Anggota Pansus Louis Scramm, Kritik Bangunan Gedung Panti Werda Senja Cerah

Sulut,GN- Anggota Pansus Louis Schramm angkat bicara dalam Rapat LKPJ Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2024. Schramm menyentil soal kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perihal Pemeliharaan Panti Werdha yakni Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar “Senja Cerah”.

Anggota Pansus Louis Scramm Angkat Bicara Terkait Gedung Panti Werda Senja Cerah (foto: ist)

Louis mengatakan bahwa para lanjut usia di Panti Werdha sangat memiriskan. Karena bangunan tempat tinggal oleh para lansia disana sudah tidak layak huni.

“Banyak bangunan yang sudah bocor, bahkan ada salah seorang lansia yang tinggal disana sudah bau pesing karena tidak adanya perawatan,” Jelas Schramm dihadapan Kepada Dinas Sosial Provinsi Sulut, Rabu (16/04/2025).

Ketua Fraksi Gerindra itu juga menuturkan, persoalan ini telah dirinya sampaikan ke Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Kaban Keuangan.

“Pak Gub telah menginstruksikan untuk menganggarkan satu milliar rupiah untuk pemeliharaan Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar, Senja Cerah,” Ucapnya.

“Jadi saya sampaikan ke kadinsos agar dapat menyelesaikan dengan baik pemeliharaan panti Werdha tersebut, agar para lansia disana dapat tinggal dengan nyaman dan baik,” Tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Sulut, Karimun Pangaribuan mengakui bahwa kurangnya pemeliharaan di panti werdha dikarenakan terkendala anggaran yang dialokasikan.

“Terima kasih pak Louis atas masukannya, ini tentu menjadi perhatian kami,” ucapnya. (*/sisco)




Henry Walukow Soroti Kondisi Jalan Seputaran Zero Point Minut, Kadis PUPR Sulut Sebut Anggaran Sudah di Tata Tahun 2025

Sulut,GN – Dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024, Legislator Henry Walukow Menyoroti kondisi salah satu titik ruas jalan provinsi di lokasi seputaran Zero Point Minahasa Utara.

Henry Walukow (Foto: Gemparnews)

Kondisi jalan yang mengalami rusak parah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR Provinsi Sulut.

Henry mengatakan kondisi jalan penghubung antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara ini sudah lama dikeluhkan masyarakat agar segera dilakukan perbaikan karena mengganggu aktifitas masyarakat apalagi hujan ekstrim sehingga menyebabkan luapan air cukup besar sehingga sulit diakses warga.

” Kondisi jalan Zero point ini sudah lama di keluhkan masyarakat selain rusak juga sering tidak bisa diakses diakibatkan banjir yang cukup parah.” ujar Henry.

“Bersyukur penjelasan Ibu Kadis PU sudah ditata di APBD untuk tahun 2025 ini. “ sambung Henry.

Henry menegaskan pihaknya akan mengawal terus anggaran tersebut agar dapat direalisasikan dengan kualitas baik.

“Saya pastikan akan mengawal anggaran perbaikan ruas jalan  tersebut sampai tuntas karena sudah tertata di tahun 2025 ini,” ucap Henry

Terkait itu, Kepala Dinas PUPR Sulut Deisy Paat menegaskan kembali bahwa anggaran perbaikan jalan di sepuran zero point sudah ada dan di tata dalam anggaran APBD tahun 2025 ini. ” Iya semua sudah di anggarkan tahun 2025 ini sebesar 1,5 miliar,” kata Kepala Dinas. (sisco)




Louis Carl Schramm Pertayakan Listrik dan Air Bersih di Pulau Bunaken

Sulut,GN- Usai pemaparan Dinas ESDM Provinsi Sulut, Anggota Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024,Louis Carl Schramm, SH,MH langsung menyampaikan pertanyaan terkait penerangan lampu listrik dan air bersih di pulau Bunaken kecamatan Bunaken kepulauan.

Louis Carl Schramm,SH,MH (foto: Gemparnews)

Louis menyampaikan bahwa saat dirinya turun reses lalu disalah satu lingkungan yakni kampung islam di pulau Bunaken, selama tiga hari mengalami pemadaman. Bahkan kata louis, sarana air bersih pun tidak ada di pulau Bunaken.

” Ketika saya melakukan reses di Bunaken, selama tiga hari listrik tidak menyala. Bahkan sarana air bersih pun sangat sulit di sana. Jadi mohon di perhatikan karena masyarakat sangat membutuhkan air bersih,” kata louis, Selasa (15/4/2025).

Sebelumnya Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka telah memaparkan bahwa ada program yang sudah dikerjakan diantaranya pemasangan listrik di beberapa desa yang belum teraliri listrik. Dan pengeboran air bersih di beberapa kabupaten di provinsi Sulawesi Utara.

SKPD Sulut (Foto : Gemparnews)

Menjawab apa yang di sampaikan anggota DPRD Sulut, Kepala Dinas menjelaskan akan melakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait kebutuhan listrik di pulau Bunaken.

