menjelaskan terkait penambahan saham Bank Mega atau Mega Corporate.

“Pertama perlu kami sampaikan BSG tidak merger. Yang kedua Mega Corporate tidak menambah saham. Ketiga yang betul adalah Mega Corporate akan menjamin kekurangan modal intim minimum sebanyak tiga triliun. Jadi hanya menjamin saja tidak merger, tidak tambah saham,” jelas Mahmud.

Lanjut kata Mahmud, posisi saham hari ini dapat kita lihat 23,5 persen. Kalau sudah diatas 25,5 persen otomatis itu sudah PSP (Pemenang Saham Pengendali) berarti ada dua PSP. Kami berusaha hanya satu PSP yaitu pemerintah Provinsi ada di tingkat 37,sekian persen.

“Sekali lagi tidak merger dan Mega Corporate tidak tambah saham mereka hanya menjamin kekurangan modal intim minimum sejumlah 1,3 triliun. Hanya menjamin sesuai dengan regulator,” kata Mahmud.

Selain itu, Mahmud mengatakan Mega Corporate tidak membawa uang tunai ke Bank SulutGo tetapi mereka hanya menjamin saja.

“Mereka tidak membawa uang tunai ke BSG tetapi hanya menjamin kelebihan modalnya. khusus Bank Mega akan menjamin kekurangan tersebut,” tandasnya. (sisco)




Gentle.., Permohonan Maaf Direktur Kepatuhan Atas Ketidaknyamanan Pelayanan BSG Ke DPRD Sulut

Sulut,GN- Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara atau sebutan yang keren Bank SulutGo atau juga paling keren BSG mendapat sorotan tajam dari Pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

Pasalnya, pelayanan ke masyarakat di Bank SulutGo tidak menunjukan sikap yang ramah seperti yang diharapkan.

Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara (Foto: Gemparnews)

Hal itu, terungkap ketika Banggar DPRD Sulut mengundang Direksi Bank SulutGo dalam rapat Banggar membahas KUA PPAS Tahun anggaran 2025, sekaligus membahas persetujuan DPRD dalam penyertaan modal di Bank SulutGo, Kamis (1/8/2024) di ruang sidang paripurna DPRD.

Direksi BSG yang hadir yakni Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara pun di bombardir dengan pertanyaan yang menggelitik terkait pelayanan pimpinan BSG.

Toni Supit anggota Banggar pun menyatakan kekesalannya kepada direksi Bank SukutGo. ” Pak Dirut saya telephone beberapa kali tidak di angkat. Saya juga WA tidak direspon. Kami tidak meminta-minta uang tetapi kami menyampaikan dan ingin bertanya terkait kepentingan masyarakat di Sitaro pasca bencana alam disana,” kata Supit.

Sementara, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD pun merasa kecewa dengan Direktur Umum dimana Ketua DPRD beberapa kali menelepon tidak di respon,dan juga menanyakan lewat WA pun tidak di jawab.

“Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Atas ketidaknyamanan itu, secara gentle dan penuh kerendahan hati Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis pun menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

” Saya atas nama Direksi dan segenap karyawan Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan kami, ke depannya kami akan membenahi ini agar pelayanan di bank SulutGo lebih baik lagi, jadi sekali lagi kami mohon maaf,” pungkas Turuis dengan nada penuh kerendahan hati.

Justru lewat permintaan maaf ini, pimpinan dan anggota DPRD ikut memberikan apresiasi atas respon baik dari direktur Kepatuhan Mahmud Turuis. (sisco)




Banggar DPRD Sulut dan Tim TAPD Setujui KUA PPAS APBD Tahun 2025

Sulut,GN- Secara marathon tim Banggar DPRD Sulut bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan pembahasan, akhirnya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 di sepakati bersama.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay,SH, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.
Saat menutup rapat, Kamis (1/8/2024) Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2001 tentang tata tertib pasal 18 ayat 6 mengamanatkan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas platform sementara mendapat persetujuan bersama, ditanda tangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

“Maka perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 dan untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” kata dr Andi sapaan akrab ketua DPRD Sulut.

Lanjut, Ketua DPRD Sulut menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan anggota Banggar serta tim TAPD yang sudah hadir dalam rapat pembahasan.

“Hadirin yang terhormat, dengan demikian rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara APBD tahun 2025 telah selesai. Saya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan dewan, anggota Banggar DPRD provinsi Sulawesi Utara, tim TAPD sekretaris Provinsi, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3 bersama jajaran SKPD yang hadir,” Ujar dr Andi.

