Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut Terima Masa Aksi Damai

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua DPRD Royke Anter,SE,MAP dan Anggota DPRD Billy Lombok, SH dan Pierre Makisanti,SH menerima masa aksi damai Koalisi besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara, Rabu (29/09/2026).

Setelah melakukan orasi dihalaman kantor DPRD Sulut, masa aksi di ajak berdialog di ruangan rapat lantai tiga DPRD Sulut.

Ada beberapa Penyampaian masa aksi dalam Aspirasi Dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Sulawesi Utara kepada  Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut.

Masa aksi berharap aspirasi mereka dapat di perjuangkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulut nantinya.

Usai berdialog, masa aksi menyerahkan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Sulut, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. (sisco)




Sekwan Niklas Silangen Pimpin Apel Kerja

Sulut,GN- Apel kerja adalah kegiatan berkumpulnya para pegawai atau anggota suatu instansi di suatu tempat pada waktu tertentu untuk mendengar arahan, mengecek kehadiran, dan melatih kedisiplinan sebelum mulai bekerja.

Tujuan dan Manfaat Apel Kerja untuk Pengecekan kehadiran dan Memastikan jumlah personil yang hadir dan siap bekerja, Penyampaian informasi yakni Menyalurkan instruksi penting, target kerja, atau kebijakan baru dari pimpinan,
Meningkatkan disiplin untuk Membiasakan pegawai datang tepat waktu dan menaati aturan dan Memupuk kebersamaan dlaam Mempererat kerja sama dan kekompakan antaranggota tim.

Terkait dengan hal itu, sekretariat DPRD Sulawesi Utara, Selasa (29/09/2026) menggelar apel kerja di halaman kantor DPRD Sulut.

Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si dan pemimpin apel Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

Turut hadir Plh Kabag Umum, Plh Kabag Keuangan, Plh Kabag Persidangan, Ibu Pj Pengawas/Fungsional, staf ASN, Pol PP dan Mahasiswa Magang.

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan arahan penting bagi seluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Sulut. Dia berharap agar dalam menjalankan tugas pekerjaan harus dibarengi dengan tanggungjawab. (sisco)

 




Ketua Komisi I DPRD Braien Waworuntu Dampingi Gubernur Sulut Perjuangkan Nasib Penambang Rakyat

Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien R.L Waworuntu ikut mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).


Pertemuan ini membahas Persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah persoalan terkait regulasi pertambangan rakyat disampaikan Gubernur Yulius kepada Menteri ESDM. Salah satunya mengenai adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan WPR serta skema pemberian IUP dengan cara prioritas.

Selain membahas regulasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Utara telah selesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan dapat segera diproses untuk mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), sehingga pengelolaan WPR di Sulawesi Utara memiliki landasan yang lebih jelas.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi WPR sekaligus mendorong peningkatan WPR menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan melalui IPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya penataan pertambangan rakyat agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Dokumen Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa penerbitan IPR pada WPR didahului dokumen rencana pengelolaan WPR.

Usai mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang terus mendorong penyelesaian persoalan WPR di Sulawesi Utara.

Braien menilai perjuangan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.

Menurut Braien, pembahasan mengenai WPR tidak hanya menyangkut persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap proses yang sedang diperjuangkan pemerintah provinsi melalui Kementerian ESDM tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.

Pertemuan Gubernur Yulius dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan pengelolaan WPR di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.(*/sisco)




MEP Terima SK Kepengurusan DPD I Golkar Sulut

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut)  dari Partai Golkar Michaela E Paruntu (MEP) menerima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara periode 2025–2030 dari Ketua umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Prosesi penyerahan SK bernomor Skep-180/DPP/GOLKAR/IX/2026 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Provinsi Sulut tersebut berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (25/9/2026).

Melalui terbitnya surat keputusan tersebut, MEP secara resmi menakodai Partai Golkar Sulawesi Utara sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Sulut.

Dalam menjalankan roda organisasi lima tahun ke depan, MEP didampingi oleh Aditya Anugrah Moha (ADM) yang sebagai Sekretaris dan Inggried Sondakh sebagai Bendahara.

Diketahui, MEP sebelumnya telah ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulut dalam forum Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Novotel Manado pada 11 April 2026 lalu.

Dengan diterimanya SK Kepengurusan ini DPD Golkar Sulut siap menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat konsolidasi internal hingga tingkat akar rumput, dan memanaskan mesin partai Golkar di seluruh wilayah Sulut. (sisco/*)




Louis Schramm Puji Keberhasilan Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut

Sulut,GN- Louis Carl Schramm, selaku anggota DPRD Sulut memuji kinerja Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory).

Ini dikatakannya usai menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut di halaman Kantor Gubernur Sulut, Rabu (23/9/2026).