Begitu juga terkait sarana air bersih, Maindoka menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan survei lokasi untuk pengeboran air bersih, namun belum di temukan.

” Kami akan melakukan koordinasi dengan PLN terkait kebutuhan listrik disana. Demikian juga sarana air bersih di pulau Bunaken. Kami akan kembali melakukan survei lokasi, mudah – mudahan ada titik lokasi air tawar yang bersih. Karena beberapa kali kami melakukan survei lokasi, namun airnya payau. Tetapi kami akan mencoba lagi mencari lokasi yang lain untuk air bersih,” tandasnya. (sisco)




Legislator Sulut Angelia Wenas Kritik Akses Ruas Jalan Menuju Desa Lanut

Sulut,GN- Legislator Dapil Bolaangmongondow Raya Angelia Wenas seriusi akses dan ruas jalan yang rusak parah seperi di desa Lanut.

Dia meminta agar Kepala Dinas PUPR Propinsi Sulut, Deicy Paath untuk turun langsung untuk memantau.

Angelia Wenas (foto : ist)

 

 

” Pak Ketua, ini yang menjadi rekomendasi kita agar Kadis PU turun langsung mendampingi pansus lihat langsung kondisi jalan jalan di Bolmong,” kata Wenas saat Rapat Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024, Selasa (15/4/25) kemarin.

Menurut politisi Demokrat ini, pemeliharaan jalan didesa Lanut dan sejumlah jalan Propinsi harus dilakukan karena akan berdampak pada keselamatan pengguna jalan.

” Rumput yang tinggi membuat kami sulit untuk melihat lagi antara batas jalan dan juga jurang. Saya berharap hal ini.mendapat perhatian dinas PU,” jelasnya.

Selain itu Anggota Komisi II Bidang Perekonomian ini juga meminta agar ada perbaikan di ruas jalan Desa Lanut yang rusak parah.

Menanggapi hal ini kepala Dinas PU, Deicy Paath menyatakan kesanggupan untuk turun langsung bersama pansus LKPJ.

” Ya saya siap untuk.turun bersama pansus,” ucapnya.

 

 

Sementara terkait dengan pemeliharaan jalan jelasnya menjadi kewenangan UPTD 2 yang membawahi wilayah Bolmong. (sisco/*)




Deviden BSG Melebihi Target, Ketua Pansus : BUMD Seperti Ini Perlu Kita Topang

Sulut,GN- Menarik dalam rapat pansus pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 di ruangan paripurna, Senin (14/4/2025).

Dimana Direksi BSG yang hadir langsung Direktur Utama BSG, Revino Pepah dalam rapat pansus yang dipimpin oleh ketua pansus Amir Liputo mampu memberikan penjelasan terkait perkembangan yang terjadi termasuk pendapatan deviden tahun 2024.

Direksi BSG Hadir Dalam Rapat Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur 2024 (foto : Gemparnews)

Revino mengatakan sesuai dengan target tahun 2024 deviden 70 miliar namun diakhir tahun BSG mampu meraup deviden melebihi target yang ada.

Terkait penjelasan Direktur utama BSG, Ketua Pansus Amir Liputo pun menanggapi pencapaian deviden BSG tahun 2024.

“Jadi kalau BSG saya kira jelas ya. Mampu memberikan deviden tahun 2024 sebesar 71 miliar dari target 70 miliar. Jadi angka 70 miliar itu bukan sedikit, itu sudah mampu membayar berapa gaji pegawai. kalau THL kita ada seribu misalnya kita bayar tiga juta per bulan sudah mampu di biayai dengan ini,” ujar Liputo kepada media usai rapat pansus.

Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 Amir Liputo (Foto: Gemparnews)

Dia menegaskan BUMD yang mampu memberikan kontribusi untuk daerah, harus perlu di topang ke depannya.

“Nah, BUMD seperti ini kan perlu kita topang. Supaya kedepan sesuai pernyataannya tadi kan, bisa mampu memberikan 15 persen. Jadi kalau kita taruh 10 miliar tahun depan kita bertambah satu setengah miliar devidennya,” tandasnya. (sisco)




Serapan Retribusi TKA Minim, Liputo : Kita akan Buru, Kalau mereka Harus Bayar Kita Minta Bayar

Sulut,GN- Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Rapat Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 (Foto: Gemparnews)

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 Amir Liputo (Foto: Gemparnews)

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (sisco)




Anggota Pansus Ruslan Abdul Gani Bicara Soal Saham di BSG

Sulut,GN- Ruslan Abdul Gani, anggota Pansus LKPJ Gubernur tahun 2024, menyatakan kesiapan dirinya untuk membeli saham.

Ruslan Abdul Gani (foto: ist)

Hal itu dikatakan Gani saat pembahasan Pansus LKPJ dengan Bank SulutGo, Senin (14/04/25) kemarin, diruang rapat paripurna, perihal rencana Gorontalo yang akan menarik saham mereka di Bank Sulut.