“Maka agenda pembahasan hari ini telah selesai dan saya akan nyatakan ditutup,” pungkasnya. (sisco)




Ketua DPRD Kecewa, Anggota Banggar Sepakat Panggil Khusus Direktur Umum BSG

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus Andi Silangen,SpB-KBD kesal terhadap salah satu oknum direksi Bank SulutGo. Pasalnya oknum direksi Bank SulutGo saat Ketua DPRD Sulut melakukan komunikasi dan tidak di jawab.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Sulut saat mengudang pimpinan direksi BSG yang hanya di hadiri Direktur Kepatuhan Mahmud Turuis dan Direktur Pemasaran Pius Batara, Kamis (01/8/2024).

” Bahkan Direktur umum saya sudah telepon dan juga WA tidak ada jawaban. Padahal kedudukan kita sejajar dengan Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Ketua DPRD Sulut.

Dia mengatakan semua anggota DPRD Sulut merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

“Ada 45 anggota dewan adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Jadi sampaikan ke Direktur umum masih ada disini saya WA, saya ketua dewan ingin menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan, sampai saat ini dia tidak jawab. Kita aja tidak di indahkan apalagi yang biasa – biasa,” semprot Ketua DPRD.

Silangen sangat berharap pelayanan pimpinan Bank SulutGo menjadi perhatian.
“Saya kira ini jadi perhatian untuk Bank SulutGo ke depannya,” harap Silangen.

Sementara anggota Banggar lainnya yang ikut mendengarkan kekecewaan ketua DPRD Sulut atas perlakuan salah satu direksi Bank SulutGo menyampaikan sikap tegas untuk memanggil khusus oknum Direktur Umum tersebut.

“Ini pelecehan pak, sebagai usul kita memanggil secara khusus direktur umum Bank SulutGo, kita undang khusus tolong dicatat. Kalau tidak di undang, saya akan interupsi terus,” tegas Amir Liputo dengan nada geram.

Diketahui sebelumnya, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis, Sudah menginformasikan bahwa Direktur Umum tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas. Turuis juga meminta maaf kepada segenap pimpinan DPRD Sulut atas ketidaknyamanan dalam pelayanan. ” Pak Direktur umum sedang tugas, untuk itu atas nama Direksi dan segenap Bank SulutGo menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidak berkenan,sekali lagi memohon maaf,” tandasnya. (sisco)




Silangen Pimpinan Pembahasan KUA PPAS

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di dampingi Wakil ketua DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Billy Lombok, Viktor Mailangkay, memimpin Rapat Pembahasan KUA-PPAS APBD Sulut T.A 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD, Selasa (30/7/2024) di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Rapat pembahasan begitu alot dengan berbagai intrupsi anggota DPRD Sulut kepada eksekutif yang di pimpin oleh Sekprov Steve Kepel di ikuti OPD terkait

Di ketahui bahwa yang disebut KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Sulut dr.Andy Silangen di mana agenda tersebut menindaklanjuti penghantar Gubernur dalam pembahasan BANGGAR mengenai rancangan KUA-PPAS lewat paripurna DPRD Sulut 22/7 lalu

Selain itu Sekprov Steve Kepel, menyampaikan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD,Pemerintah Daerah tentunya harus tetap mempertimbangkan dokumen-dokumen pemerintah.

Dalam hal ini rencana strategis daerah, hasil evaluasi kerja pemerintah , pokok pikiran DPRD dan Arahan dari Pemerintah Pusat.

Demikian pula halnya terkait hutang pemerintah provinsi Sulawesi Utara sampai 2029 dengan setoran menurun tiap tahun, 200M sekian untuk pembayaran setahun.

“Dengan demikian pembahasan Kebijakan umum anggaran selesai di bahas hari ini 30 Juli 2024 kita setujui dan untuk pembahasan Platform Anggaran sementara (PPAS) di lanjutkan hari Rabu besok 31 Juli 2024,” tutup Silangen sambil mengetuk palu sidang. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Sebut RDP Dengan Komisi I, Koordinasi Tugas Kerja DPRD Sulut

Sulut,GN- Komisi I melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat DPRD Sulut, Senin (29/07/2024). Rapat tersebut untuk melakukan koordinasi terkait tugas dan kerja DPRD Sulut.

Sekwan DPRD Sulut Niklas Silangen (foto : ist)

Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh bersama personil serta turut hadir Sekwan Niklas Silangen didampingi jajaran Kabag dan Kasubag.

Usai rapat Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen menjelaskan, inti RDP yang dilaksanakan tadi terkait kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD yang sudah dan akan dilaksanakan.

