Dapil Nusa Utara dan Minsel Mitra Dominasi Pimpinan DPRD Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (09/10/2024) menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi DPRD Sulut serta Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan DPRD Sulut masa jabatan 2024 – 2029.

Pimpinan sementara DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD dan Michaela Paruntu memimpin jalannya rapat tersebut.

Sementara, Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si membacakan surat masuk terkait penetapan usulan pimpinan DPRD Sulut masa jabatan 2024 – 2029.

Usulan calon pimpinan DPRD Sulut yang telah di tanda tangani oleh Ketua Umum masing – masing Partai menetapkan satu nama yakni Ketua dr Fransiscus A Silangen,SpB- KBD dari PDI Perjuangan dapil Nusa Utara, Wakil Ketua Michaela Paruntu dari Partai Golongan Karya dapil Minsel – Mitra, Wakil Ketua Stella Runtuwene dari Partai Nasdem dapil Minsel – Mitra dan Wakil Ketua Billy Lombok dari Partai Demokrat dapil Minsel – Mitra.

 

Ketua DPRD Sulut mengatakan usul calon pimpinan DPRD Sulawesi Utara masa jabatan 2024 – 2029 di nyatakan sah untuk di tuangkan dalam keputusan DPRD.

“Selanjutnya akan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur dalam pengangkatannya,” pungkas Silangen.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Anggota DPRD Sulut periode 2024 – 2029. (sisco)




DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (09/10/2024) besok, menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengumuman dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi – Fraksi DPRD Sulut serta Pengumuman dan Penetapan Usulan Calon Pimpinan DPRD Sulut masa jabatan 2204 – 2029.

Pelaksanaan rapat paripurna tersebut berdasarkan edaran surat nomor : 800/set.DPRD/587/2024 dan ditandatangani oleh Weliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si selaku plt Sekretaris DPRD Sulut.

Adapun agenda rapat paripurna sesuai jadwal undangan akan di mulai pukul 10.00 Wita dan dilaksanakan di ruangan rapat paripurna dengan tembusan untuk diketahui oleh pimpinan sementara DPRD Sulut. (sisco)




Bentuk Fraksi Gerindra Utuh di DPRD Sulut, Louis Scrham : Kemungkinan Satu atau Dua Partai Bakal Bergabung

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Partai Gerindra Louis Scrham menegaskan Fraksi Gerindra akan membentuk secara utuh di DPRD Sulut, meskipun hanya empat yang duduk sebagai anggota DPRD Sulut dari partai Gerindra.

“Fraksi Gerindra hanya 4 orang, hanya saja menjadi fraksi utuh,” tegas Louis kepada sejumlah media, Senin (7/10/2024) dihalaman kantor DPRD Sulut usai menerima aksi damai Aliansi masyarakat peduli lingkungan.

“Cuma kalau jadi pimpinan dewan itu tidak mungkin tapi akan masuk di komisi – komisi,” tambahnya.

Lebih lanjut Louis mengatakan ada satu atau dua partai yang akan ikut bergabung dalam fraksi Gerindra. “Kemungkinan ada satu dua partai yang bergabung dengan Gerindra,” tukasnya.

Saat di tanya, apakah fraksi Gerindra akan duduk dalam pimpinan komisi di DPRD Sulut, Louis belum memberikan kepastian. Menurutnya semua itu tergantung pembicaraan. “Semua tergantung dalam pembicaraan nanti,” tandasnya. (sisco)




Empat Legislator DPRD Sulut Terima Aspirasi

Sulut,GN- Bertempat di halaman kantor DPRD Sulut Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi pantai Karangria Manado melakukan aksi damai.

Sekitar ratusan orang ikut melakukan aksi damai tersebut di gedung DPRD Sulut. Mereka menyuarakan aspirasinya untuk tidak melakukan penimbunan pantai atau reklamasi pantai di sepanjang Karangria Manado.

Aksi damai tersebut di terima oleh empat Legislator DPRD Sulut antara lain, Amir Liputo, Louis Scrham, Jeane Laluyan dan Pricilia Rondo.

Pantauan media ini, aksi damai di kawal oleh puluhan personil dari kepolisian dan juga pengamanan security dari kantor DPRD.

Setelah melakukan orasinya dan di tanggapi oleh ke empat legislator Sulut, dilanjutkan dengan penyerahan beberapa poin aspirasi warga dan ditandangani oleh keempat legislator Sulut sebagai tanda terima bahwa aspirasi masyarakat aliansi peduli lingkungan menolak Reklamasi pantai karangria akan di teruskan kepada pimpinan dewan. (sisco)

 




Terima Aspirasi, Louis Scrham Sebut Fraksi Gerindra Akan Tetap Berpihak Yang Terbaik Buat Masyarakat

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Louis Schram menegaskan pihaknya akan menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi Pantai Karangria.

