Boy Tumiwa Tanyakan Lahan Pasar dan Pekuburan di Tempat Relokasi, Ini Jawaban Kepala BP2P Sulawesi I

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut, Selasa (27/8/2024) menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Sulut (Perkimtan), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut.

Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dalam rangka terkait relokasi bagi masyarakat pasca erupsi gunung ruang.

Diketahui pemerintah telah menyiapkan lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang terkena bencana alam gunung ruang di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa mempertanyakan terkait lahan pasar dan juga lahan pekuburan bagi masyarakat yang nantinya akan menempati lahan relokasi tersebut.

” Kami mau menanyakan, pertanyaan agak sedikit eksrim tapi kami harus menanyakan hal ini. Apakah pemerintah telah menyiapkan lahan pasar atau lahan pekuburan di lokasi tersebut,” tanya Tumiwa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kepala BP2P Sulawesi I Recky Lahope, ST.MT mengatakan pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya.

” Jadi kita melaksanakan infrastruktur sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Terkait lahan pekuburan dan pasar itu menjadi kebijakan dari pemerintah daerah apakah kebijakan dari kabupaten atau provinsi, Jadi bukan menjadi kebijakan kita,” kata Lahope.

Rapat dengar pendapat dilaksanakan di ruangan komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi anggota Toni Supit, Ayub Ali, Boy Tumiwa dan Tonao Jangkobus. (sisco)

 

 




Ketua DPRD Sulut Buka FGD Urgensi Perda Tentang Pelayanan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sulut,GN- Kegiatan FGD urgensi perda tentang pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaat haji Sulawesi Utara oleh Kementerian Agama dilaksanakan di hotel Quality Manado Senin (26/8/2024).

Kegiatan FGD tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dihadiri oleh Ketua Pansus Amir Liputo, anggota Berty Kapojos, Hilman Idrus, Meyke Lavarence, Ismail Dahab dan Kepala biro hukum Dr Flora Krisen serta undangan terkait Ranperda ini.

Ketua DPRD Sulut usai membuka kegiatan FGD, kepada sejumlah media menyebutkan bahwa perda ini akan dipacu sebelum masa tugas berakhir periode ini.

” Jadi perda ini akan dipacu sampai bulan ini dan awal bulan depan akan kita ketuk,” kata Silangen.

Dia berharap ketika perda ini di ketuk dapat memberikan manfaat bagi sudara-sudara kita umat muslim untuk menunaikan ibadah haji. (sisco)




Gelar Rapat Pleno, DPRD Tetapkan Tujuh Nama Anggota KPID Sulut Periode 2025-2027

Sulut,GN- Setelah melakukan tahapan demi tahapan untuk mengisi anggota KPID dan akhirnya Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen bersama Komisi I menggelar rapat pleno Calon Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (21/08/2024) sore di kantor DPRD Sulut.

Dalam rapat pleno tersebut, ditetapkan tujuh (7) Anggota KPID Sulut terpilih dari 17 Calon yang sudah ada.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Fabian Kaloh mengatakan bahwa DPRD Sulut telah selesai mengadakan rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Fransiskus Andi Silangen dan dihadiri oleh Para Personil Komisi I.

“Kami pun sepakat ada tujuh nama yang lolos dari semua tahapan, baik uji administrasi, Kompetensi, Publik dan uji kepatutan dan kelayakan,” ujar Fabian Kaloh didampingi Henry Walukow dan Hilman Idrus.

Dari ke tujuh nama tersebut kata Kaloh, secara bulat disetujui oleh pimpinan DPRD dan komisi I.

“Karena walaupun lembaga ini adalah lembaga politik tapi kami mengkualitatifkan nilai-nilai kualitatif yang ada,” Ucapnya.

“Kami siap mempertanggungjawabkan hasil atau nilai-nilai yang sudah diberikan,” Tambahnya.

Selanjutnya, Gubernur Sulut akan mengeluarkan surat keputusan dan melantik 7 Komisioner KPID yang terpilih.

“Karena itu, hari ini juga kami secepatnya akan menyurat ke Gubernur agar menerbitkan keputusan serta berkenan melantik 7 komisioner KPID yang terpilih,” kata Kaloh.

Dia menekankan dengan yakin bahwa ini adalah keputusan final. Karena sesuai PerKPI nomor 1 katakan bahwa Gubernur hanya secara administratif.