Louis menilai, selama kepemimpinan YSK-Victory, telah banyak capaian dan prestasi yang diraih pemerintah provinsi. Sebagai keberhasilan tersebut patut dipertahankan bahkan ditingkatkan demi menjawab kebutuhan pembangunan daerah ke depan.

“Kami mengapresiasi pemerintahan Yulius Selvanus-Victor Mailangkay dalam memimpin Sulut. Apalagi banyak capaian dan prestasi yang diraih selama masa kepemimpinan keduanya,” kata Louis.

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, momentum HUT ke-62 Provinsi Sulut menjadi tepat untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sektor – sektor pembangunan yang masih membutuhkan perhatian.

Louis berharap, prestasi yang telah dicapai tidak hanya dijaga, tetapi juga ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. “Harapan kami di usia 62 tahun Provinsi Sulut, prestasi yang ada dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan,” ucapnya

“Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Sulut sejauh ini berjalan sangat baik,” sambung Louis.

Sebagai lembaga legislatif kata Louis, DPRD Sulut terus menjalankan tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan tetap dijalankan untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dari legislatif kami menjalankan tugas juga dengan baik sebagai fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan. Sebagai lembaga pengawasan kami tetap melaksanakan tupoksi kami,” tandasnya. (sisco)



Sidang Paripurna HUT ke-62 Provinsi Sulut, Silangen Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Dalam Satu Tahun Terakhir

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Selasa (22/09/2016) memimpin jalannya sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut.

Silangen mengatakan Perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan merupakan bagian dari demokrasi, sementara dialog dan keterbukaan dan kerjasama menjadi jalan untuk melahirkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Silangen memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah Provinsi Sulut dalam setahun trakhir ini, atas berbagai hasil yang telah dicapai. “Dalam satu tahun terakhir kami memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, pariwisata, pelayanan publik, serta prestasi putra putri daerah menjadi bagian dari perjalanan yang patut diapresiasi,” kata Silangen.

Ketua DPRD Sulut menerangkan di hari ulang tahun ke-62 menjadi momentum mengenang perjalanan yang sudah dilewati. “Karena itulah peringatan hari ulang tahun ke 62 ini, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilewati tetapi juga untuk meneguhkan langkah menuju babak berikutnya,” terangnya.

Lebih jauh Silangen menjelaskan semangat hari ulang tahun ke-62 kali ini mengambil tema Sulut Melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Semangat itulah yang kita tuangkan dalam tema hari ulang tahun ke -62, Sulut melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Sulut melaju adalah semangat untuk terus bergerak berani menjawab perubahan dan membuka ruang bagi lahirnya gagasan – gagasan baru. Maju berarti terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia memperkuat daya saing serta mengembangkan potensi daerah. Sejahtera berarti mematikan hasil kemajuan yang dapat dirasakan dalam kehidupan rakyat, melalui kesempatan yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik. Sedangkan berkelanjutan berarti membangun dengan pandangan jauh kedepan, menjaga apa yang telah dimiliki dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” tandas Silangen.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay,SH,MH, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, anggota DPRD, Forkopimda, Jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)




Berty Kapojos : APBD Jadi Sarana Komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Sulut,GN- Fraksi PDI Perjuangan saat menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Sulut TA 2027, Senin (21/9/2026), memberikan perhatian terhadap fungsi APBD yang dinilai tidak sebatas menyusun angka pendapatan dan belanja daerah.

Juru bicara Fraksi Berty Kapojos menyampaikan bahwa APBD juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

“Setelah mencermati Ranperda APBD 2027, Fraksi PDIP berpendapat ini bukan hanya memuat angka pendapatan dan belanja, tetapi juga merupakan implementasi utama pemerintah daerah dan menerjemahkan pembangunan yang nyata dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Kapojos.

Menurut Fraksi PDIP, penyusunan APBD 2027 perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program pembangunan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Sejumlah catatan juga disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menjadi perhatian dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui Ranperda APBD Sulut TA 2027 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai mekanisme dan tahapan pembahasan di DPRD Sulawesi Utara. (sisco/*)

 

 




Henry Walukow Dorong Pemerintah Provinsi Sulut Cari Solusi Hadapi Kelangkaan Air Bersih

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Henry Walukow mendorong Pemerintah Provinsi Sulut mencari solusi terkait kelangkaan air bersih.

Hal ini dikatakan Henry kepada sejumlah media Senin (21/09/2026) usai mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Sulut.

Menurut Henry dengan menurunnya debit air pada musim kemarau ini mengakibatkan sumur mulai kering, suplay PDAM terbatas bahkan gagalnya hasil panen pertanian.