Selain itu, Kata Niklas, sebagai Mitra Komisi I pihaknya juga membahas bersama mengenai sisa anggaran Setwan Sulut, bahkan penambahan anggaran pada APBD Perubahan nanti.

“Semuanya tentu untuk menunjang kegiatan para pimpinan dan anggota DPRD Sulut, ” katanya.

Untuk agenda besok di DPRD Sulut, Niklas menguraikan, besok ada pembahasan APBD induk 2025 antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Sulut. Dan untuk Komisi I, ada RDP bersama BKAD dan Biro Organisasi Pemprov Sulut.

“Kegiatan banggar akan dimulai pukul 10.00 wita, ” tandasnya.(sisco)




Fabian Kaloh : Jika di tugaskan Oleh Partai, Saya Siap Maju Sebagai Calon Wakil Walikota Bitung

Sulut,GN- Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey beberapa bulan lalu telah mengumumkan Maurits Mantiri sebagai calon Walikota Bitung periode 2024-2029. Maurits Mantiri yang saat ini menjabat Walikota Bitung akan kembali bertarung pada pilwako 27 November 2024 mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh Bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey (Foto: Gemparnews)

Namun Olly Dondokambey yang juga Gubernur Sulut, belum menentukan siapa yang akan mendampingi calon Walikota Bitung Maurits Mantiri.

Santer terdengar calon kuat yang akan mendampingi Walikota Bitung Maurits Mantiri pada pilwako November mendatang adalah legislator Sulut Fabian Kaloh.

Dari jejak karir dan pengalaman, Fabian Kaloh tidak di ragukan lagi sebab dirinya pernah berkiprah sebagai birokrat handal di Kota Bitung. Dan pernah menjabat sebagai jabatan strategis Sekretaris Kota Bitung dan juga jabatan lainnya di lingkup pemerintah Kota Bitung.

Fabian Kaloh juga merupakan warga asli kota Bitung sehingga kedekatan dengan warga masyarakat kota Bitung makin di kenal apalagi pernah menjabat birokrat di lingkup pemerintah kota Bitung.

Sementara di internal partai, Fabian Kaloh tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Dia saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Bitung – Minahasa Utara. Dan juga menjabat sebagai ketua komisi I DPRD Sulut membidangi Hukum, HAM dan Pemerintahan.

Terkait dengan calon kuat mendampingi walikota Bitung Maurits Mantiri pada pilwako November mendatang, awak media Gemparnews.com menemui legislator DPRD Sulut Fabian Kaloh di ruangan kerjanya.

Ketika di wawancarai, Fabian Kaloh menegaskan jika di tugaskan oleh partai, dirinya siap maju sebagai calon wakil walikota Bitung mendampingi Walikota Maurits Mantiri di pilwako mendatang.

” Jika ditugaskan oleh partai tentu saya siap maju sebagai calon wakil walikota Bitung,” tegasnya.

Sebagai kader partai kata Kaloh, dirinya tetap patuh pada pimpinan apabila ditugaskan. ” Sebagai kader partai, bila diberikan penugasan untuk maju calon wakil walikota Bitung, sekali lagi saya siap maju mendampingi walikota Bitung,” pungkasnya. (sisco)




Berikut Jadwal Kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat Hari Ini

Sulut,GN- Berikut ini informasi agenda kegiatan DPRD Sulut dan Sekretariat hari ini Senin, (29/7/2024).

Ada enam (6) agenda kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD Sulut, sebagai berikut:

1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Forum Wartawan DPRD Sulut. Pukul  09.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Paripurna

2. Rapat Internal Komisi IV, pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi IV

3. Rapat Internal Komisi I, pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Komisi I

4.Rapat akhir Pembahasan Pansus DPRD Pembahas Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pukul 11.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Komisi II

5. RDP Komisi I Dalam Rangka Membicarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 Serta Persiapan Pelaksanaan Fit and Proper Test Calon KPID Sulut, Pukul 11.30 Wita bersama Timsel KPID dan Pukul 13.00 wita bersama Sekretariat DPRD kemudian Pukul 15.00 Wita bersama BKD Provinsi Sulut kegiatan bertempat di Ruang Rapat Komisi I

6. Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, pukul 13.00 Wita, bertempat di Ruang Rapat Serbaguna. (sisco)




Legislator DPRD Sulut HVK Intens Kawal Aspirasi Warga MinTom di Bappenas

Sulut,GN – Sebagai penyambung aspirasi warga masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) khususnya daerah pemilihan Minahasa-Tomohon (MinTom), legislator DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) tak jemu-jemu mengawal setiap aspirasi warga di Bappenas Jakarta.