“Menurut aturan, pak Gubernur tidak boleh kemudian menolak hasil ini. Dan saya yakin Gubernur tidak akan mengintervensi keputusan ini karena hasil ini adalah keputusan bebas dari Komisi I dan pak ketua DPRD Sulut,” tandasnya.

Berikut ini anggota KPID Sulut terpilih Periode 2025-2027:

1. Youke F.X. Senduk: Nilai 385,0
2. Stevani Y. Runtukahu: Nilai 379,0
3. Heriyanto: Nilai 377,0
4. Trully G. Kerap: Nilai 376,0
5. Reidy Sumual: Nilai 375,0
6. Rivan Kalalo: Nilai 370,0
7. Pengasihan Amisan: Nilai 367,0

Persiapan untuk PAW
8. Adianto Sangki: Nilai 366,0
9. Junaidy Maramis: Nilai 365,0
10. Ivana Kaligis: Nilai 364,0
(sisco)




DPRD Bersama Pemrov Sulut Tetapkan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut Menjadi Perda

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (20/8/2024) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD si dampingi Wakil ketua Billy Lombok dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada ketua Pansus Jems Julius Tuuk untuk menyampaikan laporan terkait Ranperda yang sudah di bahas di DPRD Sulut.

Setelah mendengarkan laporan dari ketua pansus, akhirnya kelima fraksi di DPRD Sulut yakni fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nyiur Melambai menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

” Setelah kita mengikuti dengan seksama laporan panitia khusus DPRD yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi fraksi dan hasil pembicaraan panitia khusus DPRD dengan perangkat daerah provinsi Sulawesi Utara, maka kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa kelima fraksi telah memberikan pendapatnya menerima ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulut untuk di tetapkan menjadi Peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara,” kata Silangen.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diwakili oleh Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas kerjasama dan sinergitas dan komitmen yang kuat dalam penyusunan ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

“Sebagai upaya kita bersama dalam mewujud nyatakan untuk membangun daerah yang kita cintai. Kebudayaan daerah merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang diakui dihormati dan merupakan identitas daerah yang harus di lestarikan Serta dijunjung tinggi,” ujar Wakil Gubernur.

“Karena itu sangat diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah,” tambahnya.

Lanjut kata Wakil Gubernur menjelaskan kemajuan kebudayaan daerah haruslah berdasarkan pada Pancasila, undang – undang dasar 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cita, rasa dan karsa oleh karena itu ranperda ini menjadi penting dalam upaya kita melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen dan stakeholder untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam pembangunan daerah yang kita cintai ini. Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan ranperda ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanat dan tanggungjawab yang mulia ini,” tutup Wakil Gubernur. (sisco)




Bahas Ranperda Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, Liputo: Terimakasih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN- Ketua Pansus Ranperda Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Amir Liputo menyampaikan terimakasih kepada bapak Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan wakil Gubernur Steven Kandouw.

“Karena perda prakarsa itu aturannya sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembentukan perda harus mendapat tanggapan pemerintah terlebih dahulu. Nah, tanggapan pemerintah welcome, perda ini bisa dilaksanakan,” ujar Liputo usai rapat pansus, Senin (19/8/2024) di lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Liputo juga menyampaikan terimakasih Kanwil Agama Sulut Sarbin Sehe, sebab ide ini berawal dari kanwil Sulut untuk memformalkan aturan ini, dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut untuk diolah Bapemperda dan kami ada pengusul 10 orang menindaklanjuti itu, sehingga hari ini terjadi pembahasan di tingkat pansus.

“Oleh sebab itu, kita lihat tadi semangat Karo Hukum hadir, inspektorat hadir, bagian keuangan hadir, kemenkumham hadir, menandakan bahwa perda ini disambut,” kata Liputo.

Liputo mengatakan perda ini tidak bicara satu golongan umat tetapi mencerminkan Sulawesi Utara sebagai daerah pluralis.

“Saya kira perda ini tidak bicara satu golongan umat tetapi perda ini mencerminkan bahwa Sulawesi Utara yang selama ini dikatakan daerah pluralis, kemudian kerukunan sangat terjaga ini sudah terbukti. Kalau berbicara komposisi keberagaman agama, khusus agama Islam saya kira beberapa persen di DPRD provinsi lebih banyak saudaraku umat kristiani, justru tadi mereka sangat antusias memberikan usul, teman teman pansus dari umat kristiani untuk kebaikan dan kebersamaan,” terangnya.

