Pergantian Kadis Kominfo, Hillary Tuwo Dukung Penuh Langkah Pemprov Sulut

Sulut,GN – Rotasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara didukung Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo.

Diketahui, Senin (23/06/2025) pagi tadi, Gubernur Provinsi Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE lewat Sekretaris Daerah Sulut Tahlis Gallang secara resmi menggantikan Steven Liow dan menunjuk Denny Mangala sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pemprov Sulut.

Hillary mengatakan bahwa langkah ini adalah baik. “Kami mendukung penuh keputusan Gubernur Yulius Selvanus untuk soal pergantian kadiskominfo Sulut,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator dapil Minut – Bitung mengatakan pergantian ini semua untuk kemajuan bersama dibidang informasi dan teknologi.

“Memang ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan dan dibenahi, salah satunya penyediaan layanan akses internet di lingkup pemprov Sulut. Contohnya saja Wifi di kantor DPRD Sulut,” Ungkap Personil Komisi I DPRD Sulut.

Dia berharap Plt Kadiskominfo Sulut, Danny Mangala yang akan bertugas selanjutnya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pelayanan publik bisa maksimal.

“Sebagai Mitra kerja Komisi I DPRD Sulut, tentunya kami akan mengawal kerja Kominfo untuk bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (sisco/*)




Legislator DPRD Sulut Stella Runtuwene Apresiasi Pemerintah Pusat Lantik Dirut RSUP Kandou

Sulut,GN- Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Marlina Runtuwene mengucapkan selamat kepada jajaran direksi terutama Direktur Utama RSUP Kandou yang baru STARRY RAMPENGAN.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)

“Saya sangat apresiasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait cepat tanggap dalam menyikapi persoalan yang dihadapi RS Prof Kandou yang sering kali dihadapkan dengan persoalan – persoalan yang dalam penanganan pasien kurang sigap. Juga persediaan alat medis yang tidak sistematik sehingga membuat persoalan dalam pelayanan pasien kurang maksimal,” kata adik dari Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, Kamis (19/06/2025).

Koordinator Komisi IV DPRD Sulut, Stella Runtuwene berharap untuk Direktur Utama RSUP Kandou yang baru dilantik agar manajemen bisa dikelola dengan baik sehingga bisa ada harapan baru untuk Masyarakat Sulawesi Utara dalam penanganan dan pelayanan kesehatan.

“Harus ada terobosan baru agar pelayanan semakin baik, agar supaya RS Kandou bukan saja hanya dikenal di Sulut tapi bisa di kenal lebih luas lagi dalam pelayanan,” Tutur Politisi Partai NasDem itu.

“Intinya bekerjalah dengan ketulusan hati dalam melayani masyarakat. Perlu dibenahi SDM sampai kebawah dan SOP yang jelas agar RS Kandou dikenal baik dalam pelayanan kesehatan,” Sambung Legislator Dapil Minsel-Mitra.

Diketahui, Menteri Kesegatan RI melantik Direksi RSUP Kandou Manado, Rabu (18/06/2025) bertempat di Kantor Kementerian Kesehatan RI. (sisco)

 




Cindy Wurangian: Pergantian Direksi RSUP Kandou, Momentum Penting Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Sulut,GN- Setelah dilantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Rabu, (18/06/2025) kemarin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Priscilia Wurangian angkat bicara.

Cindy P. Wurangian (foto: Gemparnews)

Menurut Cindy, pelantikan Direksi baru di RSUP Kandou Manado menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berintegritas.

“Pergantian ini menjadi momentum penting. Kami menyambut dengan penuh harapan kehadiran direksi baru di RUSP Prof Dr RD Kandou Manado,” ucap Cindy kepada media Gemparnews.com Kamis (19/06/2025).

Selain itu kata Cindy, RSUP Kandou Manado kini saatnya kembali menjadi rumah sakit rujukan kebanggaan Sulawesi Utara yang benar-benar melayani dengan hati.

“Kami berharap direksi yang baru dapat membawa semangat transparansi, memperbaiki sistem manajerial yang selama ini dinilai bermasalah, serta membangun budaya kerja yang berfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Untuk itu, kami menyampaikan banyak Selamat kepada jajaran Direksi yang baru di lantik,” tandasnya.

Berikut ini Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado yang di lantik Menteri Kesehatan RI.
1.STARRY H RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
(sisco)




Usai Mendapat Kritikan Anggota Komisi IV, BPJS Kesehatan Sambangi DPRD Sulut

Sulut,GN – Setelah mendapat kritikan pedas dari DPRD Sulut akhirnya,  BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Selasa (17/6/2025) mendatangi kantor DPRD Sulut.

Kedatangan BPJS kesehatan Manado ke DPRD untuk membicarakan Perihal ketidakhadiran mereka di rapat dengar pendapat DPRD Sulut bersama RSUP Kandou, keluarga almarhum Gabriel dan Dinkes Sulut pada kemarin hari.