Henry menegaskan hal ini perlu diantisipasi Pemerintah dalam memperingati hari ulang tahun provinsi Sulut.

“Ini potensi Krisis yang harus diantisipasi pemerintah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Henry.

“Sumur sudah mulai kering, PDAM mulai terbatas dan hasil panen pertanian sedikit dan banyak yang gagal,” sembungnya.

Henry menegaskan Pemerintah Harus melakukan terobosan, agar kelangkaan air bersih ditengah masyarakat dapat diatasi.” Harus ada terobosan misalnya pengadaan air bersih dan lain sebagainya baik dari provinsi maupun instansi yang ada. Kasihan banyak masyarakat yang menjerit menyangkut kekurangan air bersih,” pungkas Henry. (sisco)

 




DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Penjelasan Ranperda APBD Tahun 2027

Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berlangsung Senin (21/09/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andy Silangen, SpB-KBD didampingi Ketua DPRD yaitu Wakil Ketua: dr. Michaela E Paruntu, MARS, Royke Anter, S.E., serta Stella Runtuwene, Amd. Sek, memimpin jalannya rapat paripurna tersebut. Ada dua agenda untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah yakni Penyampaian dan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027, sekaligus Pengambilan Keputusan atas Ranperda Perubahan APBD TA 2026.

Turut hadir Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Wakil Gubernur, dr. Viktor Mailangkay,SH,MH dan anggota DPRD Sulut,Forkopimda serta undangan lainnya.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 merupakan kelanjutan konkret dari Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama pada 14 Agustus 2026 lalu. Seluruh penyusunan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026, serta menerapkan tiga pilar utama tata kelola fiskal daerah: kehati-hatian, adaptif, dan antisipatif — guna menjawab dinamika perekonomian yang terus bergerak.

“Angka-angka yang kami sajikan masih terbuka untuk penyesuaian secara transparan, mengikuti ketetapan alokasi Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat. Namun arahnya tetap teguh: anggaran berpihak pada pelayanan dasar masyarakat dan berpedoman pada 8 Prioritas Pembangunan Daerah,” kata Gubernur.

Pemprov Sulut juga menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema pembiayaan yang inovatif dan bertanggung jawab.

Sementara itu, terkait pengambilan keputusan atas Ranperda Perubahan APBD TA 2026, Gubernur menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas masukan yang konstruktif dan sinergis sepanjang proses pembahasan. Perubahan anggaran ini memfokuskan alokasi pada program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat: penanganan kondisi mendesak, wujud solidaritas kemanusiaan, serta efisiensi dan realokasi kegiatan yang berdampak nyata.

“Keputusan hari ini bukan sekadar prosedur formal di atas kertas. Ini adalah wujud komitmen moral dan amanah yang dipercayakan rakyat Sulawesi Utara kepada kita semua,” ujarnya.

Gubernur mengajak seluruh unsur pimpinan dan jajaran Pemprov Sulut serta DPRD untuk mengawal setiap langkah implementasi dengan kerja nyata, kedisiplinan tinggi, integritas tanpa celah, dan rasa tanggung jawab penuh — demi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. (sisco)




Pimpin Rapat Internal, Sekwan Niklas Silangen Pastikan Paripurna HUT Provinsi Sulut ke-62 Berjalan Lancar

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Rabu (16/09/2026), menggelar rapat. Rapat internal  tersebut dipimpin langsung Sekretaris DPRD Sulut Weliam N. Silangen, S.Sos,M.Si. Rapat ini dalam rangka Persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara yang ke-62.

Pembahasan menyeluruh mencakup seluruh aspek pelaksanaan acara, antara lain:

–  Susunan acara, tata tertib, dan urutan jalannya Rapat Paripurna peringatan HUT ke-62 Provinsi
​
–  Pembagian tugas serta tanggung jawab setiap seksi dalam kepanitiaan
​
– Kesiapan tempat, perlengkapan, dokumen, dan protokol penyelenggaraan
​
– Koordinasi dengan instansi terkait guna menjamin kelancaran acara
​
– Penjadwalan ulang dan pengecekan akhir hal-hal yang masih perlu disempurnakan

Sekwan dalam penyampaian menekankan pentingnya ketelitian dan kerja sama tim yang solid.

“Kita pastikan tidak ada satu hal pun yang terlewat atau tertunda. Kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan Rapat Paripurna ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kerjakan dengan kompak, selesaikan tepat waktu, dan pastikan semua persiapan siap sempurna sebelum hari-H,” ucapnya.

Rapat internal ini menjadi sebuah langkah strategis untuk memastikan peringatan HUT ke-62 Provinsi Sulut berjalan khidmat, bermartabat, dan memberikan kesan baik bagi seluruh pimpinan, anggota dewan, pejabat, serta undangan yang hadir. (sisco/*)