Anggota DPRD Sulut Louis Scrham Ketika di Wawancarai Media (foto : Gemparnews)

Hal itu di tegaskannya usai menerima demo damai aliansi masyarakat peduli lingkungan tolak reklamasi pantai Karangria,di gedung DPRD Sulut, Senin (7/10/2024).

“Kita hargai dan hormati apa yang diaspirasikan itu. Kemudian akan kita bahas di dewan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dewan,” tegas Politisi Partai Gerindra, kepada sejumlah media.

Terkait sikap fraksi Gerindra atas aspirasi yang disampaikan oleh aliansi masyarakat tersebut, Louis mengatakan bahwa fraksi Gerindra tetap berpihak yang terbaik buat masyarakat.

“Dari fraksi Gerindra sendiri mengenai hal ini akan kita bahas lagi di fraksi Gerindra, karena bagaimana kita harus berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang ada. Yang terbaik buat masyarakat, itu yang fraksi akan berpihak,” kata Legislator Dapil Kota Manado.

Diketahui, ada empat legislator DPRD Sulut yang menerima Aksi damai Aliansi masyarakat peduli lingkungan menolak reklamasi pantai karangria. Adapun ke empat anggota DPRD Sulut yakni Pricilia Rondo, Louis Scrham, Jeane Laluyan dan Amir Liputo. (sisco)




Ini Pertanyaan Anggota DPRD Sulut Amir Liputo Pada Orientasi Hari Kedua

Jakarta,GN-  Kegiatan orientasi pada hari kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan materi salah satunya hak dan kewajiban anggota dewan.

Anggota DPRD Amir Liputo yang juga Politikus PKS itu mempertanyakan atribut bagi anggota dewan.

“Di hari kedua ini kita mendapat meteri tentang hak dan kewajiban anggota DPRD. Dalam materi itu salah satu bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi dewan baik hak pengawasan, kemudian budgeting dan ranperda,” kata Liputo Rabu (2/10/2024).

Dalam melaksanakan tugas tersebut kata Liputo, maka DPRD ditunjang dengan beberapa anggaran, salah satu adalah pakaian dinas dan atribut.

“Kemarin kita pada saat pelantikan teman-teman Setwan mendapatkan petunjuk katanya dari Kemendagri pin yang selama ini melekat sebagai atribut dewan itu tidak lagi menjadi milik atau hak anggota tapi itu merupakan barang pinjam pakai,” ujarnya.

Lanjut kata Liputo, hari ini karena kebetulan pematerinya dari Kemendagri maka kami bertanya. Dalam penjelasan dari Kemendagri bahwa di PP itu menjadi hak yang melekat pada pakaian dinas.

“Karena ketika kami turun di lapangan maka itulah yang menjadi lambang bahwa kita sebagai anggota dewan. Tapi teman-teman Setwan tidak salah juga, mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan surat edaran bahwa belanja di atas Rp 1 juta itu masuk belanja modal,” terangnya.

“Yang namanya belanja modal berarti harus dikembalikan. Inilah salah satu contoh yang kami pertanyakan di bimtek hari ini adalah timpang tindihnya aturan,” tambahnya.

Liputo menilai, kadang-kadang teman-teman dari pusat membuat aturan, di bawah tinggal melaksanakan ternyata bertentangan dengan aturan yang lain.

“Nah, yang saya khawatir di akhir masa jabatan ini menjadi masalah baru bagi  anggota DPRD. Kalau kita sudah tanda tangan di atas meterai bahwa itu harus siap dikembalikan dan tidak dikembalikan dia musti kena delik hukum,” tukas Legislator dapil Kota Manado itu.

“Karena itu kan sudah jadi perjanjian. Oleh sebab itu, saya tidak mempersalahkan Setwan dan sebagainya tapi kita berharap Kemendagri dalam mengartikan aturan itu harus clear sehingga tidak muncul persoalan-persoalan di bawah,” sambung Liputo.

Kata Amir, tapi ada catatan menarik yang ia dapatkan dalam orientasi ini. tugas pokok DPRD itu dijelaskan begitu teliti. Menjaga kedaulatan, menjaga persatuan, yang paling ujung bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Jadi kita tidak hanya berbicara hak keuangan tapi bagaimana mampu mengimplementasikan tugas-tugas dewan yang pada ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (sisco/*)




Anggota DPRD Sulut Periode 2024-2029 Ikut Orientasi di Jakarta

Jakarta,GN- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan orientasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024-2029.