Menurut Kaawoan Bappenas merupakan jantung perencanaan nasional. Oleh sebab itu, kata Kaawoan Komisi I DPRD Sulut bersama tim melaksanakan kunjungan kerja, Jumat (26/7/2024).

Kaawoan menuturkan komisi I bersama Bappenas menggelar diskusi saat kunjungan ini.

Pada kesempatan tersebut, Kaawoan menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Bappenas.

pada beberapa tahun lalu HVK sudah menginput ke Aplikasi SIPD (Sistem informasi pembangunan daerah) yang mana menjadi kewenangan Pemerintah pusat.

“Pertama pelindungan dan Pelestarian Danau tondano, dan Pelebaran, Penguatan tebing Jalan Nasional yang menghubungkan kota manado, Kota Tomohon dan kabupaten Minahasa,” sebut
Ketua OKK DPD Partai Gerindra Sulut itu.

Anggota DPRD Sulut ini berharap aspirasi tersebut bisa terakomodir dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Juga ke depan Program -program pemerintah pusat yang besar, strategis buat Kemaslahatan masyarakat lebih banyak masuk di provinsi Sulut.

Kunjungan kerja komisi 1 kantor Bappenas diterima oleh Alfiah Oktivalerina, selaku Koordinator Bidang Pembangunan Daerah dan bersama Jajarannya. (sisco)




Rapat Paripurna DPRD Sulut Mendengarkan Penjelasan Gubernur Terhadap KUA dan PPAS APBD Sulut 2025

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (22/7/2024) menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap KUA Dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Raski Mokodompit dan Billy Lombok.

Hadir dalam rapat paripurna Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE, Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Anggota DPRD Sulut serta Sekretaris Provinsi Sulut dan jajaran SKPD Sulut.

Silangen mengatakan berdasarkan keputusan rapat badan musyawarah DPRD Sulut, antara lain disepakati rapat paripurna dalam rangka penjelasan gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025, dilaksanakan hari ini.

Lanjut kata Silangen, pada kesempatan ini atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sulut mengucapkan selamat atas penghargaan anugerah merdeka belajar tahun 2024 bagi pemerintah provinsi Sulawesi Utara, kategori transformasi anggaran pendidikan yang diberikan oleh kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi.

“Ini mengingatkan bahwa pendidikan adalah kunci emas masa depan. Melalui transformasi anggaran yang efektif bagi kita investasi di dalam potensi anak – anak kita dan memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua sebagai arsitek masa depan. Mari kita tetap berinovasi dan memperbaiki sistem pendidikan demi kemajuan Sulawesi Utara,” kata Silangen.

Sementara Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE dalam sambutannya mengapresiasi kepada ketua, Wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Sulut atas sinergi dan komitmen sebagaimana telah ditunjukan selama ini, dalam menyusun dan membahas serta mengimplementasikan dan mengawasi setiap rencana dan kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama.

“Selanjutnya saya menyampaikan bahwa penyusunan KUA dan PPAS telah kita laksanakan dan dibahas setiap tahun dalam menentukan arah pembangunan dan anggaran tahun berikutnya,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan tahapan ini menjadi sangat penting dan strategis sebagai pedoman dalam berbagai hal baik dalam kebijakan umum atas APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan. Pedoman dalam mengarahkan sumber daya fiskal untuk mencapai target – target pembangunan bahkan sebagai instrumen untuk menunjukan prioritas pembangunan yang transparan akuntabel dalam satu tahun anggaran.

“Besar harapan kami di tahun 2025 KUA PPAS APBD ini dimana orientasinya tentu kelancaran pembangunan di tahun 2025. Karena perlu kita catat bahwa KUA PPAS tahun 2025 akan lebih longgar dari tahun 2024. Sebab tahun 2024 kita harus membiayai biaya pilkada dan juga tahun 2024 kita sudah selesai cicilan Rumah Sakit ODSK dan Rumah Sakit Mata. Artinya tahun 2025 lebih longgar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena secara otomatis PAD dari kedua Rumah Sakit ini, sudah dimonitor naik dengan sangat signifikan. Satu bulan kalau tidak salah 6 miliar artinya pendapatannya sangat baik,” jelas Dondokambey.

Gubernur juga menjelaskan tentang tema rencana kerja tahun 2025 mendatang.

“Tema rencana kerja tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan. Tema ini mencerminkan tekad kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mencakup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan tema ini kebijakan prioritas pembangunan di arahkan pada tiga aspek utama yaitu pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia kedua pembangunan konstruktur berkualitas ketiga pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” terangnya. (sisco)