Kedatangan BPJS Kesehatan Manado dipimpin oleh Kepala Cabang Betsy M.O Roeroe dan jajaran, diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Schramm dan Sekretaris Cindy Wurangian.

Dalam kesempatan itu, DPRD memberikan kesempatan kepada pihak BPJS Kesehatan memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran saat RDP.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado Betsy M.O Roeroe menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran di RDP.

“Memohon maaf atas kelalaian kami. Kami sangat berharap bisa hadir secara langsung tapi kami mendapatkan duka teman sejawat kami yang meninggal dan disemayamkan di kantor Kabupaten Minahasa Utara,” kata Betsy.

Betsy mengungkapkan, pihaknya sempat datang ke DPRD untuk hadir dalam kegiatan tapi sudah selesai.

“Itu menjadi catatan kami sehingga tidak terjadi ke depan,” ungkap Betsy.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm mengatakan DPRD tidak menganggap superior.

“Kami sudah layangkan surat undangan jauh sebelumnya. Kami di sini tidak merasa superior, tapi karena kami melihat ada kejadian yang sangat perlu perhatian khusus. Maka RDP itu kami anggap sangat penting sehingga jauh hari kami sudah mengundang,” ujar Louis.

“Kita berharap kerja sama lebih baik lagi ke depan dengan BPJS Kesehatan,” harap Ketua Fraksi Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Cindy Wurangian mengatakan, dirinya hadir saat ini sudah lebih dulu melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi IV Vonny Paat.

“Karena beliau kemarin kesal atas ketidak hadiran. Nanti penjelasan ibu juga akan kami sampaikan ke ketua Komisi IV dan teman-teman lain,” kata Cindy.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu menuturkan bahwa ia sependapat dengan Wakil Ketua Komisi IV Louis Carl Schramm.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Pak Louis. Ke depannya koordinasi ini terus ada,” tutup Cindy. (*/sisco)




BPJS Kesehatan Manado Tidak Hadir, Stella Runtuwene : Undangan Sudah di Sampaikan Minggu Lalu

Sulut,GN- Ketidakhadiran BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado membuat Pimpinan dan anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Berang.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene (foto: Gemparnews)

DPRD Sulut mengaku kesal dengan sikap dari pihak BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado.

Wakil Ketua DPRD Sulut Stella Runtuwene mengatakan undangan rapat dengar pendapat sudah di berikan dari minggu lalu. Namun pada saat rapat dengar pendapat hari ini, Senin (16/6/225) mereka mangkir dan tidak hadir dalam rapat tersebut.

” Undangan sudah kami berikan, untuk lebihnya nanti teman – teman wartawan tanyakan ke pihak BPJS atas ketidak hadiran,” kata Stella.

Sementara itu, Ketua Komisi IV FPRD Sulut Vonny Paat menyesalkan ketidakhadiran BPJS Kesehatan Manado. “Kami DPRD Sulut menyesal BPJS kesehatan tidak hadir, fadahal rapat ini sangat penting untuk kita semua,” Ucapnya Vonny saat rapat dengan lintas Komisi DPRD Sulut. (sisco)




RDP Komisi I Bersama ABPK, Royke Anter: DPRD Tidak Dapat Membatalkan Putusan MA

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara bersama Aliansi Bersatu Pondol Keraton (ABPK) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas eksekusi lahan tanah di lorong pondol Bolivard Manado pekan lalu.

Pimpinan Rapat Komisi 1 DPRD Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat tersebut di Pimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Rhesa Waworuntu, dan di hadiri Koordinator Komisi 1 Royke Anter bersama anggota komisi 1 dan Aliansi Bersatu Pondol Keraton. RDP di laksanakan di ruangan rapat Komisi 1 DPRD Sulut, Rabu (10/06/2025).

Setelah mendengarkan penyampaian masyarakat Aliansi Bersatu Pondol Keraton, koordinator komisi I Royke Anter angkat bicara.

Anter mengatakan bahwa DPRD tidak dapat membatalkan hasil keputusan Mahkamah Agung. Menurut Anter, hasil keputusan MA sudah Inkrah. ” Jadi kami tidak dapat membatalkan keputusan itu, karena keputusan MA sudah Inkrah,” kata Anter.

Anter menjelaskan apabila punya bukti – bukti yang baru temukan, masyarakat boleh memasukan laporan lagi untuk sidang kembali.

“Kalau ada bukti – bukti yang baru, silahkan bapak,ibu boleh memasukan laporan baru lagi, untuk sidang kembali. Tetapi hasil putusan MA yang sudah di keluarkan ini, kami tidak bisa membatalkannya, sebab putusan MA ini sudah Inkrah,” ucapnya.

Anter sangat menyayangkan ketidak hadiran pihak BPN Manado dalam rapat dengar pendapat.