Pelaksanaan orientasi ini digelar di Aryaduta Hotel, Jakarta, 30-4 Oktober 2024. Orientasi ini masuk angkatan XIV. Selain DPRD Sulut, DPRD Maluku, dan DPRD Maluku Utara juga ikut orientasi tersebut. Sulut sendiri diikuti 42 anggota DPRD.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono membuka secara resmi kegiatan tersebut. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.

Setelah itu foto bersama pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti orientasi.

Laporan BPSDM Kemendagri, ada beberapa hal yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan orientasi.

Yakni UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.

Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2024 tetang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD, dan Surat Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Hal Pelaksanaan Orientasi Bagi Anggota DPRD Provinsi.

Tujuan orientasi adalah proses pengenalan tugas, fungsi dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertujuan, satu meningkatkan pemahaman atas tugas fungsi wewenang DPRD, meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik dan menjaga martabat kehormatan citra dan kredibilitas DPRD.

Adapun materi yang diberikan, seperti wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, sistem pemerintahan di Indonesia, penguatan dan penegakan aturan Perundang-undangan, fungsi tugas wewenang serta alat kelengkapan DPRD.

Selain itu, tata tertib DPRD, hak dan kewajiban anggota DPRD, pokok-pokok pikiran yang akuntabel, kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, isu-isu aktual mengenai kebijakan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, pangan, serta isu global. (*/sisco)




DPRD Gelar Paripurna HUT Provinsi Sulut Ke -60

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Senin, (23/9/2024) menggelar rapat paripurna dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT Provinsi Sulut yang ke – 60 tahun.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sementara dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

Ketua DPRD mengatakan di moment yang berbahagia ini, perjalanan Provinsi Sulawesi Utara yang ke 60 tahun ini banyak mengalami kemajuan baik secara infrastruktur maupun juga peningkatan perekonomian Sulawesi Utara.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandou, Sulawesi Utara semakin maju dan hebat. Bahkan banyak prestasi yang diraih demi kemajuan Sulawesi Utara.

Dalam Rapat tersebut Ketua DPRD, Wakil Ketua, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, Jajaran SKPD bahkan undangan mengenakan pakaian adat saat menghadiri rapat paripurna hari ulang tahun provinsi Sulut.

Juga turut di meriahkan dengan budaya Masamper dari Nusa Utara dan tarian adat dari Minahasa.

Dalam rapat paripurna ini, juga dilakukan pengalungan medali kepada para atlet sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dari pemerintah provinsi Sulut atas prestasi yang telah di raih dalam ajang pesta olahraga Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Jajaran SKPD serta undangan. (Adv).




Stella Runtuwene Terima SK DPP Nasdem Sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut

Manado – Legislator DPRD Sulut dari Dapil Minsel-Mitra Stela Marlina Runtuwene mendapat tugas penting sebagai wakil ketua DPRD Sulut periode 2024-2029.

Teka – teki siapa yang akan menempati kursi wakil pimpinan DPRD Sulut dari Fraksi partai NasDem akhirnya terjawab.

Surat keputusan DPP diserahkan ketua Bappilu DPW Partai NasDem Sulut Jakly Sangari Kamis (12/9/24).

“Surat Keputusan DPP Partai NasDem terkait wakil ketua DPRD Sulut dipercayakan kepada kakak Stela Runtuwene dan hari ini sudah diserahkan langsung kepada beliau,”;ujarnya.

Untuk diketahui partai NasDem
merupakan salah satu dari 4 parpol yang meraih kursi terbanyak di DPRD Sulut dengan perolehan enam kursi.

Partai dengan jargon restorasi gerakan perubahan ini berhak menempatkan wakilnya menjadi salah satu pimpinan parlemen gedung DPRD Sulut. (sisco)




Anggota DPRD Sulut Rhesa Waworuntu Sampaikan Terimakasih Kepada Kader dan Simpatisan Pendukungnya

Sulut,GN- Rhesa Waworuntu resmi di Lantik sebagai Anggota DPRD Sulut periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 2.1.4-3675 tahun 2024 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi Sulawesi-Utara masa jabatan tahun 2024-2029, Senin (9/9/2024) lalu.

Politisi PDI Perjuangan Rhesa Waworuntu di pileg 2024 untuk kedua kali menjadi anggota DPRD Sulut.

Kerja dan politiknya sangat hebat sehingga banyak ide, gagasan, serta aspirasi masyarakat Minahasa dan Tomohon sukses diperjuangkannya.

“Tanggung jawab dan aspirasi masyarakat tetap kita kawal untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara,” ujarnya.

Lanjut kata Rhesa turun langsung menyerap aspirasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sebagai wakil rakyat sudah tentu kami mengawal aspirasi masyarakat,” kata Rhesa.

“Dari hati yang paling dalam kami dan seluruh keluarga mengembalikan terima kasih kepada para kader maupun simpatisan atas dukungannya,” pungkasnya. (sisco)