“Jadi perda ini tidak hanya soal legasi, soal aturan tapi menguji soal kerukunan kita dan soal bahwa kita semua Basudara dan semua ciptaan Tuhan. Hari ini saya melihat secercah harapan dan aroma kebersamaan yang sangat luar biasa di Sulawesi Utara. Mohon doa mudah – mudahan perda haji bisa selesai,” pungkasnya. (sisco)




DPRD Sulut Bahas Ranperda Tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sulut,GN- DPRD Sulut bersama Instansi terkait menggelar rapat Pembahasan Ranperda Tentang Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Rapat tersebut dipimpin oleh anggota DPRD Sulut Amir Liputo selaku ketua pansus Ranperda Pelayanan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dilaksanakan di ruang rapat serbaguna, Senin (19/8/2024).

Turut hadir anggota DPRD Lainnya antara lain Berty Kapojos,Fary Liwe dan Hilman Indrus semuanya dari Fraksi PDI P. Sementara dari Pemerintah hadir juga Kakanwil Agama Provinsi Sulut, Karo Hukum Pemprov Sulut, Badan Keuangan Pemprov Sulut, Inspektorat Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Amir Liputo mengatakan bahwa Ranperda ini merupakan Ranperda Inisiatif DPRD Sulut, dan harus selesai di akhir Agustus ini. ” Jadi Ranperda ini akan di paripurnakan pada 30 Agustus. Menjadi Paripurna terakhir bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa tugas di DPRD Sulut,” kata Liputo. (sisco)

 




Ketua DPRD Sulut Pimpin Sidang Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andy Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua dan dihadiri anggota DPRD menggelar sidang paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Ir. Joko Widodo,Jumat (16/8/2024).

Gubernur Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven OE Kandouw turut hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Berikut kutipan Pidato Presiden di lansir dari Sekretariat Kepresidenan RI :

Mengawali pidatonya, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi Covid-19, gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim  di tahun 2024,” jelasnya. Presiden Jokowi juga mengungkapkan kebanggaannya atas kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris.

Pembangunan ini meliputi jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut telah berhasil menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

Di sektor SDM, Presiden Jokowi menyoroti upaya reformasi pendidikan dan transformasi sistem kesehatan. Program Indonesia Pintar disebutnya telah memberikan akses pendidikan kepada 20 juta siswa per tahun. Program KIP Kuliah dan Bidik Misi juga memberikan akses pendidikan bagi 1,5 juta mahasiswa.

Sementara itu, perbaikan di sektor kesehatan ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan prevalensi stunting. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023.

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Dengan pencapaian yang telah diraih, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (sisco)

 




Dana Purna Bakti Anggota DPRD Tidak di Anggarkan, Amir Liputo Bilang Begini

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo, terkejut ketika mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak teranggarkan di sekretariat.

Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2024 ( foto : Gemparnews.com)

“Saya mendengar penyampaian bahwa anggaran purna bakti tidak teranggarkan di sekretariat dan Teman – teman yang akan berakhir, dana purna bakti tidak teranggarkan, ini sungguh luar biasa,” kata Liputo saat pembahasan KUA PASS APBD Perubahan 2024 bersama Tim TAPD di ruang paripurna, Jumat (9/8/2024).

Legislator DPRD Sulut dapil Kota Manado ini mendorong pemerintah provinsi untuk dapat memikirkan hal tersebut. Liputo menegaskan bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan berakhir di atur oleh undang – undang.

“Jadi kami mohon dapat di pikirkan, karena ini amanat undang – undang tentang susduk bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatan, di berikan jasa pengabdian sesuai ketentuan,” tegas Liputo.

Selain itu, Liputo juga mengkritisi dana reses anggota DPRD Sulut tahun 2024 hanya satu kali. Pada hal menurut ketentuan lanjut Liputo, dana reses itu ada tiga kali dalam setahun.

“Anggota DPRD melakukan jemput aspirasi masyarakat satu tahun tiga kali sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ketika dilantik, namun tidak teranggarkan,” ungkapnya.