“Sangat disayangkan, BPN tidak hadir hari ini, pada hal kami ingin menanyakan kenapa BPN dapat mengeluarkan SHM tersebut,” terang Anter.

Selanjutnya pimpinan rapat menutup RDP, dan akan di agendakan kembali lanjutan RDP dengan menghadirkan pihak BPN Manado. (sisco)




Henry Walukow di Percayakan Sebagai Ketua Pansus RTRW

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Ketua Pansus RTRW Henry Walukow Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto: Gemparnews)

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)




Braien Waworuntu Dorong DOB Kota Langowan

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu komitmen dalam mendukung Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Langowan.

Braien Waworuntu Saat Menyuarakan dan Mendorong Pemekaran Kota Langowan dalam rapat paripurna DPRD Sulut (foto : ist)

Hal itu di sampaikan oleh Braien Waworuntu dalam rapat paripurna penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Braien mendorong agar kampung halaman Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dimekarkan menjadi Kota Langowan.

“Saya mendorong agar Langowan dimekarkan menjadi Kota,” Ucap Braien di hadapan Gubernur YSK.

Untuk diketahui, Langowan masuk dalam daftar 32 Daerah Otonom Baru (DOB) yang bakal ditetapkan tahun 2025, Sesuai dengan apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus juga telah mengumumkan bahwa DOB Kota Langowan akan segera terwujud.

Braien mengatakan Dia siap mendukung berdirinya pemekaran Langowan sebagai Kota.

“Saya sejatinya mensupport langkah Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal DOB Kota Langowan,” terang legislator dapil Minahasa Tomohon itu.
(sisco)




Ketua DPRD Sulut Umumkan Pengusulan Ketua Fraksi Demokrat

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen mengumumkan Surat pengusulan ketua Fraksi Partai Demokrat dari Royke Anter kepada Ronald Sampel.

Rapat Paripurna DPRD Sulut (foto: ist)

Surat masuk dari Partai Demokrat itu disampaikan Ketua DPRD di akhir Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Ketua DPRD juga menyampaikan pengusulan nama-nama Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Fraksi Partai Demokrat.

“Dimana Bapak Frangky Roger Mamesah sebagai anggota badan anggaran dan Ronald Sampel sebagai anggota badan musyawarah,” Tutur Ketua Andi di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wagub Victor Mailangkay, Forkopimda serta para pimpinan dan anggota DPRD.

Berikutnya, Ketua DPRD mengumumkan AKD Fraksi Demokrat, dimana Anggota DPRD Ronald  Sampel sebagai anggota Komisi III dan Billy Lombok sebagai Anggota Komisi IV.

“Demikian informasi untuk selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan DPRD,” Ucap Ketua DPRD. (*/sisco)




Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda RTRW, Fraksi – Fraksi Setuju di Bahas Pada Tingkat Selanjutnya

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus A Silangen, Selasa (10/06/2025) membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Rapat Paripurna DPRD Sulut (foto : ist)

Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan patut bersyukur karena proses panjang Ranperda RTRW Provinsi Sulut yang diinisiasi sejak tahun 2018, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menyampaikan sekaligus akan dibahas bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD Sulut untuk bagaimana arah dan proses Ranperda RTRW ini selanjutnya.

“Proses ini dalam undang-undang, dimana pemprov Sulut harus dipastikan bahwa Perda RTRW ini dapat mudah dilakukan melalui seluruh rangkaian kebijakan perencanaan pembangunan. Ranperda RTRW merupakan pemberian pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kabupaten/kota,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan, pemprov harus mengakomodasi seluruh masukan melalui diskusi publik termasuk infonisasi dan konsultasi publik. Tujuan RTRW ini dirancang kata Gubernur, untuk penguatan ekonomi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang bertumpu sektor pariwisata, perikanan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk masyarakat.

“Pentingnya RTRW sebagai dokumen strategis dalam memastikan bahwa pembangunan di Sulut dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berbasis pada kompetensi nilai spirit dan kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam.pemandangan fraksi – fraksi DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar melalui Cindy Wurangian menyatakan fraksi PG menyetujui Ranperda RTRW di bahas pada tingkat selanjutnya.

Angelina Wenas dari fraksi Demokrat, mengingatkan agar Ranperda RTRW selaras dengan visi misi gubernur terpilih. Fraksi Demokrat menyorot kerisauan lingkungan akibat tambang ilegal, dan mengingatkan pemprov terhadap lahan pertanian dan kawasan pariwisata.

Fraksi Partai Nasdem melalui Ketua Fraksi Braien Waworuntu menyampaikan agar wilayah Langowan di kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Fraksi Nasdem setuju Ranperda RTRW dapat dibahas lebih lanjut.

Sementara, Fraksi Gerindra oleh Louis Schramm menyetujui atas pembahasan Ranperda RTRW, yang disebutnya sebagai instrumen vital dalam arah pembangunan daerah. (sisco)