Kalau betul Gorontalo akan menarik saham mereka, saya akan membeli saham di BSG Bagaimana syarat dan ketentuannya. Harapan saya tidak pisah dari BSG,”ucap Politisi PDIP itu.

Ketua Pansus Amir Liputo menyatakan bahwa Gorontalo adalah salah satu pendiri Bank SulutGo.

“Harus lakukan pendekatan kepada Gorontalo agar tidak jadi menarik saham mereka di BSG. Nantinya masalah kredit akan sangat bermasalah,”ingat Liputo.

Dirut BSG, Revalino Pepah menjelaskan terkait Gorontalo. “Inikan uang negara. Yang rugi tentu negara. Kami sudah melakukan pendekatan kepada mereka (Gorontalo). Memang benar, akan terjadi masalah terkait penarikan kredit apabila hal itul terjadi. Untuk saham, tentu bisa saja di beli tapi ada persyaratan dan ikut FPT,”ujar Dirut Pepah. (sisco/*)

 




Inggried Sondakh Pertanyakan Alokasi Dana Bantuan Hukum Bagi Warga Kurang Mampu, Berikut Penjelasan Karo Hukum Pemprov Sulut

Sulut,GN – Wakil Ketua Pansus Inggried Sondakh menyampaikan bahwa untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur yakni Perda Nomor 9 Tahun 2021. Hal itu disampaikan saat Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahas LKPJ Gubernur tahun anggaran 2024 di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025).

Suasana Rapat Pansus Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024 (foto: Gemparnews)

“Bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu ini ada Perda yang mengatur dan ada alokasi dananya,” kata Inggried.

Terkait pertanyaan tersebut, Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, Dr Flora Krisen menjelaskan bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2021 memang ada alokasi anggaran untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

“Tapi kami tidak memberikan dalam bentuk uang kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, tetapi melalui organisasi bantuan hukum yang terakreditasi,”jelas Krisen.

Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ 2024, H.Amir Liputo pun mengingatkan bahwa Perda yang sudah disetujui dan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif harus dilaksanakan.

“Kalau tidak dianggarkan berarti pelanggaran,” ucap Liputo.

Liputo mengatakan dalam aturan yang berlaku dalam jangka waktu enam bulan setelah Perda ditetapkan Gubernur harus menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang petunjuk teknis.

“Sampai hari ini DPRD tidak menerima pergub tersebut,” tutup Liputo.

Pansus rekomendasikan minimnya anggaran untuk Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, lebih giat mensosialisasikan perda kepada masyarakat dengan alasan masih banyak masyarakat tidak tahu dengan perda atau produk hukum yang dihasilkan Pemprov Sulut termasuk Perda no 9 tahun 2021 tersebut. (sisco)

 




Cindy Wurangian Pertanyakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Krisen : Delapan Perkara Sudah di Tangani

Sulut,GN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2024 Cindy Wurangian menanyakan terkait bantuan hukum kepada masyarakat yang merupakan salah satu program di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

Rapat pansus Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 (foto : Gemparnews)

“Saya menanyakan terkait bantuan hukum kepada masyarakat, sudah berapa banyak kasus yang ditangani, mohon penjelasan,” kata Wurangian yang juga ketua fraksi Golkar DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025) diruangan rapat paripurna.

menanggapi pertanyaan tersebut Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Dr Flora Krisen menjelaskan pada tahun 2024 sudah ada enam Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi yang sudah bekerjasama dengan Pemprov Sulut.

“Tahun ini sudah ada sembilan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota,” ucapnya.

Lebih lanjut Krisen mengatakan sudah ada delapan perkara yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum.

“Memang ada beberapa yang mengajukan tetapi sesuai dengan perda no 9 tahun 2021 ada selektif dan sangat ketat, dimana menyatakan bahwa masyarakat tersebut memang sangat miskin,”terangnya.

Krisen mengatakan program bantuan hukum tersebut di tahun anggaran 2025 ini masih berlangsung dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. (sisco)




Rapat Perdana Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024

Sulut,GN- Bertempat di ruangan serva guna lantai tiga DPRD Sulut,Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2024 melakukan rapat perdana, Rabu (9/4/2025).

Rapat Perdana (foto: ist)

Rapat dipimpin langsung Ketua Pansus Amir Liputo.Rapat perdana ini dihadiri seluruh pimpinan dan anggota pansus.

Pada prinsipnya, dalam rapat ini mengatur tentang jadwal pelaksanaan rapat rapat dengan SPKD.

Selama satu minggu ke depan, Pansus akan menggilir 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Syukur alhamdulillah hari ini kita sudah rapat perdana Pansus LKPJ dan kita sudah sepakati mulai Kamis (10/3/2025) besok kita akan membahas dengan SKPD,” ujar Liputo saat diwawancarai media usai melaksanakan rapat. (sisco/*)