“Reses itu amanat undang – undang dan di APBD 2024 hanya satu kali dianggarkan. Padahal dalam ketentuan itu tiga kali. Nah, ini yang perlu kita diskusi bersama,” ucap Liputo. (sisco)




Minta Perhatian Pemprov, Cindy Wurangian Kritisi Fasilitas Wify di DPRD Sulut

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Cindy Wurangian mengkritik fasilitas wify yang ada di kantor DPRD. Pasalnya selang beberapa tahun ini wify di kantor DPRD Sulut tidak diperbaiki oleh Dinas Kominfo Sulut.

Rapat Banggar DPRD Bersama TAPD Provinsi Sulut Bahas KUA PPAS APBD Perubahan 2024 ( foto : Gemparnews.com)

Menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini, informasi yang dia dapat saat menanyakan kepada beberapa staf dan menyampaikan bahwa wify tidak jadi.

“Jadi setiap kali rapat, diruangan rapat manapun di lingkup DPRD ini, selalu signal handphone itu susah. Bukannya torang nda ada kuota, kami banyak kuota cuma signalnya tidak bagus. Jadi mau tidak mau kami harus berharap wify. Nah wify di kantor DPRD ini sudah sekian tahun tidak jadi. Setiap kali kami bertanya kepada staf menangani wify bukan cuman satu orang saja kami bertanya tetapi beberapa orang, namun jawabannya selalu wify tidak jadi,” kata Wurangian saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2024 di ruangan rapat Paripurna Jumat, (09/8/2024).

Bahkan herannya sambung Wurangian, ketika kami bertanya lagi kepada staf, mereka menjawab bahwa penanganan wify di DPRD Sulut sudah ditangani oleh Dinas Kominfo Sulut. “Bukan torang yang bekeng tetapi so dari Kominfo Sulut,” jelasnya.

Wurangian berharap kepada ketua TAPD Pemprov Sulut Steve Kepel dapat memperhatikan hal tersebut.

“Jadi mohon pak sekprov, di perhatikan wify di kantor DPRD Sulut. Kalo pun jadi wify hanya lima menit kemudian putus lagi. Setiap kali kami rapat Kadang kami membaca berita dari teman media sangat sulit karena tidak ada signal . Wify ini mati hidup kemudian mati hidup lagi lebih banyak mati dan sudah bertahun – tahun. Sekali lagi kiranya ini menjadi perhatian,” harap Wurangian. (sisco)




DPRD Bersama Pemrov Sulut Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2024

Sulut,GN— Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis, (8/8/2024), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, APBD tahun 2024 setuju disepakati dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD dengan Gubernur Privinsi.Sulut, Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE bertempat di ruang paripurna DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melaksanakan pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS Perubahan APBD 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh  ketua DPRD Sulut berdasarkan Rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan disepakati dengan rinciannya sebagai berikut ini.

Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 3.905.319.788.596,- setelah perubahan menjadi Rp 3.941.319.788.596,- mengalami penambahan sebesar Rp 36 miliar.

Anggaran belanja daerah APBD induk tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 3.616.277.183.348,- setelah perubahan menjadi Rp 3.932.149.392.277,- mengalami penambahan sebesar Rp 315.872.208.929,-.

Pembiayaan dianggarkan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 35 miliar setelah perubahan menjadi Rp 253.121.347.253,- mengalami penambahan sebesar Rp 218.121.347.253,- dan mengalami pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 324.042.605.248,- setelah perubahan menjadi Rp 262.291.743.572,- mengalami penurunan sebesar Rp 61.750.061.676,-.

Perlu untuk memperhatikan alokasi anggaran APBD Perubahan sesuai program prioritas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih khusus yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Diharapkan agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian terhadap penyelesaian perbaikan jalan di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya antara desa Mopolo Powalutan Kecamatan Ranoyapo.

Terkait pembebasan lahan guna pelebaran jalan di kawasan ekonomi khusus Likupang diharapkan ada perhatian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyusunan KUA dan PPAS perubahan tahun 2024 diharapkan dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selain itu penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan dan pembangunan desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan memperkuat struktur ekonomi daerah dan kesepakatan-kesepakatan lain sebagaimana pembahasan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam notulen rapat.

“Hasil pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang diuraikan ini, menjadi dasar dalam penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024,” rinci, Silangen.

Selanjutnya tambah Silangen,  berdasarkan peraturan DPRD Sulut nomor 1 tahun 2021 tentang tata tertib DPRD bahwa, KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (sisco)